Yogyakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) menggelar Sosialisasi Revisi Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) terkait pedoman produksi, sertifikasi, peredaran, dan pengawasan benih kakao, kopi, dan kelapa di kampus Instiper Yogyakarta, Kamis (28/8).

Adapun regulasi yang disosialisasikan meliputi tiga aturan terbaru, yaitu Kepmentan No 49/2025 untuk benih kakao, Kepmentan No 50/2025 untuk benih kopi, dan Kepmentan No 59/2025 untuk benih kelapa.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kunci keberhasilan hilirisasi perkebunan dimulai dari ketersediaan benih unggul yang bermutu.

“Presiden memberi arahan jelas bahwa petani harus sejahtera, dan untuk itu kita pastikan benih tersedia, pupuk terjamin, hingga akses permodalan bisa mudah. Revisi regulasi ini adalah langkah konkret agar Indonesia tidak hanya kuat di hulu, tapi juga tangguh di hilir, sekaligus memperkuat posisi kita sebagai eksportir utama kakao, kopi, dan kelapa dunia,” ungkap Mentan Amran.

Revisi regulasi ini adalah langkah konkret agar Indonesia tidak hanya kuat di hulu, tapi juga tangguh di hilir, sekaligus memperkuat posisi kita sebagai eksportir utama kakao, kopi, dan kelapa dunia

Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda Plt. Dirjen Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa revisi Kepmentan ini juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi perbenihan dan kebutuhan industri.

“Benih adalah fondasi dari produktivitas. Dengan regulasi yang lebih adaptif, kita berharap distribusi benih unggul bisa lebih cepat dan merata ke daerah. Dengan begitu, program hilirisasi perkebunan akan berjalan lebih efektif serta mampu memberikan nilai tambah dan daya saing yang lebih besar bagi petani,” ujar Roni.

Direktur Perbenihan Perkebunan, Ebi Rulianti, menambahkan bahwa revisi regulasi dilakukan untuk menjawab tantangan penyediaan benih perkebunan unggul dengan jumlah besar dalam waktu yang cepat.

“Kami berharap, revisi Kepmentan kakao, kopi, dan kelapa ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memproduksi benih unggul sehingga target hilirisasi dapat tercapai,” ujar Ebi.

Dengan benih yang lebih terjamin, Indonesia diharapkan semakin kuat sebagai produsen sekaligus pengekspor utama produk perkebunan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani.

Pandeglang — Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional melalui berbagai inovasi pemanfaatan lahan. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penanaman perdana padi gogo secara tumpang sisip pada lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Panacaran, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan lahan perkebunan agar dapat berkontribusi pada ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program swasembada pangan.

Penanaman yang dilakukan di lahan milik Kelompok Tani Suka Tani, yang merupakan bagian dari total luas Calon Pekarangan Calon Lahan (CPCL) Kecamatan Munjul seluas 850 hektare. Penanaman ini sebagai simbolis penanaman pada September hingga Oktober sambil menunggu musim penghujan mulai tinggi di Banten.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa integrasi antara tanaman pangan dan perkebunan merupakan terobosan penting untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan. “Lahan peremajaan sawit rakyat jangan sampai dibiarkan kosong. Dengan tumpang sisip padi gogo, kita dapat menambah produksi beras sekaligus memberikan nilai ekonomi tambah bagi petani,” tegas Menteri Pertanian.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto, menambahkan bahwa peremajaan sawit rakyat tidak hanya berdampak pada keberlanjutan perkebunan, tetapi juga mendukung produksi pangan nasional. “Integrasi ini membuka peluang besar bagi petani untuk memperoleh pendapatan tambahan sambil menunggu tanaman sawit menghasilkan,” ujarnya.

Sementara itu, Sumarna, Ketua Kelompok Tani Suka Tani I Desa Panacaran, menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. “Pandeglang memiliki potensi lahan kering yang luas. Kehadiran program padi gogo tumpang sisip ini akan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan produksi padi di daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional,” ujarnya.

