KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Regulasi Bidang Perkebunan

Diposting     Jumat, 08 Oktober 2021 04:10 pm    Oleh    ditjenbun



Bogor – Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkah sangat mempengaruhi bahkan mengubah beberapa norma dalam Undang-undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 yang mana hal ini berdampak banyak pada peraturan-peraturan sektor pertanian termasuk sub sektor perkebunan. Undang-undang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan kemudahan perizinan berusaha pada budidaya pertanian skala tertentu, dan penyederhanaan dalam pertimbangan penetapan batasan luas lahan untuk usaha perkebunan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan pelepasan varietas perbenihan perkebunan.

“Dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 perihal cipta kerja, insan perkebunan wajib mengetahui dan memahami UU cipta kerja ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui apa falsafah daripada cipta kerja ini, penyederhanaan merekonstruksi UU yang ada selama ini seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan VarietasTanaman, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terdapat 7 (tujuh) rekonstruksi, ada hal substansi-substansi yang memang harus menurut pengamatan negara perlu dihilangkan untuk pengembangan investasi dan pemulihan ekonomi makro global, serta untuk membangkitkan ekonomi dan memanfaatkan aset ekonomi nasional yang ada. Bagaimana pemerintah mengkomunikasikan regulasi dengan baik sehingga memudahkan perekonomian bergerak,” demikian disampaikan Antarjo Dikin, Sekretaris Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, saat membuka Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Subsektor Perkebunan pasca Undang-Undang Cipta Kerja di IPB International Convention Centre Bogor (27/9/2021).

“Jangan dibayangkan UU cipta kerja ini sebagai penghambat daripada ekonomi, kita harus mengambil peran dan memberikan impact positif kepada ekonomi. Dalam perihal ekspor dan impor, kita dengan negara lain saling membutuhkan satu sama lain, kita ekspor begitu juga mereka sebaliknya, untuk itu butuh keseimbangan aturan yang tidak mempersulit orang tetapi pengamanan negara,” ujarnya. Antarjo menambahkan, Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman, dan persepsi antara aparatur pemerintah dengan publik terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja termasuk seluruh aturan pelaksananya, serta pandangan terhadap seluruh peraturan subsektor perkebunan yang terdampak.

Pembahasan pada acara ini antara lain terkait Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Kemudahan Berusaha subsektor Perkebunan, Dukungan OSS terhadap Kegiatan Berusaha subsektor Perkebunan, Dampak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja terhadap Regulasi bidang Perkebunan, dan Kesiapan Kementerian Pertanian dalam Perizinan Berusaha melalui OSS. Antarjo menambahkan bahwa, Undang-undang Cipta Kerja telah mengamanatkan mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia dengan menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko sebagai solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan Sistem OSS.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Kementerian Pertanian memangkas sejumlah perizinan berusaha, menerapkan konsep kemudahan berusaha dan memberi perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro kecil menengah. Namun kemudahan izin berusaha akan diimbangi dengan penguatan pengawasan di lapangan. Sehingga pelaku usaha tidak melakukan kegiatan usaha di luar aturan.

“Dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja Bersama aturan-aturan pelaksanaannya, diharapkan tercipta atmosfer iklim usaha yang lebih kondusif sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat pada umumnya dan pekebun serta pelaku usaha perkebunan,” ujarnya. Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut, Lanjut Antarjo, perlu kita pahami dengan baik agar tidak terjadi pemahaman yang keliru sehingga berakibat kontra produktif terhadap iklim usaha perkebunan. Terkait kesiapan dalam Perizinan Berusaha melalui OSS, “Setiap aplikasi atau sistem berbeda-beda, dari berbagai aplikasi digabungkan menjadi satu kesatuan, tidaklah mudah mengakses tersebut, baik software hardware maupun sistem harus disempurnakan kembali agar memberikan kemudahan dalam memberikan layanan,” tambahnya.

Penyempurnaan OSS, intinya tidak untuk mempersulit dan meminimalisir supaya tidak ada yang terlewatkan sehingga terhindar sanksi hukum yang berat. Kedepannya Direktorat dapat memberikan substansi secara detail terperinci agar dapat ditindaklanjuti tim hukum. “Diharapkan, semoga dengan adanya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Subsektor Perkebunan pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat memaknai konsep yang sama terhadap perundang-undangan sub sektor perkebunan yang telah diundangkan. Regulasi harus dijalankan seiring dengan pengembangan sistem yang ada, kedepannya perlu rembug bareng lagi antar direktorat, apakah sistem yang sudah dikembangkan perlu dikaji kembali, perlu penyesuaian atau tidak, penguatan dan penyempurnaan sistem ini perlu dilakukan kembali,” ujar Antarjo.

