KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Jaga Kualitas Kelapa Genjah, Kementan Sigap Tangani Serangan Kumbang Tanduk

Diposting     Rabu, 27 Maret 2024 02:03 pm    Oleh    ditjenbun



Boyolali – Sigap tangani serangan OPT pada tanaman Kelapa Genjah di areal Kelapa Genjah Sebar 1 Juta Batang (Kejar Solo Raya), Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan gandeng stakeholder gelar Ground check lokasi serangan OPT kelapa, Rabu (04/03) di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Menurut informasi Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali beberapa waktu lalu, serangan tersebar di wilayah Kabupaten Boyolali, khususnya di Kecamatan Ngemplak sekitar 4 ha, Kecamatan Andong sekitar 14 ha dan Kecamatan Wonosamodro sekitar 58 ha.

Ground check di lokasi pertama yaitu Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak. Dari hasil pengamatan dan identifikasi pada seluruh pohon sampel yang diamati ditemukan gejala serangan dan OPT yang dominan yaitu kumbang badak (Oryctes rhinoceros) dan kumbang janur (Brontispa longissima) dengan kondisi serangan berat.

Lanjut ke lokasi serangan kedua, masih di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kragan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dari hasil identifikasi pada seluruh pohon sampel yang diamati ditemukan gejala serangan dan OPT yaitu kumbang badak (Oryctes rhinoceros), dan kumbang janur (Brontispa longissima), dengan kondisi luas serangan 15 ha.

Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengatakan, dari hasil kolaborasi bersama stakeholder telah dilakukan beberapa aksi nyata, salah satunya sosialisasi ke petani dan petugas PPL tentang pengenalan OPT, gejala serangan dan siklus hidup hama serta rekomendasi pengendalian atau penanganan yang tepat.

Tak hanya itu, lebih lanjut Andi Nur mengatakan, turut dilakukan sanitasi bersama-sama petani di areal tanaman kelapa, dan pengenalan penggunaan feromon dan perangkap Oryctes rhinoceros.

Andi Nur berharap, kedepannya Direktorat Jenderal Perkebunan akan lakukan gerakan aksi pengendalian hama Oryctes dalam skala luas di Kabupaten Boyolali dan Karanganyar berupa pemasangan Feromon dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait.

“Gerakan pengendalian ini dapat berhasil dengan adanya partisipasi aktif dari para petani dan semua pihak terkait. Harapannya, kegiatan ini dapat berhasil menurunkan tingkat serangan hama Oryctes secara signifikan, dan jaga kualitas produksi,” harapnya.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) untuk menjaga produksi dan produktivitas tanaman pertanian termasuk perkebunan, agar ketersediaan bahan baku terjaga mutu kualitasnya dan berdaya saing.

Sebagai informasi, LPHP Salatiga juga telah memberikan bahan pengendali OPT berupa jamur Metarhizium 10 kg, feromon 10 set dan Insektisida berbahan aktif dimehipo 500 ml kepada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali.


Bagikan Artikel Ini  


Harga Referensi CPO Periode Februari 2024

Diposting        Oleh    Dirat Pengolahan dan Pemasaran Hasil



Harga  Referensi  (HR)  CPO untuk  penetapan  bea  keluar  (BK) dan  Pungutan Ekspor (PE), untuk periode 1—29 Februari 2024 adalah sebesar USD 806,40/MT. nilai ini meningkat sebesar USD 31,48 atau 4,06 % dari periode 1—15 Januari 2024 sebesar USD 774,93/MT. Penetapan  HR  CPO  mulai bulan Februari 2024 akan dilakukan  setiap  satu  bulan  sekali,  berlaku  dari  tanggal  satu sampai dengan tanggal terakhir bulan pemberlakuan  HR  CPO.

