Sesuai dengan instruksi Presiden RI kepada Menteri Pertanian, untuk segera melakukan aksi nyata mengatasi turunnya harga karet ditingkat petani, maka telah dilaksanakan Rapat Upaya Pengembangan Komoditi Karet Nasional pada tanggal 23 Maret 2016 di Hotel Horison Ultima Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Rapat dibuka oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan, Gubernur Provinsi Sentra Produksi Karet Nasional, Bupati/Walikota Sentra Produksi Karet Nasional, Kepala SKPD yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Staf Ahli Mentan Bidang Lingkungan, Asisten Deputi, Sekretariat Kabinet, Bagian Perencanaan Ditjen Perkebunan, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretariat Ditjen Perkebunan, Tim Revitalisasi Perkebunan, Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perkebunan, dll. Rapat dimaksudkan untuk membahas perkembangan terkini terkait pengembangan karet dan upaya atau rencana aksi untuk meningkatkan produksi dan harga karet nasional, serta kesejahteraan petani.

“Persaingan dunia sudah sangat kompetitif, perlu disadari oleh petani karet bahwa dalam implementasinya harga ditentukan olehpasar internasional bukan oleh Pemerintah atau penjual, sehingga untuk mengatasi hal tersebut yang dapat dilakukan Pekebun adalah efisiensi biaya dan peningkatan produksi melalui perbaikan teknologi. Penerapan teknologi Good Agriculture Practices (GAP) sangat penting untuk diterapkan dalam rangka untuk memperbaiki kualitas hasil berdasarkan standar spesifik sesuai dengan Pedoman Budidaya Karet Yang Baik, yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013”, demikian disampaikan oleh Gamal Nasir Direktur Jenderal  Perkebunan dalam sambutannya pada Rapat Upaya Pengembangan Komoditi Karet Nasional.

Gamal Nasir menambahkan, menghadapi harga karet sekarang ini yang sangat berdampak pada petani bahkan banyak petani yang berhenti menyadap dan beralih profesi, maka untuk mengatasi keterpurukan petani, terdapat kebijakan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Karet Rakyat antara lain pembangunan dan pemeliharaan kebun entres, pembangunan kebun sumber batang bawah, peremajaan, perluasan, pemberdayaan/kelembagaan petani, alat pascapanen dan tumpang sari karet dengan tanaman lain.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, memberikan arahan kepada petani dan pengusaha karet pada rapat diskusi tersebut. Mentan menyampaikan  bahwa pemerintah telah menyusun solusi untuk mengatasi permasalahan produksi dan harga karet. Solusi pemerintah adalah membuka pasar dalam negeri, pekerjaan umum, industri, perhubungan, dan BUMN untuk menyerap pasokan karet domestik.

1. Peningkatan serapan industri karet dalam negeri sekitar 500.000 ton terdiri dari : PUPR (campuran aspal 10% dan lain-lain sebanyak 250.000 ton), Perhubungan (Dockfender, bantal rel dan lain-lain sebanyak 100.000 ton), Perindustrian (Ban, Vulkanisir dan lain-lain sebanyak 100.000 ton), BUMN (Pelindo) 100.000 ton;
2. Peningkatan mutu dengan gerakan bokar bersih;
3. Pembenahan rantai pasok dari petani ke industri;
4. Peremajaan (replanting) dan intensifikasi kebun karet rakyat seluas 1.000.000 ha;
5. Penanaman tanaman sela jagung selama 3 (tiga) tahun.

Tanaman perkebunan khususnya komoditi karet mempunyai peran penting dalam ekonomi nasional. Melalui rapat tersebut diharapkan dapat menemukan akar permasalahan yang kongkret sehingga dapat disusun terobosan kebijakan yang komprehensif sebagai salah satu upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan karet nasional. “Dalam rapat diskusi tentang pengembangan komoditi karet nasional, perlu disepakati langkah-langkah konkrit untuk membangun perkebunan terutama perkaretan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani/pekebun yang utuh, terencana dan terintegrasi sebagai landasannya” kata Gamal Nasir.