KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Kebijakan Pemerintah Untuk Melindungi Pekebun Dari “Maraknya” Permainan Harga Tbs

Diposting     Jumat, 04 Februari 2022 07:02 pm    Oleh    ditjenbun



JAKARTA – Keluarnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) tak dapat dipungkiri dapat mempengaruhi harga TBS pekebun sawit terlebih TBS pekebun swadaya, namun perlu ditegaskan kembali bahwa kebijakan DMO dan DPO bukan dibebankan kepada pekebun namun merupakan kewajiban eksportir CPO.

“Kementerian Pertanian berupaya melindungi pekebun melalui regulasi yang tepat, salah satunya Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian Tanda Buah Segar (TBS) pekebun khususnya dalam Pasal 17 terkait kewajiban perusahaan perkebunan dan Pasal 19 terkait sanksi bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1(satu) bulan dan apabila tidak ditindaklanjuti Izin Usaha Perkebunan akan dicabut,” ujar Dedi Junaedi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (04/02/2022).

Dedi menambahkan, bahwa Peraturan tersebut dimaksudkan agar hak pekebun dilindungi dari penjualan TBS pekebun dan kewajiban bagi perusahaan perkebunan terhadap pembelian TBS pekebun, sehingga dapat dilaksanakan secara jelas, tidak merugikan satu sama lain dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Di saat harga CPO dunia melambung tinggi, diharapkan kondisi dilapangan dapat menerapkan harga TBS dengan wajar, sesuai dan tidak sepihak serta tidak menjadi beban pekebun, yang telah berupaya keras memproduksi TBS tersebut.

Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan sudah menyampaikan informasi kepada Kementerian Perdagangan terkait keluhan pekebun terutama pekebun swadaya dimana adanya edaran Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang mematok harga sesuai dengan kebijakan DPO sehingga harga TBS pekebun turun hingga RP 500-1000 per kg. Menanggapi hal ini pemerintah sudah mengambil langkah tindak lanjut dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian dan stakeholder terkait, pada 30 Januari 2022 lalu. Dalam rapat koordinasi ini Menteri Perdagangan menyampaikan dengan tegas kebijakan DMO dan DPO adalah kewajiban eksportir bukan beban pekebun, jadi bila ada pihak yang memanfaatkan kesempatan ini akan ditindak tegas.

Untuk antisipasi permainan spekulan dalam lelang KPBN maka Mendag juga memerintahkan agar lelang KPBN tanggal 31 Januari dikawal ketat oleh pemerintah dan asosiasi terkait bila perlu menelpon peserta lelang agar tidak ada perusahaan yang menawar CPO sesuai kebijakan harga DPO tetapi tetap merujuk harga Internasional dan upaya tersebut membuahkan hasil yang menggembirakan pekebun dimana lelang KPBN tgl 31 Januari 2022 harga CPO Rp.15.000 per kg.

Selain itu, sebagai bentuk upaya melindungi pekebun, Ditjen. Perkebunan menyurati seluruh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan guna meminimalisir penurunan harga TBS di tingkat pekebun agar segera turun ke lapangan melakukan pengawasan penerapan harga pembelian TBS di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan melaporkannya ke Dirjen Perkebunan cq Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan menghimbau Pemerintah Daerah untuk segera memberikan peringatan tegas kepada perusahaan yang melakukan penurunan pembelian harga TBS secara sepihak, karena komitmen pemerintah akan menindak tegas perusahaan/Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang memanfaatkan kesempatan kebijakan DMO dan DPO.

“Adanya informasi penurunan harga sepihak dibeberapa daerah khususnya pekebun swadaya menjadi momentum bagi petani swadaya untuk bergabung dalam kelembagaan dan membentuk kemitraan sesuai amanah Permentan 01 Tahun 2018 sehingga adanya perlindungan harga. Untuk itu Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi kelembagaan pekebun untuk bermitra dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga produksi TBS dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan pekebun tentunya,” ujarnya.


Bagikan Artikel Ini