Sumber  harga  untuk  penetapan  HR  CPO Februari 2024 diperoleh  dari  rata-rata  harga  selama  periode 25 Desember 2023 – 9 Januari  2024  dari  Bursa  CPO  di  Indonesia  sebesar  USD  790,84/MT,  Bursa  CPO  di Malaysia sebesar USD 821,97/MT, dan CPO Rotterdam sebesar USD 806,40/MT maka sesuai  dengan perhitungan  ditetapkan  HR  CPO sebesar USD 806,40/MT sehingga BK  CPO  sebesar  USD  33/MT  dan  PE CPO sebesar USD 85/MT, sementara  itu Pungutan  Ekspor  CPO  periode  1—15  Januari  2024  sebesar USD 85/MT. Peningkatan  HR  CPO  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  adanya  peningkatan permintaan minyak sawit yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi terutama dari Indonesia dan Malaysia serta adanya peningkatan harga minyak mentah dunia.

Penguatan Harga Referensi CPO periode februari 2024 sejalan dengan penguatan Harga TBS pekebun Mitra dan non mitra nasional. Harga TBS pada bulan februari 2024 secara nasional Rp 2.336 per kg dan non mitra Rp 1.851 per kg.

Harga rata-rata TBS bulan Februari 2024 dibandingkan Januari 2024 secara nasional menunjukkan penguatan tipis baik mitra maupun non mitra. (EN)


Bagikan Artikel Ini  


Tingkatkan Produksi Padi, Kementan Kebut Tanam Padi Gogo di Lahan Sawit Muara Enim

Diposting        Oleh    ditjenbun



Muara Enim – Seusai tanam padi pada lahan perkebunan di Banten beberapa waktu lalu, kini Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto, lanjut lakukan Kick Off Penanaman Padi Gogo di Lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) khususnya Desa Harapan Jaya, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Selasa, (26/03).

“Ketahanan pangan itu cerminan keberhasilan dan simbol keberlanjutan pertanian maupun keberlanjutan ekonomi. Saya memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas baik Provinsi Sumatera Selatan maupun Kabupaten Muara Enim yang telah memulai secara nyata pelaksanaan kegiatan KESATRIA. Kita berharap kedaulatan pangan itu dimulai dari Kabupaten Muara Enim ini, karena Sumatera Selatan masih bertahan menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi ke lima di Indonesia,” ujar Heru.

Heru menambahkan, demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kedepannya, Kementan berupaya mengoptimalkan lahan sawit dan kelapa maupun lahan perkebunan lainnya. Tak hanya menambah penghasilan bagi pekebun selama masa peremajaan sawit dan kelapa, hal ini berpotensi signifikan mengamankan stok bahan pangan terpenuhi.

Lebih lanjut, Heru mengatakan, potensi Integrasi padi gogo dengan kelapa sawit PSR di Provinsi Sumatera Selatan seluas 44.546,94 ha, dengan potensi di Kabupaten Muara Enim mencapai 1.266 ha.

“Ini tentu tidak mudah, butuh dukungan semua pihak, diharapkan Dinas Kabupaten Muara Enim dapat segera mengusulkan CPCL penanaman padi gogo,” tambahnya.

Lebih lanjut Heru mengatakan, “Saya ingin mengajak kita semua untuk berkomitmen dalam gerakan tanam padi ini. Mari tanam bukan hanya sekadar benih padi, tetapi juga tanam keyakinan. Jika ini berhasil tentu akan meningkatkan produksi padi dan ketersediaan bahan pangan aman terkendali.”

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah, agar menjaga ketahanan pangan, kesatria ini menjadi solusi strategis atasi dampak perubahan iklim dan wujudkan kedaulatan pangan.


Bagikan Artikel Ini  


Ingin Tata Kelola Sawit Membaik? Harus Saling Bersinergi

Diposting     Selasa, 26 Maret 2024 08:03 am    Oleh    ditjenbun



Jakarta – Perbaikan Tata Kelola Sawit tidak hanya menjadi tanggungjawab satu kementerian/lembaga saja, masing-masing kementerian yang terkait harus saling menguatkan dan ada konektivitasnya.

