JAKARTA–Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4002/Kpts/KP.330/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, pada hari Kamis, 30 Desember 2010 bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Ditjen Perkebunan telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon III-a, III-b dan IV-a lingkup Ditjen Perkebunan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Ir. Gamal Nasir, MS (Direktur Jenderal Perkebunan), dalam arahannya menyampaikan bahwa, pelantikan pejabat struktural hari ini adalah merupakan tindak lanjut penetapan organisasi Kementerian Pertanian dengan Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Permentan tersebut ditetapkan Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan adalah Sekretariat Ditjen Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3752/Kpts/KP.330/11/2010, pada tanggal 29 Nopember 2010 telah diangkat dan dilantik Pejabat Eselon II-a dan II-b lingkup Kementerian Pertanian.

“Promosi dan mutasi pejabat  merupakan suatu tuntutan organisasi yang senantiasa memang harus bergerak dinamis, dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural juncto Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002. Selain itu mutasi dan promosi suatu jabatan juga merupakan salah satu upaya penyegaran agar kinerja organisasi dan kinerja sumber daya manusia dapat terus ditingkatkan, karena mengingat ke depan tugas Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai fasilitator, pelayanan, advokasi, pendampingan terhadap pembangunan perkebunan semakin dituntut dan profesionalisme menjadi dasar dalam mengemban tugas tersebut“, ujar Dirjen Perkebunan.

Dirjen Perkebunan menjelaskan, bahwa sasaran makro pembangunan perkebunan periode 2010-2014 adalah 1) Pertumbuhan nilai PDB perkebunan per tahunnya sebesar 1,71%, 2) Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebaesar 2,01% per tahun, 3) Pertumbuhan investasi sebesar 10,98% per tahun, 4) Pertumbuhan pendapatan pekebun sebesar 3,56% per tahun, 5) Pertumbuhan ekspor sebesar 17,72% per tahun, 6) Pertumbuhan NTP perkebunan sebesar 1,00% per tahun, dan 7) Produksi komoditas perkebunan meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahunnya mencapai 10,36%.

Sedangkan sasaran mikro pembangunan perkebunan lebih difokuskan pada 15 komoditas unggulan nasional yaitu karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, jarak pagar, teh, kopi, jambu mete, lada, cengkeh, kapas, tembakau, tebu, nilam dan kemiri sunan. Indikator mikro yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan perkebunan selama lima tahun kedepan adalah luas areal, produksi, produktivitas, dan sasaran mutu pertanaman pada ke-15 komoditas tersebut.

”Untuk itu dalam rangka mendorong keberhasilan program pembangunan perkebunan tersebut, maka diperlukan komitmen seluruh jajaran perkebunan untuk bekerja lebih baik yang didukung seluruh pemangku kepentingan di setiap level secara terpadu dan terkoordinasi”, tegas Dirjen Perkebunan.

Lebih lanjut, Dirjen Perkebunan menambahkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil adalah abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga kita harus mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, oleh karenanya marilah kita terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kita dituntut agar senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan yang ada. Dengan  telah dilantiknya  para  pejabat eselon III dan IV lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan maka diharapkan dapat segera mulai menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut juga, Dirjen Perkebunan menegaskan kembali bahwa pengangkatan Saudara-Saudara ini merupakan amanah dari Allah SWT, yang tentunya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya karena amanah tersebut akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa nantinya. Terkait dengan amanah tersebut, pada saat ini Kementerian Pertanian sedang menghadapi tantangan yang cukup berat yang semuanya bermuara untuk peningkatan kesejahteraan para petani. Untuk itu, kerja keras pejabat yang baru saja dilantik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan sangat bergantung dari para pelaksananya mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah.

Selain pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, pada acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Eselon III dan IV lingkup Ditjen Perkebunan yang dilantik. (Hukmas Ditjenbun).

Tanggal 15 Februari seusai mengadakan kunjungan ke Kebun Koleksi Nasional di Sijunjung Sumbar, Dirjen Perkebunan melanjutkan kunjungan ke PT Tri Bakti Sarimas di Bukit Payung, Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Rombongan Dirjen diterima Gunawan Direktur Operasional dan Bupati Kuantan Sengingi.

Perusahaan ini memiliki lahan seluas 23.000 ha dan mengembangkan tiga komoditi perkebunan yaitu kelapa sawit, kakao dan kelapa. Hal yang menarik dari perusahaan ini adalah konsep zero waste (tanpa limbah) yang diterapkan secara konsisten. Prinsip dari konsep ini adalah dikembalikan lagi ke alam.

