Perkebunan merupakan sub sektor pertanian yang telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2015 kontribusi ekspor perkebunan 23 Milyar US $, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 23 juta KK. Sementara kelapa sawit merupakan penyumbang nilai ekspor bagi sub sektor perkebunan yakni 15,3 Milyar US Dollar, disusul karet menyumbang 3,9 Milyar US Dollar.

Dalam rangka bersatu sinergi membangun perkebunan maka dilaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 di seluruh provinsi Indonesia. Adapun sejauh ini Rakornis yang telah diselenggarakan di provinsi  antara lain Sulawesi Selatan, Semarang, NTT, Papua, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI. Yogyakarta. “Perkebunan  merupakan sub sektor strategis yang perlu diperhatikan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Perlu adanya terobosan untuk meningkatkan daya sub sektor perkebunan melalui pengembangan kreativitas daerah”, demikian disampaikan Ir. Bambang MM, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, dalam salah satu arahannya pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan perkebunan tersebut.

Adapun tujuan dari pertemuan ini dilaksanakan antara lain menyamakan persepsi dan menyelaraskan langkah untuk menyelenggarakan pembangunan perkebunan, menginventarisir potensi sumberdaya, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan pembangunan perkebunan, mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi, serta mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perkebunan di Provinsi dan Kabupaten.

Kampanye negatif bahwa pembangunan perkebunan kita dilakukan tidak dengan mengindahkan kelestarian lingkungan, menimbulkan tekanan terhadap hewan yang di lindungi, menyebabkan peningkatan suhu bumi akibat efek gas rumah kaca, penggunaan pestisida yang berlebihan sampai dengan isu penggunaan tenaga kerja di bawah umur, merupakan kampanye negatif yang selalu didengungkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin perkebunan kita ini menjadi besar dan maju. Ketika pemerintah tidak memberikan dukungan terhadap komoditas perkebunan sesungguhnya negara mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan hasil ketika perkebunan nasional tidak mencapai potensi produksinya.  Ia mencontohkan di Provinsi Bengkulu, bahwa pada tahun 2016 saja terjadi kehilangan hasil secara akumulatif terhadap 15 komoditas Perkebunan unggulan sebesar Rp 9,2 Trilyun. Sementara jika dilihat per komoditas nilai kehilangan hasil untuk kelapa sawit mencapai 7,1 Trilyun, sementara karet 381 Milyar. Jadi dukungan pemerintah pusat maupun daerah terhadap sektor perkebunan merupakan bentuk investasi untuk meningkatkan potensi pendapatan negara.

Oleh sebab itu di depan para peserta pertemuan Bambang mengemukakan tentang pentingnya untuk segera  memperbaiki kondisi tersebut. Perbaikan kondisi perkebunan kita harus segera dilaksanakan, dan dengan kondisi keterbatasan anggaran pemerintah, maka diperlukan kreatifitas dari kita semua untuk mencarikan sumber-sumber pembiayaan lain yang dapat dipergunakan oleh para pekebun. Hal yang dapat dilakukan misalnya adalah mulai memadukan pembangunan perkebunan dengan kegiatan agrowisata di masing masing daerahnya atau pun membangun industri indutri kecil pengolahan hasil perkebunan di sentra-sentra perkebunan secara terpadu, misal dengan mendorong terbentuknya desa kakao di Sulawesi Selatan sebagai sentra penghasil kakao nasional. Kepada para pelaku industri perbankan agar mengalokasikan skim pembiayaan bagi UMKM atau KUR bagi para pekebun. Untuk memperlancar distribusi dan tata niaga kiranya pembangunan dan perbaikan jalan desa dapat sejalan dengan keperluan jalan usaha tani di sentra-sentra produksi. Dan masih banyak kretifitas lainnya yang dapat didorong untuk memperbaiki dan mempercepat pemulihan kondisi perkebunan rakyat yang ada.

Selain melalui hal tersebut di atas, sekarang ada peluang yang dapat di tangkap oleh para pekebun sejalan dengan upaya pemerintah untuk mampu berswasembada jagung bagi kebutuhan industri pakan ternak nasional. Menurut Bambang sekarang pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan luas panen jagung sebanyak 3 juta hektar di luar lahan eksisting yang biasa dilakukannya. Penambahan luas areal pertanaman jagung tersebut satu juta hektar ditargetkan dapat ditanam di lahan-lahan perkebunan baik yang sedang direhabilitasi maupun pada lahan-lahan pengembangan baru perkebunan. “Saya melihat ini sebagai peluang emas yang tidak boleh dilewatkan oleh para bupati dan petaninya dalam rangka meningkatkan pendapatan petani pekebunnya dan sekaligus meningkatkan  kesuburan lahan perkebunannya. Di bawah tanaman kelapa yang ada dan selama ini tidak dimanfaatkan dapat ditanami jagung, di lahan kakao yang sedang diremajakan juga dapat ditanami jagung”, ujar Bambang.

Dirjen Perkebunan mengharapkan dukungan semua pihak terhadap pengembangan perkebunan baik itu pemerintah pusat, daerah, perusahaan swasta maupun stakeholder lainnya.  Pengembangan perkebunan tidak bisa berlangsung secara parsial melainkan secara kolektif melibatkan kekompakan para pelaku perkebunan.

Dirjen perkebunan juga menghimbau agar program pemerintah ini dapat direspon positif oleh perusahaan perkebunan besar swasta maupun negara yang ada di Provinsi Jambi.  Tentu saja untuk program ini diharapkan para perusahaan perkebunan dapat melakukannya secara swadaya – tidak perlu harus menunggu bantuan pemerintah.

Ketika ditanya soal jaminan harga terhadap produksi yang dihasilkannya, bambang menjelaskan bahwa pada beberapa waktu yang lalu menteri pertanian telah mengumpulkan para Kepala Dinas Pertanian dan Gabungan Industri Pakan Ternak (GPMT) dan Bulog di Jakarta untuk membuat nota kesepakatan dalam membeli produksi jagung yang dihasilkan dengan harga yang layak.

Dalam pertemuan Rakornis di Jambi turut dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Provinsi Jambi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Tentang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Komoditas Perkebunan di Provinsi Jambi, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur DR. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si.

Terkait pengembangan perkebunan Dirjen Perkebunan mengharapkan daerah dapat mengembangkan kreativitas dengan merancang pengembangan perkebunan bernilai tambah. Seperti pengembangan kawasan perkebunan yang terkoneksi dengan agroindustri, pengembangan komoditas perkebunan berbasis agrowisata atau organik maupun pendekatan lain yang bisa memberikan nilai tambah. Penyelenggaraan pembangunan perkebunan saat ini terutama untuk perkebunan rakyat, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas budidaya melalui penyediaan bahan tanaman unggul, perluasan areal tanam, intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi tanaman, perbaikan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, pembinaan usaha, penanganan gangguan hama penyakit, faktor iklim dan gangguan usaha serta pembinaan SDM dan kelembagaan petani perkebunan. “Kelembagaan petani menjadi salah satu aspek penting yang sangat menentukan di perkebunan  rakyat.  Kedepan perlu dilakukan kegiatan pengembangan agrowisata perkebunan yang berbasis wisata alam di wilayah kabupaten.  Kegiatan ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, diantaranya infrastruktur dan sarana transportasi”, kata Bambang Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017.

Bambang menambahkan, Pengembangan perkebunan sejak dekade terakhir sudah mulai dilaksanakan secara integrasi baik dengan komoditi tanaman pangan maupun ternak. Tahun 2017 pemerintah menggerakkan pengembangan tanaman jagung pada areal tanaman perkebunan seluas 1 juta Ha sebagai upaya terwujudnya swasembada pangan.

Namun demikian sangat disadari bahwa membangun perkebunan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari Kementerian Pertanian, akan tetapi keberhasilannya sangat ditentukan dari peran serta dan dukungan berbagai Kementerian/Lembaga terkait dan Swasta Perbankan.

“Ditengah-tengah betapa pentingnya perkebunan yang memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional dan ditengah tuntutan dari kita semua untuk memberikan perhatian lebih kepada sektor perkebunan, Dirjen Perkebunan bersama Direktur lingkup Ditjen Perkebunan datang keseluruh daerah di Indonesia bukan untuk menggurui tetapi untuk mendengarkan masukan dan curahan hati dari seluruh daerah terkait bagaimana seharusnya perkebunan kita bawa kedepan,” katanya.

