Bandung (18/2) Pada tahun 2012 yang lalu sebagai kerja keras kita telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan, dilihat dari indikator ekonomi makro sub sektor perkebunan, seperti pendapatan domestik bruto, neraca perdagangan, dan penyerapan tenaga kerja rakyat menunjukkan trend positif dan secara umum kinerjanya lebih baik dari tahun 2011, demikian dikatakan Ir. Gamal Nasir, MS Direktur Jenderal Perkebunan pada saat pertemuan evaluasi kinerja perkebunan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2013, di hotel Grand Pasundan 18-20 Maret 2013, yang dihadiri oleh Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; Sekretaris dan para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan; Kepala UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan; dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan; Pejabat Eselon III yang menangani SPI, LHP dan Monev Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan seluruh indonesia;

Lebih lanjut Dirjen mengatakan bahwa pada tataran mikro, kinerja pembangunan perkebunan juga cukup baik yang ditunjukkan antara lain melalui kenaikan produksi sebesar 2,11% dibandingkan tahun 2011 terutama untuk kelapa sawit, karet, kopi dan kelapa. Demikian juga dalam hal serapan anggaran APBN, kinerja Satker. Ditjen. Perkebunan tahun 2012 baik di Pusat maupun di Daerah dikategorikan berhasil dengan realisasi anggaran berdasarkan SAU Kementerian Keuangan tanggal 10 Januari 2013 mencapai 94,65%. Untuk itu, Dirjen menghimbau agar pelaksanaan program dan kegiatan perkebunan tahun 2013 ini berjalan sesuai target yang ditetapkan, perlu adanya komitmen yang tinggi dari Kepala Satuan Kerja, sehingga sukses tahun 2012 dapat kita wujudkan kembali.

Harus kita akui, masih banyak kendala yang kita hadapi di tahun 2012 yang tentunya tidak boleh kita ulangi di tahun 2013. Masalah-masalah tersebut antara lain: (1) Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan bahkan sampai bulan November 2012; (2) Lambatnya penetapan CP/CL oleh Bupati; (3) adanya sanggahan banding; (4)  Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten; (5) Sertifikasi lahan petani belum optimal; (6) Implementasi teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik; (7) kurang optimalnya sinergi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal; (8) Ketepatan waktu penyediaan bibit dan pengadaan sarana dan prasarana yang kurang sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota, kendala-kendala tersebut tentunya harus menjadi tekad kita untuk memperbaikinya di tahun depan, tegas Dirjen (evalap-nin)