Dalam mendukung program ini, Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan sarana produksi dan distribusi benih untuk periode tanam bulan September – Oktober. Distribusi benih varietas Inpago 13 Fortiz di Kabupaten Pandeglang telah rampung pada Juli 2024 dengan jumlah 217.840 kilogram untuk lahan seluas 10.829 hektare. Selanjutnya, pada Agustus 2025, distribusi herbisida sebanyak 21.784 liter juga telah selesai, sementara pestisida akan disalurkan setelah proses tanam berjalan optimal.

Secara keseluruhan, alokasi CPCL padi gogo di Provinsi Banten tahun anggaran 2025 mencapai 15.354 hektare, dengan rincian 10.829 hektare di Kabupaten Pandeglang, 4.389 hektare di Kabupaten Lebak, dan 136 hektare di Kabupaten Serang.

Dengan sinergi lintas subsektor ini, pemerintah optimistis program integrasi padi gogo pada lahan PSR akan menjadi percontohan nasional. “Langkah strategis seperti ini menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlanjutan perkebunan kita,” tutup Heru.

Pontianak – Kementerian Pertanian terus mendorong pemenuhan kebutuhan benih unggul guna mendukung peningkatan produksi pangan sekaligus memperkuat keberlanjutan perkebunan di daerah. Hal ini disampaikan saat kunjungan ke Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Barat, dengan fokus pada penyediaan benih padi gogo yang cocok ditanam di lahan perkebunan, seperti kelapa sawit, kelapa, dan komoditas perkebunan lainnya.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat menegaskan bahwa kebutuhan benih padi gogo di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, sangat besar. Untuk itu, BRMP Kalimantan Barat diharapkan mampu membantu penyediaan benih padi gogo yang akan ditanam secara tumpang sisip di lahan perkebunan, dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku.

“Selain benih padi gogo, BRMP Kalbar juga diharapkan berkontribusi terhadap penyediaan benih tanaman perkebunan lainnya, seperti kelapa sawit dan kelapa yang menjadi komoditas utama di Kalimantan Barat,” ungkap Roni dalam kunjungannya, Sabtu (23/8).

Kepala BRMP Kalbar, Anjar Suprapto menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung program penanaman padi gogo di lahan perkebunan.
“BRMP Kalbar siap mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menyukseskan program Pemerintah mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.

Selain meninjau BRMP, kunjungan juga dilakukan ke salah satu penangkar benih kelapa sawit, CV. Tunas Indo Perkasa, untuk mengecek kesiapan benih kelapa sawit yang akan didistribusikan kepada pekebun sawit peserta program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Lebih lanjut Roni menekankan pentingnya pengawasan mutu benih sawit yang akan disalurkan kepada petani.

“Benih kelapa sawit yang akan disalurkan harus benar-benar dipastikan asal-usul dan kualitasnya sebagai benih unggul. Jangan sampai petani menerima benih yang jelek atau bukan benih unggul, karena hal itu dapat merugikan petani di masa depan. Keberhasilan tanaman perkebunan, termasuk kelapa sawit, berawal dari benih unggul yang berkualitas,” tegasnya.

Sementara itu, Rudi, Penanggung Jawab CV. Tunas Indo Perkasa, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung program pemerintah melalui penyediaan benih sawit unggul.

“Sebagai penangkar benih kelapa sawit, kami memastikan benih yang disalurkan adalah benih unggul dan berkualitas. Komitmen ini kami lakukan agar petani bisa mendapatkan hasil yang optimal dari usaha taninya,” jelasnya.

Sejalan dengan upaya mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional yang menjadi arahan Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yang telah menginstruksikan agar jajarannya bisa memaksimalkan potensi tiap lahan, khususnya lahan perkebunan kelapa sawit.

Amaran menuturkan, adapun yang dimaksud dengan memaksimalkan potensi tiap lahan yakni menggalakkan program tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan kelapa sawit. Langkah ini mendorong terwujudnya swasembada pangan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan perkebunan yang ada.

“Kita harus terus berinovasi untuk mendukung swasembada pangan. Tumpang sisip padi gogo adalah salah satu cara agar lahan yang ada lebih produktif,” pungkas Amran.

Melalui sinergi antara pemerintah, balai penelitian, dan penangkar benih, diharapkan kebutuhan benih unggul padi gogo maupun kelapa sawit dapat terpenuhi sehingga mendukung ketahanan pangan sekaligus memperkuat daya saing perkebunan di Kalimantan Barat.

