YOGYAKARTA- Pemerintah akan menjaga keseimbangan pemakaian lahan untuk pengembangan kelapa sawit. Demikian dijelaskan oleh Wakil Presiden,  Boediono ketika menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan Pemerintah pada acara International Oil Palm Conference (IOPC) 2010 di Yogja Expo Centre, Rabu 2 Juni 2010.

Untuk menjaga keseimbangan pemakaian lahan,  pemerintah tak akan hanya memakai pertimbangan yang bersifat birokratis,  tapi akan mempertimbangkan harga di pasar sebagai sinyal untuk penggunaan lahan. Yang tak kalah penting menjadi pertimbangan dalam penggunaan lahan menurut Wapres adalah pelestarian lingkungan, ketahanan dan swasembada pangan. “Pemenuhan pangan untuk seluruh bangsa dalam jangka panjang tetap akan menjadi prioritas utama,” tegas  Wapres lebih lanjut.

Wapres menjelaskan bahwa industri berbasis kelapa sawit memiliki masa depan yang sangat cerah. Kelapa sawit bisa memenuhi beragam keperluan, bahan makanan, bahan pokok berbagai industri, sampai sumber energi. Hingga kini juga beluma ada produk lain yang mampu menyaingi kehebatan kelapa sawit untuk memenuhi berbagai kebutuhan itu. Maka menurut Wapres permintaannya akan terus naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk. “Di dunia ini hanya beberapa negara saja yang mendapat karunia kondisi iklim dan tanah yang cocok untuk pengembangan kepala sawit dalam skala luas. Salah satunya Indonesia,” ujar  Wapres Boediono.

Untuk merealisasikan prospek yang cerah ini, menurut Wpares setidaknya ada dua masalah utama yang menjadi  pertimbangan kebijakan pemerintah. Yakni, bagaimana mengelola sumberdaya yang tersedia untuk mencapai keuntungan yang optimal dan berkesinambungan bagi seluruh rakyat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa memperluas pemakaian dan pemanfaatan sawit.

Kata kunci dalam memilih kebijakan adalah keseimbangan. “Wapres menekankan bahwa, pemerintah akan menjaga keseimbangan dalam tiga hal yaitu  pemakaian lahan, struktur industri, dan struktur pasarnya,” Pada saat yang sama, pemerintah tetap akan mendorong investasi di hulu dan terutama di industri hilir. Oleh sebab itu, pemerintah akan mengembangkan rantai pasokan (supply chain) yang lengkap untuk memaksimalkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Mengenai keseimbangan industri, “Wapres gembira bahwa 42% kebun sawit saat ini berada di tangan pekebun rakyat. Mudah-mudahan ini bisa berkembang sebagai sumber mata pencaharian rakyat yang sesungguh-sunguhnya,” kata Wapres. Keseimbangan seperti ini sangat penting agar kemandirian pekebun rakyat bisa kita pelihara. Pemerintah juga sudah memikirkan berbagai upaya untuk mempertahankan keseimbangan itu. Misalnya dengan mendukung sistem inti-plasma yang sudah berjalan di berbagai tempat. Pemerintah juga memikirkan pengembangan sebuah sistem yang terintegrasi antara perkebunan dengan usaha pertanian rakyat. Pemerintah juga akan tetap menjaga keseimbangan antara peran investasi dari dalam negeri dan luar negeri. Ini adalah keseimbangan sosial politik yang penting agar kelanjutan perkembangan industri sawit tetap terjaga, tegas Wapres. “Pemerintah tetap mengundang dengan pintu terbuka investasi dari luar, namun tentu tetap dengan memperhatikan keseimbangan-keseimbangan tadi,” tambah  Wapres.

Untuk mengoptimalkan investasi, pemerintah akan melakukan review dan reformasi berbagai aturan maupun kebijakan mengenai investasi. Pemerintah akan menelaah berbagai hal yang bisa dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah serta menurunkan biaya investasi. “Saudara Menko Perekonomian adalah komandan untuk melakukan reformasi di bidang investasi,” ujar  Wapres. Disamping itu, pemerintah juga bersedia memberikan insentif khusus, untuk industri kelapa sawit. “Ini berlaku untuk industri yang dianggap sebagai bagian penting untuk menyatukan dan memperkokoh struktur industri di dalam negeri. Yang tak kalah penting menurut Wapres adalah pemerintah selalu harus mempertimbangkan dengan cermat apakah industri itu akan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup atau tidak.

Untuk mengoptimalkan keseimbangan struktur industri, Wapres menegaskan, kebijakan pemerintah adalah membangun seluruh supply change dari hulu sampai hilir yang akan berakhir dengan mata rantai perdagangan yang efisien dan adil. Ide Pemerintah adalah, pembangunan supply chain yang lebih lengkap dengan kelapa sawit sebagai intinya. Targetnya adalah peningkatan manfaat di dalam negeri. Pemerintah berharap industri dengan bahan awal kelapa sawit ini akan berkembang ke produk-produk lain.

Mengenai keseimbangan pasar, menurut Wapres ada dua hal yang menjadi pemikiran atau landasanan pemikiran kebijakan pemerintah. Yaitu, yang pertama, kecukupan kebutuhan di dalam negeri baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. Kecukupan kebutuhan di dalam negeri berlaku tentu juga berlaku untuk komoditi lain, termasuk gas dan lain-lain. Sedangkan faktor kedua adalah kestabilan harga di dalam negeri. Ini adalah sasaran nasional yang selalu mendapat prioritas dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah akan melaksanakan apapun yang diperlukan agar masyarakat bisa  menikmati kestabilan harga kebutuhan pokoknya,” tegas Wapres.

Terkait dengan kebijakan fiscal, pemerintah juga akan melakukan review kebijakan fiskal agar lebih optimal. Review ini tidak akan membebani industri. Pemerintah ingin ingin membandingkan apakah rezim fiskal yang berlaku sudah sepadan dengan rezim di negara-negara lain. Pemerintah juga akan melihat apakah implementasi sistem perpajakan sudah baik atau tidak, atau masih bisa kita perbaiki,” kata Wapres. Tujuan akhir semua ini adalah untuk mendapatkan hasil maskimal bagi rakyat melalui peningkatan pemerimaan negara.

Selanjutnya, wapres mengatakan bahwa salah satu fungsi pemerintah adalah mendukung kemajuan di bidang riset dan teknologi. Dalam menjalankan peran ini, porsi pemerintah dan swasta harus sinkron dan mengangkat tema bersama supaya jangan masing-masing melakukan secuil kegiatan yang akhirnya bertabrakan. “Tema bersama dengan beban yang dipikul bersama  diharapkan lebih efektif untuk mengembangkan kelapa sawit di masa depan,” tutur Wapres. Untuk mengaskes  hasil rumusan (summary) bisa diunduh di menu hasil pertemuan di website ini.   (Sumber : Website Wapres/dj-bun).