ALEMBANG– Pemerintah menurut Dirjen Perkebunan, Achmad Mangga Barani akan pengembangan karet rakyat  non revitalisasi tahun 2010 seluas 8.688 ha. Pengembangan ini akan dilakukan di 16 provinsi dan 51 kabupaten. Pada 2009, pemerintah juga telah mengembangan karet non revitalisasi seluas 7.035 ha.  di 13 provinsi dan 42 kabupaten. Sedangkan produksi karet Indonesia pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 2,5 juta ton atau naik sedikit dibanding tahun 2009 sebesar 2,4 juta ton. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, pada Pertemuan Koordinasi Pengembangan Karet Rakyat Non Revitalisasi tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 April 2010  di Palembang.

Pertemuan selama dua hari,  membahas beberapa topik permasalahan meliputi : (1) Prospek dan Peluang Pasar Karet Alam; (2) Hasil Penelitian Terkini untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Karet; (3) Kebijakan dan Dukungan Perbenihan dan Sarana Produksi dalam Pengembangan Karet Alam; (4) Evaluasi Kinerja Pengembangan Karet Non Revitalisasi Tahun 2009 dan Persiapan Pelaksanaan Tahun 2010 di Wilayah Perbatasan, PLG, Kota Terpadu Mandiri (KTM), Eks Proyek PIR dan di Wilayah Tertinggal, Rehabilitasi dan Intensifikasi Karet.  Pertemuan ini dihadiri oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten yang daerah penghasil karet, Balai Penelitian Karet dan  GAPKINDO.

Untuk mencapai target pengembangan tersebut, Dirjen mengharapkan adanya dukungan pendanaan dari  APBD; CSR Perusahaan; Perusahaan anggota GAPKINDO, dan lain-lain. Program peremajaan ini  harus menggunakan bibit unggul, sehingga produktivitas dapat ditingkatkan, tegas Dirjen. Sebab, menurut Dirjen, produktivitas karet Indonesia baru sekitar 1 ton/ha, padahal di Thailand sudah bisa mencapai 1,5-2 ton, ujar Dirjen.