Perkebunan merupakan sub sektor pertanian yang telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2015 kontribusi ekspor perkebunan 23 Milyar US $, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 23 juta KK. Sementara kelapa sawit merupakan penyumbang nilai ekspor bagi sub sektor perkebunan yakni 15,3 Milyar US Dollar, disusul karet menyumbang 3,9 Milyar US Dollar.

Dalam rangka bersatu sinergi membangun perkebunan maka dilaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 di seluruh provinsi Indonesia. Adapun sejauh ini Rakornis yang telah diselenggarakan di provinsi  antara lain Sulawesi Selatan, Semarang, NTT, Papua, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI. Yogyakarta. “Perkebunan  merupakan sub sektor strategis yang perlu diperhatikan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Perlu adanya terobosan untuk meningkatkan daya sub sektor perkebunan melalui pengembangan kreativitas daerah”, demikian disampaikan Ir. Bambang MM, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, dalam salah satu arahannya pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan perkebunan tersebut.

Adapun tujuan dari pertemuan ini dilaksanakan antara lain menyamakan persepsi dan menyelaraskan langkah untuk menyelenggarakan pembangunan perkebunan, menginventarisir potensi sumberdaya, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan pembangunan perkebunan, mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi, serta mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perkebunan di Provinsi dan Kabupaten.

Kampanye negatif bahwa pembangunan perkebunan kita dilakukan tidak dengan mengindahkan kelestarian lingkungan, menimbulkan tekanan terhadap hewan yang di lindungi, menyebabkan peningkatan suhu bumi akibat efek gas rumah kaca, penggunaan pestisida yang berlebihan sampai dengan isu penggunaan tenaga kerja di bawah umur, merupakan kampanye negatif yang selalu didengungkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin perkebunan kita ini menjadi besar dan maju. Ketika pemerintah tidak memberikan dukungan terhadap komoditas perkebunan sesungguhnya negara mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan hasil ketika perkebunan nasional tidak mencapai potensi produksinya.  Ia mencontohkan di Provinsi Bengkulu, bahwa pada tahun 2016 saja terjadi kehilangan hasil secara akumulatif terhadap 15 komoditas Perkebunan unggulan sebesar Rp 9,2 Trilyun. Sementara jika dilihat per komoditas nilai kehilangan hasil untuk kelapa sawit mencapai 7,1 Trilyun, sementara karet 381 Milyar. Jadi dukungan pemerintah pusat maupun daerah terhadap sektor perkebunan merupakan bentuk investasi untuk meningkatkan potensi pendapatan negara.

Oleh sebab itu di depan para peserta pertemuan Bambang mengemukakan tentang pentingnya untuk segera  memperbaiki kondisi tersebut. Perbaikan kondisi perkebunan kita harus segera dilaksanakan, dan dengan kondisi keterbatasan anggaran pemerintah, maka diperlukan kreatifitas dari kita semua untuk mencarikan sumber-sumber pembiayaan lain yang dapat dipergunakan oleh para pekebun. Hal yang dapat dilakukan misalnya adalah mulai memadukan pembangunan perkebunan dengan kegiatan agrowisata di masing masing daerahnya atau pun membangun industri indutri kecil pengolahan hasil perkebunan di sentra-sentra perkebunan secara terpadu, misal dengan mendorong terbentuknya desa kakao di Sulawesi Selatan sebagai sentra penghasil kakao nasional. Kepada para pelaku industri perbankan agar mengalokasikan skim pembiayaan bagi UMKM atau KUR bagi para pekebun. Untuk memperlancar distribusi dan tata niaga kiranya pembangunan dan perbaikan jalan desa dapat sejalan dengan keperluan jalan usaha tani di sentra-sentra produksi. Dan masih banyak kretifitas lainnya yang dapat didorong untuk memperbaiki dan mempercepat pemulihan kondisi perkebunan rakyat yang ada.

Selain melalui hal tersebut di atas, sekarang ada peluang yang dapat di tangkap oleh para pekebun sejalan dengan upaya pemerintah untuk mampu berswasembada jagung bagi kebutuhan industri pakan ternak nasional. Menurut Bambang sekarang pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan luas panen jagung sebanyak 3 juta hektar di luar lahan eksisting yang biasa dilakukannya. Penambahan luas areal pertanaman jagung tersebut satu juta hektar ditargetkan dapat ditanam di lahan-lahan perkebunan baik yang sedang direhabilitasi maupun pada lahan-lahan pengembangan baru perkebunan. “Saya melihat ini sebagai peluang emas yang tidak boleh dilewatkan oleh para bupati dan petaninya dalam rangka meningkatkan pendapatan petani pekebunnya dan sekaligus meningkatkan  kesuburan lahan perkebunannya. Di bawah tanaman kelapa yang ada dan selama ini tidak dimanfaatkan dapat ditanami jagung, di lahan kakao yang sedang diremajakan juga dapat ditanami jagung”, ujar Bambang.

Dirjen Perkebunan mengharapkan dukungan semua pihak terhadap pengembangan perkebunan baik itu pemerintah pusat, daerah, perusahaan swasta maupun stakeholder lainnya.  Pengembangan perkebunan tidak bisa berlangsung secara parsial melainkan secara kolektif melibatkan kekompakan para pelaku perkebunan.

Dirjen perkebunan juga menghimbau agar program pemerintah ini dapat direspon positif oleh perusahaan perkebunan besar swasta maupun negara yang ada di Provinsi Jambi.  Tentu saja untuk program ini diharapkan para perusahaan perkebunan dapat melakukannya secara swadaya – tidak perlu harus menunggu bantuan pemerintah.

Ketika ditanya soal jaminan harga terhadap produksi yang dihasilkannya, bambang menjelaskan bahwa pada beberapa waktu yang lalu menteri pertanian telah mengumpulkan para Kepala Dinas Pertanian dan Gabungan Industri Pakan Ternak (GPMT) dan Bulog di Jakarta untuk membuat nota kesepakatan dalam membeli produksi jagung yang dihasilkan dengan harga yang layak.

Dalam pertemuan Rakornis di Jambi turut dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Provinsi Jambi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Tentang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Komoditas Perkebunan di Provinsi Jambi, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur DR. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si.

Terkait pengembangan perkebunan Dirjen Perkebunan mengharapkan daerah dapat mengembangkan kreativitas dengan merancang pengembangan perkebunan bernilai tambah. Seperti pengembangan kawasan perkebunan yang terkoneksi dengan agroindustri, pengembangan komoditas perkebunan berbasis agrowisata atau organik maupun pendekatan lain yang bisa memberikan nilai tambah. Penyelenggaraan pembangunan perkebunan saat ini terutama untuk perkebunan rakyat, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas budidaya melalui penyediaan bahan tanaman unggul, perluasan areal tanam, intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi tanaman, perbaikan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, pembinaan usaha, penanganan gangguan hama penyakit, faktor iklim dan gangguan usaha serta pembinaan SDM dan kelembagaan petani perkebunan. “Kelembagaan petani menjadi salah satu aspek penting yang sangat menentukan di perkebunan  rakyat.  Kedepan perlu dilakukan kegiatan pengembangan agrowisata perkebunan yang berbasis wisata alam di wilayah kabupaten.  Kegiatan ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, diantaranya infrastruktur dan sarana transportasi”, kata Bambang Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017.

Bambang menambahkan, Pengembangan perkebunan sejak dekade terakhir sudah mulai dilaksanakan secara integrasi baik dengan komoditi tanaman pangan maupun ternak. Tahun 2017 pemerintah menggerakkan pengembangan tanaman jagung pada areal tanaman perkebunan seluas 1 juta Ha sebagai upaya terwujudnya swasembada pangan.

Namun demikian sangat disadari bahwa membangun perkebunan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari Kementerian Pertanian, akan tetapi keberhasilannya sangat ditentukan dari peran serta dan dukungan berbagai Kementerian/Lembaga terkait dan Swasta Perbankan.

“Ditengah-tengah betapa pentingnya perkebunan yang memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional dan ditengah tuntutan dari kita semua untuk memberikan perhatian lebih kepada sektor perkebunan, Dirjen Perkebunan bersama Direktur lingkup Ditjen Perkebunan datang keseluruh daerah di Indonesia bukan untuk menggurui tetapi untuk mendengarkan masukan dan curahan hati dari seluruh daerah terkait bagaimana seharusnya perkebunan kita bawa kedepan,” katanya.