Pada kesempatan ini, Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para Gubernur Provinsi atas pengembangan perkebunan di provinsinya, salah satunya kepada Gubernur Bengkulu atas perhatian dan komitmennya dalam pengembangan perbenihan perkebunan khususnya perbenihan kelapa sawit. Provinsi Bengkulu telah membuktikan konsistensi dalam penindakan benih sawit ilegitim. Tercatat sejak tahun 2007, lebih dari 1 juta benih sawit palsu berhasil digagalkan peredarannya oleh Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Bengkulu, yang ekuivalen dengan 7.695 ha perkebunan sawit. Selain itu Bengkulu juga sukses dalam mengembangan industri waralaba benih kelapa sawit, yang melibatkan para penangkar, dengan jumlah bibit yang disalurkan kepada masyarakat mencapai 1,5 juta batang. Atas catatan prestasi tersebut Direktorat Perkebunan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, dengan harapan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu secara konsisten memperkuat eksistensi sub sektor perkebunan, baik perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, perkebunan besar negara serta institusi pemerintah yang menanganinya.

Selain itu, Direktorat Jenderal Perkebunan juga memberikan penghargaan kepada Bupati Bengkulu Utara atas perhatian terhadap pengembangan perkebunan. Sebagaimana kita ketahui Kabupaten Bengkulu Utara merupakan cikal bakal penerapan integrasi sapi sawit yang masih eksis dan terus berkembang hingga saat ini. Pemda Bengkulu utara juga secara konsisten memberikan perhatian yang serius dan penguatan terhadap komoditas perkebunan. Salah satu bukti nyatanya yang patut di apresiasi adalah mempertahankan eksistensi dan kemandirian institusi yang menangani perkebunan. Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Perkebunan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bupati Bengkulu Utara atas upaya yang telah dilakukan terkait penguatan sub sektor perkebunan. Bupati Bengkulu Timur siap menindaklanjuti arahan Dirjen Perkebunan. Dimana hingga saat ini Bengkulu Utara konsisten dalam upaya penguatan kelembagaan petani dan pengembangan komoditas perkebunan berbasis wilayah. “Hingga saat ini kami masih konsisten dalam mengembangan integrasi sapi sawit” kata Bupati Bengkulu Timur.

Reformasi birokrasi merupakan upaya perubahan yang dilakukan untuk memposisikan birokrasi dalam melaksanakan peran dan fungsi secara konsisten dalam rangka memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat, serta penyesuaian diri dengan lingkungan yang dinamis, sehingga dapat memberikan kontribusi positif. Dimana arah perubahan Reformasi Birokrasi diharapkan dapat mendorong munculnya kreativitas atau inovasi perbaikan kinerja pemerintah, dan peningkatan pelayanan publik, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Adapun perbaikan tata kelola perkebunan sawit secara konsisten diharapkan dapat memperbaiki citra sawit di pasaran dan dapat meyakinkan dunia luar serta masyarakat dalam negeri bahwa sawit dapat memberikan keuntungan dari sisi ekonomi dan juga lingkungan, dimana salah satunya melalui kebijakan standarisasi perkebunan sawit berkelanjutan/Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Ada tujuh prinsip dan kriteria ISPO yang mengatur detail tata kelola perusahaan perkebunan sawit yang baik dan berkelanjutan. Ketujuh prinsip dan kriteria ISPO adalah sistem perizinan dan manajemen perkebunan, penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan usaha berkelanjutan”, kata Bambang.

Jika produk petani sawit bersertifikat diharapkan dapat diterima oleh perusahaan dengan harga yang lebih baik, karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Saat ini Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terluas di dunia. Bahkan ekspor ini melampaui nilai ekspor minyak dan gas bumi. Untuk itu perlu ditingkatkan produksi kelapa sawit melalui pengelolaannya secara berkelanjutan di lahan gambut, dan peningkatan produksi kelapa sawit juga perlu dilakukan replanting.

Seusai acara Rakornis di Bengkulu, Dirjen Perkebunan bersama Direktur Perbenihan Perkebunan dan Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar mengunjungi lokasi penangkar benih sawit UPK Yahyo Desa Arobintang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan Lokasi Model Replanting Sawit di Kabupaten Seluma Bengkulu.

