Jember – Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus berkomitmen untuk mengembangkan sektor perkebunan Indonesia. Melalui program hilirisasi perkebunan yang terencana, Pemerintah Prabowo Jokowi menggelontorkan dana sebesar Rp 9,5 triliun untuk pengembangan tujuh komoditas perkebunan utama yaitu kakao, kopi, kelapa, pala, lada, mente, dan tebu pada periode 2025 hingga 2027. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga menumbuhkan ekonomi lokal, terutama di desa-desa penghasil benih perkebunan.

Menurut Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, sektor perkebunan Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan memperkuat perekonomian nasional. “Dengan dana yang cukup besar dan komitmen pemerintah, kami berharap pengembangan sektor ini akan membuka peluang baru, baik untuk petani maupun masyarakat desa. Hilirisasi ini bukan hanya tentang memperbaiki kualitas hasil perkebunan, tetapi juga meningkatkan daya saing produk perkebunan Indonesia di pasar global,” ujar Roni dalam keterangan tertulisnya (6/1/2026).

Penangkar Benih Perkebunan Tumbuhkan Ekonomi Desa
Tahun 2026, program ini akan mencatatkan sejarah baru dengan pembibitan yang sangat masif. Menurut Ketua Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan, Badaruddin, pada tahun ini produsen benih akan memproduksi sekitar 115 juta batang kakao, 2,7 juta batang kelapa, 38 juta batang kopi, dan 1.500 hektar kebun benih tebu. “Ini adalah jumlah penangkar terbesar dalam sejarah perkebunan Indonesia, melibatkan lebih dari 500 produsen benih yang bekerja sama sebagai penyedia langsung atau mitra,” kata Badaruddin.

Yang menarik, Badaruddin menambahkan proyek ini juga memberikan dampak positif bagi lapangan pekerjaan di desa. Penangkaran benih kakao, kopi, kelapa, dan tebu akan menyerap ribuan tenaga kerja di daerah-daerah sentra perkebunan. “Misalnya, penyediaan bibit kakao menyerap 5.720 pekerja, kopi 1.115 pekerja, dan kelapa 866 pekerja. Jika dihitung secara keseluruhan, perputaran uang di desa mencapai Rp 23,3 miliar dalam sebulan,” jelas Badaruddin.

Dampak Positif bagi UMKM dan Masyarakat Desa
Program hilirisasi perkebunan ini juga memberikan peluang besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Agus Nirmala, penangkar kopi asal Jember, menyatakan bahwa program ini telah mengubah perekonomian Desa Silo. “Dahulu, banyak warga yang merantau ke Bali untuk menjadi tenaga serabutan atau pembantu rumah tangga. Sekarang, berkat adanya program ini, mereka kembali ke desa dan bekerja di pembibitan. Ini membuka lapangan kerja baru sekaligus menumbuhkan semangat ekonomi di desa,” tutur Agus Nirmala.

Hal senada disampaikan oleh Wawan Setiyawan, pemilik CV Langbuana yang mengelola kebun benih tebu seluas 250 hektar di Blitar, Jawa Timur. “Program ini benar-benar memberikan angin segar bagi kami para penangkar benih, yang mayoritas adalah UMKM. Selain itu, program ini menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan dan perputaran uang yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Wawan.

Meningkatkan Produksi dan Mendukung Industri Hilirisasi
Penyediaan bibit yang memadai merupakan langkah awal dari pengembangan sektor perkebunan yang berkelanjutan. Wawan menambahkan, “Penyediaan bibit yang baik akan memastikan keberlanjutan produksi kopi, kakao, dan tebu, yang nantinya akan mendukung pengembangan industri hilirisasi perkebunan. Ini adalah program yang akan membawa dampak positif dalam jangka panjang, baik untuk petani maupun industri terkait,” tambah Wawan.

Terpisah, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi perkebunan adalah salah satu pilar utama untuk memperkuat perekonomian nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing produk perkebunan Indonesia di dunia.

“Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa sektor perkebunan bukan hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai sektor ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui pengembangan hilirisasi ini, kita akan meningkatkan kualitas produk, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperkuat ketahanan ekonomi di desa,” pungkas Mentan.