Landak – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional melalui pengembangan padi gogo. Upaya ini ditandai dengan kegiatan Tanam Perdana Padi Gogo pada Kelompok Tani Terpadu di Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, menggunakan varietas Inpago 13 bantuan Kementan dengan luas tanam mencapai 40 hektare.

Acara ini dihadiri Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Baginda Siagian yang hadir mewakili Plt. Dirjen Perkebunan, bersama Bupati Landak Karolin Margret Natasa, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Landak.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan padi gogo merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. “Bapak Presiden memberikan arahan agar kita meningkatkan kesejahteraan petani melalui dukungan penuh seperti pupuk, subsidi benih, hingga fasilitas kredit yang bisa diakses kapan saja. Program padi gogo ini menjadi salah satu solusi nyata dalam menghadapi tantangan pangan dan mewujudkan swasembada 2025,” ungkap Mentan Amran.

Pada kesempatan berbeda, Plt. Dirjen Perkebunan Abdul Roni menyampaikan bahwa padi gogo dipilih karena dapat tumbuh baik di lahan kering, lebih hemat air, serta memiliki potensi besar meningkatkan pendapatan petani di tengah fluktuasi harga komoditas perkebunan. “Kalimantan Barat memiliki potensi lahan luas yang sangat cocok untuk padi gogo. Dengan dukungan benih bersertifikat, pestisida, dan herbisida dari pemerintah, kami optimis program ini bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani Landak,” tegas Roni.

Mewakili Plt. Dirjen Perkebunan, Baginda menyampaikan bahwa bantuan benih padi gogo yang disalurkan diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh petani.
“Kami berharap bantuan benih padi gogo ini dapat dirawat secara optimal sehingga menghasilkan panen sesuai harapan. Penanaman padi gogo di Landak juga diharapkan tidak hanya mencukupi kebutuhan konsumsi rumah tangga petani, tetapi juga mampu menyumbangkan stok beras bagi ketahanan pangan nasional,” jelas Baginda (22/08/25).

Sementara itu, Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas dukungan nyata yang diberikan kepada masyarakat Landak.

“Atas nama masyarakat Kabupaten Landak, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas bantuan padi gogo yang diberikan. Tradisi bertani masyarakat di sini masih banyak dilakukan secara turun-temurun, sehingga pendampingan teknis dan bimbingan dari pemerintah sangat dibutuhkan agar produksi dan hasil panen semakin meningkat,” ungkap Karolin.

Lebih lanjut, Karolin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Landak bersama masyarakat untuk mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Dengan adanya penanaman perdana padi gogo ini, Kabupaten Landak diharapkan dapat tumbuh menjadi salah satu lumbung pangan baru di Kalimantan Barat yang berkontribusi nyata terhadap ketersediaan pangan nasional.

Pontianak – Kementerian Pertanian menegaskan pentingnya kemitraan yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan dalam mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Borneo Forum ke-8 tahun 2025 yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat (21/8) dengan tema “Harmonisasi Kemitraan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dan Tata Kelola Sawit yang Kondusif”.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), khususnya GAPKI Cabang Kalimantan Barat, yang telah menyelenggarakan Borneo Forum ke-8.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dan Mentan Amran yang menegaskan hilirisasi menjadi kunci dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan petani. Mentan Amran menyampaikan strategi hilirisasi perkebunan meliputi diversifikasi produk, penguatan kemitraan, perluasan akses pasar, diplomasi perdagangan internasional, sertifikasi, serta peningkatan mutu dan keamanan pangan.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat juga turut mengapresiasi karena Kalimantan yang dikenal sebagai jantung perkebunan kelapa sawit nasional menjadi lokasi strategis penyelenggaraan forum bergengsi ini.

“Sawit, sebagai salah satu komoditas unggulan subsektor perkebunan, terbukti berperan besar dalam menopang devisa negara, menyerap jutaan tenaga kerja, dan menggerakkan perekonomian di berbagai daerah,” kata Roni dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Roni, di balik kontribusinya yang besar, sektor sawit masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari isu tata kelola berkelanjutan, sertifikasi, deforestasi, hingga dinamika pasar global yang fluktuatif.

“Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong sektor kelapa sawit sebagai pilar utama perekonomian dan ketahanan pangan nasional tidak pernah surut. Namun, diperlukan terobosan komprehensif agar produktivitas, khususnya kebun rakyat, dapat terus meningkat,” tambah Roni.

Sebagai informasi, saat ini, luas tutupan perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 16,83 juta hektar, dengan 58% (9,89 juta ha) dikelola oleh perkebunan besar swasta maupun negara, dan 42% (6,9 juta ha) dikelola oleh perkebunan rakyat. Produktivitas kebun rakyat yang masih rendah, yakni sekitar 3–4 ton per hektar setara CPO, menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi melalui peningkatan kemitraan.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Baginda Siagian, yang hadir menyampaikan Kementan menekankan pentingnya memperkuat empat pilar kemitraan sawit, diantaranya:

1. Kemitraan Usaha – memperkuat skema inti-plasma, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan petani.
2. Kemitraan Lingkungan – menjaga keberlanjutan melalui praktik ramah lingkungan, zero burning, dan traceability rantai pasok.
3. Kemitraan Pemasaran – memperluas akses pasar global dengan menampilkan narasi positif sawit Indonesia.
4. Kemitraan Riset dan Inovasi – kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam pengembangan bibit unggul, produk turunan bernilai tambah, dan teknologi efisiensi.

Selain itu, Baginda menambahkan integrasi perkebunan sawit dengan sektor peternakan dan tanaman pangan melalui sistem integrasi sawit-sapi serta tumpang sari (padi gogo, jagung) dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan bagi ketahanan pangan nasional.

Lebih lanjut, Roni berharap forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan petani dalam mendukung program strategis seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan SDM, serta peningkatan sarana dan prasarana perkebunan

“Forum ini adalah ruang dialog yang sangat berharga. Mari jadikan momentum Borneo Forum 2025 sebagai titik pacu untuk memperkuat harmonisasi. Hanya dengan bersinergi, kita dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan tata kelola sawit yang kondusif bagi semua pihak,” ungkap Roni.

Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penyerahan satu ton benih padi gogo dari GAPKI Cabang Kalimantan Barat kepada Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak untuk dilakukan penanaman di wilayah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan peta jalan hilirisasi perkebunan 2025–2027. Kebijakan ini difokuskan pada peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas strategis nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto dengan mengumpulkan petani serta pelaku usaha perkebunan pada Rabu (13/8), guna menyelaraskan langkah dalam memperkuat hilirisasi sektor perkebunan.

Mentan Amran menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan petani. “Kami ingin petani mendapatkan nilai tambah dari hasil perkebunan mereka,” ujarnya.

Strategi ini meliputi diversifikasi produk, penguatan kemitraan, perluasan akses pasar, diplomasi perdagangan internasional, sertifikasi, serta peningkatan mutu dan keamanan pangan.

“Pupuk sudah oke, kredit dapat diakses, subsidi bibit disediakan. Perintah Bapak Presiden jelas, tingkatkan kesejahteraan petani khususnya pekebun tebu, kakao, kelapa,kopi, jambu mete, pala dan lada. Petani tidak boleh lagi hanya menjual bahan mentah. Kita dorong industri di dalam negeri untuk menyerap hasil perkebunan sehingga nilai tambahnya tinggal di Indonesia,” tegasnya (13/07/25).

Sekretaris Jenderal Kementan, Ali Jamil, menambahkan bahwa pihaknya telah mengusulkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk tahun 2025-2027 guna mendukung kegiatan hilirisasi.

“Anggaran ini akan difokuskan pada sarana dan prasarana produksi di hulu untuk memastikan ketersedian bahan baku dan agar rantai pasok perkebunan semakin efisien,” jelasnya.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menyampaikan, program hilirisasi akan difokuskan pada komoditas unggulan seperti tebu, kelapa, kakao, kopi, lada, pala, dan jambu mete.

“Kita ingin hilirisasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, industri, dan pasar global,” ujarnya.

Direktur Utama PTPN 1 menyatakan kesiapan industri pengolahan untuk mendukung langkah Kementan.

