Jakarta – Hilirisasi subsektor perkebunan terus didorong sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden RI yang menekankan pentingnya percepatan hilirisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian, guna memperkuat kemandirian ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada impor energi dan bahan baku industri.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa arah pembangunan perkebunan ke depan tidak lagi berfokus pada produksi bahan mentah semata, melainkan pada pengolahan menjadi produk bernilai tambah, termasuk sebagai sumber energi alternatif yang berkelanjutan.

“Hasil perkebunan harus naik kelas. Tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, termasuk bioenergi. Ini bagian dari upaya kita memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional, sebagaimana arahan Bapak Presiden,” ujar Mentan Amran.

Ia menjelaskan, sejumlah komoditas strategis seperti kelapa. sawit, tebu, jagung, dan singkong memiliki potensi besar sebagai bahan baku biofuel, baik biodiesel maupun bioetanol. Pemanfaatan komoditas domestik tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat bauran energi nasional berbasis sumber daya lokal.

Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus memperkuat dukungan dari sisi hulu. Langkah tersebut diwujudkan melalui berbagai program peningkatan produksi dan produktivitas serta kualitas, antara lain percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), pengawasan perizinan usaha perkebunan, sertifikasi ISPO serta pengembangan dan perluasan areal tanam komoditas strategis. Selain itu khusus peningkatan produksi dan produktivitas tebu sejalan dengan Perpres 40 tahun 2023, Kementan saat ini terus bersaha untuk pencapaian swasembada gula nasional dan pemenuhan kebutuhan bioetanol yang berasal dr tebu melalui program bongkar ratoon dan perluasan areal tebu dengan total target seluas 200.000 ha di seluruh Indonesia.

Selain peningkatan produksi, penguatan data dan sistem informasi perkebunan juga menjadi perhatian utama. Pemutakhiran data tutupan sawit serta sistem monitoring kegiatan budidaya terus dilakukan guna memastikan perencanaan yang lebih akurat, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung pasokan bahan baku bioenergi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, menyampaikan bahwa hilirisasi perkebunan tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

“Hilirisasi perkebunan akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri berbasis komoditas, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekebun. Ini menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi nasional,” ujar Ali Jamil.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengembangan komoditas tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan pangan dan industri konvensional, tetapi juga sebagai bahan baku bioenergi yang prospektif dalam mendukung target energi baru terbarukan, antara lain pengembangan komoditas tebu dan kelapa sawit.

“Ke depan, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat, baik dari sisi hulu, industri pengolahan, hingga kebijakan energi. Tujuannya memastikan kesinambungan pasokan bahan baku serta optimalisasi pengembangan industri bioenergi nasional, termasuk biodiesel dari kelapa sawit dan bioetanol dari tebu,” tambahnya.

Pemerintah berharap hilirisasi perkebunan dapat menjadi fondasi kuat dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi secara simultan. Integrasi antara produksi, pengolahan, hingga pemanfaatan komoditas diharapkan mampu menciptakan sistem yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, inovasi teknologi, serta kolaborasi lintas sektor, hilirisasi diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan energi, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan pekebun, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.