BANJAR – Kegiatan Pertemuan Nasional Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Bersih (UPPB) dan Kegiatan Rakortasi Perkebunan se Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 24 Oktober 2017 di Kalimantan Selatan. Pada tanggal 23 Oktober 2017, Dirjen Perkebunan melakukan kunjungan lapangan ke UPPB “Maju Bersama” di Desa Simpang Tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan melakukan Kegiatan Tanam Perdana Karet di Desa Mandi Kapau Barat Kabupaten Banjar, bersama dengan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kasubdit Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Lain, Kasubdit Pengolahan, Camat, Kapolsek Danramil, perwakilan Direktorat Ditjen Perkebunan, mahasiswa Fakultas Pertanian, serta dinas terkait lainnya.

Bantuan peremajaan karet di Kabupaten Banjar dana APBN-Perubahan 2017 seluas 400 ha, terdiri dari 17 kelompok tani, dengan jenis bantuan antara lain Benih karet 176.000 batang, Pupuk 80.000 kg, Fungisida 800 liter, Herbisida 1200 liter dan Knapsack sprayer 160 unit. Kepala Dinas berharap kedepannya dapat meningkatkan nilai daya saing karet, meningkatkan Kesejahteraan petani dan dapat dipasarkan tidak hanya untuk memenuhi provinsi Kalimantan Selatan saja tetapi provinsi lain juga. “Diperlukan kegiatan atau pelatihan untuk peningkatan SDM dikarenakan SDM sangat terbatas. Apabila ada pelatihan dari Ditjenbun agar dapat diinformasikan, diikutsertakan dan disupport” kata Kadisbunnak Provinsi Kalsel (23/10).

Pada Pertemuan Nasional Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Bersih (UPPB) turut dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Pemasaran antara KUB Tani Makmur (Kalimantan Timur) dengan UPPB Sumber Makmur (Banjar Kalimantan Selatan).

“Kami mohon dukungan untuk memperkuat kelembagaan petani, melalui pendekatan desa,  ini adalah kunci sukses untuk membangun perkebunan rakyat, dengan membangun kelembagaan petani yang berbasis desa berdasarkan nilai-nilai Nawacita Presiden untuk mengatasi berbagai persoalan petani, misalkan sarana produksi tingkat petani, bagaimana tata kelola budidaya yang kurang efisien di petani, tata pemasaran, sinergi antar lintas lembaga, saya kira dengan penguatan kelembagaan petani dan pendekatan desa diharapkan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi petani”, kata Bambang Direktur Jenderal Perkebunan pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan 2017 Provinsi Kalimantan Selatan di Kalimantan Selatan (24/10). Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Sekretaris Ditjen Perkebunan, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Perkebunan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, perwakilan Direktorat Ditjen Perkebunan dan seluruh kepala dinas yang membidangi perkebunan kabupaten di Kalsel.

Bambang menambahkan, Perkebunan yang saat ini memberikan kontribusi besar baik secara ekonomis penyerapan tenaga kerja, yang lebih penting lagi adalah memberikan peranan penting terhadap perlindungan pelestarian keseimbangan lingkungan, tetapi sebaliknya justru perkebunanlah yang banyak diterpa isu-isu merusak lingkungan. Sesuatu yang baik tapi justru dianggap sebaliknya. Untuk itu butuh dukungan dari seluruh warga masyarakat, pemda kalsel, petani perkebunan, pelaku usaha perkebunan dan pihak terkait lainnya untuk memberikan dukungan dan penguatan sektor perkebunan. Saat ada isu kebakaran yang diterpa adalah perkebunan. Ada kerusakan, deforestasi, kemarau panjang, yang disalahkan perkebunan. Ini harus kita luruskan semua. Tidak benar kalau perkebunan Indonesia itu sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Justru perkebunan adalah pelopor kelestarian lingkungan yang harus kita berikan apresiasi kepada para pelaku usaha perkebunan.

RILIS.ID, Nunukan— Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, terkesima dengan salah satu komoditas unggulan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Barat, kelapa pandan. Bahkan, menurut Menteri Amran, aroma kelapa tersebut tiada tandingan dibanding komoditas serupa di daerah lain.

“Kami carikan ini di Malaysia, kami cari ke Vietnam, rupanya ada di sini. Ini jauh lebih enak daripada kelapa Vietnam,” katanya saat berdiskusi dengan petani Kecamatan Sebatik, Senin (23/10/2017).

Kala berdiskusi, sesekali Menteri Amran mencium aroma yang keluar. Kemudian mencicipinya.

Menurutnya, tak ada yang menandingi kualitas kelapa pandan tersebut. Menteri Amran optimis, komoditas unggulan itu menjadi peluang bisnis yang menggiurkan, baik ke pasar dalam negeri maupun diekspor, bila dikelola dengan baik.

Pertimbangannya, aromanya tiada tanding. Kemudian, hanya ada di Pulau Sebatik. “Kembangkan sebesar-besarnya. Saya ingin mendengar ini bisa masuk ke Singapura, Malaysia, mengalahkan kelapa yang dari Vietnam,” pintanya.

Menteri Amran kemudian meminta Dinas Perkebuhan menggarap serius. Dia juga meminta segera dibudidayakan dan dikembangkan, sehingga ekspor bisa dilakukan secepat mungkin.

“Tolong bibitkan di sini, lalu dibeli oleh pemerintah. Lalu, bagikan ke masyarakat secara gratis,” tutupnya.

Sumber: http://rilis.id/jatuh-hati-dengan-kelapa-pandan-menteri-amran-minta-segera-dikembangkan.html

Benar saat ini total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 11,9 juta hektar, dari angka tersebut lahan milik petani seluas 4,7 juta hektar, dan dari angka tersebut seluas 2,4 juta hektar sudah waktunya diremajakan. Atas dasar itulah pemerintah berkomitmen untuk membantu petani dalam peremajaan.

“Sehingga melihat banyaknya lahan milik petani yang sudah tua yang mencapai 2,4 juta hektar maka kita berkomitmen untuk membantu dalam melakukan peremajaan,” kata Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Bahkan, menurut Bambang, komitmen tersebut juga sudah tertuang dalam beberapa peraturan-peraturan pemerintah, dan semuanya itu mengarah untuk membantu petani, baik petani swadaya ataupun plasma.

Salah satunya tertuang dalam pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit Ditjen Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan).

“Jadi semuanya sudah jelas dan tertuang dalam peraturan, terkait peremajaan lahan milik petani,” ucap Bambanag.

Bahkan, Bambang mengakui, peraturan mengenai peremajaan tidak hanya tertuang dalam pedoman yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, tapi juga tertuang dalam Peratuaran Menteri Keuangan (PMK) nomor 84 tahun/PMK.05/2017.

Dalam PMK tersebut pada pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Dana PPKS) diberikan kepada pekebun yang tergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) atau kelembagaan tani lainnya atau koperasi pekebun.

Lalu di ayat kedua, dijelaskan bahwa pekebun sebagaimana dalam ayat (1) merupakan pekebun yang telah mendapat rekomendasi teknis (rekomtek) dari Ditjenbun Kementan untuk diusulkan mendapat Dana PPKS. Dan di ayat ketiga dijelaskan bahwa dana yang dimaksud pada ayat (1) berupa pembiayaan sebagian atau seluruh investasi peremajaan kebun, dan atau pendanaan untuk kegiatan yang ditetapkan pemerintah sebagai bagian kegiatan peremajaan.

“Artinya dana tersebut disalurkan ke kepada pekebun dalam hal ini petani (baik swadaya ataupun plasma) yang tergabung dalam kelompok tani atau GAPOKTAN atau kelembagaan tani lainnya atau koperasi pekebun dan itu diusulkan dari daerah dan kita memberikan rekomtek untuk diusulkan mendapat Dana PPKS,” urai Bambang.

Kemudian, dalam pasal 10 ayat 1 juga dijelaskan bahwa penyaluran Dana PPKS dilakukan melalui transfer ke rekening pekebun padalembaga keuangan perbankan. Artinya dana tersebut langsung diberikan kepada pekebun dalam hal ini petani swadaya ataupun plasma.

“Sehingga melalui beberapa peraturan tersebut, kita pemerintah berkomitmen untuk terus membantu petani baik petani swadaya ataupun plasma,” tegas Bambang.

Disisi lain, Bambang menjelaskan, adapun pada saat peremajaan perdana yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatra Selatan, seluas 4.400 hektar itu sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini peremajaan tersebut karena sudah berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah (Pemda) baik tingkat Kabupaten hingga Provinsi bahwa lahan petani tersebut dan memang sudah tua atau diatas 25 tahun.

Plasma Menjadi Swadaya
Memang, awalnya lahan tersebut adalah lahan milik petani swadaya atau eks plasma dari suatu perusahaan. Tapi , saat ini lahan tersebut adalah milik swadaya karena cicilan petani yang dibayarkan ke perusahaan selaku inti sudah lunas.

“Sehingga dalam hal ini lahan milik petani yang ada di muba layak untuk diremajaakan baik secara pedoman ataupun peraturan-peraturan yang berlaku jika dilihat dari sisi swadaya ataupun plasma,” kata Bambang.

Melihat hal ini, Bambang juga berkomitmen untuk selalu membantu petani baik petani swadaya ataupun plasma selama memenuhi syarat untuk diremjakan. Diantaranya tanaman yang sudah tua (diatas 25 tahun) ataupun tanaman yang berproduktivitas rendah akibat dari salah memilih benih, atau menggunakan benih asalan yang menyebabkan rendahnya produktivitas.

“Kita tetap memberikan perhatian kepada petani baik petani swadaya ataupun plasama. Sebab petani swadaya ataupun plasma tetap sama-sama warga negara Indonesia yang wajib dan berhak mendapatkan perlidungan dari pemerintah,” terang Bambang.

Bahkan, Bambang menambahkan, untuk program permajaan bisa dilakukan secara swakelola, bagi petani yang sudah mandiri. Tapi bagi petani yang belum mampu melkukan secara swakelola, peremajaan bisa dibantu oleh pihak lain, namun hasilnya tetap untuk petani.

“Tapi yang terpenting harus ada jaminan bahwa peremajaan tersebut dilakukan dengan jaminan menggunakan benih bersertifikat dan dilakukan sesuai dengan good agriculture practices (GAP). Sehingga pada saat berbuah bisa menghasilkan produktivitas tinggi,” tutur Bambang.

Sumber: http://perkebunannews.com/2017/10/23/pemerintah-komitmen-membantu-petani-kelapa-sawit/

Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 Oktober 2017, menghadiri Penanaman Perdana Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan.

“Di Musi Banyuasin akan diremajakan 4.400 hektare kebun sawit yang sudah tua. Biayanya ditanggung oleh pemerintah. Bibitnya diberi, bibit untuk benih jagung, palawija juga diberi,” kata Kepala Negara.

Selain itu, lahan kebun kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Bahkan, sertifikat untuk kebun kelapa sawit milik rakyat pun sudah disiapkan pemerintah.

“Sudah saya perintahkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan untuk diberikan sertifikat tapi khusus untuk kebun kelapa sawit milik rakyat,” tutur Presiden.

Pemerintah juga akan melakukan peremajaan kebun kelapa sawit yang terfokus di setiap daerah di Tanah Air. Mulai dari Sumatra Selatan, kemudian dilanjutkan provinsi lain di Sumatra, yakni Sumatra Utara, Jambi, dan Riau.
“Tahun ini kita akan konsentrasi di Sumatra, tahun depan Kalimantan. Kita ingin kerja fokus biar gampang dicek dan dikontrol,” ujar Presiden.

Presiden pun berjanji akan kembali ke Musi Banyuasin pada awal tahun 2019 mendatang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat dan mengetahui perkembangan kebun sawit. Pada kesempatan itu Jokowi melakukan penanaman perdana sebagai tanda awal replanting yaitu varietas unggul PPKS DxP 540.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan replanting dimulai dari Musi Banyuasin karena bupati dan gubernur Sumsel sangat proaktif. Peremajaan sudah sangat mendesak sebab perkebunan rakyat yang tua produktivitasnya hanya 2 ton CPO/ha/tahun sedang perusahaan bisa 8 ton CPO/ha/tahun.

Setiap tahun total luas lahan perkebunan kelapa sawit yang harus direplanting adalah 165.000 ha selama 25 thn. “Merupakaan pekerjaan besar merubah wajah perkebunan. Kelapa sawit menjadi komoditas strategis bukan saja untuk meraih devisa tetapi mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan,” katanya.

Replanting merupakan pekerjaan bersama berbagai instansi. Menteri Agraria dan Tata Ruang mempercepat proses sertifikasi kebun rakyat. Menteri Pertanian memberi bibit unggul bersertifikat dengan produktivitas 8 ton CPO/ha atau 32 ton TBS/ha/tahun. Selain itu juga dibagikan benih jagung dan kedelai untuk tumpang sari sehingga tahun pertama petani sudah punya penghasilan.

Dari 4.400 ha yang akan direplanting ada 1.660 ha yang masuk dalam kawasan hutan produksi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan akan melepas kawasan ini, hanya proses sertifikasinya masih perlu waktu.

Sumber: http://perkebunannews.com/2017/10/13/presiden-memulai-replanting-kelapa-sawit-rakyat-dari-muba/

MANADO – Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi Perkebunan Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 telah dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2017 di Manado Sulawesi Utara. Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Perlindungan Perkebunan, Kepala BBP2TP Medan, Kadisbun Provinsi Sulawesi Utara, Bupati Kep Sitaro, Bupati Sanghie, Bupati Bolmong Timur, Sekda Kota Mobagu, Sekda Bolmong Utara dan Kepala Balit Palma. “Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemda Sulawesi Utara. Perkebunan Indonesia memberikan peran strategis yang luar biasa. Dalam kondisi yang belum optimal saat ini memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) sebesar 426 triliun lebih tinggi dari migas, kemudian melibatkan penduduk kita lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia, yaitu mengantungkan harapannya baik langsung atau tidak langsung terhadap komoditas perkebunan. Perkebunan juga memberikan andil besar terhadap upaya pelestarian keseimbangan lingkungan. Setiap hari para pelaku usaha perkebunan baik petani maupun perusahaan perkebunan menanam pohon. Jadi tidaklah benar kalau perkebunan itu merusak lingkungan. Pertemuan hari ini adalah sebagai wujud untuk membangun komitmen kita. Komitmen secara nasional bahwa perkebunan itu penting bagi Indonesia, sehingga suatu saat betul-betul perkebunan ini menjadi fundamental di Negara. Mari kita satukan komitmen bersama bahwa Perkebunan adalah masa depan dunia. Ketika energi fosil sudah berangsur habis maka Perkebunan dengan kelapanya, kelapa sawitnya serta produk-produk nabatinya akan menjadi penyuplai kehidupan dunia. Oleh karena itu sekali lagi melalui pertemuan ini kiranya bisa mendorong atau meningkatkan semangat, kreatifitas dan upaya kita dalam membangun perkebunan,” kata Bambang Direktur Jenderal Perkebunan dalam arahannya pada rakor tersebut (06/10/2017).

Pada saat acara rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan tahun 2017 tersebut turut dilakukan penyerahan bantuan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian kepada Kepulauan Sangihe berubah benih pala, Kepulauan Sitaro berupa bibit pala, Bolmong timur berupa bibit cengkeh, Minahasa tenggara berupa cengkeh diwakili Sekda, dan Bolmong Utara berupa bibit kelapa diwakili Sekda.

