Kementan Pastikan CPO 2026 Cukup untuk Minyak Goreng dan Bioenergi
Diposting Sabtu, 28 Februari 2026 09:02 am
Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menegaskan bahwa posisi hulu industri kelapa sawit nasional berada dalam kondisi prima untuk menjamin ketersediaan minyak goreng saat Ramadan dan Idulfitri 1447 H (27/2).
Berdasarkan hasil monitoring lapangan serta sinkronisasi data spasial perkebunan, produksi Crude Palm Oil (CPO) nasional tahun 2026 menunjukkan tren positif di tengah kebijakan pemerintah menjaga keseimbangan alokasi CPO untuk kebutuhan pangan domestik sekaligus mendukung Program Mandatori Biodiesel B40/B50.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa stabilitas pasokan pangan, khususnya minyak goreng, menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kami memastikan produksi CPO nasional dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk menghadapi lonjakan permintaan menjelang hari besar keagamaan. Di saat yang sama, komitmen terhadap program biodiesel tetap berjalan secara terukur dan terkendali,” ujar Menteri Pertanian.
Berdasarkan rekapitulasi data stok komoditas perkebunan per 31 Januari 2026 menunjukkan posisi cadangan nasional dalam kondisi terkendali. Pemantauan rutin terhadap stok di tingkat hulu, termasuk kapasitas tangki timbun dan distribusi bahan baku, menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan.
Menurut Mentan, penguatan sektor hulu menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan pangan dan energi. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus dipacu guna meningkatkan produktivitas kebun rakyat.
“Kunci stabilitas ada pada produktivitas. Melalui PSR dan pendampingan teknis, kita dorong peningkatan hasil panen per hektare agar mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan industri dan konsumsi domestik,” tambah Mentan Amran.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat menjelaskan bahwa sistem pemantauan berbasis digital kini dioptimalkan untuk melacak distribusi Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
“Kami memastikan setiap PKS memperoleh persetujuan ekspor. Transparansi stok dan arus distribusi terus kami pantau, terutama di sentra produksi seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengaturan ritme pasokan dilakukan secara cermat agar peningkatan kebutuhan biodiesel tidak mengurangi kuota bahan baku minyak goreng, baik curah maupun kemasan (Minyakita).
Menurut Roni, memasuki kuartal pertama 2026, Kementan memastikan stok dan produksi di tingkat hulu mampu mengantisipasi lonjakan permintaan yang secara historis meningkat 10–15 persen saat Ramadan dan Idulfitri.
“Koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan, terus diperkuat guna mencegah potensi hambatan distribusi dari pabrik hingga ke tahap pengemasan,” kata Roni.
Roni berharap dengan sinergi kebijakan, penguatan produktivitas rakyat, dan sistem data yang semakin terintegrasi, pemerintah optimistis stabilitas pasokan dan harga minyak goreng nasional tetap terjaga, sekaligus mendukung agenda transisi energi melalui biodiesel secara berimbang dan berkelanjutan.
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN