Syarat data yang berkualitas adalah data yang sahih (valid), handal (reliable), mutakhir (up to date), obyektif (objective), konsisten (consistent). Sahih dimaksudkan adalah sah, dapat diterima karena dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, handal artinya dapat diandalkan, mutakhir adalah data terbaru, obyektif adalah keadaan yang sebenarnya dan konsisten yang dimaksudkan adalah data tersebut tetap tidak berubah-ubah. Upaya untuk mendapatkan data yang berkualitas tersebut tidaklah “gratis”, namun harus melalui tahap yang panjang, berjenjang dan memerlukan waktu yang bukan sebentar.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dijelaskan bahwa yang dimaksud statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dari definisi tersebut tersurat bahwa tahap untuk menyusun data statistik yang benar adalah “pengumpulan”, “pengolahan”, “penyajian” dan “analisis”. Diamanahkan dalam Undang-Undang 16 Tahun 1997 tersebut pada pasal 27 adalah bahwa pengumpulan data perkebunan besar swasta (PBS), perkebunan besar swasta asing (PBSA) dan perkebunan besar negara (PBN) merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan pengumpulan data perkebunan rakyat (PR) adalah tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian.

Apa yang dilakukan oleh para petugas pengelola data komoditas perkebunan di lapangan?

Dalam pengelolaan data komoditas perkebunan, para petugas menggunakan buku pedoman resmi dari Kementerian Pertanian. Metodologi pengumpulan data komoditas perkebunan dilakukan melalui survey lapangan. Para petugas mencatat data yang diperoleh di lapangan sesuai realita, dengan menggunakan logika yang dapat diterima sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Petugas kecamatan sudah mulai melakukan analisis terhadap data yang dicatat dan yang akan dilaporkan kepada petugas kabupaten. Tanpa adanya analisis awal baik oleh petugas kecamatan maupun bersama-sama dengan petugas kabupaten, niscaya akan mendapatkan data yang berkualitas. Standar data yang berkualitas yang telah dikeluarkan dari lembaga penelitian baik lingkup Kementerian Pertanian maupun luar Kementerian Pertanian harus dipatuhi, berapa populasi tanaman setiap hektar, apa wujud produksi yang dihasilkan dan berapa produktivitas per hektar yang wajar. Hal seperti ini harus dianalisis dengan baik dan benar.

Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data komoditas perkebunan?

Penyusunan data merupakan tanggung jawab bersama, yaitu petugas dan pimpinan kecamatan, kabupaten, provinsi dan Ditjen Perkebunan (perkebunan rakyat) serta BPS untuk perkebunan besar. Petugas statistik bertanggung tanggung untuk mencatat data yang ada di lapangan pada periode tertentu sesuai realita. Diperlukan komitmen dan kepedulian para pimpinan di berbagai tingkat. Diperlukan adanya pertemuan sinkronisasi berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi dan Ditjen Perkebunan dengan instansi terkait.

Sebagai contoh data komoditas perkebunan sebagai hasil sinkronisasi berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan Angka Tetap 2010

Sumber: Statistik Perkebunan Angka Tetap 2010

Setelah Indonesia berhasil menjadi Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, disamping peran ekonomi kelapa sawit diberi predikat sang primadona, secara bersamaan juga menerima hujatan dalam kaitannya dengan kerusakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup, serta kritik terkait kelebihannya masih sebatas di bidang produksi, belum diikuti di bidang produktivitas dan berbagai bidang kegiatan lainnya.

Menyikapi serangkaian apresiasi, hujatan dan kritik tersebut, disamping secara terencana, bersama semua pemangku kepentingan, dilakukan langkah-langkah antisipasi dalam kaitannya dengan berbagai kritik yang berkembang, sangat disadari bahwa langkah strategis yang perlu diletakkan dasar-dasarnya dan dikondisikan kesiapannya serta bernuansa jangka panjang adalah pengembangan Sumberdaya Manusia untuk mendukung proses kegiatan industri kelapa sawit.  Langkah kunci meletakkan dasar dari upaya jangka panjang tersebut adalah membangun/menciptakan adanya link and match  antara Pendidikan Tinggi Pertanian dengan industri kelapa sawit.

Dalam rangka meletakkan dasar berkembangnya link and match  antara Pendidikan Tinggi Pertanian dengan industri kelapa sawit,  telah dilaksanakan Peresmian Kerjasama IPB – PT. Cargill, pada tanggal 18 Juli 2012, di IPB International Convention Center (IICC) Botani Square, Bogor.  Ruang lingkup kerjasama diproyeksikan bersifat jangka panjang dan menyeluruh, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.  Peresmian kerjasama yang dilakukan  dimaksud untuk kegiatan tahap pertama, yaitu pembangunan Teaching Farm Kelapa Sawit, seluas 50 ha, di Jonggol, Jawa Barat.