“Semoga berbagai upaya kita akan mampu menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh perkebunan yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan jajarannya, beserta seluruh pemangku kepentingan pembangunan perkebunan yang telah hadir dan memberi dukungannya”, kata Bambang, Direktur Jenderal Perkebunan.

Lombok – Pertemuan koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan tahun 2017 telah diselenggarakan pada tanggal 13 September 2017 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dimana Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Utara memilkipotensi sangat besar untuk pengembangan perkebunan yang dapat dimanfaatkan.Saat ini komoditas unggulan Nusa Tenggara Baratyaitu kopi, jambu mete, kelapa, sedangkan kakao menjadi komoditas unggulan. “Saya minta agar tembakau juga menjadi komoditas unggulan di NTB. Dengan segala keterbatasan dan produktivitas yang masih rendah, hasil tembakau sangat luar biasa. Kalau kita bisa tingkatkan kualitas dan produktivitasnya lebih baik, maka hasilnya bisa sampai 3 kali lipat,” kata BambangDirektur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) dalam sambutannya pada acara tersebut.

Bambang menambahkan, khusus di NTB dari 9 komoditas yang dikembangkan dengan kualitas yang standar, mampu memberikan masukan 2,7 Trilyun. Kalau bisa ditingkatkan, hasilnya bahkan sampai 5 kali lipat. Tembakau Virginia merupakan kekayaan yang sangat luar biasa dan harus dikelola dengan baik.

“Petani harus bersatu dan berkoorporasi dengan pihak pengusaha. Dengan bersatu maka  produknya mampu berdaya saing, bisa memangkas biaya produksi, bahkan bank pun akan dengan sendiri nya akan datang, dan pemerintah akan memfasilitas kelembagaan petani tersebut. Saya juga minta setiap provinsi untuk mendorong Kabupaten mengembangkan agrowisata berbasis agro alam yang ada pengembangan perkebunannya,” kata Bambang.

Bambang juga menyampaikan, bahwa Menteri Pertanian menantang seluruh kepala daerah yang serius mengembangkan perkebunan akan diberikan anggaran yang cukup. “Daerah yang mampu serap anggaran dengan baik, akan mendapat reward untuk anggaran tahun berikutnya,” tambahnya.

“Saat ini NTB dilanda kekeringan dan perlu penanganan yang serius agar tidak terjadi berulang-ulang. Pembangunan dan pengembangan sektor pertanian mampu menyerap lapangan kerja 42 persen. Dengan singkronisasi program pusat dan daerah dan regulasi yang bisa mempercepat pengembangan pertanian, maka akan lebih cepat menurunkan kemiskinan,” kata Muhammad Amin Wakil Gubernur NTB.

Muhammad Amin menambahkan, bahwa di NTB perkebunan sangat penting disamping pariwisata. Untuk itu perlu adanya penguatan investasi dari pihak swasta, karena saat ini hanya 3 persen saja investasi secara nasional yang masuk ke NTB dan lebih banyak ke Pulau Jawa. “Perlu ada kebijakan Pemerintah daerah untuk memproteksi PERDA yang bisa memberi ruang investasi terutama yang bermitra dengan pemerintah,” katanya.

Husnul Fauzi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB mengungkapkan bahwa 90 persen perkebunan di NTB adalah perkebunan rakyat. “Tahun 2018 nanti agar ada perhatian lebih terutama anggaran perkebunan. Karena dari luas lahan perkebuan yang ada dari setiap komoditas, masih bisa diperluas dan dikembangkan,” katanya.

Pada saat acara rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan tahun 2017 turut dilakukan penyerahan bantuan berupa benih tanaman kopi dan kelapa oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementan kepada para petani yang tertimpa musibah bencana alam kekeringan.

Lombok – Seusai acara koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan tahun 2017, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian lanjut mengunjungi lokasi Kampung Coklat di Dusun Senara, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Pada kegiatan tersebut hadir anggota DPR RI Komisi XI, Willgo Zainar, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi dan Kabupaten NTB, Akademisi, LIPI, dan penyuluh perkebunan (13/09/2017).

