BANDUNG – Dukungan Perlindungan Perkebunan merupakan salah satu prasyarat yang harus terlaksana dengan baik secara efektif dan efisien dalam mengurangi berbagai risiko kerugian atau kegagalan dalam sebuah rantai kegiatan sistem produksi komoditas perkebunan dari hulu sampai hilir, terutama pada kawasan perkebunan sebagai prioritas utamanya.  Perlindungan harus mampu meyakinkan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan perkebunan  bahwa berbagai potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh perlindungan perkebunan dapat tersedia dan berfungsi baik, sehingga berbagai risiko yang dihadapi dapat diminimalisir sedemikan rupa dan proses berproduksi dapat terlaksana dengan baik. “Saya nilai penting, untuk menghasilkan bahan/saran rumusan program dan kegiatan terkait penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Gangguan Usaha Perkebunan dan Faktor Iklim, dalam upaya mendukung terselenggaranya program replanting kelapa sawit dan pengembangan kelembagaan pekebun yang menjadi program utama Direktorat Jenderal Perkebunan. Saya berharap jajaran perlindungan perkebunan dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dan memberikan peran nyata dalam pelaksanaan program-program perkebunan,” demikian disampaikan Kasdi Subagyono Direktur Jenderal Perkebunan pada Pertemuan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan Tahun 2019 dengan tema “Akselerasi dan Sinergi Perlindungan Perkebunan Dalam Mendukung Pembangunan Perkebunan” yang diselenggarakan di Hotel Aston Pasteur, Bandung pada tanggal 5 s.d 7 Maret 2019.

Pada pertemuan tersebut membahas antara lain Program BUN 500, Program Mengembalikan Kejayaan Rempah Indonesia, Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat, Program Peningkatan Harga Karet Rakyat, Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Perkebunan, Pengendalian OPT, non OPT dan Pengembangan Desa Organik serta SDM perlindungan Perkebunan

“Tahun 2019, menjadi tahun yang berat sekaligus membanggakan bagi insan perkebunan, karena kita mendapatkan tanggung jawab untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia. Komoditas rempah dimaksud yaitu Pala, Lada dan Cengkeh.  Disamping itu kita juga mempunyai cita-cita yang besar untuk menghasilkan benih perkebunan yang berkualitas dan bersertifikat. Pengembangan benih tersebut kita namakan dengan program “BUN 500” yaitu program produksi benih sebanyak 500 juta batang dari tahun 2019 s.d 2024. Selain komoditas pala, lada dan cengkeh, satu komoditas perkebunan yang harus mendapatkan perhatian serius dari kita adalah karet.  Selama ini komoditas karet kita selalu berada pada level harga yang sangat rendah.  Kondisi tersebut mengakibatkan petani merubah komoditas karetnya menjadi komoditas perkebunan lainnya, bahkan menjadi komoditas tanaman pangan atau hortikultura. Kondisi tersebut jika tidak disikapi dengan bijak, maka luas pertanaman karet akan semakin berkurang dan pendapatan petani pekebun akan semakin menurun. Untuk mengatasi rendahnya harga karet tersebut, Pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Malaysia dan Thailand telah melakukan pertemuan di Bangkok guna mengambil langkah-langkah konkrit penyelamatan harga karet. Dari pertemuan tersebut diperoleh tiga langkah yang akan ditempuh yaitu ketiga Negara bersepakat untuk mengurangi ekspor masing-masing 200 s.d 300 ton/Negara, semua Negara meningkatkan konsumsi karet dalam negeri dan replanting,” katanya.

Kasdi Subagyono menambahkan, Melalui pendanaan BPDP Kelapa Sawit tahun ini kita mendapat tugas penting untuk mereplanting 200.000 hektar lahan kelapa sawit rakyat.  Seperti kita ketahui bersama bahwa kelapa sawit memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. “Melalui berbagai macam sumber pembiayaan, kami mengharapkan sawit rakyat akan Berjaya dan terdepan dalam peningkatan devisa negara. Untuk suksesnya program –program perkebunan tersebut saya sangat mengharapkan dukungan dari seluruh unsur terkait. Perlindungan perkebunan mempunyai peranan yang sangat besar terutama dalam pengawalanan/penyelamatan tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Mulai hari ini, saya minta jajaran perlindungan perkebunan mengidentifikasi potensi permasalahan OPT di setiap lokasi replanting karet, kelapa sawit, pala, lada dan cengkeh dan OPT utama perkebunan lainnya dan selanjutnya menyiapkan konsep penanganannya. Penanganan OPT agar diutamakan pada kegiatan ramah lingkungan. Untuk keperluan tersebut, perangkat perlindungan perkebunan yang ada di seluruh provinsi mempunyai peranan yang sangat besar terutama dalam menghasilkan bahan pengendali OPT,” tambahnya.

“Jajaran Perlindungan Perkebunan (UPT Pusat dan Daerah) harus bisa memastikan dapat menggaransi benih yang dihasilkan untuk kegiatan BUN 500 merupakan benih yang sehat (bebas dan aman dari OPT); mendukung program mengembalikan kejayaan rempah Indonesia melalui pembangunan logistik-logistik Agens Pengendali Hayati, musuh alami dan peningkatan penanganan OPT dan non OPT dengan memberdayakan BPT, RPO, Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan, dan KTPA yang baru dibentuk; membantu dalam percepatan  penerbitan rekomtek (penyelesaian legalitas lahan dan legalitas tanah serta memberikan informasi ekosistem dan sosial lokasi yang akan diremajakan), melakukan identifikasi dan pengawalan pengendalian serangan OPT pada areal peremajaan; serta perlu mendukung program peningkatan harga karet rakyat (strategi jangka pendek dengan mengurangi/membatasi ekspor, jangka menengah dengan peningkatan konsumsi karet dalam negeri, dan jangka panjang dengan peremajaan karet rakyat) melalui penanganan OPT penting tanaman karet,” kata Dudi Gunadi Direktur Perlindungan Perkebunan pada acara tersebut.

Dudi Gunadi menambahkan, Selain itu juga diharapkan membangun sinergi untuk membuat pelatihan petugas dan petani. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, Surabaya, dan Ambon serta Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak akan merancang kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani.