Jakarta — Pemerintah memperkuat tata kelola industri kelapa sawit nasional melalui penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang kini bersifat wajib. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menjaga daya saing sawit Indonesia di tengah tekanan dan dinamika pasar global.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai penguatan standar keberlanjutan merupakan langkah fundamental agar komoditas sawit tetap diterima pasar internasional sekaligus memberikan nilai tambah di dalam negeri.

“Indonesia tidak boleh mundur. Sawit adalah kekuatan ekonomi bangsa. Karena itu, tata kelolanya harus kuat dan berkelanjutan, serta didorong ke arah hilirisasi agar manfaat ekonominya semakin luas,” ujarnya.

Mentan Amran menegaskan, transformasi sub sektor perkebunan perlu diarahkan pada pengembangan industri turunan, sehingga sawit tidak hanya bertumpu pada ekspor bahan mentah, melainkan menjadi basis industrialisasi nasional.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Abdul Roni Angkat menyampaikan bahwa sawit Indonesia memiliki keunggulan produktivitas dan efisiensi lahan dibanding minyak nabati lainnya. Dengan luas tutupan 16,83 juta hektare dan proyeksi produksi CPO 2025 mencapai 48,12 juta ton, Indonesia tetap menjadi produsen utama dunia.

Selain berkontribusi terhadap devisa, sektor ini juga menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja, termasuk 5,2 juta pekebun rakyat. Pemerintah, kata Roni, terus mendampingi pekebun melalui program peremajaan, dukungan sarana prasarana, penguatan SDM, serta riset untuk memastikan produktivitas berjalan seiring prinsip keberlanjutan. “Sawit menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu, produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Roni optimistis, dengan penguatan standar dan pengembangan industri turunan di dalam negeri, posisi sawit Indonesia akan semakin kokoh sebagai pilar ekonomi nasional sekaligus kontributor penting bagi kebutuhan pangan dan energi global.

Surabaya – Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Hilirisasi Perkebunan di Provinsi Jawa Timur bersama Kepolisian Daerah Jawa Timur, Staf Ahli Menteri Pertanian, Tenaga Ahli Menteri Pertanian, PT Sinergi Nusantara, PT Perkebunan Nusantara III, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, serta jajaran Kepolisian Resor se-Jawa Timur (27/02/26). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur ini bertujuan memperkuat sinergi dalam percepatan hilirisasi komoditas strategis seperti tebu, kopi, kelapa, dan kakao.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan dalam sambutannya menegaskan bahwa hilirisasi harus dibangun berbasis ekosistem dari hulu hingga hilir secara terintegrasi. “Hilirisasi perkebunan tidak bisa berjalan parsial. Kita harus membangun ekosistem industri yang terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Dengan sinergi yang kuat, target peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan petani dapat tercapai,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum, dalam mengawal implementasi program di lapangan .

Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Pertanian, Ito Hediarto, menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden yang harus diwujudkan secara konkret. “Setelah swasembada komoditas padi berhasil kita capai, kini saatnya kita memperkuat swasembada komoditas perkebunan melalui hilirisasi tebu, kopi, kelapa, kakao, dan komoditas strategis lainnya. Kuncinya adalah kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral,” tegas Ito.

Dukungan penuh juga disampaikan Biro SDM Polda Jawa Timur, Nur Azis. “Polda Jawa Timur beserta jajaran Polres di kabupaten/kota siap mendukung dan mendampingi program hilirisasi perkebunan. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga berperan aktif dalam menciptakan ekosistem pertanian yang kondusif, aman, dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada kesempatan berbeda menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci peningkatan nilai tambah dan penguatan ekonomi nasional. “Kita tidak boleh lagi menjual bahan mentah. Hilirisasi adalah jalan untuk meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat devisa negara. Petani harus menjadi bagian utama dari rantai nilai tersebut agar kesejahteraannya meningkat,” ujar Mentan Amran.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut sebagai langkah konkret memperkuat kolaborasi lintas sektor di daerah.

Melalui program hilirisasi perkebunan, pemerintah menargetkan peningkatan nilai tambah produk dari bahan mentah menjadi produk olahan maupun setengah jadi yang berdaya saing tinggi di pasar domestik dan global. Program ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menegaskan bahwa posisi hulu industri kelapa sawit nasional berada dalam kondisi prima untuk menjamin ketersediaan minyak goreng saat Ramadan dan Idulfitri 1447 H (27/2).

Berdasarkan hasil monitoring lapangan serta sinkronisasi data spasial perkebunan, produksi Crude Palm Oil (CPO) nasional tahun 2026 menunjukkan tren positif di tengah kebijakan pemerintah menjaga keseimbangan alokasi CPO untuk kebutuhan pangan domestik sekaligus mendukung Program Mandatori Biodiesel B40/B50.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa stabilitas pasokan pangan, khususnya minyak goreng, menjadi prioritas utama pemerintah.

“Kami memastikan produksi CPO nasional dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk menghadapi lonjakan permintaan menjelang hari besar keagamaan. Di saat yang sama, komitmen terhadap program biodiesel tetap berjalan secara terukur dan terkendali,” ujar Menteri Pertanian.

Berdasarkan rekapitulasi data stok komoditas perkebunan per 31 Januari 2026 menunjukkan posisi cadangan nasional dalam kondisi terkendali. Pemantauan rutin terhadap stok di tingkat hulu, termasuk kapasitas tangki timbun dan distribusi bahan baku, menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan.

Menurut Mentan, penguatan sektor hulu menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan pangan dan energi. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus dipacu guna meningkatkan produktivitas kebun rakyat.

“Kunci stabilitas ada pada produktivitas. Melalui PSR dan pendampingan teknis, kita dorong peningkatan hasil panen per hektare agar mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan industri dan konsumsi domestik,” tambah Mentan Amran.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat menjelaskan bahwa sistem pemantauan berbasis digital kini dioptimalkan untuk melacak distribusi Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

“Kami memastikan setiap PKS memperoleh persetujuan ekspor. Transparansi stok dan arus distribusi terus kami pantau, terutama di sentra produksi seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengaturan ritme pasokan dilakukan secara cermat agar peningkatan kebutuhan biodiesel tidak mengurangi kuota bahan baku minyak goreng, baik curah maupun kemasan (Minyakita).

Menurut Roni, memasuki kuartal pertama 2026, Kementan memastikan stok dan produksi di tingkat hulu mampu mengantisipasi lonjakan permintaan yang secara historis meningkat 10–15 persen saat Ramadan dan Idulfitri.

“Koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan, terus diperkuat guna mencegah potensi hambatan distribusi dari pabrik hingga ke tahap pengemasan,” kata Roni.

Roni berharap dengan sinergi kebijakan, penguatan produktivitas rakyat, dan sistem data yang semakin terintegrasi, pemerintah optimistis stabilitas pasokan dan harga minyak goreng nasional tetap terjaga, sekaligus mendukung agenda transisi energi melalui biodiesel secara berimbang dan berkelanjutan.

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) mempercepat program hilirisasi perkebunan sebagai bagian dari implementasi RPJMN 2025–2029. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat produksi berorientasi nilai tambah, meningkatkan ekspor, mengurangi impor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis sumber daya alam berkelanjutan.

Program hilirisasi perkebunan tahun 2025–2027 menargetkan pengembangan kawasan seluas 870.890 hektare untuk komoditas tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Total kebutuhan anggaran dialokasikan secara bertahap, dengan fokus pada penyediaan benih unggul, pupuk, serta dukungan tenaga kerja pekebun.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci transformasi sektor pertanian dari berbasis bahan mentah menjadi industri olahan bernilai tambah tinggi.

“Kita tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi perkebunan harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional,” tegas Mentan.

Ia menambahkan, strategi hilirisasi disusun dengan mempertimbangkan kesiapan bahan baku, kebutuhan pasar dalam negeri, potensi ekspor, serta daya saing industri. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan harga yang lebih stabil, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Secara keseluruhan, potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 8,6 juta orang. Komoditas prioritas meliputi kelapa dalam, kakao, kopi, tebu, kelapa sawit, lada, mete, dan lainnya, dengan orientasi pengembangan ekspor maupun substitusi impor.

Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas menjadi fondasi utama hilirisasi.

“Kami memastikan ketersediaan benih bermutu dan pengembangan kawasan berbasis potensi wilayah. Dengan produktivitas yang meningkat, pasokan bahan baku industri akan terjamin, sehingga hilirisasi berjalan berkelanjutan,” ujar Roni.