Direktur Jenderal Perkebunan memberikan apresiasi atas adanya kampung coklat yang juga di kelilingi destinasi wisata seperti air terjun. “Sebelum wisatawan sampai ke distinasi wisata yang dituju, wisatawan juga bisa mencicipi coklat maupun kopi di kampung coklat ini. Makanya, kualitas dan kemasan produk coklatnya harus dibuat lebih bagus,” kata Bambang.

Masyarakat Desa Genggelang merupakan petani kakao dan kopi, bahkan sebagian warganya sudah ada yang memanfaatkan kotoran ternaknya menjadi biogas yang gasnya sudah digunakan untuk memasak. Untuk pengembangan tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan siap memberikan dukungan  baik berupa fisik, pupuk, benih, dan apa saja yang dibutuhkan.

“Asal petaninya mau kerja keras untuk membangun desanya akan kita beri dukungan. Perkebunannya ditata dengan bagus, pohon yang sudah tidak produktif dipangkas, sehingga hasil kopi atau kakaonya bisa bagus hasilnya. Harus bisa menghasilkan produk yang disukai pasar dan ramah lingkungan, dan menjadi jargon yang mampu mengangkat pasar Internasional,” ujar Bambang.

Selain itu Bambang menghimbau kepada petani untuk lebih mengembangkan teknik dan budidaya yang bagus, dan mengurus sertifikasiorganiknya serta membangun kelembagaan petani agar lebih kuat. Petani tidak hanya mampu mengolah kakao hanya menjadi biji saja, tetapi juga harus menjadi tepung kakao.

Pada temu dialog di Sekretariat Kelompok Tani Bunga Mekar, Willgo Zainar memberikan satu ekor sapi yang nantinya bisa menambah volume biogas. Dirinya mengatakan bahwa perkebunan dengan organik yang telah dilakukan petani, sangat baik disamping nilai jualnya yag lebih mahal. “Kita juga akan berikan dukungan KUR dan asuransi kepada petani perkebunan, ini sedang kita upayakan secepatnya,” katanya.

“Semua komoditas unggulan di Lombok Utara akan berbentuk sebuah kawasan. Ada kawasan ternak, kakao, hortikultura, dan destinasi wisata. Pembentukan kawasan tersebut akan dipercepat, agar kesejahteraan lebih meningkat,” kata H. Melta, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.

Jakarta – Sukses dengan swasembada pangan dan bawang merah, kini Menteri Pertanian giat mendorong upaya mengembalikan kejayaan rempah, seiring dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan juga ingin mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia, tak hanya rempah saja. Komoditas perkebunan merupakan salah satu andalan bagi pendapatan nasional dan devisa Negara Indonesia. “Untuk kelapa, kondisi saat ini kita bangga, bahwa permintaan kelapa meningkat karena ada tro pasar baru sehingga ekspor meningkat, persoalannya industri dalam negeri menjadi kekurangan bahan baku, kebijakan kita untuk pengembangan kelapa dan pasarnya tentunya ekspor tetap kita pelihara karena untuk mendapatkan ekspor juga pertimbangannya luar biasa sulitnya. Tetapi bagaimana industri dalam negeri tetap terpenuhi maka solusinya adalah meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa serta mutunya kemudian tingkatkan sinergitas antara industri dengan petani supaya petani ada keyakinan dan kepercayaan untuk menjual dan memenuhi pasokan kepada industri. Mari kita kawal bersama”, kata Bambang Direktur Jenderal Perkebunan dalam sambutannya pada diskusi nasional (14/09).

Bambang menambahkan, Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa  adalah Peremajaan, intensifikasi dan ekstensifikasi  tanaman kelapa, Pengembangan areal kelapa di areal tanaman kakao seluas 1,7 juta Ha dan berfungsi sebagai penaung, Penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat, Pengembangan benih kelapa dengan metode konvensional dan kultur jaringan, Mendorong sinergitas  pengembangan kelapa dan industri pengolahan kelapa, dan Pemberdayaan pekebun tanaman kelapa melalui sistem kebersamaan ekonomi berdasarkan manajemen kemitraan dengan penguatan kelembagaan petani melalui Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM).

