Bogor — Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat pengembangan tebu sebagai salah satu bahan baku bioetanol, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Pengembangan tersebut diarahkan dengan memperkuat fondasi hulu, mulai dari kesiapan areal, produktivitas, hingga ketersediaan bahan baku yang terhubung dengan kebutuhan industri bioetanol.

Dalam Rapat Terbatas pada 16 September 2026, Presiden mengarahkan pemerintah menyiapkan langkah konkret menuju pengembangan biofuel, termasuk kesiapan bahan baku dan industri pengolahannya. Menteri Pertanian diminta menyiapkan rencana pengembangan, termasuk aspek kesiapan lahan.

Arahan tersebut sejalan dengan paparan Kementan dalam Rapat Terbatas Pengembangan Bioenergi pada 17 September 2026. Sebelumnya, Presiden juga menyampaikan pentingnya mengolah sumber daya domestik menjadi biodiesel dan biofuel sebagai bagian dari langkah menghadapi potensi dampak krisis energi dan pangan global. “Untuk antisipasi krisis energi pangan global akibat geopolitik, maka perlu mengolah 30 juta ton CPO dan lain-lain menjadi biodiesel dan biofuel,” ujar Presiden RI pada 9 Maret 2026.

Dalam pengembangan bioetanol, tebu menjadi salah satu sumber bahan baku yang dipersiapkan. Kementan memetakan potensi pengembangan tebu hingga sekitar 700 ribu–1 juta hektare, dengan potensi produktivitas bioetanol sekitar 3.100–4.900 liter per hektare.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa pengembangan bioetanol berbasis tebu perlu dibangun dengan fondasi hulu yang kuat. Ketersediaan lahan yang sesuai, benih bermutu, peningkatan produktivitas, serta dukungan sarana dan teknologi menjadi faktor penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan.

Menindaklanjuti arahan Presiden dan Mentan, Kementan melalui Ditjen Perkebunan menggelar Rapat Pembahasan Pengembangan dan Perluasan Areal Tebu untuk Penyediaan Pabrik Bioetanol, Sabtu (19/9/2026), di Bogor.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto mengatakan pengembangan areal tebu tidak semata-mata mengejar luasan, tetapi harus memastikan lahan yang dikembangkan sesuai dan mampu mendukung produktivitas serta keberlanjutan bahan baku.

“Pengembangan tebu tidak semata-mata mengejar luasan, tetapi memastikan areal yang dikembangkan sesuai, produktif, dan mampu mendukung ketersediaan bahan baku untuk pengembangan bioetanol,” ujarnya.

Pengembangan tersebut dilakukan melalui sinergi lintas pihak dengan melibatkan PTPN, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Perum Perhutani, RPN, PSEKP, Tenaga Ahli Menteri (TAM) Bidang Pengembangan Pertanian Presisi, Prof. Desrial, serta pihak terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kesiapan areal, pengembangan budidaya, produktivitas, ketersediaan bahan baku, hingga keterhubungannya dengan kebutuhan industri bioetanol.

“Prinsipnya, kita ingin pengembangan tebu dilakukan secara terukur dan terintegrasi dari hulu, sehingga peningkatan areal berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan kesiapan industrinya,” kata Heru.

Melalui penguatan fondasi hulu dan sinergi lintas pihak, Kementan mendorong pengembangan tebu sebagai bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik untuk energi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku bioetanol sekaligus mendukung kemandirian dan ketahanan energi nasional.

“Dengan fondasi hulu yang semakin kuat, pengembangan tebu diharapkan mampu mendukung ketersediaan bahan baku bioetanol secara berkelanjutan dan membuka ruang lebih besar bagi pengembangan energi berbasis sumber daya domestik,” pungkas Heru.