Ia menambahkan, pada Tahun Anggaran 2026 pengembangan kawasan difokuskan di berbagai sentra produksi nasional. Untuk komoditas kelapa ditargetkan 154.000 hektare, kopi 86.000 hektare, kakao 175.500 hektare, tebu 99.547 hektare, pala 14.800 hektare, lada 3.438 hektare, jambu mete 48.200 hektare, serta sagu 3.350 hektare.

“Seluruh proses penetapan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang diverifikasi secara berjenjang, baik administrasi maupun lapangan, guna memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas program,” kata Roni.

Pada kesempatan tersebut, Roni juga mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk menjadi mitra pengadaan benih maupun menjadi penerima manfaat dari program hilirisasi. Kegiatan ini turut dihadiri para kepala daerah, yakni Bupati Bengkulu Selatan, Bupati Sorong Selatan, dan Bupati Barito Kuala, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pengembangan kawasan perkebunan berbasis hilirisasi di wilayah masing-masing.

Roni berharap melalui langkah ini, pihaknya optimistis sektor perkebunan akan menjadi pilar utama hilirisasi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir komoditas perkebunan unggulan dunia.

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat hilirisasi kelapa sawit demi meningkatkan nilai tambah dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Komoditas strategis ini bahkan kerap disebut sebagai “miracle crop” karena kombinasi keunggulannya yang nyaris tak tertandingi dibanding minyak nabati lain, baik dari sisi produktivitas, efisiensi lahan, hingga dampak ekonominya.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

“Kelapa sawit merupakan salah satu kekuatan besar Indonesia. Produktivitasnya tinggi, efisien dalam penggunaan lahan, dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari desa hingga industri besar. Inilah yang membuat sawit layak disebut miracle crop,” ujar Mentan Amran.

Berdasarkan Data publikasi statistik Ditjen Perkebunan, diketahui bahwa secara nasional, pada 2025 (Angka Sementara) luas areal kelapa sawit Indonesia tercatat mencapai 16,83 juta hektare dengan produksi sebesar 46,55 juta ton (CPO) dan produktivitas rata-rata nasional 3,6 ton per hektare. Capaian ini menegaskan posisi Indonesia sebagai produsen sawit utama dunia.

Sebagai informasi, empat provinsi menjadi kontributor terbesar produksi sawit nasional. Provinsi Riau mencatat produksi 9,46 juta ton. Disusul Kalimantan Barat dengan produksi 4,94 juta ton, Kalimantan Tengah dengan produksi 7,59 juta ton, serta Kalimantan Timur dengan produksi 4,29 juta ton.

Dari sisi perdagangan global, kinerja ekspor sawit Indonesia pada 2025 juga menunjukkan peran strategisnya dalam perekonomian nasional. Volume ekspor tercatat sebesar 36,37 juta ton dengan nilai mencapai 28,50 milyar dolar AS. Angka tersebut menjadi bukti kontribusi signifikan sawit terhadap devisa negara.

Menurut Mentan Amran, arah kebijakan Kementan saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi di sektor hulu, tetapi juga pada penguatan hilirisasi agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri. Pengembangan produk turunan sawit, mulai dari pangan olahan, oleokimia, hingga bioenergi seperti biodiesel, dinilai menjadi kunci memperkokoh ketahanan energi sekaligus memperluas lapangan kerja.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menambahkan bahwa kelapa sawit memiliki produktivitas minyak per hektare yang jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya. Dengan efisiensi lahan tersebut, sawit diharapkan mampu memenuhi kebutuhan minyak nabati global tanpa tekanan pembukaan lahan yang berlebihan, serta tetap sesuai ketentuan yang berlaku dan mengimplementasikan sistem keberlanjutan.

“Hilirisasi menjadi strategi penting agar sawit tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Dengan begitu, manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh pekebun, pelaku usaha, dan masyarakat,” jelas Roni.

Roni juga menekankan pentingnya penguatan sertifikasi dan praktik budidaya berkelanjutan, termasuk percepatan peremajaan sawit rakyat untuk menjaga produktivitas kebun. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global sekaligus menjawab berbagai tantangan isu lingkungan.

