Jambi – Demi menghadapi perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya mencari solusi tepat guna, salah satunya mempercepat penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah meminta seluruh jajarannya agar sigap menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengatakan perlu adanya strategi pembangunan rendah karbon untuk mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

“Implementasi kebijakan yang mendukung praktik-praktik pertanian berkelanjutan perlu diterapkan. Kolaborasi seluruh stakeholder sangat penting agar seluruh pihak dapat berpartisipasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dalam pencapaian target nasional (NDC) sebesar 29% dengan usaha sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional dibandingkan dengan skenario baseline emisi GRK tanpa kebijakan mitigasi dari tahun 2010 hingga 2030,” ujar Andi Nur pada keterangan pers, Sabtu (18/11/2023).

Langkah dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) harus selaras dengan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sehingga tercatat penurunan emisi karbon. Pencatatan nilai ekonomi karbon menjadi integritas usaha yang telah dilakukan oleh Indonesia. Selain itu dengan mengatur nilai ekonomi karbon, pemerintah dapat mengawasi dan mengelola emisi GRK dari berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian.

Andi Nur menambahkan bahwa upaya untuk mencapai target NDC melalui penyelenggaraan Mitigasi, Adaptasi Perubahan lklim, dan NEK yang dilaksanakan secara akurat, konsisten, transparan, dan berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawabkan.

”Lima sektor yang menjadi target pengurangan emisi karbon GRK 2030 (NDC) meliputi FOLU (Forestry and Other Land Uses), Energi, Limbah, IPPU (Industrial Process and Production Use) dan Pertanian,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Andi Nur meminta pemerintah daerah berperan aktif dan berkontribusi memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder, dan pelaku usaha dalam implementasi penurunan emisi karbon.

“Saya harap agar seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi terkait sehingga menghasilkan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan nasional bebas emisi karbon,” harap Andi Nur.

Perlu diketahui, Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan kerjasama Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL) tahun 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak perubahan iklim di sektor perkebunan, mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca, dan mendukung upaya pelestarian hutan dan lingkungan di wilayah tersebut.

Rencana tindak lanjut kegiatan BioCF-ISFL 2024 antara lain melakukan pembuatan demplot terkait nilai ekonomi karbon dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman instansi terkait dan stakeholder mengenai nilai ekonomi karbon pada subsektor perkebunan, pembentukan satgas untuk melakukan pengawalan dan monev, serta melakukan sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait maupun stakeholder, sehingga nilai ekonomi karbon memberikan dampak bagi pembangunan nasional. (*)