“Kami memastikan kesiapan pabrik pengolahan modern untuk menyerap hasil perkebunan dalam negeri, termasuk melalui pembangunan dan revitalisasi fasilitas produksi,” katanya.

Sebagai informasi, untuk mencapai target ekspor ratusan triliun rupiah pada 2029 mendatang, Kementan menyiapkan tambahan (ABT) 2025–2027, meliputi pengembangan kawasan, penyediaan benih unggul, pupuk, penerapan Good Handling Practices (GHP) dan Good Manufacturing Practices (GMP), serta deregulasi seperti revisi Permentan Nomor 50/2015 tentang benih perkebunan, penetapan pupuk ZA bersubsidi untuk tebu, dan penyempurnaan aturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus tebu.

Kementan optimistis strategi ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen dan pengekspor utama produk perkebunan dunia, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor, serta tentunya mensejahterakan petani Indonesia.

Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Belarus, Maxim Ryzhenkov, di Jakarta, Senin (5/8). Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas penguatan kerja sama bilateral di sektor pertanian, khususnya upaya meningkatkan ekspor komoditas pertanian unggulan Indonesia ke Belarus.

Mentan Amran mendorong peningkatan ekspor lima komoditas utama Indonesia, yakni minyak kelapa sawit mentah (CPO), kopi, kakao, kelapa, dan karet.

“Pertemuan ini sangat positif. Kita mendorong ekspor komoditas strategis seperti CPO, kopi, kakao, kelapa, dan karet. Ini penting untuk memperbaiki neraca perdagangan kita yang masih defisit,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran menambahkan, Indonesia merupakan produsen utama CPO di dunia dan produsen kelapa terbesar kedua. Dengan potensi tersebut, ia meyakini Belarus dapat menjadi mitra strategis sekaligus pasar baru yang menjanjikan bagi produk hasil hilirisasi pertanian Indonesia.

“Ini hubungan yang saling menguntungkan. Selama ini kita impor susu dari Belarus, bahkan ke depan juga ada rencana impor mentega dan daging. Tapi kita juga ingin ekspor produk kita ke sana agar neraca perdagangannya seimbang,” tambah Amran.

Saat ini dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia berkomitmen untuk memperluas akses pasar pertanian ke negara-negara mitra dagang, khususnya negara yang selama ini memiliki keunggulan ekspor ke Indonesia.

Dalam pertemuan Bilateral tersebut, Mentan Amran mengatakan Belarus merespons positif dorongan Indonesia dan menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi promosi produk-produk unggulan pertanian Indonesia di pasar mereka.

“Mereka berjanji akan ikut mempromosikan komoditas kita, ini kemajuan yang baik. Ke depan kita ingin semua hubungan perdagangan berjalan seimbang dan saling menguntungkan, khusunya produk pertanian kita,” kata Amran.

Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Belarus berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan). Menteri Luar Negeri Belarus hadir didampingi Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanouski, serta sejumlah delegasi dari pemerintah Belarus.

Laboya Barat — Dukung penyediaan benih kakao yang unggul dan bersertifikat, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan lakukan pemurnian, penilaian, dan penetapan kebun sumber benih kakao milik PT. Timor Mitra Niaga (PT. TMN) dan Kebun Sumber Benih Kakao Gaura di Desa Wetana, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (23/7). Kegiatan ini diselenggarakan hingga tiga hari kedepan.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat mengungkapkan pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian yang dirumuskan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 67/Kpts/KB.020/7/2018 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao, serta menindaklanjuti permohonan dari pemilik kebun sumber benih. 

“Kegiatan pemurnian, penilaian, dan penetapan kebun sumber benih kakao ini merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan benih kakao unggul dan bersertifikat. Ini penting untuk memastikan mutu benih yang akan diedarkan kepada petani,” tambah Abdul Roni.

Lebih lanjut, Abdul Roni menyebutkan tim pelaksana terdiri dari unsur Pemulia Kakao dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Direktorat Jenderal Perkebunan, Pengawas Benih Tanaman, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses pemurnian dan penilaian dilakukan secara langsung oleh tim di lapangan dengan mengamati serta mengidentifikasi setiap tanaman kakao untuk memastikan kesesuaian karakteristik tanaman dengan klon yang telah ditetapkan. Langkah ini penting dalam menjamin mutu dan keaslian benih yang nantinya akan digunakan dalam perbanyakan.

“Melalui penyediaan benih unggul, peningkatan kapasitas petani, dan penguatan sistem perbenihan, kami mendorong produktivitas yang lebih tinggi dan kualitas hasil yang lebih baik. Upaya ini sejalan dengan strategi nasional untuk memperkuat daya saing kakao Indonesia di pasar global serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh sentra produksi kakao,” ungkap Abdul Roni.

Terpisah, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mendukung dan mengapresiasi langkah strategis ini. Pihaknya pun berkomitmen mendorong peningkatan ketersediaan benih kakao bermutu demi mendukung keberlanjutan usaha tani kakao, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing komoditas kakao nasional.

“Kami dukung penuh demi keberlanjutan usaha tani kakao di Indonesia. Saya berharap ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memastikan ketersediaan benih kakao unggul dan bersertifikat. Sehingga kualitas hasil kakao nasional dapat terus ditingkatkan, mampu memperkuat daya saing kakao Indonesia di pasar global serta memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan bagi para petani kakao di Indonesia,” tutup Mentan.

Lumajang – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus memperkuat upaya strategis untuk meningkatkan produksi gula nasional. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Program Refocusing Pengembangan Kawasan Tebu dan Bongkar Ratoon (BR) 2025, yang difokuskan pada perluasan areal tanam, penyediaan benih berkualitas, serta optimalisasi peran petani melalui skema CPCL (Calon Penerima Calon Lahan).

Sejalan dengan itu, Ditjen Perkebunan gelar diskusi teknis bersama perwakilan petani CPCL, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) serta berbagai unit eselon I untuk membahas kesiapan benih, mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pengamanan mutu produksi di Wisma Tamu Jatiroto, Lumajang, Sabtu (19/7).

Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada gula secara bertahap, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami menargetkan pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri secara mandiri. Oleh karena itu, program refocusing kawasan tebu dan bongkar ratoon 2025 menjadi instrumen penting dalam menekan defisit pasokan,” tegas Mentan.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa proses pemetaan benih dan penjadwalan tanam harus segera diselesaikan agar program berjalan sesuai target. “Mapping benih dan jadwal tanam harus selesai dalam waktu dekat. Lahan yang dibuka dan benih yang tertanam harus sesuai dengan target nasional,” ujarnya.

Abdul Roni juga menyoroti perlunya percepatan verifikasi CPCL di lapangan agar bantuan dan dukungan pemerintah lebih tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa data CPCL yang masuk masih harus digenjot untuk memenuhi kebutuhan program.

Dikatakan Abdul Roni, penguatan peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus tebu menjadi salah satu skema pembiayaan alternatif bagi petani, khususnya untuk memenuhi kebutuhan benih di luar bantuan. Bantuan pemerintah hanya mencakup dua ton benih per hektar dari kebutuhan delapan ton, sementara sisanya dipenuhi secara mandiri oleh petani. Untuk itu, penting memastikan mutu benih swadaya agar tidak menurunkan produktivitas. “Kami mengusulkan agar ada petunjuk teknis khusus yang mengatur pengadaan benih swadaya menggunakan KUR. Jangan sampai kualitas benih yang buruk menurunkan hasil panen petani,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perbenihan Perkebunan, Ebi Rulianti menyampaikan saat ini telah tersedia benih dari penangkar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan total luas sekitar 1.238 hektar, dan potensi peningkatan hingga lebih dari 7.000 hektar. Namun, kualitas benih tetap harus dikawal ketat, baik itu bantuan maupun benih swadaya yang dibeli petani menggunakan KUR.

Sebagai penutup, Abdul Roni menyampaikan harapannya agar sinergi antara pemerintah, petani, pelaku industri, serta dukungan pembiayaan dari KUR, program BR 2025 dapat mendorong peningkatan produktivitas tebu nasional sekaligus memperkuat kedaulatan pangan dan energi Indonesia. “Kami berharap upaya peningkatan produktivitas tebu nasional sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan dan energi Indonesia,” tutup Abdul Roni.