Hal ini ditegaskan Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, menanggapi peliknya tantangan tata kelola sawit saat ini.

“Tantangan terbesar di kita (Indonesia) ini, masing-masing sektor sebaiknya tidak over sektoralism, perlunya pengoptimalan yang lebih efisien termasuk pada tata kelola sawit,” ujar Budi Mulyanto, Senin (25/3/2024).

Budi menilai, kementerian/lembaga mempunyai aturan masing-masing dan membangun sistem perizinan sesuai ketentuan yang berlaku dan melihat kondisi dilapangan.

Menurut Budi, selama masing-masing kementerian/lembaga maupun pemerintah pusat dan daerah, saling mengunci satu sama lain, maka tantangan tata kelola sawit belum bisa terselesaikan, sehingga perlu koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Sebenarnya, lanjut Budi, kementerian sudah membuat norma, standar, pedoman, dan kriteria, namun belum sepenuhnya dilaksanakan daerah karena pemerintah daerah merasa mempunyai otonomi, sehingga banyak ketentuan dari pemerintah pusat belum dijalankan di daerah atau sebaliknya.

“Dengan kondisi begitu tidak bisa menyalahkan salah satu kementerian atau lembaga saja, karena ini menyangkut sistem yang harus dibereskan, terutama di level pelaksana pemda,” tukas Budi.

Hal yang penting lagi, lanjut Budi, sistem itu dibuat didasarkan pemanfaatan yang berimbang dan efisien, harusnya bisa berjalan, bisa saling menguatkan. “Jadi harus ada konektivitas dalam kebijakan dan harus ada koordinasi,” tandasnya.

Menurut Budi, harus ada ketegasan dalam menyelesaikan tata kelola sawit sehingga masing-masing kementerian/lembaga tidak lagi saling mengunci pada aturan yang dibuat sendiri dan tidak memihak.

Pemerintah salah satunya Kementerian Pertanian terus berupaya mencari solusi strategis untuk berbagai tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit termasuk pekebun sawit, terutama dari segi penguatan pembinaan dan kebijakan mekanisme perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 th 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penerbitan izin usaha perkebunan diberikan oleh gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota, bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota. Sedangkan dalam hal lahan usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri. Untuk itu pembinaan usaha Perkebunan dilakukan oleh masing-masing pemberi izin sesuai kewenangan.

Pembinaan dan pengawasan usaha Perkebunan terus dilakukan secara kontinyu dengan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sekaligus kroscek dan sinkronisasi data penerbitan surat tanda daftar budi daya (STDB) untuk Perkebunan rakyat maupun pelaporan mandiri Perusahaan Perkebunan melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun). Di Siperibun semua data perizinan usaha Perkebunan secara nasional sudah terintegrasikan.

Menurut Budi, “Agar koordinasi bisa berjalan harus saling bersinergi dan menjalankan sesuai tusinya, tak hanya dipusat, tapi juga ditingkat pemda, karena pemda pelaksananya,” tegasnya.


Bagikan Artikel Ini  


Kementan Jaga Produksi, Pastikan Stok Gula Aman Selama Bulan Ramadhan hingga Lebaran

Diposting     Senin, 25 Maret 2024 08:03 am    Oleh    ditjenbun



Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan di seluruh daerah dalam kondisi aman jelang Ramadan, termasuk ketersediaan gula. “Insyaallah aman, stok ada,” ujar Mentan.

Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengungkapkan, ditengah meroketnya harga gula dunia dan fluktuatif nya nilai rupiah, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus berupaya menjaga dan meningkatkan produksi gula tebu nasional agar dapat menjamin ketersediaan gula nasional selama bulan Ramadhan hingga Lebaran aman terkendali.

