Indonesia perlu melakukan pengembangan kakao berbasis klaster agribisnis kakao yang didasarkan pada potensi kawasan dan kemampuan masyarakat.  Strategi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah yang diterima petani. Demikian salah satu kesepakatan yang dihasilkan padaFocus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kakao Berkelanjutan dan Peningkatkan Nilai Tambah tahun 2011 yang berlangsung di Hotel Quality Yogyakarta (12/7). Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkebunan bekerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian Univestasi Gadjah Mada yang dihadiri wakil dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan petani.

Pada pertemuan tersebut digagas pengembangan model desa kakao, direncanakan dilaksanakan di Gunung Kidul dan Kulon Progo, berbasis klaster agribisnis kakao, mencakup pengembangan sektor hulu hingga hilir.  Forum Discussion Groupmengusulkan agar kegiatan ini mendapatkan dukungan pendanaan dari APBN maupun APBD selama 4 tahun.

Pada 2 tahun awal pelaksanaan difokuskan pada sektor hulu dalam bentuk program pengembangan, rehabilitasi dan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas petani, bersamaan dengan penguatan kelembangaan petani. Selanjutnya pada tahun ke 3  diarahkan pada pengembangan sektor pengolahan berupa pendirian pabrik mini yang akan menghasilkan tepung coklat atau finishing product.

Pada pertemuan ini juga disepakati perlunya mendirikan cocoa linker sebagai wadah para pemangku kepentingan kakao nasional dalam menyatukan persepsi dalam pengembangan kakao berkelanjutan. Serta perlunya regulasi yang mewajibkan petani maupun produsen kakao memproduksi biji kakao fermentasi.

Terkait  upaya peningkatan produktivitas dan mutu kakao nasional perserta FGD mengharapkan Gernas dilanjutkan yang difokuskan pada program peremajaan dan intensifikasi, dengan meningkatkan peran serta kredit perbankkan untuk pendanaannya dan menciptakan kemitraan antara petani dengan pengusaha kakao