Lumajang – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus memperkuat upaya strategis untuk meningkatkan produksi gula nasional. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Program Refocusing Pengembangan Kawasan Tebu dan Bongkar Ratoon (BR) 2025, yang difokuskan pada perluasan areal tanam, penyediaan benih berkualitas, serta optimalisasi peran petani melalui skema CPCL (Calon Penerima Calon Lahan).

Sejalan dengan itu, Ditjen Perkebunan gelar diskusi teknis bersama perwakilan petani CPCL, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) serta berbagai unit eselon I untuk membahas kesiapan benih, mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pengamanan mutu produksi di Wisma Tamu Jatiroto, Lumajang, Sabtu (19/7).

Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada gula secara bertahap, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami menargetkan pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri secara mandiri. Oleh karena itu, program refocusing kawasan tebu dan bongkar ratoon 2025 menjadi instrumen penting dalam menekan defisit pasokan,” tegas Mentan.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa proses pemetaan benih dan penjadwalan tanam harus segera diselesaikan agar program berjalan sesuai target. “Mapping benih dan jadwal tanam harus selesai dalam waktu dekat. Lahan yang dibuka dan benih yang tertanam harus sesuai dengan target nasional,” ujarnya.

Abdul Roni juga menyoroti perlunya percepatan verifikasi CPCL di lapangan agar bantuan dan dukungan pemerintah lebih tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa data CPCL yang masuk masih harus digenjot untuk memenuhi kebutuhan program.

Dikatakan Abdul Roni, penguatan peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus tebu menjadi salah satu skema pembiayaan alternatif bagi petani, khususnya untuk memenuhi kebutuhan benih di luar bantuan. Bantuan pemerintah hanya mencakup dua ton benih per hektar dari kebutuhan delapan ton, sementara sisanya dipenuhi secara mandiri oleh petani. Untuk itu, penting memastikan mutu benih swadaya agar tidak menurunkan produktivitas. “Kami mengusulkan agar ada petunjuk teknis khusus yang mengatur pengadaan benih swadaya menggunakan KUR. Jangan sampai kualitas benih yang buruk menurunkan hasil panen petani,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perbenihan Perkebunan, Ebi Rulianti menyampaikan saat ini telah tersedia benih dari penangkar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan total luas sekitar 1.238 hektar, dan potensi peningkatan hingga lebih dari 7.000 hektar. Namun, kualitas benih tetap harus dikawal ketat, baik itu bantuan maupun benih swadaya yang dibeli petani menggunakan KUR.

Sebagai penutup, Abdul Roni menyampaikan harapannya agar sinergi antara pemerintah, petani, pelaku industri, serta dukungan pembiayaan dari KUR, program BR 2025 dapat mendorong peningkatan produktivitas tebu nasional sekaligus memperkuat kedaulatan pangan dan energi Indonesia. “Kami berharap upaya peningkatan produktivitas tebu nasional sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan dan energi Indonesia,” tutup Abdul Roni.