Jakarta – Menteri Pertanian menegaskan bahwa hilirisasi perkebunan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, serta kesejahteraan pekebun. Upaya tersebut harus didukung oleh penguatan sektor hulu, terutama melalui penyediaan benih unggul berkualitas dan bersertifikat.

Dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Tanaman Perkebunan di Jakarta, Rabu (17/6), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa sub sektor perkebunan masih menjadi kontributor terbesar ekspor pertanian nasional. Pada 2025, nilai ekspor komoditas pertanian mencapai Rp756,7 triliun, dengan komoditas perkebunan menyumbang Rp712,4 triliun atau sekitar 94,14 persen.

“Perkebunan bukan hanya penghasil devisa negara, tetapi juga penggerak ekonomi daerah, penyedia lapangan kerja, dan penopang kesejahteraan masyarakat,” ujar Mentan Amran.

Meski memiliki potensi besar, optimalisasi sektor perkebunan memerlukan intervensi yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, BUMN, lembaga keuangan, akademisi, serta pelaku usaha di lapangan. Langkah tersebut mencakup perbaikan tata kelola, peningkatan produktivitas, penguatan pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pengembangan hilirisasi, serta perluasan akses pasar.

Ia menekankan bahwa transformasi perkebunan harus dimulai dari sektor hulu. Menurutnya, peningkatan produksi nasional bergantung pada tiga faktor utama, yaitu penggunaan benih unggul, penerapan teknologi, dan pendampingan yang efektif kepada pekebun.

Saat ini, sebagian tanaman perkebunan rakyat masih menghadapi tantangan, berupa usia tanaman yang sudah tua, perubahan iklim serta penggunaan benih yang tidak terjamin mutunya. Kondisi tersebut berdampak pada produktivitas dan kualitas hasil.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan diminta mempercepat penyediaan benih sesuai prinsip 6 Tepat, yakni tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga menegaskan pentingnya percepatan pengembangan komoditas perkebunan unggulan nasional, meliputi kelapa sawit, tebu, kelapa, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas tersebut memiliki peran strategis sebagai sumber devisa, penyerap tenaga kerja, sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penguatan hilirisasi komoditas perkebunan menjadi langkah penting untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan pekebun,” katanya.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memperoleh dukungan pendanaan sekitar Rp 9,95 triliun melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) selama periode 2025 hingga 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk pengembangan kawasan perkebunan yang mendukung hilirisasi nasional.

Program hilirisasi difokuskan pada tujuh komoditas strategis, yaitu tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, pala, dan lada. Melalui program ini, pemerintah mendorong peningkatan produksi dan pengolahan hasil di dalam negeri sehingga tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk olahan bernilai tambah tinggi.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas antara Direktorat Perbenihan Perkebunan dan penyedia produksi benih tujuh komoditas prioritas. Kegiatan ini diikuti oleh 197 perusahaan benih yang terdiri atas 19 perusahaan benih tebu, 49 perusahaan benih kakao, 49 perusahaan benih kopi, 51 perusahaan benih kelapa, 10 perusahaan benih pala, 15 perusahaan benih jambu mete, dan 4 perusahaan benih lada.

Keberadaan para produsen benih tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung pengembangan perkebunan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan dari hulu hingga hilir.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, menyampaikan bahwa Ditjen Perkebunan menyiapkan anggaran multiyears sebesar Rp9,95 triliun untuk periode 2025–2027 guna mendukung pengembangan hilir komoditas strategis. Program tersebut menargetkan pengembangan kawasan seluas 870.890 hektare dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 1,6 juta orang.

“Ketersediaan benih berkualitas menjadi fondasi utama keberhasilan program hilirisasi. Benih yang baik akan meningkatkan produktivitas kebun, menjamin pasokan bahan baku industri, memperkuat ekspor, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor,” ujar Ali Jamil.

Ia menambahkan, kebutuhan benih dalam program hilirisasi nasional meliputi produksi benih tebu sebanyak kurang lebih 2.372 miliar mata tunas serta kurang lebih 285 juta batang benih untuk enam komoditas lainnya.

Menteri Pertanian juga mengingatkan seluruh produsen benih agar menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan produksi. Seluruh proses produksi harus mengikuti standar operasional yang berlaku, memenuhi spesifikasi teknis sesuai kontrak, serta bebas dari praktik gratifikasi maupun pelanggaran aturan lainnya.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah, produsen benih, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan kawasan perkebunan dan hilirisasi nasional secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing sub sektor perkebunan dan kesejahteraan pekebun Indonesia.