JAKARTA-Menteri Pertanian, Suswono mengharapkan agar Dewan Komoditas  yang ada di bidang pertanian khususnya perkebunan lebih berperan meningkatkan kesejaheraan petani. Tentu upaya peningkatan kesejahteraan petani tersebut dilakukan bersama pemerintah baik di pusat maupun  daerah melalui berbagai program pembangunan pertanian, jelas Mentan pada acara pertemuan dengan Pengurus Dewan Komoditas di bidang pertanian.

Dari perkebunan, semua pengurus dewan komoditas perkebunan yang sudah terbentuk hadir pada  acara ini yaitu Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo), Dewan Rempah Indonesia (DRI), Dewan Teh Indonesia (DTI), Dewan Kelapa Indonesia (Dekindo), Dewan  Minyak Atsiri Indonesia (DMAI) dan Komisi Karet Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung di ruang pola Dep.Pertanian, Selasa, 29/12, Mentan menjelaskan persoalan mendasar sektor pertanian yaitu 1) lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh, 2) masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi, 3) belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, 4) rendahnya nilai tukar petani (NTP), 5) belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian, 6) kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.

Untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar tersebut, Mentan akan melakukan tujuh gema revitalisasi pertanian yaitu 1) revitalisasi lahan, 2) revitalisasi benih dan perbibitan, 3) revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian, 4) revitalisasi SDM, 5) revitalisasi pembiayaan pertanian, 6) revitalisasi kelembagaan petani dan 7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Ketujuh gema ini akan dapat mencapai sasaran yang disebut dengan  empat sukses pertanian. Paling tidak  ke empat sukses tersebut dapat dicapai selama 5 tahun ke depan yaitu 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor dan 4) peningkatan kesejahteraan petani.

Sementara itu, berbagai masalah dan usulan disampaikan oleh dewan komoditas. Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) melaporkan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan untuk membangun citra pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri bekerjasama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan RSPO dan penerapan Good Agricultural Practice (GAP) pengembangan kelapa sawit. Di luar negeri, DMSI telah melakukan kunjungan dan seminar di luar negeri yang tujuannya untuk menjelaskan kepada masyarakat dunia terutama LSM  pemerhati lingkungan, bagaimana Indonesia dan pelaku usaha kelapa sawit menerapkan RSPO. Dari Dewan Kelapa Indonesia (Dekindo), menyampaikan permasalahan bibit unggul kelapa untuk peremajaan kelapa rakyat. Sebab, menurut Irawadi Jamaran, Ketua Dekindo, saat ini petani sulit mendapatkan benih kelapa unggul, sedangkan kondisi kebun kelapa  seluas 3,8 juta ha,  sebagain besar sudah tua dan rusak dan ini perlu peremajaan, ujar Guru Besar IPB ini.

Dari Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo), mengusulkan kepada menteri agar dapat memfasilitas perbedaan pendapat dari 5 stakeholder besar Dekaindo tentang mengenaan PPN dan Bea Keluar  terhadap ekspor komoditas kakao. Askindo yang merupakan asosiasi tertua bersikukuh untuk tidak mengenakan Bea Keluar. Sementara stakeholder lain berpendapat perlu pengenaan Bea Keluar untuk menghidupkan industri kakao dalam negeri. Dan berbagai program penanggulangan hama dan penyakit kakao yang dilakukan oleh Askindo antara lain program P3S.

Dewan Minyak Atsiri, mengusulkan agar Menteri Pertanian mendukung pengembangan tanaman penghasil minyak atsiri, sebab minyak atsiri dari Indonesia sudah dikenal di perdagangan dunia. Ada tiga jenis minyak atsiri Indonesia yang sangat  dikenal dan menguasai pasar dunia yaitu minyak nilam, minyak cengkeh dan minyak pala. Disamping itu, peserta juga menyampaikan masalah pembiayaan dan indutri pengolahan.

Menjawab berbagai permasalahan tersebut, Mentan menjelaskan bahwa masalah benih perkebunan akan dilakukan revitalisasi perbenihan pertanian, termasuk benih  perkebunan. Masalah PPN dan Bea Keluar, Mentan dalam waktu dekat akan membahas dengan semua stakeholder perkakaoan dan departemen terkait. Kemudian masalah pembiayaan di bidang pertanian, yang merupakan masalah kronis yang selalu menjadi kendala dalam pengembangan sektor pertanian selama ini, Mentan bertekat untuk mewujudkan berdirinya Bank Pertanian, paling tidak ada lembaga keuangan yang betul-betul fokus membiayai sektor pertanian, tegas Mentan. Sementara masalah industry pengolahan, Mentan menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan dengan Menteri Perindustrian bahwa industri primer komoditas pertanian akan ditarik dan akan ditangani oleh Dep.Pertanian.

Mengenai masalah penyediaan lahan untuk sektor pertanian, Mentan menjelaskan bahwa pemerintah sudah selesai menginventarisir seluas 7,13 juta lahan terlantar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan, jelas Mentan mengakhiri pertemuan yang dipandu oleh Dirjen Perkebunan. _(e&p-djbun)