Roni menambahkan, dengan strategi hilirisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, Kementan optimistis kelapa sawit akan semakin memperkokoh posisinya sebagai komoditas strategis nasional sekaligus motor penggerak industrialisasi berbasis perkebunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebuah catatan dari Desa Pegongsoran, Kecamatan Pemalang

Hujan deras mengguyur lahan tebu di Desa Pegongsoran, Kecamatan Pemalang, pada Kamis sore tanggal 19 Februari 2026. Meski cuaca tidak bersahabat, semangat petani tetap membara. Mereka menyambut hangat kedatangan Sekretais Direktorat Jenderal Perkebunan yang datang untuk meninjau kondisi lahan dan berbagi cerita tentang suka duka pengembangan tanaman tebu di Kabupaten Pemalang.

SUKA: Kehangatan dan Harapan

Pak Sutrisno, seorang petani tebu yang sudah menggarap lahannya selama lebih dari 20 tahun, bercerita dengan penuh semangat. “Alhamdulillah, kondisi tanah di sini sangat cocok untuk tebu. Tanahnya subur, airnya melimpah, dan cuacanya mendukung,” katanya sambil menunjukkan tanaman tebunya yang sudah setinggi pinggang.

Dukungan dari pemerintah daerah menjadi salah satu sumber kebahagiaan para petani. Program pendampingan teknis yang dilakukan secara rutin memberikan wawasan baru tentang teknik budidaya modern. Bibit unggul yang dibagikan juga membantu meningkatkan produktivitas lahan.

“Kami sangat bersyukur ada perhatian dari pemerintah. Kunjungan seperti ini membuat kami merasa dihargai dan termotivasi untuk terus mengembangkan tanaman tebu.”

— Pak Sutrisno, Petani Tebu Pegongsoran

Komunitas petani tebu di Pegongsoran juga sangat solid. Mereka saling membantu saat musim tanam dan panen. Tradisi gotong royong masih terjaga dengan baik, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara para petani.

DUKA: Tantangan yang Harus Dihadapi

Namun di balik kehangatan tersebut, ada kisah pilu yang kerap dialami para petani. Perubahan iklim menjadi momok yang paling ditakuti. Musim hujan yang berkepanjangan seperti saat ini bisa menghambat pertumbuhan tebu yang membutuhkan sinar matahari yang cukup.

“Tahun lalu, kami mengalami gagal panen karena hujan terus-menerus selama dua bulan. Penyakit karat daun menyerang hampir seluruh lahan. Itu sangat menyakitkan,” kenang Pak Sutrisno dengan nada sedih.

“Harga yang tidak stabil juga menjadi beban tersendiri. Kadang panen melimpah tapi harga anjlok. Kadang harga bagus tapi hasil panen sedikit karena cuaca buruk.”

— Petani Tebu Pegongsoran

Akses pupuk yang terbatas dan harganya yang cenderung mahal juga menjadi kendala. Tidak semua petani memiliki modal yang cukup untuk membeli pupuk berkualitas. Beberapa dari mereka masih mengandalkan pupuk organik tradisional yang hasilnya tidak seoptimal pupuk kimia.

Harapan untuk Masa Depan

Meski menghadapi berbagai tantangan, para petani tebu di Pegongsoran tetap optimis. Mereka berharap ada program asuransi pertanian yang bisa melindungi dari risiko gagal panen. Juga ada bantuan mesin pertanian modern untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang yang ikut dalam kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah. “Kami akan terus mendampingi petani. Program-program pembinaan akan terus kami tingkatkan. Kami juga sedang mengupayakan kerja sama dengan pabrik gula untuk menjamin stabilitas harga,” ujarnya.

“Kami percaya, dengan kerja sama yang baik antara petani, pemerintah, dan pihak terkait lainnya, tebu Pemalang bisa menjadi yang terbaik. Kami siap berjuang!”

— Petani Tebu Pegongsoran

Saat hujan mulai mereda dan langit mulai cerah, kunjungan pun berakhir. Namun semangat para petani tetap menyala. Mereka kembali ke lahan masing-masing dengan harapan baru. Suka dan duka memang bagian dari perjalanan, tapi keyakinan untuk terus bertani tebu tidak akan pernah pudar.

Pegongsoran, dengan lahan tebunya yang hijau, tetap menjadi saksi bisu perjuangan para petani yang setia mengabdikan diri untuk mengembangkan komoditas andalan Kabupaten Pemalang ini. Semoga suka mereka bertambah dan duka mereka berkurang di masa yang akan datang.