Pada kesempatan ini, Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para Gubernur Provinsi atas pengembangan perkebunan di provinsinya, salah satunya kepada Gubernur Bengkulu atas perhatian dan komitmennya dalam pengembangan perbenihan perkebunan khususnya perbenihan kelapa sawit. Provinsi Bengkulu telah membuktikan konsistensi dalam penindakan benih sawit ilegitim. Tercatat sejak tahun 2007, lebih dari 1 juta benih sawit palsu berhasil digagalkan peredarannya oleh Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Bengkulu, yang ekuivalen dengan 7.695 ha perkebunan sawit. Selain itu Bengkulu juga sukses dalam mengembangan industri waralaba benih kelapa sawit, yang melibatkan para penangkar, dengan jumlah bibit yang disalurkan kepada masyarakat mencapai 1,5 juta batang. Atas catatan prestasi tersebut Direktorat Perkebunan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, dengan harapan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu secara konsisten memperkuat eksistensi sub sektor perkebunan, baik perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, perkebunan besar negara serta institusi pemerintah yang menanganinya.

Selain itu, Direktorat Jenderal Perkebunan juga memberikan penghargaan kepada Bupati Bengkulu Utara atas perhatian terhadap pengembangan perkebunan. Sebagaimana kita ketahui Kabupaten Bengkulu Utara merupakan cikal bakal penerapan integrasi sapi sawit yang masih eksis dan terus berkembang hingga saat ini. Pemda Bengkulu utara juga secara konsisten memberikan perhatian yang serius dan penguatan terhadap komoditas perkebunan. Salah satu bukti nyatanya yang patut di apresiasi adalah mempertahankan eksistensi dan kemandirian institusi yang menangani perkebunan. Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Perkebunan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bupati Bengkulu Utara atas upaya yang telah dilakukan terkait penguatan sub sektor perkebunan. Bupati Bengkulu Timur siap menindaklanjuti arahan Dirjen Perkebunan. Dimana hingga saat ini Bengkulu Utara konsisten dalam upaya penguatan kelembagaan petani dan pengembangan komoditas perkebunan berbasis wilayah. “Hingga saat ini kami masih konsisten dalam mengembangan integrasi sapi sawit” kata Bupati Bengkulu Timur.

Reformasi birokrasi merupakan upaya perubahan yang dilakukan untuk memposisikan birokrasi dalam melaksanakan peran dan fungsi secara konsisten dalam rangka memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat, serta penyesuaian diri dengan lingkungan yang dinamis, sehingga dapat memberikan kontribusi positif. Dimana arah perubahan Reformasi Birokrasi diharapkan dapat mendorong munculnya kreativitas atau inovasi perbaikan kinerja pemerintah, dan peningkatan pelayanan publik, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Adapun perbaikan tata kelola perkebunan sawit secara konsisten diharapkan dapat memperbaiki citra sawit di pasaran dan dapat meyakinkan dunia luar serta masyarakat dalam negeri bahwa sawit dapat memberikan keuntungan dari sisi ekonomi dan juga lingkungan, dimana salah satunya melalui kebijakan standarisasi perkebunan sawit berkelanjutan/Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Ada tujuh prinsip dan kriteria ISPO yang mengatur detail tata kelola perusahaan perkebunan sawit yang baik dan berkelanjutan. Ketujuh prinsip dan kriteria ISPO adalah sistem perizinan dan manajemen perkebunan, penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan usaha berkelanjutan”, kata Bambang.

Jika produk petani sawit bersertifikat diharapkan dapat diterima oleh perusahaan dengan harga yang lebih baik, karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Saat ini Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terluas di dunia. Bahkan ekspor ini melampaui nilai ekspor minyak dan gas bumi. Untuk itu perlu ditingkatkan produksi kelapa sawit melalui pengelolaannya secara berkelanjutan di lahan gambut, dan peningkatan produksi kelapa sawit juga perlu dilakukan replanting.

Seusai acara Rakornis di Bengkulu, Dirjen Perkebunan bersama Direktur Perbenihan Perkebunan dan Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar mengunjungi lokasi penangkar benih sawit UPK Yahyo Desa Arobintang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan Lokasi Model Replanting Sawit di Kabupaten Seluma Bengkulu.

“Semoga berbagai upaya kita akan mampu menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh perkebunan yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan jajarannya, beserta seluruh pemangku kepentingan pembangunan perkebunan yang telah hadir dan memberi dukungannya”, kata Bambang, Direktur Jenderal Perkebunan.

Bagikan Artikel Ini