KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Rakornas Pembangunan Perkebunan: Membangun Sinergi dan Korporasi Petani menuju Optimalisasi Ekspor Produk Komoditas Perkebunan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Diposting     Rabu, 29 Desember 2021 04:12 pm    Oleh    ditjenbun



Bogor – Menteri Pertanian mengapresiasi Direktorat Jenderal Perkebunan atas terselenggaranya kegiatan Rakor Pembangunan Perkebunan Tahun 2021 dengan tema “Membangun Sinergi dan Korporasi Petani Menuju Optimalisasi Ekspor Komoditas Perkebunan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional”, sebagai upaya mencapai sinergi harmonis program dan kegiatan dalam mendukung pengembangan Perkebunan kedepan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif untuk menjadikan Perkebunan yang lebih baik, demikian disampaikan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Perkebunan tahun 2021 di Hotel Novotel Bogor (28/12/2021).

“Saya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, sehingga sektor perkebunan telah berkontribusi besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah kondisi pandemi covid-19,” ujarnya.

Syahrul Yasin Limpo menambahkan, Rakor pembangunan perkebunan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi kinerja tahun 2021 dan percepatan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2022. “Untuk mewujudkan transformasi ekonomi sebagaimana arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa kita harus membangun model bisnis korporasi petani satu sampai dua model bisnis korporasi pada setiap provinsi, yang selanjutnya nanti dapat di contoh oleh provinsi/kabupaten lainnya. Korporasi Petani sebagai sebuah upaya membuat kelompok petani dalam jumlah besar dan membekali kelompok petani tersebut dengan manajemen, aplikasi, serta cara produksi dan pengolahan yang modern. Harapannya dalam penguatan korporasi petani dari hulu ke hilir, petani akan mendapatkan keuntungan lebih besar,” ujarnya.

Perkebunan harus mempunyai program unggulan, Lanjut Mentan, yang dapat mengaktualisasikan Perkebunan Indonesia Maju, Mandiri dan Modern, selain korporasi petani komoditas perkebunan, produksi benih unggul perkebunan 20 juta batang sebagai upaya penyediaan logistik benih pada sentra-sentra perkebunan juga untuk memperbaiki produktivitas komoditas perkebunan yang masih belum maksimal. Program pengembangan komoditas sagu dari hulu ke hilir sebagai diversifikasi pangan, percepatan swasembada gula konsumsi melalui komoditas tebu dan non tebu yaitu stevia, lontar, aren, harus dilakukan secara simultan dan terintegrasi satu sama lainnya sebagai solusi menjawab tantangan pembangunan perkebunan ke depan. “Pencapaian dan kemajuan pertanian Indonesia kedepan khususnya subsektor perkebunan, tidak lepas dari peran pekebun khususnya generasi milenial. Kita menargetkan bisa mencetak banyak pekebun muda sebagai bagian dari regenerasi. Dengan semangat yang ada pada diri pekebun muda, diharapkan dapat membangkitkan pertanian Indonesia maju mandiri dan modern,” ujarnya.

Pada Rakor hari ini, dilakukan paparan oleh para narasumber antara lain Direktur Pangan dan Pertanian-Bappenas, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, juga dilakukan pemaparan dan pembahasan detail hasil monitoring dan evaluasi 2021 dan rencana kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan 2022.

Ali Jamil, Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, melaporkan bahwa, Luas areal perkebunan nasional kita mencapai 27,5 juta hektar dengan areal perkebunan rakyat 17,8 juta hektar atau atau 65 persen nya. Namun demikian perkebunan rakyat masih menghadapi berbagai tantangan antara lain adalah produktivitas komoditas, usaha perkebunan, skala kepemilikan lahan, permodalan usaha, kapasitas sumberdaya pekebun, akses pembiayaan ke bank dan lembaga pembiayaan lainnya, intervensi inovasi teknologi, daya saing produk perkebunan, hilirisasi produk perkebunan rakyat untuk peningkatan nilai tambah dan akses pasar. “Pekebun rakyat memerlukan dukungan untuk bangkit dalam menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pembangunan perkebunan, sehingga perlu ada intervensi pemerintah, kerjasama dan sinergi antara kementerian lembaga dan pemangku kepentingan lainya”, ujarnya.

Program unggulan Ditjen. Perkebunan sebagai intervensi pemerintah terhadap tantangan pembangunan perkebunan meliputi:

a) korporasi perkebunan,

b) produksi benih/nursery 20 juta dan pengembangan kawasan kopi, kelapa, jambu mete, kakao

c) pengembangan sagu hulu hilir berbasis korporasi,

d) percepatan swasembada gula konsumsi (tebu dan non tebu)

e) pengembangan kopi komandan.

Upaya peningkatan produktivitas pada kopi, kelapa, jambu mete, kakao dan karet yang sampai saat ini masih belum maksimal menjadi kunci dalam peningkatan produksi. Gap atau selisih produktivitas terhadap produktivitas maksimum dari komoditas kopi yaitu 44,15%, Kelapa 68,09%, Jambu Mete 34,75%, Kakao 67,16% dan karet 36,83% memberi peluang dan tantangan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dalam rangka meraih potensi hasil maksimal. Peningkatan produktivitas ini akan diintegrasikan pengelolaannya dalam korporasi petani komoditi perkebunan.

Akselerasi penyediaan benih bersertifikat dan produktivitas tinggi juga menjadi program prioritas Direktorat Jenderal Perkebunan pada periode 2020-2024, sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo untuk menyiapkan benih kopi, kelapa, dan jambu mete dengan dibangunnya kebun sumber benih dan nursery melalui program BUN20 dengan menyediakan benih 20 juta batang. Pengembangan kebun sumber benih dan nursery yang didekatkan dengan kawasan pengembangan komoditas sehingga benih unggul dapat mudah didistribusikan dan lebih efisien dan efektif.

Kekhawatiran pangan dunia dari analisis Food and Agricultural Organization (FAO) perlu dicarikan solusi yang berkelanjutan maka sagu dengan berbagai produk turunannya dapat berkontribusi secara global pada Sustainable Development Goals (SDGs) minimal untuk mengatasi Zero hunger, No poverty, Clean water and sanitation, Affortable and clean energy, Decent work and economic growth. Sedangkan terkait percepatan swasembada gula konsumsi, Ditjen Perkebunan juga melakukan berbagai upaya dengan memaksimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi tebu serta mengoptimalkan penyediaan gula non tebu seperti stevia, gula kelapa dan gula aren.

Skema anggaran dalam pembangunan perkebunan rakyat mulai diarahkan tidak hanya bergantung dengan APBN, tetapi diarahkan pada pemanfaatan KUR, CSR dan sumber pembiayaan lainnya. Skema melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi perhatian pemerintah. Serapan nilai KUR pada sektor pertanian sampai dengan minggu pertama bulan Desember 2021 yaitu sebesar 82,88 triliun, untuk perkebunan telah terserap sebesar 28,84 triliun atau 35 persennya dari total KUR pertanian serta realisasi KUR 2021 mencapai realiasi 142,21% terhadap target. “Oleh karena itu, kami meminta kepada segenap jajaran pertanian dan stakeholders terkait agar bekerja bersama-sama memastikan pelaksanaan kegiatan hingga tercapainya tujuan pengembangan pembangunan perkebunan,” ujarnya.


Bagikan Artikel Ini  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *