Jakarta — Pemerintah memperkuat tata kelola industri kelapa sawit nasional melalui penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang kini bersifat wajib. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menjaga daya saing sawit Indonesia di tengah tekanan dan dinamika pasar global.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai penguatan standar keberlanjutan merupakan langkah fundamental agar komoditas sawit tetap diterima pasar internasional sekaligus memberikan nilai tambah di dalam negeri.

“Indonesia tidak boleh mundur. Sawit adalah kekuatan ekonomi bangsa. Karena itu, tata kelolanya harus kuat dan berkelanjutan, serta didorong ke arah hilirisasi agar manfaat ekonominya semakin luas,” ujarnya.

Mentan Amran menegaskan, transformasi sub sektor perkebunan perlu diarahkan pada pengembangan industri turunan, sehingga sawit tidak hanya bertumpu pada ekspor bahan mentah, melainkan menjadi basis industrialisasi nasional.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Abdul Roni Angkat menyampaikan bahwa sawit Indonesia memiliki keunggulan produktivitas dan efisiensi lahan dibanding minyak nabati lainnya. Dengan luas tutupan 16,83 juta hektare dan proyeksi produksi CPO 2025 mencapai 48,12 juta ton, Indonesia tetap menjadi produsen utama dunia.

Selain berkontribusi terhadap devisa, sektor ini juga menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja, termasuk 5,2 juta pekebun rakyat. Pemerintah, kata Roni, terus mendampingi pekebun melalui program peremajaan, dukungan sarana prasarana, penguatan SDM, serta riset untuk memastikan produktivitas berjalan seiring prinsip keberlanjutan. “Sawit menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu, produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Roni optimistis, dengan penguatan standar dan pengembangan industri turunan di dalam negeri, posisi sawit Indonesia akan semakin kokoh sebagai pilar ekonomi nasional sekaligus kontributor penting bagi kebutuhan pangan dan energi global.