Limbah dari PKS yaitu janjang, tandan kosong dll dibuat menjadi pakan ternak. Limbah lainnya  juga digunakan untuk membuat kompos, bersamaan dengan limbah kelapa dan kakao, juga limbah cair beserta kotoran ternak. Perusahaan ini juga mengembangkan perkebunan terintegrasi dengan ternak sapi dimana sapi diberi pakan konsentrat yang berasal dari limbah sawit juga kulit kakao. sedang kotoran dan urinenya digunakan untuk campuran kompos yang bahannya selain dari limbah sawit juga limbah kelapa dan kakao. Ternak sapi pada awalnya impor tetapi sejak krisis merupakan hasil pembibitan sendiri.

Keuntungan dari penerapan sistim ini adalah penghematan karena biaya untuk pembelian  pupuk kimia jauh berkurang akibat penggunaan kompos ini. Selain itu stuktur tanahnya  juga jauh lebih bagus. Yang penting ramah lingkungan, mutu bagus.

LANGKAT- Sebagai salah satu rangkaian penyelenggaraan Peringatan Hari Perkebunan Ke 53 Tahun 2010, Ditjen Perkebunan pada hari Rabu tangggal 8 Desember 2010 melaksanakan Acara Bhakti Krida Perkebunan dan Penyampaian Bantuan Sosial di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Acara dilaksanakan di Desa Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat serta dihadiri oleh Bupati Langkat, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat, Camat, Kepala Desa, Unsur Muspika, Pimpinan Pondok Pesantren, Petani dan sejumlah undangan lainnya.

“Dengan pertimbangan bahwa potensi ancaman bencana alam masih banyak terjadi di banyak wilayah dan dilain pihak kemampuan yang tersedia relatif terbatas, maka bentuk empati yang dilakukan pada kegiatan tersebut dikemas dalam suatu model. Di satu pihak merupakan suatu model kegiatan bersama seluruh unsur masyarakat perkebunan dan di lain pihak merupakan kegiatan pengembangan yang diproyeksikan dapat menjadi acuan replikasinya dalam melakukan kegiatan sejenis, baik dalam upaya penanggulangan bencana alam ataupun kegiatan pengembangan perkebunan pada umumnya“, tegas Dirjen Perkebunan.

Lebih lanjut, Dirjen Perkebunan menjelaskan bahwa ruang lingkup kegiatan yang dilakukan adalah fasilitasi pengembangan sistem usaha tani berbasis kelapa sawit seluas 53 ha berlokasi di Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Besitang. Sedangkan kebutuhan agroinput lain supaya menjadi utuh dan dapat ditumbuhkan kegiatan sejenis secara berkelanjutan melalui swadaya petani, maka pemenuhannya berasal dari partisipasi petani dan bantuan masyarakat perkebunan pada umumnya. Walaupun dalam skala relatif kecil, namun kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan wujud kebersamaan dari partisipasi petani dan bantuan masyarakat perkebunan pada umumnya, sebagai ungkapan kepedulian terhadap musibah yang terjadi.

“Disamping kegiatan Bhakti Krida Perkebunan, sebagai ungkapan peduli masyarakat perkebunan terhadap beban social masyarakat, dilakukan pula kegiatan Bhakti Sosial, yaitu dalam bentuk : Santunan Anak Yatim Piatu wilayah terdampak bencana sebanyak 53 orang dan pemberian bantuan komputer kepada 5 pondok pesantren di wilayah Kabupaten Langkat”, kata Dirjen Perkebunan.

Mengakhiri sambutannya, pada kesempatan tersebut, Dirjen Perkebunan mengharapkan agar fasilitasi dan bantuan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat serta menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu antara lain Bupati Langkat beserta jajarannya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), PT. Acidatama dan PT. Asian Agri. (Hukmas Ditjenbun).

MEDAN – Demikian sambutan pengantar Ir. Gamal Nasir, MS(Direktur Jenderal Perkebunan) pada Acara Workshop Hari Perkebunan Ke 53 Tahun 2010 yang diselenggarakan pada hari Kamis, 9 Nopember 2010 bertempat di Hotel JW Marriot Medan. Pada Workshop yang mengusung tema “Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Kaitannya Dengan Pemberdayaan Ekonomi Wilayah” menghadirkan pembicara utama Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Dirut PT. Asian Agri dengan moderator Imam Prasodjo dan sebagai pembahas Wakil Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Peserta workshop adalah Para Kepala Dinas Perkebunan/Yang Membidangi Perkebunan dari Seluruh Indonesia dan Para Pelaku Usaha Perkebunan.