Eddy Purnomo, selaku Kepala Biro Hukum Setjen Kementan, mengatakan bahwa, Diperlukan perizinan apabila memiliki dampak hukum, dan pengawasan harus diperketat. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdapat ijin operasional (per transaksional seperti ijin pemasukan benih) dan ijin usaha (hanya dilakukan sekali waktu). UU hak cipta akan diberlakukan kedepan, bukan ke belakang, kalau yang sudah dilaksanakan tidak akan diberikan sanksi. Untuk itu agar lebih berhati-hati dalam menyikapi undang-undang yang ada. “Menegakkan aturan hukum itu tergantung dari 3 hal yaitu substansi hukum (proses pembuatan suatu produk hukum), struktur hukum (apakah pejabat yang melaksanakan diberikan sarana memadai, diberikan anggaran atau tidak, apakah kompetensi ditingkatkan, integritas dijagakah, dan budaya hukum (bagaimana masyarakat memandang suatu hukum),” ujarnya.

Eddy Purnomo menambahkan, Perlunya kecermatan dalam melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan tenggat waktunya. Dikaji kembali apakah karena substansi yang dirasa kurang pas atau dari segi struktur hukumnya. Untuk itu perlu ditingkatkan kembali pengawasannya untuk memastikan kebenaran suatu produk hukum baik prosedur penyaluran benih maupun produduk regulasi hukum lainnya. Perlu dilihat dan dikaji kembali peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Terdapat Peraturan Menteri yang tidak sesuai dengan yang ada di PP No. 5 dan Permen 15, namun ada beberapa norma atau peraturan yang dirasa masih diperlukan, untuk itu perlu dikaji kembali apakah masih sesuai atau tidak, untuk kepastian hukum. Peraturan Menteri masih berlaku sepanjang tidak bertentangan, kedepannya perlu diinventarisir, diidentifikasi satu persatu,” tambah Eddy Purnomo.

Saleh Mokhtar, Direktur Perbenihan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementan, menyampaikan bahwa, diberlakukannya sebuah peraturan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam berusaha dan perizinan serta melindungi, dalam implementasinya tentunya tidaklah mudah harus saling bersinergi, komitmen dan berkoordinasi. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, harusnya lebih menghemat waktu dan biaya. Mari kita mencermati dan mereview peraturan-peraturan yang ada khususnya di bidang perkebunan, baik kewenangan perizinan, tingkatkan pengawasan, prosedur layanan maupun produk hukum lainnya. Diharapkan peraturan perkebunan selaras dengan UU Cipta Kerja dimaksud.

“Perekonomian global masih dalam kondisi pandemi, namun saat ini kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukan progress yang cukup positif. Tentunya harus sama-sama kita saling bersinergi, satu pemahaman dan concern terhadap prokes kesehatan dengan kegiatan perekonomian kita. Disamping kondisi ekonomi kita yang semakin membaik harus juga memperhatikan faktor akselarasi perekonomian, kita perlu mendorong daya beli masyarakat, selain itu terlihat bahwa ekspor maupun harga batu bara termasuk komoditas perkebunan sudah menunjukkan tanda-tanda positif, serta dengan adanya investasi membantu mengakselarasi perekomian kita,” ujar Moch. Edy Yusuf, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Kemenko Perekonomian.

Edy Yusuf menambahkan, bahwa “Komoditas perkebunan terhadap total ekspor di tahun 2020 mencapai lebih dari 15 %, kalau dilihat dari rata-rata dari tahun 2015 hingga 2020 sebesar 13.5 % – 14.5 %, artinya sector perkebunan sangatlah membantu untuk mendobrak perekonomian kita. Senang sekali kita dengan insan perkebunan memiliki satu mindset. Di perkebunan ini sangat luas sekali, mindset kita harus sama, perlu mari kita sama-sama ke arah perbaikan yang lebih bagus, pemahaman yang baik terhadap sektor perkebunan termasuk perizinan berusaha, uu cipta kerja maupun oss, perlu pemahaman benar-benar, sehingga kita harus belajar terus. Insan perkebunan harus bangga bahwa perkebunan merupakan pendorong ekonomi terbesar. Mindset harus dirubah kearah yang lebih baik, dan terbuka dengan masyarakat,” katanya.


Bagikan Artikel Ini  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *