KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

2021 : Kementan Dorong Kontribusi Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Diposting     Kamis, 14 Januari 2021 07:01 am    Oleh    ditjenbun



BOGOR – Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, memberikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Perkebunan beserta seluruh jajarannya dan seluruh Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, sehingga sektor perkebunan berkontribusi besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah kondisi pandemi Covid-19..

“Tahun 2020, sektor perkebunan memberikan kontribusi yang positif untuk pertumbuhan dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19,” ujar Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian pada Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Perkebunan Tahun 2021 (12/01/2021).

Berdasarkan data BPS, ekspor pertanian bulan Januari hingga November 2020 sebesar 399,5 Triliun Rupiah atau naik 12,63% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 349,1 triliun rupiah. Dari nilai ekspor tersebut kontribusi perkebunan mencapai 90,9% atau 363,2 triliun rupiah dan ini sekaligus menjadi kontributor penting dalam mencapai target gerakan tiga kali lipat ekspor (Gratieks). Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada Januari-Nopember tersebut paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit, karet, kakao dan kopi.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu Pertanian Maju, Mandiri, Modern, arah kebijakan dan program pembangunan perkebunan harus mengacu pada kebijakan tersebut. Adapun Program utama dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan ekspor meliputi :

  1. Program peningkatan produksi pangan. Saya minta program swasembada gula konsumsi dan pemenuhan kebutuhan minyak goreng menjadi program utama pembangunan perkebunan.
  2. Program pendukung yang kita format dalam cara bertindak (CB)1 tentang peningkatan kapasitas produksi (utamanya gula) CB2 diversifikasi pangan (utamanya Sagu), CB3 lumbung pangan, CB4 pertanian modern (utamanya mekanisasi dan hilirisasi perkebunan), dan CB5 Ekspor (utamanya kopi, kakao, kelapa, karet)
  3. Program Super Prioritas Pertanian (SPP) pada sub sektor perkebunan antara lain (1) Swasembada gula konsumsi, (2) Seribu desa perkebunan rumah tangga, (3) Program 1 provinsi 1 triliun untuk mekanisasi dan hilirisasi perkebunan, dan (4) Digitalisasi perkebunan dan market place, serta berkontribusi dalam program (1) Food Estate Kalteng Sumut, NTT, Maluku, Sumsel dan Papua, (2) Sekolah pertanian di 34 provinsi, (3) 2,5 juta petani milenial, (4) Magang petani/pekebun milenial ke luar negeri, dan (5) Seribu desa gerakan tiga kali lipat ekspor (Gratieks).

Dalam mendukung diversifikasi pangan, Mentan meminta jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan bersama Dinas dan mitra lainnya agar segera melakukan langkah nyata dalam upaya pengembangan sagu sebagai bahan pokok pengganti beras.

“Tingkatkan terus ekspor komoditas perkebunan 2021 secara kualitas dan kuantitas, tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk komoditas strategis lainnya, seperti kopi, kakao, kelapa, karet, kayu manis, lada, dan pala. Buat target-target dan upaya konkritnya secara lebih terukur,” ujarnya.

Terkait Swasembaga gula konsumsi, Lanjutnya, harus mendapatkan perhatian yang serius, Bapak Presiden menyoroti khusus terkait hal ini. Susun langkah-langkah konkrit dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi tebu, peningkatan kapasitas dan efisiensi pabrik gula (PG) berbasis tebu (gula konsumsi), peningkatan penyerapan tenaga kerjanya serta peningkatan pendapatan petani/pekebun.

“Pembangunan seribu desa perkebunan rumah tangga, diarahkan untuk komoditas kelapa dan komoditas lainnya sesuai potensi daerah,” ujarnya.

Mentan menuturkan, bahwa dalam pengembangannya harus diarahkan ke industrialisasi. Pastikan luasan pengembangannya berskala ekonomi, produksi dan produktivitas komoditasnya sesuai skala industri. Rancang kegiatan dan anggaran secara multiyear, buat target pencapaian yang dapat diukur setiap triwulan.

“Di era industri 4.0 pembangunan infrastruktur berbasis digital menjadi sebuah keniscayaan. Digitalisasi perkebunan menjadi kunci kecepatan dan ketepatan dalam akselerasi pembangunan perkebunan. Agar terus dilengkapi AWR perkebunan yang telah ada, dan di-link-kan dengan AWR Pusat dan Daerah di Kostratani. Selain itu juga dikembangkan digitalisasi dalam pelayanan perijinan, peningkatan akurasi data, market place dan ekspor perkebunan,” tambahnya.

Pada 2021, Direktorat Jenderal Perkebunan harus terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas, produksi, nilai tambah dan ekspor serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya minta semua dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan perkebunan 2021 yang lebih maju, lebih mandiri dan lebih modern dibanding 2020. Untuk itu Direktorat Jenderal Perkebunan harus meningkatkan kerjasama dan bersinergi dengan Eselon I lainnya, Kementerian dan Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah dan mitra lainnya. Semua pihak harus bekerja keras di lapangan, harus mengerti, bisa dan mampu mengeksekusi kebijakan, program dan arahan,” katanya.

Diharapkan dengan adanya rapat koordinasi nasional pembangunan perkebunan 2021 ini dapat dirumuskan secara operasional langkah-langkah kongkrit untuk percepatan program dan kegiatan pembangunan perkebunan 2021. Direktur Jenderal Perkebunan dan jajarannya siap melaksanakan percepatan 2021 sesuai arahan Menteri Pertanian.


Bagikan Artikel Ini  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *