Surabaya – Sebanyak 57 Pabrik Gula (PG) tersebar di seantero wilayah Indonesia, 29 PG terdapat di Jawa Timur, yang sudah mulai melaksanakan musim giling tebu di pertengahan bulan Mei.

“Saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang sangat besar di bidang pergulaan Nasional, salah satunya perubahan iklim yang sangat cepat terjadi, karena El Nino dan La Nina, sekaligus kita harus kejar target pencapaian swasembada gula Nasional pada tahun 2028,” ujar Andi Muhammad Syakir, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Budi Daya dan Pascapanen Komoditas Pertanian, mewakili Direktur Jenderal Perkebunan, pada acara Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Awal Giling Tahun 2024 Wilayah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (16/5).

Syakir menambahkan, kondisi pabrik gula yang ada di Indonesia saat ini perlu dilakukan efesiensi berbasis scientific, inovasi dan terobosan baru serta berbasis zero waste. Untuk itu, demi mencapai swasembada gula Nasional dibutuhkan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan antara pabrik gula dengan petani tebu.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan gandeng para ahli dan pakar serta BRIN dalam pendampingan program Plant Cane pada bongkar ratoon untuk meningkatkan produktivitas hasil gula tebu di lahan kering. Tak hanya itu, pemetaan lahan-lahan yang sesuai dan berpotensi untuk penanaman tebu juga tengah dilakukan di beberapa wilayah. Ini sejalan dengan arahan Presiden melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Pada saat yang sama, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Heru Suseno mengatakan, “Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan produksi tebu yang terbesar di Indonesia saat ini yaitu sekitar 49,64 % dari produksi Nasional pada tahun 2023. Begitupun dengan luasan areal tebu di Jatim sebesar 44,88% dari luasan areal tebu Nasional. Bisa dikatakan Jawa Timur cukup penting dan berpengaruh dalam produksi tebu Nasional, sehingga bisa menjadi barometer bagi kondisi tebu Nasional.”

Sebagai informasi, di Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perkebunan bersama Tim Independen yang meliputi beberapa perguruan tinggi dan lembaga penelitian telah melaksanakan survei biaya pokok produksi (BPP) serta melakukan usulan harga pokok pembelian (HPP) tebu tahun 2024. Besaran HPP tebu didasarkan pada BPP tebu tahun 2024 di masing-masing wilayah sentra tebu, yaitu wilayah jawa, wilayah lampung, wilayah sulawesi selatan dan wilayah gorontalo yang telah dilaksanakan mulai dari tanggal 20 hingga 29 Februari tahun 2024. Untuk wilayah Jawa HPP tebu sebesar Rp.690.000 per ton tebu (pada rendemen 7%) yang telah memperhitungkan keuntungan petani sebesar 10% dari BPP tebu. HPP juga memperhatikan rendemen tebu, apabila rendemen tebu lebih tinggi atau lebih rendah dari 7 persen, maka harga pembelian tebu juga harus disesuaikan secara proporsional.