“Untuk tahun depan sesuai arahan Presiden, Menteri Pertanian sudah menginstruksikan kepada kita akan fokus kepada perkebunan. Silahkan ini ditindaklanjuti dengan baik, rencanakan kluster-kluster/kawasan yang bagus. Sudah ada 21 kabupaten. Sulawesi Utara ini Kabupaten yang paling banyak ditetapkan sebagai Kluster Nasional. Ada 21 Kluster Pengembangan Kawasan Nasional, masing-masing ada pala, cengkeh, kopi, kelapa di masing-masing kabupaten, mari kita fokus dengan itu, mari kita memberikan perhatian dan menguatkan kelembagaan petani serta korporasikan petani untuk mendukung hal tersebut. Selain itu benih perkebunan harus dipersiapkan dengan matang. Mari kita tingkatkan kinerja, kawal dan saling bekerjasama baik petani, pelaku usaha perkebunan dan pihak terkait lainnya dalam membangun perkebunan” katanya.

KENDARI – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan pengarahan pada Pengukuhan 3 Guru Besar Universitas Halu Oleo pada tanggal 2 Oktober 2017 di Auditorium Mokodompit, Universitas Halu Oleo, Kendari. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Profesor, Rektor, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Kapolda Sulawesi Tenggara, Dandim Kendari, dll. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, akan ada 10 pabrik gula yang akan dibangun, Sulawesi Tenggara memiliki agro climate yang sangat bagus untuk ditanami tebu, tepatnya di Kabupaten Bombana, Konawe Selatan. ”Kita akan dorong karena ini sinergi dengan kehutanan. Ini kehormatan bagi Pemerintah,” kata Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Pemerintah terus berupaya mengembangkan daerah-daerah potensial untuk pengembangan pabrik gula dalam rangka memenuhi kebutuhan gula masyarakat dan mencapai swasembada. Pada kesempatan yang sama, Mentan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mensukseskan swasembada gula. Menurut Mentan, investasi dan ekspor merupakan dua hal yang penting untuk memajukan Indonesia.

Andi Amran Sulaiman menambahkan, bahwa regulasi dalam perizinan merupakan salah satu kunci dalam menjaga investor agar tetap percaya dan konsisten berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, percepatan dan penyederhanaan pengurusan perizinan diperlukan.

Seusai kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Perkebunan bersama Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara meninjau lokasi persiapan percepatan pengembangan komoditas tebu dalam rangka mendukung program swasembada gula ke Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kemudian esok harinya dilanjutkan dengan Dirjen Perkebunan menghadiri kegiatan Seminar Nasional dan Kongres XXIV Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, dengan tema Peran Strategis Fitopatologi dan Ilmu Pendukung Lainnya Dalam Pembangunan Pertanian Yang Holistik Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional, tanggal 3 Oktober 2017 di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Acara tersebut dihadiri oleh guru besar Universitas Halu Oleo, Kendari, Rektor, Mahasiswa, dll. “berharap kedepannya dapat lebih meningkatkan produk dan produktivitas kakao dan tebu. Petani harus berkorporasi dan menguatkan kelembagaannya” kata Bambang Dirjen Perkebunan dalam arahannya.

AMBON – Menteri Pertanian (Mentan) kini sedang gencar mengembangkan komoditi perkebunan khususnya komoditi kopi dan rempah-rempah. Menteri Pertanian melaksanakan kunjungan kerja bersama dengan Direktur Jenderal Perkebunan dan instansi terkait berikut jajaran pejabat daerah dalam rangka Mengembalikan Kejayaan Rempah Indonesia pada tanggal 4 oktober 2017 di Ambon. Mentan menargetkan dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan, kejayaan rempah Nusantara terutama dari Maluku bisa terwujud.

Andi Amran Sulaiman mengatakan kepada kepala dinas terkait, agar mengalokasikan bantuan tersebut ke sejumlah daerah berdasarkan keunggulannya masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, turut diberikan bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor sebanyak 20 (dua puluh) unit.

Untuk mensejahterakan petani, pemerintah mendorong investor untuk datang dan membangun industri pengolahan sekaligus menjual produk jadi. Selain itu, Mentan juga mendorong pihak perguruan tinggi untuk ikut turut berpartisipasi pada kegiatan yang bertujuan mengembalikan kejayaan rempah nusantara. “Para akademisi diharapkan menjadi pendamping, agar implementasinya di lapangan berjalan optimal sedangkan jajaran Kodam XVI/Pattimura dan Polda Maluku dapat turut mengawal kegiatan tersebut, seperti penyaluran bantuan bibit agar tidak ada barang-barang palsu,” kata Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian pada rapat kerja dalam rangka Kembalikan Kejayaan Rempah Indonesia di Kantor Gubernur Maluku, Ambon.

Gubernur Maluku sangat menyambut baik dan mengapresiasi rencana Menteri Amran mengembalikan kejayaan rempah. “Semoga dengan gagasan Pak Menteri, rempah kembali dapat perhatian dan menjadi sumber kesejahteraan rakyat di negeri ini,” ujarnya.

Pada acara tersebut, Menteri Pertanian bersama Direktur Jenderal Perkebunan dan Gubernur Maluku memberikan bantuan benih Rempah (pala dan cengkeh) kepada para petani dari 11 kabupaten/kota se-Maluku di Kota Ambon. Seusai acara raker tersebut, Direktur Jenderal Perkebunan, Sekretaris Ditjen Perkebunan dan Kepala Bagian Umum Ditjen Perkebunan meninjau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon. Pada kesempatan tersebut, Dirjen Perkebunan berdiskusi dan memberikan arahan untuk Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon, sekaligus meninjau rumah kaca pengujian kecambah di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kondisi ekonomi terkini di hadapan ratusan pengusaha Indonesia di tengah suara-suara pesimisme yang muncul dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam Rakornas Kadin 2017 yang mengambil tema “ Pemerintah Bersama Dunia Usaha Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja, Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan” Presiden menyampaikan beberapa hal, agar timbul optimisme dunia usaha. “Tadi pak Raden Pardede menyebutkan kita kurang confident sebetulnya angkanya jelas, tapi kenapa enggak confident, kepercayaan itu sudah ada,” ujar Jokowi saat menutup Rakornas Kadin 2017 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017).

Predikat layak investasi alias investment grade yang didapatkan dari tiga lembaga pemeringkat internasional menjadi bukti bahwa iklim investasi di Indonesia baik. Selain itu, kata Jokowi, peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi juga naik yang mampu menggaet lebih banyak investor luar negeri.

“Contoh investment grade, ada Moddy’s, S&P, apalagi? Kenaikan negara tujuan investasi dari 8 ke 4. Ini juga kepercayaan. Ease of doing business dari 120 sekarang 91,” kata Jokowi.

Dalam pencapaian tersebut masih dianggap sebagai omong kosong belaka. Ia berseloroh bahwa yang tidak percaya terhadap angka-angka tersebut merupakan pihak yang berseberangan dengannya.

“Ini kepercayaan. Kalau angka seperti ini diragukan, ini yang meragukan sebetulnya bukan dunia usaha, saya yakin ini orang politik atau politikus yang menjadi pengusaha,” ujar Jokowi diikuti tawa hadirin.

Selain itu, tingkat inflasi dalam beberapa tahun ini juga berhasil dijaga di kisaran 3%. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meredam gejolak harga berhasil.

“Bapak ibu tahu semuanya, kalau pertumbuhan ekonomi kalau dibanding negara G20 masuk 3 besar. Inflasi, tahun ini 3,35%, 3,02%, tahun ini saya pastikan di bawah 4%,” kata Jokowi.

Dalam akhir pernyataannya, Jokowi menyatakan saat ini bisnis lifestyle sangat berkembang pesat sehingga sektor Perkebunan peluangnya cukup besar “Seperti kopi tiap tahun mengalami kenaikan permintaan 20%, namun kita tidak siap. Lihat di mal-mal ada kedai kopi tapi kita tidak siapkan sekolah barista. Bahkan saat ini kita sebagai penghasil biji kopi nomor 4 di didunia, dulu Vietnam belajar dari kita tapi sekarang mereka menyalip kita .Masih banyak seperti kelapa, kakao,lada, sagu, teh, kayu manis yang belum digarap secara optimal,” ujar Jokowi.

Dihadapan presiden, Franki Wijaya, ketua Kadin Bidang Agribisnis, menyampaikan sektor agribisnis juga berperan dalam penyediaan lapangan kerja. Ada 40 juta tenaga kerja langsung dan ada 20 juta yg tidak langsung, jadi ada 60 juta yang bergantung pada pertanian namun sektor perkebunan kelapa sawit yang sangat berhasil.