Diskusi Nasional dengan tema “Mengembalikan Kejayaan Kelapa Indonesia” telah diselenggarakan pada tanggal 14 September 2017 di Ruang Rapat lantai I Gedung C Ditjen Perkebunan Kanpus Kementan. Diskusi tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan dihadiri oleh Dewan Kelapa Indonesia (DEKINDO), Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI), Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia (AISKI), Bupati Gorontalo, Bupati Indragiri Hilir, Konsultan Kelapa, Dinas Provinsi dan Kabupaten, wartawan media cetak dan online.

Arah kebijakan pengembangan kelapa yaitu

–  membangun kebun-kebun induk (KI) sebagai sumber benih dari varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri diantaranya jenis Kelapa Dalam,    Kelapa Genjah, Kelapa Hibrida, Kelapa Kopyor dan Kelapa Pandan Wangi/Hijau

–  Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) untuk kelapa unggul lokal

–  pengembangan kawasan untuk kelapa diutamakan pada daerah Indonesia wilayah timur yang tertuang dalam Permentan No.

830/KPts/RC.040/12/2016

–  mengoptimalkan kegiatan yang terangkum dalam kawasan melalui budidaya, teknologi, pemberdayaan petani, pengolahan dan pemasaran

–  berintegrasi dengan institusi lain yang terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian,

Kementerian Desa Tertinggal, BUMN, Swasta, K/L lainnya, Puslit/Balit dan Perguruan Tinggi

–  pengembangan kelapa yang tidak monokultur.

“Lakukan identifikasi dengan segera benih-benih kelapa yang ada di daerah dan perkuat pembinaan kelembagaan petani sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi petani kelapa Indonesia. Dalam prosesnya tentunya butuh kerjasama dan dukungan serta kolaborasi dari semua pihak baik dari dewan/asosiasi, perusahaan, litbang, pemerintah pusat/daerah dan petani untuk memenuhi ketersediaan benih yang cukup dan mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia karena kita mempunyai potensi besar,” kata Bambang.

Terkait penyediaan benih varietas unggul kelapa, Ismail Maskromo, Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) menyampaikan bahwa mendukung pengembangan kelapa dengan melakukan berbagai penelitian untuk menghasilkan benih varietas unggul. “Program pengembangan kelapa adalah peremajaan, rehabilitasi dan perluasan dimana membutuhkan ketersediaan benih yang cukup. Adapun varietas unggul kelapa mendukung program perbenihan tahun 2017 – 2018 adalah Varietas Kelapa  Unggul Nasional, Varietas Kelapa Unggul Lokal, dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) / Pohon Induk Terpilih (PIT).

Ismail Maskromo mengatakan, Penyediaan benih kelapa dapat dilakukan secara konvensional dan non konvesional, Ketersediaan benih kelapa untuk program pengembangan tahun 2017 -2018 masih kurang, Solusinya dengan menambah  pohon induk  sumber benih bina dan benih sebar, dan Perbanyakan benih melalui kultur jaringan (Somatic Embriogenesis) perlu segera dikembangkan melalui kerjasama pemerintah dan swasta.

Kondisi yg diharapkan terkait perkelapaan nasionalantara lain terealisasinya TTM/TR seluas 450.878 Ha, terpenuhinya kebutuhan benih kelapa, dan menjadi penghasil kelapa terbesar serta bermutu di dunia.

Dirjen Perkebunan memberikan dukungan penuh dalam upaya meningkatkan kelapa nasional. “Indonesia penghasil komoditi perkebunan yang besar. Membangkitkan semangat dan kepercayaan petani agar mau kembali menanam dan mengembangkan kelapa Indonesia, serta mensinergikan kelembagaan petani antar desa. Dengan bangkitnya kejayaan kelapa nasional tentunya turut mensejahterakan petani” katanya.

Bengkulu – Menteri Pertanian bersama Direktur Jenderal Perkebunan serta Plt Gubernur Bengkulu menghadiri acara Rapat Koordinasi Perbenihan/Perbibitan Wilayah Provinsi Bengkulu pada tanggal 19 September 2017 di Bengkulu. Pada acara tersebut, Menteri Pertanian berdiskusi langsung dengan para Bupati dan Kepala Dinas se-Provinsi Bengkulu untuk pengembangan perkebunan. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan di Bengkulu. Selain itu, Bengkulu juga urutan ketiga dalam komoditas kopi nasional.

