Bali — Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memperkuat kebijakan domestik kelapa sawit Indonesia melalui peningkatan produktivitas hulu, percepatan hilirisasi, serta penguatan tata kelola berkelanjutan. Pesan tersebut disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat dalam 21st Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) and 2026 Price Outlook yang digelar di Bali, Kamis (13/11).

Roni menjelaskan bahwa kelapa sawit merupakan penopang utama perekonomian nasional dan sumber penghidupan bagi jutaan keluarga petani. Diketahui, saat ini 42% atau sekitar 6,94 juta hektare perkebunan sawit nasional dikelola oleh petani kecil, yang melibatkan lebih dari 2,9 juta pekebun. Industri ini juga menciptakan 4,2 juta pekerjaan langsung dan 12 juta tidak langsung.

“Kementan terus mempercepat peningkatan produktivitas melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan sarana prasarana, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan, serta pemberdayaan kelembagaan pekebun. Penyederhanaan regulasi PSR dengan memberikan norma waktu untuk pelaksanaan verifikasi persyaratan terbukti mempercepat layanan bagi petani,” ujar Roni.

Roni menegaskan bahwa arah kebijakan perkebunan nasional menitikberatkan pada tiga aspek, yaitu peningkatan produktivitas, hilirisasi industri, dan penguatan tata kelola berkelanjutan, termasuk percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), integrasi sistem ketertelusuran, serta dukungan pembiayaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Lebih lanjut Roni mengungkapkan pemerintah juga menyiapkan program strategis perluasan kebun plasma sebesar 400.000 hektare dan penguatan kebun inti 200.000 hektare, yang dilengkapi pembangunan pabrik kelapa sawit serta fasilitas hilir di berbagai provinsi termasuk Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kaltara, dan Sulawesi Selatan. Program ini diproyeksikan akan menyerap lebih dari 566 ribu tenaga kerja baru.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman juga menegaskan komitmennya memperkuat program biodiesel sebagai strategi ketahanan energi dan stabilisasi industri sawit nasional.

Eddy menyampaikan program biodiesel memiliki empat tujuan utama diantaranya mengurangi impor solar, mendukung stabilitas harga CPO, memperbaiki kinerja ekonomi makro, dan berkontribusi terhadap target energi terbarukan. Selain itu, peluang besar muncul melalui peningkatan ketahanan energi, penguatan pasar sawit domestik, dan tumbuhnya riset biofuel generasi lanjut.

“Hal ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan program biodiesel terbesar di dunia, sekaligus menunjukkan pentingnya penguatan kebijakan, inovasi, dan diplomasi keberlanjutan untuk masa depan energi hijau nasional,” kata Eddy.

Terpisah, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi sawit menjadi prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

“Produksi sawit harus menjadi kekuatan domestik. Hilirisasi bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban untuk memperkuat swasembada pangan dan kemandirian energi nasional. Dengan kebutuhan biodiesel yang mencapai 15,86 juta kiloliter pada 2025, kita harus memastikan peningkatan produksi dan efisiensi industri dari hulu sampai hilir,” tegas Mentan Amran.

Mentan menambahkan Indonesia menargetkan produksi 100 juta ton CPO pada tahun 2045, sehingga peningkatan produktivitas minimal 3,95% per tahun harus dicapai melalui kolaborasi pemerintah, pelaku industri, dan petani kecil.

Pihaknya juga memperkuat dukungan terhadap industri turunan seperti oleokimia, biofuel, bioavtur, margarin, propylene glycol, dan produk pangan. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menambah devisa negara.

Amran juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan melalui implementasi ISPO terbaru yang kini mencakup usaha hulu, hilir, dan bioenergi. Pemerintah juga terus mempercepat sertifikasi petani rakyat melalui dukungan pendanaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan BPDP.

“Indonesia selalu terbuka terhadap kerja sama global, namun kebijakan internasional seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) harus mengakomodasi kondisi negara produsen dan prinsip keadilan. Pendekatan keberlanjutan tidak bisa disamaratakan antar negara,” kata Mentan Amran.

Dikatakan Amran, transformasi industri kelapa sawit nasional hanya dapat dicapai melalui sinergi kuat antara pemerintah, pelaku usaha, petani kecil, lembaga riset, dan pemerintah daerah.

“Kami yakin, dengan kebijakan domestik yang kuat dan inklusif, Indonesia akan terus menjadi pemimpin global dalam industri sawit yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan,” harap Mentan.