DITJENBUN TERUS MENGUATKAN ISPO

Semarang, (17/10/23) – Sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terus diperkuat untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

“Diterapkannya sertifikasi ISPO tidak hanya menilai sektor hulu. Namun, juga  industri hilir untuk memastikan bahwa setiap produk yang dilengkapi dengan label bersertifikat ISPO telah dijamin memenuhi indikator keberlanjutan di sepanjang rantai pasokan” Jelas Plt. Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi.

Pemerintah berancang-ancang mengganti Peraturan Presiden (Perpres)  Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Aturan yang baru ini direncanakan akan memayungi sektor hulu sampai hilir dan bionergi untuk menerapkan sertifikasi ISPO.

“Ada tiga alasan perubahan Perpres ISPO. Pertama, sertifikasi sawit ini harus menjangkau rantai pasok kelapa sawit termasuk produk hilir. Kedua, berkaitan penyempurnaan dan restrukturisasi kelembagaan ISPO agar kredibilitasnya dapat diakui negara lain dan organisasi internasional. Ketiga, berkaitan reformulasi pembiayaan sertifikasi ISPO supaya ada kejelasan.” terang Plt. Menteri Pertanian

Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alamsyah juga menjelaskan bahwa disamping sertifikasi tersebut, juga akan ada aturan turunan yang direvisi guna mendukung penguatan ISPO.

“Selanjutnya dalam rangka penguatan dan percepatan ISPO, akan dilakukan revisi Permentan 38 tahun 2020 untuk menindaklanjuti revisi PP 44 Tahun 2020” ungkap Direktur Jenderal Perkebunan.

Sementara, proses revisi PP 44/2020 sudah memasuki tahap konsultasi publik di Hotel Hemritage pada tanggal 20 September 2023 lalu. Tahap selanjutnya akan dilakukan proses harmonisasi di kemenhunkam.

“Kami terus berkolaborasi bersama menko, kemenperin, kementerian SDM untuk menyusun percepatan revisi Pepres ini, diharapkan adanya perpres ini ISPO tidak hanya di implementasikan di Hulu, tapi sampai produk turunan sawit” Ujar Prayudi Syamsuri selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.