Pohon Kelapa (Cocos nucifera) adalah salah satu komoditas perkebunan yang multifungsi karena dapat dimanfaatan seluruh bagian-bagiannya. Oleh karena itu, pohon ini dijuluki sebagai pohon kehidupan (the trees of life). Selama ini, komoditas kelapa dominan dimanfaatkan sebagai produk primer, baik dalam bentuk kelapa segar maupun kopra untuk bahan baku minyak goreng. Pengembangan dan pemanfaatan produk hilir kelapa sampai saat ini masih terbatas pengembangannya, demikian pula dengan pemanfaatan hasil samping. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2008 – 2012, penduduk Indonesia mengkonsumsi produk turunan kelapa berupa minyak kelapa, minyak goreng dan kelapa butiran. Tren konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk turunan kelapa paling banyak adalah minyak goreng. Minyak kelapa murni (VCO) dikonsumsi oleh masyarakat sebagai obat, sedangkan konsumsi kelapa dalam bentuk butiran pada umumnya adalah kelapa muda.

Luas areal tanaman kelapa di Indonesia tahun 2015 ialah 3.621.517 Ha, didominasi oleh Perkebunan Rakyat (PR) seluas 3.583.130 Ha, Perkebunan Besar Negara seluas 3.887 ha (0,13 %)  dan Perkebunan Besar Swasta seluas 34.500 ha (1,65 %). Total produksi produk turunan kelapa dalam bentuk kopra tahun 2015 sebesar 3.025.011 Ton. Luas areal dan produksi kelapa Indonesia sejak selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Penurunan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

enyelenggaraan acara Hari Pangan Sedunia ke-XXXVI Tahun 2016 yang bertemakan “Membangun Kedaulatan Pangan di Era Perubahan Iklim”, dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 Oktober 2016 di Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan HPS 2016 dibuka secara resmi oleh Presiden RI, dan dihadiri oleh Ibu Negara, Menteri Pertanian, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Gubernur Jawa Tengah, Direktur Jenderal Perkebunan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, eselon II, III dan IV lingkup Ditjen Perkebunan, BUMN, Kementerian/Lembaga, swasta, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, kelompok tani, masyarakat umum, pelajar, dll.

“Persediaan beras nasional hingga bulan Mei 2017 mendatang telah mencukupi sehingga pemerintah Indonesia berkomitmen tidak akan melakukan impor beras hingga akhir tahun 2016”, demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai meninjau panen padi di Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali pada Sabtu 29 Oktober 2016.

Pada acara HPS 2016 tersebut, dilakukan penyerahan 5 ton Benih Padi Varietas Inpari 30, Inpari 32 dan Inpari 33 dan Pupuk NPK Majemuk kepada para petani oleh Menteri Pertanian. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan teknologi Minapadi Jajar Legowo Super yang diharapkan dapat membantu mendongkrak produksi padi nasional.

Pada saat Kunjungan Mentan di stan Ditjen Perkebunan, Menteri Pertanian mengharapkan agar benih tanaman perkebunan dapat diberikan kepada petani secara gratis sebanyak-banyaknya. Mentan sempat mencoba minuman kelapa kopyor dan coklat, “rasanya sungguh enak” kata Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Kementerian Pertanian.

Antusias pengunjung sangat tinggi terhadap Pameran HPS 2016, dapat dilihat dari banyaknya pengunjung datang ke stand Ditjen Perkebunan, sebanyak ± 5000 pengunjung. Para infoguide berinteraksi secara aktif dan informatif dalam memberikan informasi seputar perkebunan kepada para pengunjung. Selain itu, untuk meramaikan dan menarik perhatian para pengunjung ke stand Ditjen Perkebunan terdapat icip-icip Teh Putih dan Cokelat berbahan baku Teh Hijau serta kopi.

akarta, 26 Oktober 2016 – Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Gunung Mas di provinsi tersebut, dan Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) pada hari Rabu, 26 Oktober 2016 di Jakarta meluncurkan Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan atau SIPKEBUN sebagai komitmen mendorong praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

