KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Sejarah

Untuk sampai pada titik pijak saat ini, bangsa Indonesia telah meniti sebuah sejarah panjang. Tak pelak lagi perkebunan dengan seluruh dimensinya yang mencakup komunitas, perdagangan, industri dan areal perkebunan itu sendiri telah menorehkan sejarah..

Direktorat Jenderal Perkebunan selaras dalam perkembangan organisasi dituntut untuk selalu berkembang mengikuti tuntutan perkembangan dunia perkebunan, perkembangan produk perkebunan sangat potensial dan prospektif dimasa mendatang yang memerlukan pendekatan pertanian secara terpadu, juga permintaan dan prospek pasar global yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi, serta tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat dunia.

Seiring perkembangannya Direktorat Jenderal Perkebunan mengalami beberapa kali perubahan:

  1. Direktorat Jenderal Bina Produksi Produksi Perkebunan
    Direktorat Jenderal Bina Produksi Produksi Perkebunan ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Perbenihan
3. Direktorat Tanaman Semusim
4. Direktorat Tanaman Tahunan
5. Direktorat Pengembangan Perkebunan
6. Direktorat Perlindungan Perkebunan

2. Direktorat Jenderal Perkebunan
Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Perbenihan Dan Sarana Produksi
  3. Direktorat Budidaya Tanaman Semusim
  4. Direktorat Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar
  5. Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan
  6. Direktorat Perlindungan Perkebunan

3. Direktorat Jenderal Perkebunan
Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Tanaman Semusim
  3. Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar
  4. Direktorat Tanaman Tahunan
  5. Direktorat Perlindungan Perkebunan
  6. Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha

4. Direktorat Jenderal Perkebunan
Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Perbenihan Perkebunan
  3. Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah
  4. Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar
  5. Direktorat Perlindungan Perkebunan
  6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

5. Direktorat Jenderal Perkebunan
Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Perbenihan Perkebunan
  3. Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah
  4. Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar
  5. Direktorat Perlindungan Perkebunan
  6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

PERKEBUNAN DALAM LINTASAN ZAMAN

Untuk sampai pada titik pijak saat ini, bangsa Indonesia telah meniti sebuah sejarah panjang. Tak pelak lagi perkebunan dengan seluruh dimensinya yang mencakup komunitas, perdagangan, industri dan areal perkebunan itu sendiri telah menoreh­kan sejarah dengan warna tersendiri dalam seja­rah Indonesia. Semenjak rempah-rempah men­jadi barang mewah kerajaan-kerajaan di dunia beberapa abad sebelum Masehi, serta ditunjang oleh keahlian orang Indonesia mengarungi lautan dan mampu berlayar lintas negara, gugusan kepulauan Nusantara dari Barat hingga ke Timur menjadi layaknya harta karun perkebunan yang sangat kaya.

Kemewahan rempah-rempah menjadi incaran Belanda untuk memonopoli perdagan­gan di Jawa, Makasar dan Maluku. Tak dapat dipungkiri bahwa rempah-rempah yang bernilai ekonomi tinggi pada saat itu, telah menarik perhatian dan menjadi motivasi utama bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara. Salah satu bangsa Eropa yang berhasil menapakkan kakinya di nusantara adalah bangsa Belanda. Kemenangan Belanda ditandai oleh metode penundukan baru berupa monopoli perdagangan.

Pada akhir abad ke 18 Be­landa mengalihkan fokus perdagangan kepada tanaman pertanian lain yang bukan tergolong barang mewah, seperti kopi, tembakau, tebu, diikuti seabad kemudian kina, teh, karet, kelapa sawit. Kiranya kekalahan persaingan perdagangan antara Belanda dan Inggris menjadi pemicu­nya. Tanaman-tanaman perkebunan terakhir itu baru menguntungkan manakala dikerjakan oleh buruh berupah rendah –bah­kan tak berupah—dan lahan berharga murah. Dengan pengelolaan seperti ini, keuntungan­nya yang diperoleh begitu besar, bahkan mampu mengangkat Negeri Belanda lepas landas.

Inilah alasan utama yang membuat Belanda mengubah strategi pengelolaan dan penguasaan tanaman komersial dari yang semula hanya melakukan perdagangan dengan rakyat yang bertindak se­bagai produsen, menjadi pengelolaan yang ber­basis korporasi. Pemerintah hindia Belanda dan pengusaha-pengusaha Belanda secara ambisius membangun secara besarbesaran korporasi yang memproduksi dan meperdagangkan tana­man komersial.

Penguasaan Belanda atas komoditas perkebunan, khususnya yang di kelola oleh korporasi, berakhir ketika terjadi pengambil ali­han seluruh korporasi Belanda oleh pemerintah Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi jembatan emas un­tuk mengurai kabut penjajahan, yang secara ekonomis lebih berupa penguasaan perkebunan.

Untuk memasti­kan manfaat bagi bangsa Indonesia, nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan perkebunan besar dari negara asing kepada pemerintah In­donesia dilakukan berkali-kali. Pertama, sebagai konsekuensi dari kemenangan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Kedua, sebagai perwujudan deklarasi ekonomi untuk kemandirian bangsa pada tanggal 10 Desember 1957. Ketiga, dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Perkebunan-perke­bunan besar milik Belanda dinasionalisasi men­jadi milik pemerintah Republik Indonesia. Dalam proses nasionalisasi perkebunan, terlihat nyata jiwa patriorisme dan nasionalisme yang kuat yang menginginkan kedaulatan ekonomi harus berada di tangan bangsa sendiri. Inilah sebuah tonggak sejarah yang menunjukkan kemampuan bangsa ini untuk mengelola perusahaan perkebunan tanpa tergantung pada keahlian bangsa Belanda.

Seiring dengan kemampuan pemerin­tah Indonesia melakukan nasionalisasi perke­bunan besar milik Belanda, perkebunan rakyat yang dikelola para pekebun atau petani kecil terus melakukan ekspansi, relatif tanpa ban­tuan pemerintah. Bahkan dapat dikatakan tak terjadi kerjasama antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Masing-masing berjalan sendiri sesuai dengan kepentingan dan kemam­puan masing-masing. Nasionalisasi perkebu­nan segera diikuti oleh konsolidasi manajemen perkebunan negara dan pengembangan perke­bunan rakyat yang diatur pada satu kesatuan struktur dalam pemerintahan.

Lahirnya pemerintahan orde baru diser­tai dengan dilansirnya program pembangunan yang dikenal dengan sebutan Repelita (Rencana Pemban­gunan Lima Tahun), membuat perkebunan kembali dil­irik sebagai salah satu sektor paling berpotensi untuk menghasilkan devisa negara. Langkah pertama dimulai dengan tambahan modal dan peningkatan kemampuan Perkebunan Besar Negara (PN). Setelah itu, dimulailah langkah yang juga merupakan tonggak baru pengelolaan perusahaan perkebunan di Indonesia yaitu menggabungkan kekuatan Perkebunan Be­sar Negara dengan Perkebunan Rakyat.  Penerapan pola pikir baru ini dilakukan pada pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sejak awal 1980-an. Sejak saat itu pola PIR sangat mewarnai pembangunan perkebunan di Indonesia. Langkah selanjutnya di akhir dekade 1980-an ialah menggunakan kesuksesan ini se­bagai pemantik modal swasta untuk mendirikan Perkebunan Besar Swasta (PBS) baik dengan pembangunan yang memanfaatkan Hak Guna Usaha (HGU) maupun melalui pola yang ber­dampingan dengan rakyat di wilayah-wilayah transmigrasi yang terpencil dan di pesisir.

Ketangguhan perkebunan teruji manakala krisis moneter melanda Indonesia. Kekuatan gelombang krisis bisa dibayangkan, karena mampu menghancurkan perekonomian Indonesia. Namun justru di atas krisis itulah perkebunan memberikan manfaat terbesar bagi pelakunya. Tidak saja diperoleh manfaat dadakan dari ekspor (windfall profit) sebagai akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Perkebunan menjadi salah satu penopang penting bangsa Indonesia dalam menghadang krisis moneter.

Dan kini terbukalah cakrawala baru perkebunan Indonesia. Akumulasi sejarah telah menunjukkan kekuatan modal, manajemen, penelitian dan penemuan benih unggul, pendidikan khusus, hingga pemasaran, untuk menegakkan perkebunan lebih kokoh. Kini pengokoh tersebut dilengkapi dengan demokratisasi di dalam dan sekitar perkebunan.

Demokratisasi ini melahirkan serangkaian konsekuensi pengaturan sekaligus manfaat tersendiri. Demokratisasi membutuhkan jaringan hubungan yang simetris dan setara di antara semua pihak yang terkait dengan perkebunan: Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), Perkebunan Rakyat (PR), pemerintah, konsumen di dalam dan luar negeri, lembaga pendukung penelitian dan pengembangan, lembaga pendanaan, input produksi, pemasaran. Tidak mengherankan pengembangan perkebunan masa kini ditegaskan di atas pengembangan jaringan hubungan antar pihak.

Peran penting perkebunan akan semakin meningkat di masa depan. Krisis enerji dunia telah menempatkan posisi perkebunan pada tingkat yang sangat penting. Perkebunan tak lagi hanya terkait masalah pangan, tetapi kini perkebunan berada di persimpangan kepentingan antara food, feed dan fuel. Seluruh dinamika sejarah perkebunan menarik perhatian terutama dalam meletakkan dan meningkatkan peran di masa mendatang. Sejak awal kemerdekaan sudah terpampang kuat hasrat untuk menyejahterakan rakyat seba­gai pekebun, pekerja perkebunan, maupun yang memperoleh manfaat tidak langsung dari usaha perkebunan. Diatas itu semua perkebunan masih tetap dan akan terus menjadi sumber kemakmuran bangsa ini.