Wajo – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan khususnya Direktorat Perbenihan Perkebunan terima kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, Kamis (11/12).

Kunjungan kerja oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Herman Arief serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo tersebut dilakukan sebagai upaya konsultasi dan koordinasi untuk mendapatkan referensi dan petunjuk teknis terkait Program Pengembangan Nursery di Kabupaten Wajo serta mendapatkan dukungan terhadap Program Pengembangan Bibit Lainnya.

Perwakilan Direktorat Perbenihan Perkebunan selaku Ketua Kelompok Kerja Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih, Laksmi Wijayanti mengungkapkan agar pemerintah daerah juga turut berperan serta dalam pendampingan dan pengawalan agar populasi yang ada saat ini bisa terjaga. “Diharapkan nantinya setelah mencapai waktunya dapat ditetapkan menjadi Kebun Induk Kelapa Dalam dan dapat menyuplai kebutuhan bahan tanam untuk nursery yang sudah dibangun tersebut,” kata Laksmi.

Pembangunan nursery tanaman perkebunan bertujuan untuk menyediakan benih unggul yang bermutu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.

Direktur Perbenihan Perkebunan, Ebi Rulianti menjelaskan bahwa nursery yang sudah dibangun, untuk operasionalnya harus didukung pembiayaannya dari pemerintah daerah dan DPRD setempat. “Untuk saat ini komoditas yang akan dikembangkan pada nursery yang dibangun adalah kelapa dalam, hal ini selaras dengan bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah diberikan pada tahun 2019 berupa pembangunan calon kebun induk kelapa dalam seluas 5 Ha, dan berdasarkan evaluasi yang tersisa hanya 2 Ha,” ungkap Ebi.

Ebi menambahkan pembangunan nursery tanaman perkebunan tahun 2024 di Kabupaten Wajo didanai dari APBN Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Secara fisik, pembangunan tersebut di Kabupaten Wajo sudah selesai (Provisional Hand Over) dan masih ada jaminan pemeliharaan (Retention Time). Untuk sarana pendukung lainnya, antara lain berupa genset, kendaraan roda 3, gerobak, instalasi air.

Ketua Komisi II DPRD Kab. Wajo, Herman Arief menyatakan pihaknya berharap bisa mendapatkan referensi dan petunjuk teknis tentang pengembangan nurseri perkebunan dari Direktorat Jenderal Perkebunan dalam hal ini Direktorat Perbenihan Perkebunan. “Pemerintah Kabupaten Wajo memiliki aset lahan, yang rencananya akan dibangun untuk kepentingan sektor pertanian khususnya perkebunan dalam rangka mewujudkan program ketahanan pangan di Kabupaten Wajo,” ujar Herman Arief.

Sebagai informasi, berdasarkan data e-katalog Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, Bidang Perkebunan sudah melakukan pengadaan benih kelapa dalam varietas Mapanget dari Produsen Benih dengan jumlah 7.500 batang untuk nantinya dibesarkan di nursery tersebut. Pengadaan ini didukung dari dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Wajo. Selain itu, sudah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) calon pengelola nursery dengan mengirimkan tujuh orang petugas dari Dinas setempat untuk mengikuti studi banding sekaligus bimbingan teknis ke lokasi nursery kelapa milik Ditjen Perkebunan yang dikelola oleh Balai Besar Perbenihan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya yang ada di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyatakan dukungan kegiatan ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia terkait pembangunan nursery tanaman perkebunan untuk swasembada benih nasional.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto juga mengingatkan permintaan benih kelapa terus mengalami peningkatan, sehingga target produksi benih kelapa harus terus ditingkatkan setiap tahunnya

“Setelah penyediaan benih kelapa dikembangkan dengan baik, dan memenuhi kebutuhan di Pulau Sulawesi, saya harap kedepannya Pusat Nursery Wajo ini nantinya dapat berkembang dengan penambahan benih komoditas perkebunan lainnya,” tutup Heru.