Terkait dengan tuntutan peran pembangunan perkebunan, Dirjen Perkebunan menjelaskan lebih lanjut, apabila dengan seksama kita simak dari kondisi yang berkembang akhir-akhir ini, terdapat beberapa hal yang perlu kita cermati, yaitu : 1) Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim, maka terus mengalami peningkatan tuntutan untuk menerapkan sistem pembangunan berkelanjutan, yang intinya adalah layak secara ekonomi, layak secara sosial dan ramah lingkungan, 2) Dalam rangka pemberian kesempatan pada penduduk setempat & masyarakat adat, maka setelah tidak ada lagi kebijakan pengembangan pola PIR, ditempuh dengan cara mewajibkan setiap perusahaan perkebunan melakukan kemitraan dengan penduduk lokal/masyarakat adat minimal seluas 20% dari kegiatan pengembangan yang dilakukan, dan 3) Berkenaan dengan hal tersebut serta adanya pengaruh dari berbagai kepentingan, maka pro kontra pertentangan terhadap pandangan yang telah berkembang, bahwa pengembangan perkebunan dipandang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan kemunduran sumber daya lahan, terus menjadi bertambah semakin meruncing, bahkan sampai muncul pendapat yang ekstrim untuk menghentikan kegiatan pengembangan pada wilayah bukaan baru.

“Sesuai peran yang harus diemban sub-sektor perkebunan yang telah berjalan selama ini, maka sudah selayaknya masyarakat perkebunan terpanggil untuk senantiasa berusaha tampil mencari cara terbaik untuk dapat keluar dari masalah yang dihadapi. Menyimak peluang dan potensi pengembangan perkebunan serta agenda besar yang harus dihadapi, baik nasional maupun global, maka upaya yang dipandang sesuai untuk ditempuh adalah mengembangkan semangat mencari solusi terbaik, ditinjau dari berbagai kepentingan pihak terkait, tidak hanya sebatas meramaikan terhadap pro-kontra pendapat yang berkembang, maka melalui workshop ini diharapkan dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran yang dapat menjadi masukan dalam memantapkan peran pembangunan perkebunan terhadap pembangunan ekonomi wilayah dan nasional, serta dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat global”, kata Dirjen Perkebunan.

Sementara itu, Achmad Diran (Wakil Gubenur Kalimantan Tengah), dalam paparannya menjelaskan gambaran kondisi umum wilayah, kondisi ekonomi, visi dan misi serta pandangan daerah dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Wagub Kalteng memaparkan lebih lanjut bahwa, berbicara mengenai pembangunan sub sektor perkebunan yang terkait dengan potensi lahan, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah menjelaskan lebih lanjut bahwa, luas wilayah Kalimantan Tengah 15.356.495 Ha terdiri dari  Kawasan Hutan dan lain-lain 10.657.532 Ha, Non Hutan (Perda  No.8 Thn 2003) KPP & KPPL 4.709.163 Ha, Plotting Area Perkebunan Besar 4.111.255   Ha dengan Kesesuaian Lahan Kelas III-IV (sesuai) dan Kesesuaian Agroklimat Tipe Iklim A (sesuai). Berdasarkan data realisasi tanam secara total seluas 1.529.555  Ha yang terdiri dari, Perkebunan Besar operasional sebanyak 158 unit dengan luas 886.189 Ha, terdiri dari Kelapa Sawit 148 unit (872.514 Ha), Karet  (9 unit) luas 12.807 Ha dan Kelapa Sawit/Karet (1 unit) luas areal 868 Ha serta Perkebunan Rakyat seluas 643.366 Ha.

“Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk sektor perkebunan, meliputi Pembenahan Road Map Lokasi Usaha Perkebunan, Penanganan Tumpang Tindih dan Penyelesaian Konflik Lahan, Pencabutan Izin bagi Perusahaan yang tidak serius dalam melakukan Investasi, Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan Rakyat melalui Kemitraan dan Non Kemitraan, Melaksanakan Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (Geber-MLT) di Kiri Kanan Jalan Poros, Melaksanakan program Memangun dan Mahaga Lewu (P2ML), dan Membuat Rancangan Peraturan Daerah Tentang Usaha Perkebunan”, kata Gubernur Kalimantan Tengah.

