Jakarta – Senin, 25 September 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dengan NGO/CSO dalam upaya percepatan ISPO. Dalam Upaya peningkatan daya saing dan keberterimaan kelapa sawit Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Permentan No 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Dalam hal ini Sertifikasi menjadi salah satu syarat wajib yang ditetapkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit berkelanjutan untuk itu diperlukan Sinergi dan Kolaborasi dengan stake holder terkait dalam upaya percepatan penerapan ISPO Pekebun.

Dalam kesempatan ini Prayudi Syamsuri selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyampaikan kondisi minyak sawit di Pasar Global sangatlah strategis. Namun saat ini untuk dapat masuk ekspor ke seluruh Negara di Dunia, maka perlu dilakukan sertifikasi ISPO yang merupakan persyaratan legal bagi pekebun yang bisa menjadi solusi guna memenuhi aturan antideforestasi Uni Eropa (UE) terhadap produk sawit.

Menurut data Kementerian Pertanian, sampai dengan saat ini sudah ada 863 Sertifikat ISPO (764 sertifikat Perusahaan Swasta, 65 Sertifikat Perusahaan Pemerintah, dan 34 Sertifikat Perkebunan Rakyat). Selain itu Prayudi menyampaikan bahwa sinkronisasi dan kolaborasi kegiatan percepatan sertifikasi ISPO Pekebun ditargetkan agar dapat diselesaikan dan terpenuhi pada tahun 2027, karena pada tahun tersebut sertifikasi ISPO sudah menjadi wajib bagi Perusahaan dan Pekebun Kelapa Sawit. Dengan ini diharapkan juga agar NGO/CSO dapat memberikan pendampingan bagi pekebun dalam meningkatkan kapasitas mereka guna mencapai percepatan sertifikasi ISPO di wilayah Indonesia.