Bandung – Demi terwujudnya peningkatan komoditas unggulan nasional kedepan, tentu membutuhkan kolaborasi semua insan perkebunan dan strategi tepat jitu dari segala aspek.

Sebelumnya Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Andi Nur Alam Syah pernah mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direkrorat Jenderal perkebunan harus memberikan dampak kebermanfaatan yang positif dan kehadirannya dirasakan oleh para pekebun serta masyarakat. Tak hanya mengandalkan APBN kita juga harus bisa berinovasi dan bekerjasama dengan mitra untuk membangun perkebunan yang lebih kreatif, inovatif, saling menguntungkan dan menciptakan peluang investasi yang positif pada ekosistem perkebunan.

Andi Nur menjelaskan, karena tak dapat dipungkiri, terdorong semakin terbatasnya alokasi anggaran dan kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Direktorat Jenderal Perkebunan harus memfokuskan dan telah menetapkan prioritas penggunaan anggaran APBN untuk memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan nasional, khususnya perkebunan rakyat, sedangkan untuk pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah, pembiayaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Sebagai informasi, berdasarkan program Capres-Cawapres Terpilih dan draft RPJMN teknokratik yang telah disampaikan, diketahui Rancangan Rencana Kerja Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Perkebunan TA. 2025 akan difokuskan pada komoditas kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, sagu, tebu, lada, pala cengkeh, nilam, aren, dan kopi.

Guna mengefisienkan strategi kedepannya, mewakili Dirjenbun pada kegiatan Penyusunan Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan (SBPP) Tahun 2025 lingkup Ditjen Perkebunan, Rabu (29/05), Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto mengatakan, salah satu faktor utama penentu keberhasilan penganggaran berbasis kinerja yaitu penggunaan standar biaya yang dapat menggambarkan tingkat efektifitas dan efisiensi atas keterkaitan antara pendanaan (inputs) dan hasil yang akan dicapai (output dan outcomes). Untuk itu pentingnya penyusunan satuan biaya pembangunan perkebunan tahun 2025, agar bisa memberikan gambaran kepada pihak yang akan berinvestasi pada subsektor perkebunan.

Heru meminta, agar terdapat peningkatan kualitas satuan biaya demi mendukung pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan tahun anggaran 2025 dengan tetap memperhatikan rambu-rambu yang berlaku.

“Saya minta agar kita terus menindaklanjuti upaya penajaman kegiatan sub sektor perkebunan, baik melalui pertemuan maupun verifikasi langsung ke lapangan untuk memperbaiki kualitas perencanaan yang telah disusun sehingga menghasilkan output yang semakin bermanfaat dan tepat guna,” harap Heru.

Lebih lanjut Heru mengatakan, sebanyak 32 perwakilan dari masing-masing provinsi hadir termasuk satker yang baru, diharapkan kegiatan ini dapat membentuk kesamaan pemahaman dalam penyusunan SBPP Tahun 2025.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, satker dapat mencermati penyusunan SBPP Tahun 2025 dari awal perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga dapat meminimalisir adanya usulan revisi DIPA maupun POK kegiatan tahun anggaran 2025,” tambahnya.