Mengakhiri paparannya, Wagub Kalteng merekomendasikan beberapa hal, yaitu : 1) Sebagai negara agraris, indonesia perlu UU Pertanian dan PP tentang master plan pembangunan pertanian/tata ruang pertanian nasional dengan didukung  kebijakan di bidang pertanahan, 2) Indonesia perlu memiliki lembaga keuangan pertanian seperti di negara lain yang maju pembangunan pertaniannya (Bank Pertanian dan Asuransi Pertanian), 3) Sangat  didambakan undang-undang perbankan yang berpihak pada pekebun rakyat, dan 4) Perlu Insentif Investasi dan Business Safety Assurance pengembangan   perkebunan rakyat oleh perkebunan besar dalam rangka pembinaan perkebunan rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubenur Sumatera Utara yang diwakili oleh Aspan Sofyan (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara), memaparankan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi, visi dan misi. Berdasarkan data perkembangan total luas areal perkebunan di Sumatera Utara tahun 2009 adalah 1.956.331,02 Ha, bila dibandingkan dengan tahun 2008 (1.913.224,25 ha) terdapat peningkatan 2,25% per tahun, sedangkan total produksi 4.411.536,56 ton meningkat 0,50% per tahun bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 4.389.526,67 ton. “Melihat kondisi saat ini, luas perkebunan Sumut ± 1,9 jt  ha atau ± 23% dari luas Sumut yang sebagian besar areal perkebunan rakyat  55%, namun dari aspek produksi, perkebunan rakyat masih rendah dibanding dengan perkebunan besar lainnya hal ini akibat dari rendahnya produktivitas perkebunan rakyat yang diakibatkan akses kemampuan sdm, modal dan iptek pada perkebunan rakyat masih rendah, maka melalui program pembangunan perkebunan di Provinsi Sumatera Utara kedepan diharapkan adanya peningkatan luas,  produksi, produktivitas dan kualitas tanaman perkebunan, meningkatnya ekspor hasil perkebunan, meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk perkebunan”, paparnya lebih lanjut.

Tujuan pembangunan perkebunan di Provinsi Sumatera Utara adalah meningkatkan ekonomi rakyat, membuka daerah terisolir, pemanfaatan tenaga kerja, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Program pembangunan perkebunan meliputi : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Porgram Peningkatan Produksi Pertanian, Program Pengembangan Agribisnis, Program Peningkatan Produksi Perkebunan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi, Program Peningkatan Penerapan Teknologi, dan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan.

Disadari dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, Kadisbun Provinsi Sumatera Utara menambahkan bahwa, masih ditemukan kendala dan permasalahan yang dihadapi yaitu :  keterbatasan modal dan SDM serta jaminan harga, rendahnya produktivitas perkebunan rakyat, sebagian besar kewenangan telah diserahkan ke Kabupaten sesuai PP 38 Tahun 2007, ketatnya persyaratan Program Revitalisasi Perkebunan belum sama pada seluruh kabupaten/kota pada bank yang sama, status kepemilikan lahan belum sepenuhnya didukung oleh BPN, sulitnya mengakses sarana produksi, dan belum ada kejelasan atas Kontribusi Bagi Hasil Perkebunan/PPh BUMN kepada Pemprov.

Menutup paparannya, Kadisbun Provinsi Sumut menyampaikan beberapa,  yaitu : 1) Pembangunan perkebunan dilaksanakan berdasarkan Kewenangan/ Urusan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Kebijakan Pembangunan Pertanian yang mengacu pada Kementerian Pertanian, dan Kebijakan Prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD tahun 2010-2014, 2) Pembangunan perkebunan dilaksanakan dengan melihat kondisi fakta dan kebutuhan konkrit yang ada dilapangan serta dengan tetap melibatkan peran dari seluruh stakeholder pelaku usaha perkebunan secara harmonis, sinergis dan berkelanjutan, 3) Dalam pembangunan perkebunan lebih diarahkan  kepada kegiatan yang bersifat pemberian  fasilitasi serta pelayanan, dan 4) Pembangunan perkebunan yang berazaskan kepada ekonomi, sosial dan ekologi  diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pengembangan perkebunan yang  memberi manfaat, berdaya saing dan nilai tambah bagi petani pekebun serta pelaku usaha perkebunan lainnya, sekaligus dapat turut mempercepat peningkatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Utara (Hukmas Ditjenbun).

MEDAN – Acara Puncak yang merupakan salah satu rangkaian penyelenggaraan Peringatan Hari Perkebunan Ke 53 Tahun 2010 dilaksanakan pada hari Jumat tangggal 10 Desember 2010 bertempat di LPP Kampus Medan, dihadiri oleh Menteri Pertanian RI, Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubenur Kalimantan Tengah, Dirjen Perkebunan, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Direksi Perusahaan Perkebunan Besar dan BUMN, Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan, Asosiasi Bidang Perkebunan dan Kelompok Petani Pekebun serta sejumlah undangan lainnya.

Rangkaian Acara Puncak diawali dengan Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Perkebunan Ke 53 Tahun 2010 oleh Ir. Mukti Sardjono, M.Sc (Sekretaris Ditjen Perkebunan). Dilaporkan bahwa Peringatan Hari Perkebunan kali ini merupakan peringatan kedua dimana peringatan yang pertama kalinya tahun lalu di Yogyakarta, walaupun Hari Perkebunannya merupakan hari perkebunan yang ke 53. “Pilihan tanggal 10 Desember 1957 sebagai Hari Perkebunan yang telah disepakati, salah satu pertimbangannya adalah berlangsungnya peristiwa bersejarah yaitu terjadinya nasionalisasi perkebunan besar milik swasta Belanda. Peristiwa ini merupakan titik dimulainya pengembangan perkebunan sehingga mencapai kinerja seperti saat ini”, kata Sekditjen Perkebunan.

Sementara itu, Dr. Ir. H. Suswono, MMA (Menteri Pertanian RI), dalam sambutan Acara Puncak Peringatan Hari Perkebunan Ke 53 Tahun 2010 menyampaikan bahwa, pendekatan pengembangan pembangunan perkebunan yang meletakkan perkebunan rakyat sebagai tulang punggung pembangunan dengan dukungan perkebunan besar, telah meningkatkan kinerja perkebunan yang ditunjukkan dengan meningkatnya luas areal. Sampai saat ini, perkebunan telah mampu menunjukkan peran dan keunggulannya dalam perekonomian nasional. Dalam 5 tahun terakhir, Produk Domestik Bruto (PDB) Perkebunan tumbuh 3,42% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian yang mencapai 3,20%. Penerimaan ekspor komoditi perkebunan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2009 mencapai US$ 31,73 milyar (atau sekitar 317 trilyun rupiah). Disamping itu, pendapatan dari cukai rokok sekitar Rp.53 trilyun dan pungutan ekspor CPO lebih dari Rp. 9,2 trilyun.

Lebih lanjut Menteri Pertanian menegaskan bahwa, kedepan peran perkebunan akan tetap penting, bahkan lebih penting karena pembangunan perkebunan juga dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan pembangunan nasional kedepan, seperti masalah kemiskinan dan kesempatan kerja, penyediaan food dan energy, pemerataan pembangunan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. “Berbagai upaya yang akan dilaksanakan tentunya tidak akan mungkin hanya dilakukan oleh jajaran perkebunan saja, namun memerlukan dukungan semua sektor secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu, saya mengajak dan mengharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan perkebunan untuk terus melakukan upaya peningkatan pengembangan ke depan di sektor hulu/on-farm, yaitu upaya peningkatan produktivitas, pengembangan diversifikasi usaha berbasis perkebunan, penyediaan energi nabati yang terbarukan, penerapan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat”, tegas Mentan.

Disamping upaya di sektor on-farm, Mentan menambahkan, berbagai upaya lain perlu kita bersama-sama lakukan, seperti peningkatan nilai tambah dengan melalui : pengembangan industri hilir berbasis perkebunan, perluasan pasar komoditi perkebunan, peningkatan infrastruktur terutama jalan dan pelabuhan, pembiayaan khusus sesuai dengan karakteristik perkebunan, serta penelitian dan pengembangan perkebunan harus dilakukan baik di bidang on-farm, pengolahan, market intelegent dan penyiapan teknologi.

Dalam kesempatan yang sama, Soedjai Kartasasmita (Atas Nama Masyarakat Perkebunan Indonesia), dalam pidato pencanangan pendirian Museum Perkebunan Indonesia, menyampaikan bahwa agribisnis perkebunan dewasa ini sedang mengalami masa keemasan, yang boleh dikatakan tidak ada taranya dimasa lalu. Harga-harga komoditas perkebunan dewasa ini sedang mengalami boom dan nampaknya tidak akan banyak menyusut dalam waktu dekat ini. “Dalam situasi yang sangat kondusif bagi usaha perkebunan ini tidak ada salahnya kalau kita berhenti sejenak dan menengok ke belakang untuk merenungkan sejarah perkebunan di Indonesia sebagai bahan refleksi untuk melangkah ke depan. Mengapa? Karena masa lalu, masa sekarang dan masa depan erat kaitannya satu sama lain”, kata Soedjai Kartasasmita.

Lebih lanjut, Soedjai Kartasasmita secara singkat memaparkan sejarah perkembangan perkebunan di Sumatera Utara yang dipelopori oleh Said Abdullah (Adik Ipar Sultan Deli), dialah pencetus Pengembangan Tembakau Deli  di Sumatera Timur. ”Sayangnya cerita-cerita mengenai sejarah yang menarik ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat khususnya genrasi muda di Sumatera Utara maupun di kawasan lain. Hal yang sama terjadi juga di beberapa pusat perkebunan di Jawa”, papar Soedjai Kartasasmita.

Menyadari betapa seriusnya situasi ini, beberapa kalangan pencinta perkebunan telah menyampaikan gagasan untuk mendirikan museum perkebunan yaitu di Medan, Bogor, Bandung, Semarang dan Surabaya. Soedjai menambahkan bahwa, rekam jejak perjalanan sejarah perkebunan janganlah hilang bersama dengan bergantinya generasi pelaku usaha perkebunan, para tokoh, pakar dan masyarakat yang peduli perkebunan. Fungsi dan manfaat dari museum adalah : mengumpulkan dan mengamankan warisan alam dan budaya, mendokumentasikan penelitian-penelitian ilmiah, konservasi dan preservasi, tempat studi dan rekreasi, memvisualisasikan warisan alam dan budaya Indonesia, cermin pertumbuhan peradaban umat manusia dan membangkitkan rasa taqwa dan syukur kepada Tuhan YME.