“Ada 4 faktor yang menjadi kunci sukses di kelapa sawit yaitu Koperasi, Good Agriculture Praktis, Integrasi dan Jaminan Keuangan. Hal inilah yang perlu di duplikasikan ke komoditi pertanian yang lain,” ujar Frangki.

Sumber: http://perkebunannews.com/2017/10/03/presiden-peluang-perkebunan-terbuka-lebar/

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kondisi ekonomi terkini di hadapan ratusan pengusaha Indonesia di tengah suara-suara pesimisme yang muncul dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam Rakornas Kadin 2017 yang mengambil tema “ Pemerintah Bersama Dunia Usaha Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja, Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan” Presiden menyampaikan beberapa hal, agar timbul optimisme dunia usaha. “Tadi pak Raden Pardede menyebutkan kita kurang confident sebetulnya angkanya jelas, tapi kenapa enggak confident, kepercayaan itu sudah ada,” ujar Jokowi saat menutup Rakornas Kadin 2017 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017).

Predikat layak investasi alias investment grade yang didapatkan dari tiga lembaga pemeringkat internasional menjadi bukti bahwa iklim investasi di Indonesia baik. Selain itu, kata Jokowi, peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi juga naik yang mampu menggaet lebih banyak investor luar negeri.

“Contoh investment grade, ada Moddy’s, S&P, apalagi? Kenaikan negara tujuan investasi dari 8 ke 4. Ini juga kepercayaan. Ease of doing business dari 120 sekarang 91,” kata Jokowi.

Dalam pencapaian tersebut masih dianggap sebagai omong kosong belaka. Ia berseloroh bahwa yang tidak percaya terhadap angka-angka tersebut merupakan pihak yang berseberangan dengannya.

“Ini kepercayaan. Kalau angka seperti ini diragukan, ini yang meragukan sebetulnya bukan dunia usaha, saya yakin ini orang politik atau politikus yang menjadi pengusaha,” ujar Jokowi diikuti tawa hadirin.

Selain itu, tingkat inflasi dalam beberapa tahun ini juga berhasil dijaga di kisaran 3%. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meredam gejolak harga berhasil.

“Bapak ibu tahu semuanya, kalau pertumbuhan ekonomi kalau dibanding negara G20 masuk 3 besar. Inflasi, tahun ini 3,35%, 3,02%, tahun ini saya pastikan di bawah 4%,” kata Jokowi.

Dalam akhir pernyataannya, Jokowi menyatakan saat ini bisnis lifestyle sangat berkembang pesat sehingga sektor Perkebunan peluangnya cukup besar “Seperti kopi tiap tahun mengalami kenaikan permintaan 20%, namun kita tidak siap. Lihat di mal-mal ada kedai kopi tapi kita tidak siapkan sekolah barista. Bahkan saat ini kita sebagai penghasil biji kopi nomor 4 di didunia, dulu Vietnam belajar dari kita tapi sekarang mereka menyalip kita .Masih banyak seperti kelapa, kakao,lada, sagu, teh, kayu manis yang belum digarap secara optimal,” ujar Jokowi.

Dihadapan presiden, Franki Wijaya, ketua Kadin Bidang Agribisnis, menyampaikan sektor agribisnis juga berperan dalam penyediaan lapangan kerja. Ada 40 juta tenaga kerja langsung dan ada 20 juta yg tidak langsung, jadi ada 60 juta yang bergantung pada pertanian namun sektor perkebunan kelapa sawit yang sangat berhasil.

“Ada 4 faktor yang menjadi kunci sukses di kelapa sawit yaitu Koperasi, Good Agriculture Praktis, Integrasi dan Jaminan Keuangan. Hal inilah yang perlu di duplikasikan ke komoditi pertanian yang lain,” ujar Frangki.

Sumber: http://perkebunannews.com/2017/10/03/presiden-peluang-perkebunan-terbuka-lebar/