Jakarta – Pekebun gula aren organik asal Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, kembali menorehkan capaian membanggakan dengan berhasil menembus pasar ekspor global. Produk gula aren organik tersebut kini telah dipasarkan ke Belanda, Malaysia, dan Australia.

Pekebun yang tergabung dalam Kelompok Tani Akur X melalui badan usaha CV Temon Agro Lestari, Desa Temon, Kecamatan Arjosari, mencatatkan pengiriman gula aren organik ke Belanda sebanyak 1 ton, Malaysia 10 ton, serta Australia sebesar 500 kilogram.

Sebagai informasi, Kelompok Tani Akur X merupakan kelompok binaan Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, melalui Program Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan. Program ini mendorong pengembangan komoditas perkebunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan akses pasar ekspor.

Melalui pendampingan tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan memfasilitasi berbagai dukungan, mulai dari bantuan ternak ruminansia, sarana dan prasarana pembuatan pupuk kompos, hingga pelatihan pra-sertifikasi dan fasilitasi sertifikasi organik.

Fasilitasi ini mendorong pekebun memproduksi pupuk kompos secara mandiri dan menerapkannya di lahan perkebunan. Hingga saat ini, lahan aren yang telah tersertifikasi organik mencapai 15,66 hektare dengan melibatkan 25 pekebun, serta memiliki potensi produksi sekitar 18 ton per tahun.

Manfaat sertifikasi organik pun dirasakan langsung oleh pekebun, karena memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Harga jual gula aren meningkat, dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram, atau naik Rp10.000 dibandingkan produk konvensional.

Dalam pengembangan komoditas perkebunan berorientasi ekspor, Ditjen Perkebunan terus memperkuat sinergi lintas sektor dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, guna memperluas akses pasar dan mendorong hilirisasi produk perkebunan.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap ekspor komoditas perkebunan, pada 13 Februari 2026 dilaksanakan pelepasan ekspor gula aren organik produksi Kelompok Tani Akur X yang difasilitasi melalui kemitraan dengan sektor swasta.

Secara terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa keberhasilan ekspor gula aren organik dari Pacitan menjadi bukti nyata daya saing produk perkebunan rakyat di pasar global.

“Kementerian Pertanian terus mendorong hilirisasi, sertifikasi, dan pengembangan desa ekspor agar nilai tambah dan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh petani,” ujar Mentan Amran.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (plt) Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menegaskan bahwa pendampingan berkelanjutan melalui Program Desa Pertanian Organik telah meningkatkan kualitas, nilai jual, dan akses pasar produk gula aren. “Ke depan, Ditjen Perkebunan akan terus memperluas pembinaan agar semakin banyak pekebun yang naik kelas dan berorientasi ekspor,” katanya.

Jakarta – Kinerja kakao nasional menunjukkan sinyal positif. Setelah menghadapi tantangan produktivitas dalam beberapa tahun terakhir, produksi kakao Indonesia diproyeksikan semakin meningkat pada 2026.

Berdasarkan data Statistik Perkebunan, produksi kakao pada 2024 tercatat sebesar 617 ribu ton dari luas areal 1,37 juta hektare. Pada 2025 (angka sementara) produksi berada di kisaran 616 ribu ton, dan pada 2026 diproyeksikan naik menjadi 635 ribu ton dengan luas areal mencapai 1,38 juta hektare. Kenaikan ini menjadi momentum penting di tengah penguatan harga kakao global dan meningkatnya permintaan pasar internasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebangkitan kakao nasional harus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan percepatan hilirisasi.

“Pekebun adalah kunci. Hampir seluruh kebun kakao kita dikelola rakyat. Karena itu, peningkatan produktivitas melalui peremajaan, penggunaan benih unggul, dan pendampingan intensif harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah, tetapi harus memperkuat hilirisasi agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri,” ujar Mentan Amran.

Diketahui sekitar 99 persen kebun kakao nasional dikelola oleh perkebunan rakyat dengan kontribusi produksi mencapai lebih dari 616 ribu ton pada 2024. Tercatat sekitar 1,50 juta kepala keluarga pekebun menggantungkan hidup pada komoditas ini.