”Mengapa pencanangan dilakukan di Sumatera Utara? karena, pertama, untuk menggambarkan bahwa berdasarkan rekam sejarah pembangunan perkebunan secara besar-besaran di luar Pulau Jawa, dimulai dari Wilayah Sumatera Utara dan selanjutnya berkembang ke seluruh Wilayah Nusantara. Kedua, dari segi kesiapan, Sumatera Utara telah lebih dulu siap berkat kesediaan Pemerintah Daerah untuk membantu menyediakan lahan yang diperlukan. Untuk itu, kepada Pemda Sumut, kita ucapkan terima kasih”, kata Soedjai Kartasasmita mengakhiri pidatonya.

Dalam rangkaian Acara Puncak Peringatan Hari Perkebunan Ke 53 Tahun 2010, diserahkan trophy penghargaan kepada sejumlah stakeholder yang berjasa di bidang perkebunan, kelompok tani perkebunan berprestasi, dan pemenang pertandingan olah raga.

Disamping itu, dilaksanakan pembukaan Pameran Perkebunan oleh Menteri Pertanian RI, berlokasi di Lapangan LPP Kampus Medan yang berlangsung dari tanggal 10 – 11 Desember 2010 dan diikuti oleh stakeholders perkebunan antara lain, Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan, Dinas Perkebunan Provinsi, Perusahaan Perkebunan Negara, Perusahaan Perkebunan Swasta, Perbankan, Ditjen Perkebunan, BBP2TP Medan dan Media Cetak. (Hukmas Ditjenbun).

JAKARTA–Demikian disampaikan oleh Ir. Gamal Nasir, MS (Direktur Jenderal Perkebunan) pada Konperensi Pers Ditjen Perkebunan yang diselenggarakan hari Kamis, 30 Desember 2010 bertempat di Kantor Ditjen Perkebunan dengan topik “Evaluasi Kinerja Pembangunan Perkebunan Tahun 2010 Dan Prospek 2011”.Pada acara tersebut, Dirjen Perkebunan didampingi para Pejabat Eselon II dan sejumlah pejabat Eselon III Lingkup Ditjen Perkebunan serta mengundang sejumlah Wartawan Media Cetak yang tergabung dalam Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN).

Mengawali paparannya, Dirjen Perkebunan secara singkat menjelaskan bahwa, pembangunan perkebunan didasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan yang diselenggarakan untuk memenuhi fungsinya dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Secara makro pencapaian pembangunan perkebunan selama periode 2005-2010 dalam ketiga aspek dimaksud tercermin dari indikator perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, pendapatan pekebun, indeks Nilai Tukar Petani (NTP), investasi, volume serta nilai ekspor komoditas perkebunan.

Atas dasar harga berlaku, Dirjen Perkebunan memaparkan lebih kanjut, nilai PDB perkebunan secara kumulatif mengalami  peningkatan, yaitu dari  Rp.56,43 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp.104,51 trilyun pada tahun 2010 (triwulan II) atau tumbuh rata-rata per tahunnya sebesar 19,3%.  Berdasarkan harga konstan, nilai PDB perkebunan secara kumulatif juga mengalami  peningkatan, yaitu dari  Rp. 39,81 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp. 36,39 trilyun pada tahun 2010 atau meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahun mencapai 3,6%.

“Sub sektor perkebunan masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja. Dari sekitar 114 juta tenaga kerja nasional pada tahun 2009, sebesar 19,70 juta orang (17,32%)  diantaranya merupakan tenaga kerja pada sub sektor perkebunan. Atau jika dikalkulasi di sektor pertanian yang dapat menyerap 43,03 juta orang, perkebunan dapat menyerap 45,78% tenaga kerja diantaranya”, papar Dirjen Perkebunan

Dirjen Perkebunan menjelaskan lebih lanjut, secara mikro kinerja pembangunan perkebunan selama periode 2005-2010 dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain perkembangan luas areal, produksi, dan produktivitas tanaman. Luas areal 10 komoditi perkebunan selama tahun 2005-2010 meningkat cukup tinggi dengan rata-rata peningkatan sekitar 3,7% per tahun. Dibandingkan dengan tahun 2005, tahun 2010 secara umum produksi komoditi perkebunan menunjukkan peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 10,4% per tahun. Seiring dengan meningkatnya produksi dan luas areal, selama periode 2005-2010 produktivitas beberapa komoditas perkebunan juga menunjukkan kecenderungan meningkat dan rata-rata mencapai 73% dari potensi. Dari sisi realisasi keuangan dan fisik, sampai dengan akhir Desember 2010 kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan dalam melaksanakan fokus kegiatan cukup mengesankan dan diperkirakan mencapai 93%.