“SIPKEBUN pada dasarnya merupakan program inisiatif pemerintah di bidang perkebunan yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan sebagai wujud akselerasi penerapan e-government di semua unit pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government”,kata Bambang, Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa “pada Undang-Undang nomor 39 Tahun 2014 terutama pada pasal 4 menyatakan bahwa salah satu lingkup pengaturan perkebunan meliputi sistem data dan informasi. SIPKEBUN ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat database komoditas perkebunan terutama kelapa sawit. SIPKEBUN dapat direplikasi untuk komoditas perkebunan lainnya sesuai dengan prioritas Kementerian Pertanian.  Dengan membangun basis data yang kuat, Pemerintah dapat mengetahui masalah riil yang dihadapi di tingkat daerah, sehingga proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan program pembangunan perkebunan kelapa sawit  dan komoditas perkebunan lainnya dapat dilakukan dengan baik”.

Forum Komunikasi  Jambu Mete Nasional II diselenggarakan di Bogor, 12–13 Oktober 2016. Forum ini merupakan tindak lanjut dari  Forum Komunikasi Jambu Mete yang dilaksanakan pada tahun 1996.  Kebijakan pengembangan tanaman jambu mete kedepan diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya dengan menggunakan pendekatan kawasan dan dilaksanakan di sentra-sentra produksi secara partisipatif, sistematik,terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam tataran Implementasi kebijakan tersebut ditempuh dengan beberapa langkah antara lain:

1)  Sektor Hulu (On Farm)

Penerapan GAP meliputi: Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan, Ekstensifikasi, dan Diversifikasi, Penyediaan Benih, Penyediaan Pupuk, Sarana Prasarana Produksi dan Pengendalian Hama Penyakit

2)  SektorHilir (Off Farm) Penerapan GMP (Good Management Practicies) antara lain: UPH  Jambu Mete, Alsintan, Unit Penilaian Standar Mutu, Ketersediaan Pasar dan Promosi

3)  Kelembagaan meliputi: Pembentukan KelompokTani, Mitra Usaha, Asosiasi Jambu Mete, dan Lembaga Penyuluh dan Pendamping

Secara umum, Permasalahan Pengembangan Jambu Mete di Indonesia antar lain (1) roduktifitas Jambu Mete Indonesia masih rendah ± 300 kg/ha dibanding Nigeria dan Vietnam dengan produksi ± 2.000 kg/ha, sehingga perlu usaha intensif untuk meningkatkan produktivitas, (2) Luas areal stagnan selama 15 tahun terakhir. Sekitar ± 16 % (87.555 ha)  dalam kondisi rusak karena tua dan tidak terpelihara, serta belum ada usaha peremajaan atau rehabilitasi, (3) Penerapan inovasi teknologi yang tersedia masih sangat kurang sampai kepada tingkat petani, (4) Kelembagaan kelompok tani dan industry jambu mete sangat lemah, (5) Upaya peningkatan nilai tambah masih sangat kurang dan petani masih menjual dalam bentuk glondong.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan telah melaksanakan Forum Group Discussion Revisi Permentan 68 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih secara Wajib Royal Hotel, Bogor tanggal 11 Oktober 2016. Pertemuan dibuka oleh Dedi Junaedi Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, dan dihadiri oleh wakil dari Badan Standardisasi Nasional, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu-Kemendag, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa-Kemendag, Pusat Penelitian dan Pengembangan Gula Indonesia (P3GI), Direktorat Tanaman Semusim, Tenaga Ahli Tanaman Semusim,  serta Eselon III lingkup Direktorat PPHP.

Pertemuan tersebut untuk menjaring masukan dalam penyusunan Revisi Permentan 68 tahun 2013. Revisi Permentan 68 Tahun 2013 karena beberapa hal seperti (1)Restrukturisasi Kementerian Pertanian berdasarkan Permentan 45 tahun 2015 dimana fungsi Ditjen PPHP dialihkan ke Unit Eselon 1 Teknis lainnya terkait fungsi pengawasan GKP, (2) belum diaturnya hubungan antara pabrik produsen GKP dengan industri kemas ulang dalam menjamin konsistensi mutu GKP termasuk ketentuan logo SNI pada kemasan ulang dan pada pedagang pengecer di kios kecil, (3) Banyaknya kasus penangkapan pada pedagang pengecer karena tidak memiliki logo SNI pada kemasan kecil, (4) Ketentuan pelanggaran terhadap pelaku usaha dan LSPro.

akarta-Berdasarkan hasil penilaian lomba web lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 telah ditetapkan 3 besar website terbaik eselon satu lingkup Kementerian Pertanian, yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penilaian dilakukan selama enam bulan mulai tanggal 23 Mei s.d 20 Oktober 2016, adapun tim juri pada lomba website lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016, yaitu Kementerian Komunikasi dan informasi (ketua); Himpunan Informatika Pertanian Indonesia (anggota), Praktisi IT(anggota), Forum Wartawan Pertanian(anggota), Universitas Indonesia(anggota) dan Universitas Bina Nusantara(anggota).

Kriteria penilaian website antara lain : kualitas isi situs web dan fitur situs website, respon layanan interaksi untuk publik, kinerja situs web, inovasi aplikasi situs web, kelembagaan, kebijakan, infrastruktur, dampak atau manfaat dan layanan unggulan.

Pasca terjadinya revolusi industri, permintaan akan minyak sawit semakin lama semakin meningkat, namun tidak diiringi dengan peningkatan produksi disebabkan terbatasnya pasokan kelapa sawit yang masih mengandalkan tanaman liar hingga kemudian didirikan industry perkebunan di Malaysia dan Deli (Sumatera). Di kedua daerah ini lah bermula industry kelapa sawit di Asia Tenggara, dengan memanfaatkan empat batang bibit kelapa sawit yang dikirim dari Bourdon (Mauritus) dan Amsterdam. Pengembangan kelapa sawit di daerah ini menjadi unik karena daerah asalnya Afrika Barat tidak membuat industry seperti di Malaysia dan Deli (Badrun, 2010).

Pengembangan kelapa sawit secara komersial di Indonesia pada masa kolonial dilakukan di Sungai Liput (Aceh) da Pulau Radja (Asahan) pada tahun 1911. Luas areal dan jumlah produksi semakin meningkat karena permintaan dari pasar dunia semakin meningkat pula. Pantai Timur Sumatera terutama Deli dijadikan sentra produksi kelapa sawit oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pengembangan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat terutama periode 1980-an. Bagi Indonesia, keberadaan minyak sawit menjadi sangat penting, karena minyak sawit menjadi salah satu “modal” bagi Indonesia dalam menciptakan devisa Negara dari sector non migas.

Jakarta – Saat ini varietas kakao tahan VSD milik Puslitkoka telah dilepas berdasarkan hasil Sidang Pelepasan Varietas oleh Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V) Tanaman Perkebunan pada 6 Oktober 2016 di Bandar Lampung dengan nama ICCRI 08H. Dengan dilepasnya varietas kakao hibrida tahan VSD, maka bahan tanam kakao hibrida tahan atau moderat tahan VSD menjadi lebih banyak. Bahan tanam hibrida lebih cocok digunakan untuk pengembangan kakao di daerah-daerah baru dengan kondisi petani yang masih terbatas keterampilannya dalam teknik budidaya.

Sumber benih hibrida persilangan Sulawesi 1 dan KEE 2 (komposisi 2 : 1) telah dibangun di KP Kaliwining seluas 5,71 ha tahun tanam 2007 dan 2014. Total populasi tanaman sebanyak 4.996 yang ditanam pada jarak tanam 3×3 m di bawah penaung tetap jenis lamtoro (Leucaena glauca). Dengan asumsi produksi buah per pohon mencapai rata-rata 40 buah/pohon/tahun maka dalam kurun waktu satu tahun kebun benih tersebut berpotensi menghasilkan benih hibrida sebanyak 4.996.000 butir.

Jakarta – Saat ini varietas kelapa dalam pasang surut telah dilepas berdasarkan hasil Sidang Pelepasan Varietas oleh Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V) Tanaman Perkebunan pada 6 Oktober 2016 di Bandar Lampung dengan nama SRI GEMILANG.

Kelapa dalam pasang surut yang dilepas ini memiliki kualitas daging buah yang baik yaitu kadar minyak 65,19%, protein 8,96%, galaktomanan 1,7%, dan fosfolipid 0.04%. Kadar minyak, protein, dan galaktomanan lebih tinggi dari sebagian besar varietas unggul kelapa yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian sebagai varietas unggul. Sedangkan kadar fosfolipid lebih rendah atau sama dengan varietas unggul lainnya.

Tingkat ketahanan varietas ini terhadap hama dan penyakit, dilakukan observasi selama tiga tahun pada lokasi pertanaman kelapa. Serangan hama Oryctes sp. dengan tingkat serangan sangat rendah. Kejadian serangan penyakit Gugur Buah Kelapa (GBK) dan Busuk Pucuk Kelapa (BPK) oleh Phytophthora palmivora tidak ditemukan. Diduga tanaman kelapa Dalam Pasang Surut cukup toleran, atau kemungkinan dikarenakan iklim makro yang tidak mendukung perkembangan patogen sehingga tidak ditemukan adanya serangan penyakit (Motulo et al., 2009). Curah hujan yang rendah di daerah tersebut (<100 mm/bulan) juga dapat menjadi penyebab karena kondisi tersebut tidak sesuai untuk perkembangan penyakit busuk pucuk.

Dengan dilepasnya varietas kelapa dalam pasang surut, maka upaya pengembangan kelapa dengan memanfaatkan lahan pasang surut akan lebih optimal. Potensi benih kelapa Dalam Pasang Surut pada Blok Penghasil Tinggi yang dikelola oleh petani (400 PIT) sebagai benih sebar rata-rata 39.200 butir per tahun. Sedangkan benih untuk kebutuhan pembangunan kebun induk (165 PIT) adalah 14.210 butir. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah menyiapkan lahan seluas 25 ha untuk pembangunan Kebun Induk kelapa yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Jakarta – Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V) Tanaman Perkebunan sebagai institusi yang berwenang melakukan kegiatan penilaian dan pelepasan varietas unggul maupun unggul lokal diberi kewenangan melaksanakan sidang guna melepas varietas unggul baru. Sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan Tahun 2016 telah berhasil melepas beberapa varietas unggul baru baik yang berasal dari hasil persilangan, seleksi varietas unggul yang ada di masyarakat, maupun introduksi yang dianggap layak untuk beredar dan dikembangkan di Indonesia. Meskipun masih ada beberapa varietas yang gagal dilepas dengan beberapa pertimbangan.

Sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan Tahun 2016 dilaksankan Hotel Novotel Bandar Lampung tanggal 5 s.d 7 Oktober 2016. Sidang Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan Tahun 2016 dipimpin oleh Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V) Tanaman Perkebunan Drs. Dudi Gunadi, B.Sc., M.Si. dan dihadiri oleh Anggota Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V) Tanaman Perkebunan, Pengusul pelepasan varietas, dan undangan yang terdiri dari Pusat dan Balai Penelitian Pertanian, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, Surabaya, Instansi terkait dan Pengawas Benih Tanaman Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dari sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan, beberapa varietas unggul baru berhasil dilepas diantaranyavarietas unggul kenaf ”Kenafindo 1 Agribun” dan “Kenafindo 2 Agribun” yang diusulkan oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas). Tebu varietas “PS 091” dan “PS 092” yang diusulkan oleh Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) juga berhasil dilepas.