“Kebutuhan gula konsumsi perbulan diperkirakan sebesar 270 ribu ton, dan kebutuhan ini akan bertambah selama bulan suci Ramadhan. Stok Gula Kristal Putih (GKP) pertanggal 24 Maret 2024 masih aman sebesar 417.127 ton, terdiri dari 143.758 ton GKP milik Pabrik Gula, 23.630 ton GKP milik pekebun, 249.321 ton GKP milik pedagang, sedangkan 418 ton GKP milik BULOG. Dengan demikian bisa dipastikan stok GKP tetap aman selama bulan Ramadhan hingga hari Raya Idul Fitri 2024,” jelasnya.

Andi Nur menambahkan, kami juga telah melaksanakan Survei Biaya Pokok Produksi (BPP) Tebu Tahun 2024 dengan melibatkan tim independen yang terdiri dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Diharapkan hasil kegiatan ini dapat mengetahui biaya usaha tani terkini yang akhirnya dapat menjadi dasar dalam penentuan HPP Tebu dan Gula oleh Pemerintah.

Upaya lain yang kami lakukan, lebih lanjut Andi Nur mengatakan, beberapa waktu lalu Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Perkebunan) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan MoU dengan Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi). Kerja sama ini dimaksudkan untuk percepatan swasembada gula dan sebagai upaya mendukung produksi dan produktivitas komoditas tebu serta penyediaan bioetanol sesuai dengan Perpres 40 Tahun 2023.

Tak berhenti disitu, Ditjen Perkebunan setiap tahunnya memberikan bantuan kepada pekebun tebu berupa kegiatan Intensifikasi dan ektensifikasi serta mendorong pekebun agar menggunakan fasilitasi permodalan melalui KUR dan Pabrik Gula sebagai Off Taker. Total anggaran subsidi pupuk direncanakan naik menjadi Rp 54 triliun untuk alokasi 2024, setelah pemerintah menetapkan volume tambahan pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

Tebu mendapatkan kuota pupuk bersubsidi berupa Pupuk NPK yang diharapkan nantinya bisa memenuhi kebutuhan pupuk pekebun. Selain memberikan pupuk bersubsidi, di tahun 2024 ini, Direktorat Jenderal Perkebunan juga memberikan bantuan program rawat ratoon seluas 4.700 ha di wilayah sentra-sentra pengembangan tebu dan wilayah pengembangan/bukaan baru.

“Kami terus mengembangkan komoditas tebu di wilayah sentra-sentra pengembangan tebu dan wilayah pengembangan/bukaan baru melalui alokasi anggaran dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan produksi dan produktivitas, salah satunya program intensifikasi tebu (rawat ratoon), menyediakan benih tebu unggul kepada pekebun, dan melakukan pembinaan secara kontinyu,” tambah Andi Nur.

Sebagai penerima bantuan tersebut, Nyoman Karyo dari Kelompok Tani Waras Jaya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung mengatakan sangat terbantu.

“Bantuan pemerintah untuk kegiatan bongkar Ratoon berupa pupuk NPK dan lain-lain sangat bermanfaat dan membantu pekebun yang saat ini mengalami kelangkaan dan keterbatasan mendapatkan pupuk subsidi,” ungkapnya.

Nyoman juga menyebutkan bantuan dapat meningkatkan produksi tebu pekebun. Selain itu, dengan harga gula yang sudah bagus saat ini, pekebun mengharapkan adanya kegiatan bantuan untuk ekstensifikasi, berupa alsintan berupa traktor dan kemudahan dalam kredit perbankan.

”Untuk pencapaian Swasembada Gula Nasional, pekebun sangat mendukung apabila kebijakan penyediaan benih, pupuk, alsintan berupa traktor dan kemudahan permodalan melalui kredit usaha rakyat semakin dipermudah dan mendapatkan kepastian harga tebu yang lebih baik,” harapnya.(*)


Bagikan Artikel Ini  


Kawal Daulat Pangan, Kementan Percepat Optimalisasi Lahan dan Perluasan Areal Tanam di Kalteng

