Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) mempercepat program hilirisasi perkebunan sebagai bagian dari implementasi RPJMN 2025–2029. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat produksi berorientasi nilai tambah, meningkatkan ekspor, mengurangi impor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis sumber daya alam berkelanjutan.

Program hilirisasi perkebunan tahun 2025–2027 menargetkan pengembangan kawasan seluas 870.890 hektare untuk komoditas tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Total kebutuhan anggaran dialokasikan secara bertahap, dengan fokus pada penyediaan benih unggul, pupuk, serta dukungan tenaga kerja pekebun.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci transformasi sektor pertanian dari berbasis bahan mentah menjadi industri olahan bernilai tambah tinggi.

“Kita tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi perkebunan harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional,” tegas Mentan.

Ia menambahkan, strategi hilirisasi disusun dengan mempertimbangkan kesiapan bahan baku, kebutuhan pasar dalam negeri, potensi ekspor, serta daya saing industri. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan harga yang lebih stabil, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Secara keseluruhan, potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 8,6 juta orang. Komoditas prioritas meliputi kelapa dalam, kakao, kopi, tebu, kelapa sawit, lada, mete, dan lainnya, dengan orientasi pengembangan ekspor maupun substitusi impor.

Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas menjadi fondasi utama hilirisasi.

“Kami memastikan ketersediaan benih bermutu dan pengembangan kawasan berbasis potensi wilayah. Dengan produktivitas yang meningkat, pasokan bahan baku industri akan terjamin, sehingga hilirisasi berjalan berkelanjutan,” ujar Roni.

Ia menambahkan, pada Tahun Anggaran 2026 pengembangan kawasan difokuskan di berbagai sentra produksi nasional. Untuk komoditas kelapa ditargetkan 154.000 hektare, kopi 86.000 hektare, kakao 175.500 hektare, tebu 99.547 hektare, pala 14.800 hektare, lada 3.438 hektare, jambu mete 48.200 hektare, serta sagu 3.350 hektare.

“Seluruh proses penetapan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang diverifikasi secara berjenjang, baik administrasi maupun lapangan, guna memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas program,” kata Roni.

Pada kesempatan tersebut, Roni juga mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk menjadi mitra pengadaan benih maupun menjadi penerima manfaat dari program hilirisasi. Kegiatan ini turut dihadiri para kepala daerah, yakni Bupati Bengkulu Selatan, Bupati Sorong Selatan, dan Bupati Barito Kuala, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pengembangan kawasan perkebunan berbasis hilirisasi di wilayah masing-masing.

Roni berharap melalui langkah ini, pihaknya optimistis sektor perkebunan akan menjadi pilar utama hilirisasi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir komoditas perkebunan unggulan dunia.