Pada kesempatan ini, Menteri Pertanian meminta agar Pemerintah Daerah Bengkulu fokus kepada tiga komoditas perkebunan antara lain karet, kopi dan sawit serta terus membina petani untuk meningkatkan produksinya. Dimana tiga komoditas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan bahwa saat ini sedang digiatkan program intensifikasi pertanian untuk komoditas sawit dan karet. Peremajaan dilakukan karena mutu yang dipergunakan oleh masyarakat 60 persen dari kebun itu produktivitasnya rendah sehingga diperlukan program replenting dan ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat Bengkulu. Dalam.hal ini pemerintah daerah menyambut baik program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk melakukan peremajaan perkebunan khususnya perkebunan rakyat. “Kami yakin betul kalau ini dilakukan, lahannya sangat subur, rata-rata lokasi perkebunan itu dekat akses jalan, sehingga sangat dimudahkan untuk cost transportasinya rendah. Pihak pemda pun menyarankan agar petani menggunakan benih berkualitas,” katanya.

Selain kelapa sawit, Bengkulu juga memiliki komoditas unggulan yaitu kopi dan karet yang menjadi fokus. Direncanakan dalam waktu dekat akan mendirikan pabrik pengolahan karet. “Kopi juga untuk Bengkulu ini merupakan provinsi ketiga terbesar penghasil kopi, maka saya kira pengadaan bibit sawit, karet, kopi yang betul tersertifikasi”, tambah Rohidin.

Pada saat acara Rapat Koordinasi Perbenihan/Perbibitan Wilayah Provinsi Bengkulu, turut dilakukan penyerahan bantuan berupa 1000 bibit jagung, 200.000 benih karet, 20 pompa air, dan 6 traktor roda 4 oleh Menteri Pertanian kepada para petani.

Meranti – Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mendampingi DPR RI komisi IV melakukan kegiatan Kunjungan Kerja di Kabupaten Meranti pada tanggal 20 September 2017. Kunker dihadiri oleh Direktur Perluasan Lahan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sekretaris Daerah Kabupaten Meranti, Kepala Dinas se-Kabupaten Meranti dan pejabat lingkup Ditjen Perkebunan.

Diketahui bahwa, komoditi unggulan di kab Meranti adalah kopi liberica dan sagu. Dimana pada Kab Meranti, sagu merupakan produsen sagu nomor 3 (tiga) terbesar didunia dan menjadi pangan nasional harapan petani. “369 panganan dari sagu Meranti masuk Muri”, kata Sesda Kab Meranti.

Namun masih terdapat beberapa kendala antara lain sagu masih mengalami dilema terkait habitatnya antara masuk kawasan hutan atau pertanian, bagaimana caranya agar petani sagu dapat memperoleh kredit bank, dan penangkar kopi liberica Kec Rangsang Kab Meranti memerlukan perluasan serta menyiapkan 300 ton/bln akan tetapi hal tersebut belum bisa terpenuhi dikarenakan adanya keterbatasan lahan.

Efendi Sianipar Ketua Rombongan Kunker DPR RI komisi IV mengatakan  bahwa, kopi Meranti bisa mendunia dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi yang telah bersertifikat.

“Fokus komoditi Kab Meranti adalah kopi, sagu, karet dan kelapa. Kuatkan komoditas perkebunan oleh petani dan perkuat pembinaan kelembagaan Petani. Harus kompak antara kelembagaan petani dengan investor swadaya”, kata Bambang Dirjen Perkebunan pada kunker tersebut.

Bambang menambahkan, agar menanam kopi atau sagu dengan benih yang baik sehingga menghasilkan hasil produksi yang maksimal dan berkualitas, serta perlu meningkatkan koperasi di wilayah atau didesanya karena bantuan pemerintah akan datang kepada petani yang berkorporasi.

Kopi meranti terkenal di malaysia dengan sebutan kopi Sentiang, sedangkan sagu dari luas lahan 60.000 ha menghasilkan 200.000 ton/th.

“Kab Meranti segera buat pilot project tahun 2018 untuk komoditi sagu”, kata Fauzi Bowo anggota DPR RI.