“Dalam melaksanakan pembangun perkebunan tahun 2010, ditemukan beberapa permasalahan antara lain ketersediaan lahan untuk perluasan tanaman perkebunan seperti tebu di Merauke dan provinsi lainnya belum ada kejelasan; bencana alam (force majeur)  seperti gagal panen akibat gunung merapi dan curah hujan yang tinggi di Bali, DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; sertifikasi lahan sebagai persyaratan utama bagi kegiatan revitalisasi perkebunan belum berjalan dengan baik; dan belum tersedia dana tanggap darurat untuk menanggulangi bencana alam, eksplosi OPT maupun perubahan iklim yang ekstrim”, ujar Dirjen Perkebunan.

Mengenai prospek pembangunan perkebunan tahun 2011, Dirjen Perkebunan mengatakan, masih cerah dan secara makro diindikasikan melalui parameter sebagai berikut : (1) penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 300 ribu orang atau meningkat sebesar 32,74% dibandingkan tahun 2010 dan melibatkan 20,45 juta kk pekebun; (2) investasi pembangunan perkebunan sebesar Rp.51,73 trilyun atau tumbuh sebesar 14,50% dibandingkan dengan tahun 2010; (3) nilai ekspor komoditi perkebunan meningkat sebesar 17,65% dibandingkan tahun 2010 atau menjadi US$ 37,52 milyar; (4) surplus neraca perdagangan meningkat  sebesar 17,73% dibandingkan tahun 2010 atau menjadi  US$ 33,97 milyar. Hal ini yang menjadikan neraca perdagangan sektor pertanian surplus US$ 29,88 milyar; (5) pendapatan pekebun minimal menjadi US$1.660/kk/2 ha/tahun dan NTP Perkebunan Rakyat menjadi 106,07 atau tumbuh sekitar 1%.

“Secara mikro, prospek pembangunan perkebunan tahun 2011 digambarkan melalui indikator sebagai berikut (1) luas areal perkebunan meningkat sebesar 2,27% dibandingkan tahun 2010 atau menjadi 20,86 juta hektar; (2) produksi tanaman perkebunan meningkat sebesar 6,59% dibandingkan tahun 2010 atau menjadi 36,90 juta ton”, kata Dirjen Perkebunan.

Arah kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Renstra Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014 berupa kebijakan umum “Mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik” yang dijabarkan dalam kebijakan teknis pembangunan perkebunan “Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan”.

Adapun rencana aksi meliputi  peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan, pengembangan komoditas, peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan, pengembangan investasi usaha perkebunan, pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan, pengembangan SDM, pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan telah ditetapkan bahwa untuk tahun 2010-2014 Direktorat Jenderal Perkebunan diamanahkan melaksanakan satu program yaitu “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.

Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, sedangkan sumber daya (SDM, teknologi, sarana dan prasarana serta dana) yang  jumlahnya terbatas, maka kegiatan pembangunan perkebunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Dengan menetapkan skala prioritas, diharapkan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efesien untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada secara komprehensif. Atas dasar skala prioritas tersebut ditetapkan tujuh fokus kegiatan pembangunan sebagai berikut: (1) Revitalisasi perkebunan; (2) Swasembada gula nasional; (3) Penyediaan bahan tanaman sumber BBN/Bio-energi; (4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional; (5) Pengembangan komoditas ekspor; (6) Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri; (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. (Hukmas Ditjenbun)

MEDAN-Hari Perkebunan ke 53,  tanggal 10 Desember  2010, dimeriahkan dengan berbagai pertandingan olah raga antara lain badminton, tenis lapangan dan golf. Untuk olah raga tenis lapangan, Jum’at  (8/12) telah dimulai pertandingan  di lapangan tenis Kebun Bunga, Medan. Pertandingan ini diikuti oleh 8 tim tenis lapangan dari berbagai instansi antara lain : Ditjen Perkebunan, perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN) yaitu dari PT.PN II, III dan IV, Perkebunan Besar Swasta (PBS)  adalah Socfindo, selain itu juga ikut berpartisipasi dari Pemprov. Sumatera Utara (Pemprovsu), Kodam Sumatera Utara dan Bank Sumatera Utara.

Direktur menjelaskan bahwa Plantation Cup adalah salah satu kegiatan Pekan Perkebunan,  dalam rangka memperingati Hari Perkebunan ke 53, tahun 2010. Acara puncak Hari Perkebunan tahun 2010 dilaksanakan di LPP Medan tanggal 10 Desembar 2010. Sedangkan Pekan Perkebunan ini  diisi dengan berbagai kegiatan baik di pusat maupun daerah antara lain bhakti krida dan bhakti sosial berupa penyerahan bibit tanaman perkebunan, biaya pendidikan untuk anak yatim piatu dan penyerahan   komputer untuk pondok pesantren di desa Bukit Lawang, kecamatan Bahorok, kabupaten Langkat, worksop Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dengan Pemberdayaan Ekonomi Wilayah di hotel JW Marriot Medan.

Direktur mengharapkan, melalui berbagai kegiatan tersebut seperti pertandingan olah raga tenis ini akan dapat terjalin silaturahmi dan komunikasi sesama  masyarakat perkebunan dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Melalui peringatan hari perkebunan yang akan diselenggarakan setiap tahun, diharapkan masyarakat dapat mewujudkan visi pembangunan perkebunan yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran  bangsa.

Pekan perkebunan yang akan berlangsung dari tanggal 8 s/d 11 Desember 2010 akan mengikutsertakan berbagai lapisan masyarakat perkebunan, mulai dari petani, asosiasi, pengusaha, organisasi profesi dan pemerhati perkebunan. Melalui pekan perkebunan akan terbangun kebersamaan antar pelaku usaha perkebunan, sehingga kegiatan pembangunan perkebunan dapat terlaksana dengan baik dan lancar, jelas Direktur. Sementara itu, menurut Yanuar Arianto STP, panitia hari perkebunan bidang olahraga,  disamping memperebutkan piala Plantation Cup,  juga disediakan hadiah berupa uang pembinaan kepada para pemenang.

Dari hasil pertandingan yang berlangsung 8 s.d 9 Desember 2010, telah keluar sebagai juara I tim tenis Ditjenbun I,   juara II  tim tenis PT.PN IV dan juara III tim tenis PT.PN II dan tim tenis PT.PN III.

JAKARTA–Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang berfungsi ganda yaitu selain sebagai tanaman yang bernilai ekonomis tinggi, sumber pendapatan, lapangan pekerjaan,  pendapatan ekspor non migas (nilai ekspor minyak sawit lebih besar dari nilai ekspor hasil pertanian liluar minyak sawit),  sebagai salah satu sembako, juga sebagai media untuk melestarikan alam dan lingkungan, antara lain untuk konservasi sumber air tanah, pencegahan tanah longsor, produksi oksigen (O2), penyerapan emisi karbon dioksida (CO2) dan permintaan akan bio diesel akan meningkat secara signifikan sebagai implementasi dari kebijakan energi nasional.

Tabel. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit 5 (lima) Tahun Terakhir

Keterangan : wujud produksi minyak sawit/Crude Palm Oil (CPO)

Nilai ekspor komoditas perkebunan masih mempunyai potensi besar untuk ditingkatkan karena saat ini sebagian besar produk ekspor perkebunan masih dalam bentuk produk primer sehingga nilai tambah belum dapat dinikmati di dalam negeri. Pada tahun 2009 total ekspor produk kelapa sawit dan turunannya mencapai 21,2 juta ton dengan nilai US$ 11,6 milyar.

  Tabel. Volume dan Nilai Eksport Produk Kelapa Sawit dan Turunannya

JAKARTA-Salah satu rangkaian kegiatan hari perkebunan ke 53 adalah donor darah. Karyawan Ditjen Perkebunan dan karyawan unit kerja eselon I lainnya  lingkup Kementerian Pertanian, Senin, (29/11) menyumbangkan darahnya melalui Palang Merah Indonesia (PMI)  di Auditorium Gedung D Kantor Pusat Kementerian Pertanian-Jakarta. Melalui donor darah ini, diharapkan dapat membantu mereka yang memerlukan darah sesuai dengan motto “ SETETES DARAH KITA BERGUNA BAGI SESAMA”

Donor darah merupakan suatu kegiatan yang positif, dipandang dari sudut medis menyumbang darah baik bagi kesehatan. Selain itu, donor darah akan membantu menurunkan risiko terkena serangan jantung dan masalah jantung lainnya. Penelitian menunjukkan, mendonorkan darah akan mengurangi kelebihan zat besi dalam tubuh. Walau masih perlu penelitian lanjutan untuk memastikan hal tersebut, kelebihan zat besi diduga berperan menimbulkan kelainan pada jantung. Kelebihan itu akan membuat kolesterol jahat (LDL) membentuk aterosklerosis (plak lemak yang akan menyumbat pembuluh darah).

Volume darah akan kembali normal 24 jam setelah melakukan donor darah. Sel-sel darah merah akan dibentuk kembali dalam waktu 4-8 minggu. Jadi, pendonor tidak perlu khawatir akan kekurangan darah. Menyumbang darah sama sekali tidak akan mengurangi kekuatan tubuh. (e&p djbun)