KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KEMENTAN : GENJOT UPAYA DORONG HARGA KARET RAKYAT.

Diposting     Senin, 01 Juli 2019 11:07 am    Oleh    ditjenbun



JAKARTA – Karet sering diterpa isu gejolak anjlok harga karet yang meresahkan dan membuat petani menjerit, namun tentunya berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani karet. “Upaya yang dilakukan agar pengembangan karet dapat berkembang hingga saat ini dilihat dari sisi perbenihan salah satunya dengan menggunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat, pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Entres, dan pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Batang Bawah. Budidaya pengembangan tanaman karet melalui kegiatan peremajaan tanaman tua/rusak/tidak produksi, perluasan dan intensifikasi, dan Perubahan pola jarak tanam,” kata Kasdi Subagyono Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Kasdi Subagyono menambahkan, Sedangkan untuk Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan memfasilitasi penanganan pasca panen tanaman karet dan memfasilitasi Pemasaran Karet dan Pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), serta Penguatan Kelembagaan Petani dan penumbuhan, penguatan dan fasilitasi pembentukan lembaga ekonomi masyarakat (pekebun karet).

Tantangan yang dihadapi salah satunya yaitu peremajaan yang memerlukan biaya besar dan merupakan investasi jangka panjang, sehingga tidak terjangkau swadaya petani, dan ketersediaan APBN sangat terbatas, penggunaan benih asalan (seedling), infrastruktur belum memadai, Mutu bokar rendah dan kelembagaan petani masih lemah. “Strategi untuk memastikan produk perkebunan dalam negeri dapat terserap dan upaya meningkatkan daya saingnya dapat dilakukan dengan cara meningkatan produksi dan produktivitas usahatani melalui peremajaan dengan benih bermutu dalam program BUN500 (Benih Unggul 500 Juta Batang), intensifikasi dengan penerapan GAP, pengembangan diversifikasi produk integratif dengan tanaman lain yang bernilai ekonomis terutama dengan mengatur pola tanam yang ramah lingkungan serta peningkatan infrastruktur, Peningkatan jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) dalam rangka memperkuat kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil bokar dengan pembentukan UPPB Baru dan teregistrasi, Target peningkatan sesuai kebutuhan dan dukungan pendanaan di Kabupaten/Kota. UPPB dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta modal usaha,” tambahnya.

Lanjutnya, Selain itu perlu adanya peningkatan mutu bokar melalui kegiatan Bimbingan Teknis untuk petani, petugas registrasi dan pengawas mutu bokar, Penanganan pasca panen dan pengolahan untuk meningkatkan mutu sesuai dengan Permentan 38 Tahun 2008 tentang “Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (BOKAR) dan Permendag 54 Tahun 2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan melalui peningkatan jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), saat ini baru 197 yang sudah teregistrasi dari total 335 UPPB yang telah dibentuk, dan Mengakselerasi penerbitan regulasi Inpres/Keppres guna meningkatkan penyerapan produksi karet Dalam Negeri sekitar 500.000 ton (kesepakatan rapat di Kementerian PUPR tahun 2016 antara Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian) untuk pemanfaatan campuran aspal, dokfender, bantal rel, ban dan vulkanisir, dan lainnya. “Program-program yang bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan pekebun seperti Meremajakan tanaman rusak, tua/tidak produktif, perluasan di wilayah pasca bencana, perbatasan dan intensifikasi, Peningkatan SDM pekebun dengan pelatihan budidaya dan teknis pengolahan panen/pasca panen, dan Membentuk atau meningkatkan peran lembaga kelompok pekebun dalam mengakses berbagai aspek guna meningkatkan mutu dan kualitas usaha kebun,” katanya.

Rendahnya harga karet yang terjadi selama 5 tahun terakhir tidak memberikan cerminan berpengaruh terhadap faktor fundamental yang sebenarnya, namun pembentukan harga karet di SICOM Future Exchange yang selama ini dijadikan referensi dalam transaksi karet, kedepan perlu dikoreksi. Diplomasi karet dilevel internasional termasuk penerapan skema AETS (Agreed Export Tonnage Scheme) yaitu pembatasan ekspor karet oleh 3 negara produsen karet terbesar : Thailand, Indonesia dan Malaysia yang diberlakukan mulai 1 April 2019 selama 4 bulan ke depan telah memberikan efek psikologi pasar positif dengan adanya kecenderungan kenaikan harga karet dunia. “Upaya-upaya yang dilakukan sesuai tanggung jawab kementerian pertanian telah melakukan peremajaan tanaman karet rakyat dengan pola tumpangsari, yang sudah dilakukan dibeberapa daerah seperti Jambi, Sumsel dan kalsel dengan tanaman pangan atau tanaman perkebunan lain yang mampu memberikan nilai tambah bagi petani pada saat menunggu tanamannya panen,” katanya.

Selain itu juga melalui kementerian PUPR pemerintah membuat jalan dengan campuran karet, hasil uji coba yang dilakukan ternyata dapat tahan lebih lama. Saat ini Pemerintah sedang merancang Inpres terkait pemanfaatan karet dalam negeri terkait pemnafaatan karet untuk infrastruktur dan sarana lainnya.

Saat ini UPPB yang sudah terbentuk di Indonesia sebanyak 472 unit, diantaranya sudah teregistrasi sebanyak 337 unit, tersebar di propinsi-propinsi sentra karet, yaitu Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalsel, Kalbar, Kalteng dan Aceh. Jumlah UPPB terbanyak di provinsi Sumatera Selatan sebanyak 205 unit dan telah teregistrasi sebanyak 183 unit. Provinsi Aceh baru saja memulai membentuk UPPB, 1 unit. Jumlah ini masih jauh dari yang diharapkan. Jika satu UPPB paling sedikit memiliki wilayah seluas 100 ha, maka secara teoritis, dengan luas lahan karet sebesar 3.679.108 Ha, kita perlu membentuk 36.791 unit UPPB agar mutu karet kita lebih terjamin dan mudah untuk dikontrol. Untuk itu,  masih harus terus diupayakan agar dapat terbentuk UPPB baru.

“Dengan tergabungnya petani dalam UPPB, selain meningkatkan mutu bokar, petani juga mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Dengan upaya-upaya mengintegrasikan kegiatan UPPB ini dengan instansi terkait lainnya, sudah banyak terjalin kemitraan antara pabrik crumb rubber dan UPPB, sehingga dapat meningkatkan harga bokar yang diterima petani. Selain itu, dengan tergabungnya UPPB ke pasar-pasar lelang, harga bokar juga semakin baik,” katanya.

Keterangan : data statistik Perkebunan Indonesia tahun 2018


Bagikan Artikel Ini  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *