Malaysia – Selain isu keamanan pangan, traceability juga memberikan jaminan keaslian produk. Ini menjadi salah satu strategi untuk menjamin keberhasilan distribusi komoditas pertanian termasuk perkebunan ke pasar global.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Prayudi Syamsuri mengatakan, Traceability Tools merupakan salah satu bagian persyaratan EUDR. Pentingnya fungsi Dashboard Komoditas sebagai alat ketertelusuran komoditas yang terkait EUDR karena merupakan bangunan sistem utama yang berisi data dan informasi hulu-hilir yang terintegrasi dan berasal dari e-STDB untuk pekebun dan Siperibun untuk Perusahaan.

Dari kegiatan JTF ke 2 di Malaysia beberapa waktu lalu, diketahui bahwa Uni Eropa akan terlibat dalam mendukung Inisiatif Dasboard Nasional Indonesia untuk lima komoditas berbeda, guna memastikan ketertelusuran dan geolokasi yang akurat, andal, dan tidak dapat diubah, serta akan mendukung pembentukan dialog regional untuk berbagi pengetahuan bagi Malaysia, Indonesia dan Papua Nugini, dengan fokus pada komoditas seperti karet, minyak sawit, dan kakao. Selain itu, Uni Eropa akan mendukung studi penilaian legalitas untuk Malaysia (untuk komoditas kayu dan karet) dan Indonesia (untuk komoditas kakao, kayu, kopi dan karet) dalam konteks penerapan EUDR.

Lebih lanjut Prayudi menjelaskan, dalam perkembangannya saat ini National Dashboard for Commodities (NDC) sudah dalam tahap pengembangan dan telah ditunjuk Tim Teknis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk selanjutnya akan dilakukan piloting system dengan mengintegrasikan data dan informasi dari E-STDB dan Siperibun yang pada akhirnya akan menghasilkan kode identik/barcode yang memuat aspek keterlusuran. Pembahasan pada workstream ini juga akan terkait regulasi perlindungan data dimana aspek ini masih harus dilakukan pembahasan yang lebih detail bersama dengan K/L terkait tentang data apa yang harus “open public” ke Uni Eropa dan data apa yang harus dirahasiakan.

Prayudi menambahkan, salah satu hasil pertemuan JTF putaran ke-2 ini adalah pembentukan tim dan jadwal khusus untuk menyusun dan melaksanakan pending isues di setiap Workstream, demi peningkatan keterlibatan konsultatif antara Indonesia, Malaysia, dan UE dalam persiapan implementasi EUDR. Kemajuan dan pencapaian workstream akan menjadi masukan pada pertemuan ke-3 JTF Ad Hoc yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan September 2024 di Brussels, Belgia. Selain itu, Indonesia, Malaysia, dan UE sepakat meninjau kerja gugus tugas di tingkat Menteri pada bulan April 2024.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah pada kesempatan yang berbeda mengatakan, dukungannya atas inisiasi pembangunan sistem dashboard nasional ini. Pada dasarnya pendataan masih menjadi momok informasi nasional karena berhubungan dengan rancangan kebijakan dan program. Saat data ada yang kurang tepat, maka kebijakan bahkan program pemerintah akan ikut terdampak. Untuk itu perlu verifikasi dan validasi dilapangan, salah satunya melibatkan operator atau petugas data ditingkat kecamatan dan desa. Kehadiran NDC ini kedepan akan menjadi tools baru yang terintegrasi saat perdagangan internasional menginginkan data yang terukur dan dapat di telusur dari hulu hingga hilir, dan ini menjadi kekuatan policy data kita.

Andi Nur menambahkan, konsolidasi dan kolaborasi data harus dilakukan dengan melibatkan peran serta sektor swasta (industri), pekebun, pemerintah daerah dan mitra Pembangunan. Sektor swasta tentu saja memiliki informasi tertentu terkait data pekebun binaan yang memasok komoditas kepada industrinya, dalam kaitan ini kami akan perkuat koordinasi untuk mengidentifikasi data yang diperlukan untuk pembangunan dashboard ini, jika diperlukan kami akan inisiasi bentuk kerjasama data melalui Kesepakatan Kerjasama/MoU pemanfaatan data tersebut.

“Tentunya saat ini akselerasi dashboard kita utamakan untuk bagaimana kelengkapan data dalam e-STDB dan Siperibun dapat terpenuhi secara detail dan lengkap. Fokus utama yaitu memfasilitasi pekebun mendapatkan STDB dari beberapa sumber pembiayaan seperti APBN, APBD, BPDP-KS, Dana Bagi Hasil, CSR atau financial support dari sektor swasta/industri/pelaku usaha dan mitra pembangunan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah, agar terjaminnya pendistribusian komoditas pertanian termasuk perkebunan ke pasar global yang semakin luas lagi,” ujarnya.