Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan mempercepat pelaksanaan pengembangan kawasan tebu Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat pencapaian swasembada gula nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Kawasan Tebu yang digelar secara daring, Kamis (16/4).

Sebagai informasi, pengembangan kawasan tebu Tahun 2026 ditargetkan seluas 97.970 ha dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp1,3 T. Kegiatan ini tersebar di sejumlah provinsi strategis, dengan Jawa Timur sebagai lokasi utama, disusul Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta pengembangan di wilayah luar Jawa seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Banten sebagai lokus pengembangan baru.

Percepatan difokuskan pada penyelesaian Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) paling lambat pertengahan Mei 2026, sebelum dimulainya musim giling pada 17 Mei 2026. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan kesiapan implementasi di lapangan, sejalan dengan arahan Presiden RI dan Menteri Pertanian.

Selain itu, percepatan juga mencakup pengadaan benih melalui optimalisasi kontrak berjalan dan pemanfaatan sumber benih yang tersedia, serta sinkronisasi jadwal tanam dengan periode tebang dan giling yang berlangsung Mei hingga November 2026. Kegiatan perluasan areal bahkan telah didorong lebih awal sejak April guna mengoptimalkan capaian target.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, pemerintah melakukan penyesuaian lokasi kegiatan melalui relokasi sebagian alokasi ke wilayah yang lebih siap, yang akan diikuti dengan revisi DIPA. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program secara lebih terarah dan optimal.

Kementan juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) secara intensif terhadap kegiatan tahun 2025 dan 2026 guna menjaga produktivitas dan rendemen tebu. Di sisi lain, antisipasi risiko iklim seperti potensi El Nino dilakukan melalui langkah mitigasi, antara lain penyediaan sumber air dan pompanisasi untuk mencegah kekeringan lahan.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Peran aktif BUMN, khususnya PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), bersama pelaku usaha dan pabrik gula swasta terus diperkuat dalam mengonsolidasikan pelaksanaan program di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, seluruh pihak didorong untuk mempercepat finalisasi CPCL, memastikan kejelasan status lahan, serta memperkuat koordinasi dan monitoring kesiapan lahan, benih, dan jadwal tanam. Upaya mitigasi juga dilakukan secara terencana melalui pemetaan potensi kendala dan penyusunan langkah antisipatif yang terukur.

“Ke depan, Kementerian Pertanian berharap percepatan pengembangan kawasan tebu ini tidak hanya mampu meningkatkan produksi dan rendemen gula nasional, tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani serta mendorong kemandirian industri gula dari hulu hingga hilir,” ujar Ali Jamil, Plt Direktur Jenderal Perkebunan.

Ali Jamil menambahkan, dengan dukungan sinergi yang semakin solid antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, program ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada gula yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing gula Indonesia di pasar global.

Secara terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan pengembangan kawasan tebu merupakan bagian dari implementasi langsung arahan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada gula nasional.

Ia menekankan, Pemerintah tidak ingin lagi bergantung pada impor untuk kebutuhan dalam negeri. Karena itu, seluruh jajaran diminta bergerak cepat, terukur, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyiapan lahan, benih, hingga penguatan industri gula. Dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak, kami optimistis swasembada gula dapat segera tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi petani serta perekonomian nasional.