Pembangunan Teaching Farm Kelapa Sawit, dilakukan di lahan IPB, sedangkan pembangunan kebun mulai TBM 0 – TBM 3, yang dimulai akhir tahun 2012 – 2015, dibiayai oleh dana CSR Cargill, yang salah satu kegiatan usahanya adalah perkebunan kelapa sawit.  Teaching Farm Kelapa Sawit selain diproyeksikan sebagai wahana pembelajaran dan pelatihan,  juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk penelitian bagi para dosen di IPB dan hasil produksinya dapat menjadi salah satu sumber beasiswa bagi mahasiswa.

Sebagai kelanjutan peresmian kegiatan tahap pertama dimaksud, akan diikuti pembahasan kerjasama tahap-tahap kegiatan selanjutnya, meliputi: pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan di kebun tersebut seperti laboratorium, asrama untuk peserta pelatihan, bangunan kelas, dan kantor.

Sedangkan dalam rangka pengembangan kompetensi lulusannya, dalam kesempatan tersebut IPB menegaskan kembali komitmennya dalam memberikan bekal technical skill maupun soft skill terutama yang terkait dengan industri kelapa sawit.  Hal tersebut selain dimaksudkan agar masing-masing mampu bersaing dalam menempati posisi pekerjaan, sebagai sarana untuk mengantarkan industri kelapa sawit Indonesia tidak hanya unggul di bidang produksi, tetapi juga akan menjadi berkelas di bidang produktivitas, industri hilir, pemasaran dan hal-hal terkait lainnya.

Dalam rangka link and match  antara Pendidikan Tinggi Pertanian dengan industri kelapa sawit, sebelum acara peresmian yang dimaksud, telah berlangsung pula langkah sejenis, dengan tujuan mendukung pemenuhan kebutuhan SDM lulusan Perguruan Tinggi industri kelapa sawit, yaitu : INSTIPER, di Yogyakarta, yang semula sebagai Institut Perkebunan, semenjak tahun 2005 membentuk program unggulan S1 dengan kompetensi yang khusus, selanjutnya dinamakan Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit (SPKS). Karena minat dan kebutuhan yang cukup tinggi, maka sejak 2008 dikembangkan program-program unggulan kompetensi khusus yang baru, yaitu Sarjana Manajemen Bisnis Perkebunan (SMBP), Sarjana Teknik Industri Kelapa Sawit (STIK), dan Sarjana Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit dan Industri turunannya.   Dengan terbentuknya jurusan kelapa sawit, terinformasi berlanjut kerjasama antara perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan INSTIPER, baik dalam bentuk beasiswa maupun rekruitmen lulusan yang ada.

Sejak tahun 2006 berdiri Politeknik khusus kelapa sawit, yaitu Citra Widya Edukasi (CWE), di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.  Politeknik dimaksud juga berkembang seperti yang diharapkan, semua lulusan sampai angkatan ke-dua, seluruhnya telah terserap oleh industri kelapa sawit.  Demikian juga angkatan ke-tiga, yang direncanakan akan lulus pada tahun 2012, telah dipesan oleh industri kelapa sawit.  Seiring dengan semakin berkembangnya Politeknik CWE, maka untuk dapat menampung kebutuhan sarana belajar mengajar, pada awal Juli 2012 telah dilakukan peresmian pembangunan gedung delapan tingkat di Cibitung, Bekasi.  Diproyeksikan gedung tersebut telah dapat selesai pada bulan Agustus 2013 dan dapat digunakan untuk acara wisuda angkatan ke-empat, yang tahun-tahun sebelumnya harus menyewa di luar kampus.

Apresiasi patut diberikan kepada provinsi yang mampu mencapai target serapan Menteri Pertanian sampai dengan Triwulan II sebesar 50%, bahkan melampauinya. Ada 3 (tiga) provinsi yang capaian keuangannya tertinggi secara berurutan adalah Provinsi Bengkulu (77,09%), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (76,54%) dan Provinsi Aceh (75,66%). Untuk tingkat kabupaten/kota, 3 (tiga) kabupaten yang serapannya tertinggi yaitu Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua (98,13%), Kabupaten Nabire, Provinsi Papua (97,24%) dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jateng (96,40%), demikian salah satu poin hasil Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2012 yang dilaksanakan di Aria Barito Hotel Jln. Haryono MT No.16 Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 11 s.d 13 Juli 2012.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan dan dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan, narasumber dari Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat/Petugas yang menangani monev dari Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi seluruh Indonesia kecuali Provinsi Kepulauan Riaudan Maluku Utara, UPT Pusat (Balai Besar P2TP Medan, Surabaya, dan Ambon serta BPTP Pontianak), Tim Monev Ditjenbun dan undangan lainnya yang terkait, yang semuanya berjumlah 100 orang.

Maksud dilaksanakan pertemuan adalah dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan guna menghasilkan  data yang akurat sampai ketingkat yang sedetail mungkin sebagaimana terurai dalam RKA-KL Tahun 2012 atas capaian kegiatan pembangunan Perkebunan (fisik dan keuangan) sampai dengan Semester I tahun 2012 (30 Juni 2012) dan permasalahan yang dihadapi di setiap Satker sehingga dapat memberikan gambaran dan acuan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan triwulan berikutnya.

Tujuan Pertemuanadalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan yang dibiayai melalui APBN (dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) pada184 Satker lingkup Ditjen Perkebunan sampai dengan semester I tahun 2012.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (a) berjalannya program dan kegiatan pembangunan perkebunan secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku; (b) tercapainya target yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2012 dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2012.

Hasil pelaksanaaan pertemuan adalah sebagai berikut:

    3.  Paparan tentang Evaluasi Pembangunan Perkebunan yang disampaikan oleh wakil dari Direktorat Sistem Penganggaran, Ditjen.  Anggaran Kementerian Keuangan

  4.   Paparan tentang Monev Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan yang disampaikan oleh wakil dari Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

5.     Memperhatikan arahan, paparan dan pemikiran-pemikiran yang berkembang selama diskusi, dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

a).  Permasalahan dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2012 antara lain adalah:

Sedangkan upaya penyelesaiannya adalah:

 b).  Dibagikan format laporan monev dalam bentuk CD untuk pengisian data base yang sudah detail sesuai RKA-KL/POK dengan mengisi realisasi keuangan dan fisik sampai dengan Triwulan II/Semester I (Posisi 30 Juni 2012). Dan untuk selanjutnya diminta agar dapat mengisi format dimaksud setiap bulannya dan disampaikan ke Ditjen. Perkebunan sebelum tanggal 7 bulan berjalan.

c).  Disepakati bahwa untuk pengisian kolom volume dari realisasi fisik dalam format laporan monev yang sesuai RKA-KL, khusus untuk kegiatan penanaman dengan satuan Ha yang belum dilaksanakan di lapangan tidak perlu diisi atau hanya diisi dest (-) saja. Tetapi pada laporan Triwulan IV atau laporan akhir tahun sudah harus diisi sesuai realisasi penanaman dilapangan (Ha). Namun untuk kolom % (realisasi fisik) harus diisi dengan mengikuti pembobotan fisik yang telah ditetapkan sesuai Pedoman Penilaian Kinerja Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 dan Pedoman Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perkebunan Tahun 2012.

d). Pada kolom permasalahan dalam format laporan monev, apabila terjadi kendala atau permasalahan agar diisi atau ditulis dengan rencana tindak lanjutnya (RTL).

e). Mengenai perhitungan pembobotan fisik, perlu terus menerus disosialisasikan karena seringnya terjadi pergantian petugas monev baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, terutama pada Satker Mandiri/Otonomi.

f).   Dari hasil workshop pengisian format laporan monev yang sesuai RKA-KL oleh pejabat/petugas monev provinsi yang hadir (30 provinsi dan 4 UPT Pusat), diperoleh penilaian cepat (quick evaluation) dengan uraian yaitu:

Oleh karena itu kiranya dapat segera disesuaikan dan dilengkapi dalam pengisiannya dan segera disampaikan ke Ditjen Perkebunan.

g).  Lebih lanjut untuk pengisian format laporan monev ini agar diinformasikan dan diteruskan kepada satker kabupaten/kota diwilayah binaan provinsi.

h).  Laporan ditujukan kepada Sekretaris Ditjen. Perkebunan c.q. Bagian Evaluasi dan Pelaporan dengan alamat: Kanpus Deptan Gedung C lantai 3, Jl. Harsono RM. No.3 Pasar Minggu, Jakarta 12550 atau melalui faximile nomor: 021-7817693 dan e-mail dengan alamat [email protected] ,

i).  Pejabat/petugas yang menangani monev di Dinas Provinsi dalam membuat laporan agar berkoordinasi dengan pejabat/petugas Perencanaan, PPK dan Bendahara, serta pejabat/petugas yang menangani/penanggungjawab teknis dilapangan agar diperoleh perkembangan pelaksanaan kegiatan yang akurat.

j).  Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan monev di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Ditjen Perkebunan telah mengusulkan kegiatan monev dalam RKA-KL Tahun 2013 untuk provinsi dan kabupaten antara lain yaitu pertemuan koordinasi monev secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, sosialisasi pedoman penilaian kinerja dan pedoman pelaksanaan monev dan workshop lain-lain. Untuk itu setiap provinsi agar mengecek ulang apakah telah dialokasikan anggaran yang memadai dalam pagu indikatif Tahun 2013.

Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2012 di Gedung Kementerian BUMN, yang dibuka oleh Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, LAPAN, BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, BAKOSURTANAL, BPN, UKP4, BPPT, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum, Akademisi, Asosiasi, LSM, Swasta, Kedutaan, Donor, Organisasi dan Swasta Internasional.

Definisi gambut yang diperoleh merupakan ringkasan definisi gambut dari tiga kementerian yaitu; Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup ‘tanah gambut’ sebagai tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomassa hutan hujan tropis (PERMEN LH No.7/2006). Kementerian Pertanian mendifinisikan ‘gambut’ sebagai tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik dengan komposisi lebih besar dari 65% yang terbentuk secara alami dalam jangka waktu ratusan tahun dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang proses dekomposisinya terhambat suasana anaerob dan basah (PERMENTAN No.14/Permentan/PL.110/2009). Kementerian Kehutanan mendifinisikan ‘gambut’ sebagai satu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada kawasan yang sebagian besar terbentuk oleh sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama. Oleh karena itu ‘gambut’ adalah sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama (PERMENHUT No.P69/Menhut-II/2011). Dari ketiga kementerian tersebut hanya Kementerian Pertanian yang menyebutkan secara semi-kuantitatif sehingga perlu dikembangkan untuk dapat mengakomodasi persyaratan definisi lahan gambut yang dapat diadopsi untuk semua tujuan.

Metode Delineasi (penggambaran) Lahan Gambut diklasifikasikan menurut kedalaman gambut, lapisan gambut, daerah hidrologi lahan gambut dan pemanfaatan lahan gambut.

Untuk penggambaran berdasarkan klasifikasi tersebut akan dilaksanakan menggunakan metode citra satelit dan metode ground measurement, namun metode tersebut memiliki kelemahan masing-masing. Metode citra satelit dengan akurasi yang rendah dan metode ground measurement membutuhkan waktu lama dengan biaya tinggi. Sehingga diusulkan supaya menggunakan metode citra satelit dengan perbandingan 1:25.000 yang dikombinasi dengan ground measurement pada lokasi-lokasi terpilih yang segera untuk dilakukan pemanfaatan/penanganan.

Jakarta-untuk memastikan keberhasilan pembangunan perkebunan baik Pusat maupun Daerah, perlu dilakukan upaya percepatan realisasi capaian fisik dan anggaran Tahun 2011. Untuk memperlancar pelaksanaan percepatan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pemantaun Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :143/Kpts/OT.160/6/2011.  Tim tersebut mempunyai tugas: (a)Menyusun langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran pembangunan perkebunan tahun 2011; (b)Melakukan pemantauan secara intensif pelaksanaan realisasi anggaran Tahun 2011; (c)Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan dengan pejabat Provinsi maupun Kabupaten/Kota penerima danan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan; (d)Menugaskan pejabat baik intern maupun ekstern dari unit kerja eselon II lainnya untuk bersama-sama terjun ke lapangan menyelesaikan permasalahan yang terjadi; (e)Melaksanakan pengawalan pembinaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di wilayah binaan; (f)Menyusun laporan perkembangan capaian pelaksanaan kegiatan dan keuangan sesuai tugas pokok fungsi setiap bulan.

Adapun susunan keanggotan dan wilayah pemantauan percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2011, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :143/Kpts/OT.160/6/2011, adalah sebagai berikut :

Dengan adanya Tim Pemantauan ini diharapkan capaian kinerja dan serapan anggaran dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan perkebunan dan dapat memenuhi target serapan anggaran tahun 2011 per triwulan sebagaimana ditugaskan oleh menteri pertanian. Dengan demikian perkembangan realisasi keuangan akan dijadikan sebagai bahan untuk penerapan rewarddan punishment pada pengalokasian anggaran tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38 tahun 2010.