Diposting     Ahad/Minggu, 24 Maret 2024 06:03 am    Oleh    ditjenbun



Palangka Raya – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan turut berkontribusi aktif lakukan percepatan mengoptimalkan lahan perkebunan dengan tumpang sisip padi gogo melalui Program Tumpangsari Tanaman Sela/Pangan (Kesatria) di berbagai provinsi, serta mendukung pelaksanaan optimasi lahan rawa dan pompanisasi lahan tadah hujan dalam menghadapi ancaman dampak el nino, sesuai arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Demi mewujudkan percepatan program optimasi lahan rawa, pompanisasi lahan tadah hujan, telah dilakukan Rapat Koordinasi di Palangkaraya, Jumat, (22/03) yang dihadiri Wakil Gubernur, Pangdam XII Tanjungpura yang diwakili Danrem 102 Panju Panjang, Kepala BSIP, Tenaga Ahli Menteri, Eselon 2 Kementerian Pertanian, Para Dandim, Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hadir pada Rakor tersebut, Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengatakan, kedaulatan pangan merupakan wujud kemampuan bangsa untuk mencukupi kebutuhan pangan dan produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan menyejahterakan petani.

“Kedaulatan pangan perlu dimulai dari swasembada pangan, yang secara bertahap, diikuti peningkatan nilai tambah usaha pertanian, untuk mencapai swasembada bisa dilakukan dengan peningkatan Indeks Pertanaman dan produktivitas sawah-sawah eksisting, salah satunya melalui Kegiatan Upaya khusus Optimasi Lahan dan juga Pompanisasi,” tegas Andi Nur.

Diketahui, sesuai Kepmentan No 194 Tahun 2024, Program Tumpang Sisip/Tusip antara sawit dengan padi gogo di Provinsi Kalimantan Tengah potensi luas areal tanam padi gogo seluas 16.562 ha, yang tersebar di 9 (Sembilan) kabupaten/kota. Kesembilan kabupaten/kota tersebut yaitu Kotawaringin Barat seluas 2.155 ha, Kotawaringin Timur 3.489 ha, Kapuas 521 ha, Barito Utara 2.149 ha, Sukamara 2.456 ha, Lamandau 2.138 ha, Seruyan 721 ha, Pulang Pisau 2.509 ha, kemudian Kota Palangka Raya seluas 424 ha. Selain itu, untuk potensi luas sawah tadah hujan yang dapat dipompanisasi di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 22.060 ha.

Sedangkan, upaya khusus optimasi lahan rawa 2024 seluas 81.088 ha, yang tersebar di beberapa Kabupaten, salah satunya Barito Selatan seluas 500 ha, Barito Utara 200 ha, Barito Timur 1.500 ha, Kapuas 51.000 ha, Pulang Pisau 21.453 ha, Kotawaringin Barat 145 ha, Kotawaringin Timur 4.217 ha, Seruyan 2.073 ha.

“Kami sangat menyambut baik kegiatan kali ini, menjadi perhatian bahwa target optimalisasi lahan per kabupatennya, kemudian optimalisasi pompa juga harus mengalir airnya pada lahan tadah hujan kita, dan perluasan areal tanam baru padi gogo, selain itu juga nantinya akan dilakukan penyerahan Survei Investigasi Desain (SID) dari Universitas Gadjah Mada, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak konstruksi serta kontrak SID,” ungkap Andi Nur.

Sebagai informasi, kegiatan SID ditujukan untuk menyediakan dokumen perencanaan teknis pengembangan jaringan irigasi pada lingkup irigasi tersier yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan kontruksi rehabilitasi jaringan irigasi pada tahun berikutnya, sehingga kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara efektif dan terstruktur di lapangan.

Dari rakor tersebut, diinfokan progress atau capaian kegiatan Oplah di Kalteng, posisi hingga 22 Maret 2024, diketahui bahwa Kab. Pulpis sudah kontrak SID dengan LPPM Univ Palangkaraya. Untuk Kab. Kapuas telah kontrak konstruksi dengan Kodim, sedangkan Dinas TPH Prov Kalteng telah kontrak SID Kab Pulpis dengan LPPM Univ. Palangkaraya, dan SID Kab Kapuas Fakultas Pertanian Univ. Palangkaraya.

