Sustainability in rubber means farmers’ welfare. Hal ini terungkap dalam acara Focus Group Discussion (FDG) Stabilisasi Harga melalui Diplomasi Karet yang diinisiasi Kementerian Perdagangan pada tanggal 15 Maret 2019 di Hotel Salak Heritage, Bogor dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat, Dinas Perindustrian Sumatera Selatan dan lain sebagainya.

FGD dibuka oleh Direktur APEC dan OI Kementerian Perdagangan yang menyampaikan bahwa karet sudah menjadi komoditas strategis nasional yang memerlukan penanganan yang menyeluruh dari seluruh K/L terkait. Direktur APEC dan OI menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah memperjuangkan peningkatan harga karet Indonesia di pasar internasional melalui diplomasi karet di berbagai forum internasional. “Karet merupakan komoditas strategis yang harganya saat ini sedang turun. Perlu adanya upaya bersama dari seluruh stakeholder terkait untuk mendorong harga karet naik”.

Dalam kesempatan ini juga, Deputi Bidang Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah mendorong penguatan industri karet nasional antara lain melalui hilirisasi industri karet serta pengembangan dan aplikasi berbagai produk turunan karet. Ditegaskan juga bahwa pemerintah juga mendorong penguatan kelembagaan petani karet melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) serta mendorong investasi industri bahan pencampur aspal karet untuk wilayah Sumatera, Kalimantan dan Jawa.

Dalam diskusi dibahas juga mengenai dimensi ekonomi yang selalu termarginalkan dalam pembahasan konsep keberlanjutan untuk semua sektor, walaupun dimensi ekonomi merupakan trigger yang paling penting dalam konsep keberlanjutan itu sendiri. “Remunerative price atau harga yang layak merupakan insentif tersendiri bagi petani dalam menjalankan usahanya. Secara konseptual, tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jika tidak ada perlindungan lingkungan hidup dan tidak ada dukungan dari sosial atau masyarakat serta tidak akan ada upaya menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan kalau tidak ada kegiatan ekonomi yang cukup maupun menyejahterakan masyarakat” jelas Kepala Seksi Pemasaran Internasional, mewakili Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan pada acara tersebut. Disampaikan juga bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan telah memfasilitasi pendirian Asosiasi UPPB Nasional pada tahun 2018 di Sumatera Selatan untuk mendukung penguatan kelembagaan petani karet.

Lebih lanjut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) mengapresiasi penguatan UPPB dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu bokar Indonesia berdasarkan kadar karet kering (K3) yang dihasilkan oleh UPPB serta peningkatan efisiensi transmisi harga dari pasar internasional ke petani. Gapkindo berharap bahwa UPPB dapat terus berkembang tidak hanya pada tingkat provinsi, tapi dapat dibentuk hingga tingkat kecamatan (NS/BUS).