Salah satunya, di Sulawesi masih menjadi tulang punggung produksi nasional dengan kontribusi lebih dari 60 persen atau sekitar 378 ribu ton. Sementara Sumatera menyumbang sekitar 164 ribu ton. Untuk penyumbang produksi utama dari Lampung dan Sumatera Utara.

Di sisi perdagangan, nilai ekspor kakao Indonesia pada 2024 mencapai 348 ribu ton dengan nilai sebesar US$ 2,65 miliar. Data BPS yang diolah Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan tren ekspor kakao Indonesia dalam periode 2021–2025 tetap menunjukkan peran signifikan di pasar global, dengan sejumlah negara tujuan utama di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat mengatakan, lonjakan harga kakao domestik pada 2025 sejalan dengan kenaikan harga biji kakao fermentasi internasional.

“Perkembangan harga kakao domestik tahun 2025 bergerak mengikuti tren harga global yang mengalami penguatan signifikan. Ini menjadi peluang besar bagi pekebun untuk meningkatkan pendapatan. Karena itu, kami mendorong peningkatan kualitas, terutama fermentasi, agar harga di tingkat pekebun bisa optimal,” ujarnya.

Menurutnya, momentum harga tinggi harus dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi sektor kakao berbasis hilirisasi. Pemerintah mendorong penguatan industri pengolahan, mulai dari biji fermentasi, cocoa liquor, cocoa butter, hingga produk cokelat jadi, agar nilai tambah tidak berhenti di hulu.

“Dengan perbaikan produktivitas dan kualitas, kita tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen, tetapi juga sebagai pemain penting dalam rantai pasok kakao olahan dunia. Hilirisasi adalah strategi untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya saing, dan memastikan kesejahteraan pekebun,” tegasnya.

Dengan basis areal lebih dari 1,3 juta hektare dan jutaan petani yang terlibat, kakao berperan strategis dalam penguatan ekonomi daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia.

“Proyeksi peningkatan produksi pada 2026 diharapkan menjadi titik balik kebangkitan kakao nasional menuju sistem usaha yang lebih produktif, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi,” harap Roni.

Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengembangan kopi nasional hingga tahun 2026 melalui strategi peningkatan produktivitas, mutu, dan nilai tambah berbasis hilirisasi. Langkah ini ditempuh untuk menjaga daya saing kopi Indonesia di tengah dinamika pasar global sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, produksi kopi nasional mencapai sekitar 813 ribu ton kopi berasan. Capaian tersebut menjadi pijakan penting dalam perumusan kebijakan pengembangan kopi ke depan. Pemerintah memandang kopi sebagai komoditas strategis yang tidak hanya menopang penghidupan jutaan pekebun, tetapi juga menjadi salah satu andalan ekspor subsektor perkebunan.

Mentan Amran menegaskan bahwa arah pengembangan kopi nasional tidak semata berorientasi pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada penguatan kualitas, keberlanjutan, dan percepatan hilirisasi.

“Pengembangan kopi nasional harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi pekebun. Kebijakan ke depan difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun rakyat, peremajaan tanaman, penguatan penanganan pascapanen, serta percepatan hilirisasi agar kopi Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dalam produk olahan bernilai tambah tinggi,” ujar Mentan Amran.

Menurutnya, hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan posisi tawar kopi Indonesia di pasar global, termasuk melalui pengembangan industri roasting, produk kopi siap seduh, ekstrak kopi, hingga diversifikasi produk turunan lainnya.

Dari sisi perdagangan, kinerja ekspor kopi Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 316,7 ribu ton dengan nilai lebih dari US$1,63 miliar. Pemerintah menargetkan penguatan akses pasar ekspor hingga 2026 melalui peningkatan konsistensi mutu, pemenuhan standar internasional, serta pengembangan produk kopi olahan sesuai kebutuhan pasar global.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat mengatakan pemerintah juga mendorong penerapan praktik budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim serta penguatan pendampingan dan kelembagaan pekebun. Selain itu, penguatan kemitraan antara pekebun dan pelaku industri pengolahan terus didorong untuk mempercepat transformasi hilirisasi di sentra-sentra produksi.

“Dengan strategi terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk penguatan hilirisasi di dalam negeri, pengembangan kopi nasional hingga 2026 diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar, serta memperkuat kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan,” ujar Roni.