“Menjadi harapan kita bersama, melalui apa yang dilaksanakan dalam rapat koordinasi ini akan memberikan daya dorong dan akselerasi terhadap percepatan kegiatan upaya Optimasi Lahan dan Pompanisasi di Provinsi Kalteng, sehingga dapat mendukung terwujudnya swasembada padi dan naiknya taraf kesejahteraan para petani,” pungkas Andi Nur.


Bagikan Artikel Ini  


Kementan Pacu Produksi Padi Banten, Potensi Strategis Sediakan Bahan Pangan Melimpah

Diposting     Jumat, 22 Maret 2024 10:03 pm    Oleh    ditjenbun



Banten – Kementerian Pertanian terus berkomitmen dan memacu para petani meningkatkan produksi padi nasional, tak hanya dilahan pertanian, kini termasuk di lahan-lahan perkebunan. Menuntaskan tugas dan tanggung jawab sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dan Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Andi Nur Alam Syah, Jumat (22/03), Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto lakukan 2 kali tanam padi di 2 Kabupaten sekaligus, pertama bersama Kelompok Tani Tunas Jaya, Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, kemudian dilanjutkan dengan Kelompok Tani Harapan Jaya, Desa Bandulu, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

“Tanam padi ini merupakan solusi strategis dalam menghadapi tantangan dampak akibat El Nino dan Darurat Pangan yang dihadapi petani maupun masyarakat luas, jadi diharapkan hasil dari produksi ini nantinya bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional,” ujarnya.

Heru menambahkan, Lahan yang ada harus kita optimalkan lewat Program Kesatria (Kelapa Sawit Tumpang Sari Tanaman Pangan), bisa dengan padi maupun jagung. Banten ini potensi besar untuk dilakukan tanam padi gogo, karena diwilayah lain dengan kondisi yang ada lebih cocok jagung, sedangkan di Banten ini karena melihat dari budaya masyarakat nya dan kondisi lahan Banten sesuai untuk tanam padi. Jadi tak hanya sekedar lestarikan maupun pelihara tanam padi saja, tapi juga berperan penting menyediakan pangan untuk masyarakat. Selain itu, Banten juga merupakan salah satu produsen padi peringkat delapan nasional. Semoga dengan adanya tanam padi gogo ini Banten bisa memperoleh peringkat lebih baik lagi, apalagi padi gogo lebih tahan cuaca ekstrim, pas untuk kondisi iklim saat ini.

Diketahui bahwa, target luas areal tanam padi gogo di Provinsi Banten untuk Kabupaten Pandeglang seluas 15.000 ha, Kabupaten Lebak seluas 15.000 ha, sedangkan Kabupaten Serang seluas 233 ha. Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pertanian provinsi Banten, usulan CPCL sampai dengan tanggal 21 Maret 2024, Kabupaten Pandenglang sebanyak 2.522 Ha, Kabupaten Lebak sebanyak 4.048 ha dan usulan CPCL Kabupaten Serang seluas 17 Ha. Sisa target CPCL diharapkan dapat dicapai secara bertahap hingga April 2024.

“Ini tidak mudah dan tanggung jawab besar apalagi di tengah kondisi cuaca ekstrim dan darurat pangan saat ini. Harus segera dilakukan dan saling bersinergi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Heru berharap, Kepala Dinas Kabupaten dan PPL beserta seluruh pihak terkait dapat berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi potensi CPCL dan memverifikasi untuk selanjutnya diajukan melalui Dinas Kabupaten ke Dinas provinsi dan Ditjen TP secara berjenjang, agar semakin banyak kelompok tani yang ikut bergabung tanam padi gogo, tak hanya di lahan sawit, bisa juga dilahan kelapa dan perkebunan lainnya, sehingga dampak dari El Nino terhadap pangan bisa teratasi, target tanam maupun panen dapat terealisasikan tepat waktu, serta terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Untuk itu dibutuhkan sinergi dan kontribusi aktif semua pihak baik itu dalam berkoordinasi maupun pengawalan serta pengoptimalan pembinaan kepada pekebun.

Pada moment ini, turut diberikan bantuan benih kelapa sebanyak 100 batang kepada kelompok tani di Kabupaten Serang. “Diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat membantu menambah pendapatan pekebun kedepannya,” harapnya.


Bagikan Artikel Ini  


Antisipasi Krisis Pangan, Kementan Galakkan Gerakan Tanam Tumpang Sisip Padi Gogo dengan Kelapa

Diposting     Kamis, 21 Maret 2024 04:03 pm    Oleh    ditjenbun



Sukoharjo – Kementerian Pertanian tengah mendorong pelaksanaan program Kelapa Sawit Tumpang Sari Tanaman Pangan (Kesatria) sebagai upaya mendukung kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa, Pompanisasi Lahan Tadah Hujan, dan Tumpang Sisip Padi Gogo sebagai respons terhadap krisis pangan pasca El Nino.

Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, menyatakan “program Kesatria merupakan bagian dari arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang diharapkan mampu meningkatkan produksi Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak 1 juta ton,” ujarnya

Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ardi Praptono, melakukan penanaman padi gogo bersama kelompok tani Makarti Tani di Desa Kriwen, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa potensi lahan untuk padi gogo di Jawa Tengah mencapai ±11.000 hektar, dengan 155 hektar berlokasi di Kabupaten Sukoharjo. Saat ini, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo telah mengusulkan sekitar ± 300 ha lahan perkebunan sebagai usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL).

“Kesatria bertujuan untuk mendukung optimalisasi lahan perkebunan guna meningkatkan produksi tanaman pangan, khususnya padi gogo. Direktorat Perlindungan Perkebunan bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini di Provinsi Jawa Tengah dan Bengkulu,” ujar Ardi.

Ardi juga menjelaskan beberapa kriteria lokasi yang harus dipertimbangkan untuk penanaman padi gogo, termasuk perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, penanaman tanaman sehat, lokasi berpotensi terdampak bencana alam, dan antisipasi dampak perubahan iklim ekstrem. Ardi berharap agar potensi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kedaulatan pangan di masa depan.

“Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi padi dengan memanfaatkan setiap lahan yang memungkinkan untuk menanam padi atau jagung. Lahan kelapa yang belum produktif juga dapat dioptimalkan dengan menanam tanaman sela seperti padi gogo,” harapnya


Bagikan Artikel Ini  


Atasi Krisis Pangan, Kementan Optimalkan Lahan Kebun Kab. Pohuwato Ditanami Padi Gogo

Diposting        Oleh    ditjenbun



Pohuwato – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan optimalkan lahan kelapa sawit dengan melakukan Program Tumpangsari Tanaman Sela/Pangan (Kesatria) di lahan perkebunan bersama Tim Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato dan Kelompok Tani Desa Karangetan, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo (20/3).

Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah menuturkan Program Kesatria ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab seluruh jajaran Ditjen Perkebunan menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk mengoptimalkan lahan perkebunan guna penambahan luas dan tumpang sisip padi gogo. Bersama jajarannya perkuat ketahanan nasional terus mendukung pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan Rawa, Pompanisasi Lahan Tadah Hujan, dan Tumpang Sisip Padi Gogo Tahun Anggaran 2024 sebagai upaya menghadapi dampak El Nino.

“Ini solusi cepat atasi darurat pangan, untuk itu Kami siapkan lahan perkebunan dan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima kegiatan tumpang sisip padi gogo dalam upaya penambahan luas tanam padi serta mengantisipasi krisis pangan nasional di lahan perkebunan,” ungkap Andi Nur.

