Komoditas rempah sebenarnya sangat beragam, namun pemilihan lada ini bukannya tanpa alasan. Mentan mengungkapkan tidak mungkin untuk menangani seluruh komoditi rempah yang jenisnya sangat banyak secara sekaligus. “Untuk itu perlu dipilih berdasarkan prioritasnya dan penetapan prioritas hendaknya didasarkan pada komoditi yang mencakup hajat hidup orang banyak dan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi,” kata Mentan.

Selain itu, lanjutnya, prioritas juga berdasar komoditi yang mempunyai peluang pasar baik di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor dan komoditi unggulan nasional maupun lokal. Untuk mendukung kebangkitan rempah Tanah Air tersebut, Mentan juga menegaskan perlu ada komoditi rempah prioritas tingkat nasional dan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di  sentra rempah perlu menetapkan komoditi rempah prioritas masing-masing provinsi dan kabupaten.

Tabel. Daerah penghasil lada menurut provinsi tahun 2008

“Penetapan suatu komoditi apakah masuk ke dalam prioritas tingkat nasional atau lokal (provinsi atau kabupaten) agar mempertimbangkan tingkat penyebarannya,” katanya. Ia mencontohkan komoditi prioritas nasional misalnya lada, cengkeh dan pala,  sedangkan komoditi prioritas lokal misalnya kina dari Jawa Barat, Gambir dari Sumatera  Barat, kayumanis dari Kabupaten  Kerinci dan Tanah Datar. Sedangkan bawang merah dari Brebes dan Nganjuk, temulawak dari Kabupaten Semarang dan Purworejo, panili dari Bali dan NTT, kumis kucing dari Jawa Tengah dan Jawa Barat) dan lain sebagainya.

Standardisasi Rempah

Di tempat yang sama, Ketua Umum DRI, Adi Sasono, kembali menegaskan ekspor komoditas rempah merupakan salah satu koridor pemasaran yang strategis dan penting dalam pengembangan komoditas rempah tanah air. Menurutnya, mutu produk rempah Indonesia baik yang diperdagangkan dalam negeri maupun luar negeri, harus didasarkan pada mutu setara dengan standar internasional. Karena itu produk rempah harus mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) agar mendapat pengakuan di negara-negara konsumen, khususnya negara-negera Eropa dan di Amerika Serikat. “Saat ini, pertanyaan pertama ketika suatu komoditas ingin masuk pasar dunia, bukanlah berapa harganya melainkan bagaimana kesesuaian dengan standar internasional,” kata Adi Sasono.

Saat mengunjungi Pasar Rempah Nguter, Sukoharjo, ia kembali memaparkan hal ini. “Lebih baik kita repot sedikit dalam menyesuaikan produk rempah dengan standar demi menaikkan nilai tambah dan pendapatan daripada bekerja seadanya tapi produk kita dihargai murah oleh pembeli,” ungkapnya dihadapan pengusaha jamu setempat dan pedagang pasar.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Setiadi, mengajak pemangku kepentingan rempah yang diwakili oleh regulator, industri, konsumen dan pakar untuk duduk bersama sebagai panitia teknis. Panitia ini merumuskan standar yang kemudian setelah disepakati akan ditetapkan oleh BSN. Hingga Juli 2009, menurut catatan BSN, hingga Juli 2006 telah ditetapkan 26 standar yang terkait rempah. Di antaranya lada, pala, puli, gambir, kapulogo lokal, jahe segar dan kayumanis bubuk (Inung/MP)