Hadir di lokasi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Prayudi Syamsuri, menjelaskan bahwa potensi target luas areal tanam padi gogo di Provinsi Gorontalo seluas 13.808 hektare. Sedangkan, terdapat potensi seluas 1.306 ha di Kabupaten Pohuwato.

“Penanaman ini merupakan kali pertama di Kabupaten Pohuwato dan menggunakan varietas Inpago 13 portis dengan lahan siap tanam seluas 3 hektare, diharapkan dapat dipanen pada Juli 2024 mendatang,” tambah Prayudi.

Lebih lanjut, Prayudi menyampaikan agar setiap kabupaten dapat menggandeng instansi terkait yaitu TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengumpulkan data CPCL dan pembaharuan data tersebut. Dengan demikian, Program Kesatria Kementan dapat terlaksana di seluruh Kabupaten Provinsi Gorontalo yang memiliki potensi lahan tanam padi gogo.

“Kami terus memaksimalkan pemanfaatan atas potensi lahan yang ada, tidak hanya lahan sawah yang ada, kami juga memanfaatkan lahan yang selama ini ditanami kelapa dan kelapa sawit melalui tumpangsari padi gogo sebagai upaya mengurangi potensi terjadinya krisis pangan nasional,” tutup Prayudi.


Bagikan Artikel Ini  


Cegah Dampak El Nino, Kementan Kick Off Tanam Padi Gogo di Lahan Kelapa Sawit Kalsel

Diposting     Rabu, 20 Maret 2024 06:03 pm    Oleh    ditjenbun



Tanah Laut – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan lakukan penanaman perdana kelapa sawit tumpang sari dengan padi gogo di lahan milik pekebun penerima kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin, (8/3).

Hal ini sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman untuk terus lakukan akselerasi peningkatan luas tanam serta produksi padi dan jagung selama tahun 2024.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah bersama jajarannya berkomitmen mendukung pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa, Pompanisasi Lahan Tadah Hujan, dan Tumpang Sisip Padi Gogo tahun anggaran 2024, sebagaimana arahan Mentan, melalui program perkebunan khususnya Kelapa Sawit Tumpang Sari Tanaman Pangan (Kesatria), guna perluasan lahan tanam pangan padi gogo di lahan perkebunan.

“Sesuai arahan Bapak Menteri, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak guna menyiapkan lahan perkebunan dan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima kegiatan tumpang sisip padi gogo sebagai upaya penambahan luas tanam padi khususnya padi gogo serta mengantisipasi krisis pangan nasional di lahan perkebunan,” ungkap Andi Nur.

Sejalan dengan arahan Mentan dan Dirjen Perkebunan, hadir perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan, Ratna Rubandiah mengatakan potensi luas areal tanam padi gogo di Provinsi Kalimantan Selatan seluas 5.568 ha, khusus di Kabupaten Tanah Laut terdapat potensi seluas 436 ha.

“El Nino berdampak pada turunnya produksi pangan, guna mengatasi kondisi ini dilakukan percepatan peningkatan produksi padi yang salah satu upayanya adalah menanam padi di lahan Perkebunan Kelapa Sawit, karena itu saat ini dilakukan penanaman perdana padi Gogo di lahan pekebun kelapa sawit penerima Program PSR. Ini menjadi strategi antisipasi Indonesia darurat pangan dengan memanfaatkan lahan perkebunan sebagai tanaman sela (padi gogo),” jelas Ratna.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi mengatakan, kelapa sawit merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor tambang di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan menanam padi gogo di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut selama tanaman belum menghasilkan, tentunya semakin menambah pendapatan dan kesejahteraan petani sekitar.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Kabupaten Tanah Laut, Syamsir Rahmat yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kementan yang telah menggelar Kick Off program Kesatria di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Semoga pelaksanaan program Kesatria ini dapat berjalan baik, lancar, dan sukses, tidak hanya sebagai ketahanan pangan nasional serta menjadi percontohan secara nasional, program ini juga diharapkan mampu mendongkrak perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan,” harap Syamsir Rahmat.


Bagikan Artikel Ini