Kapuas – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan turut mendukung pelaksanaan optimasi lahan rawa dan pompanisasi lahan tadah hujan dalam menghadapi ancaman dampak el nino, sesuai arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Muhammad Rizal Ismail selaku Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan memimpin Tim untuk berkoordinasi dan melakukan tinjauan lapangan terkait kegiatan optimasi lahan rawa dan pompanisasi lahan tadah hujan. Koordinasi melibatkan perangkat terkait Dinas Kabupaten Kapuas serta Kodim 1011. Beberapa perguruan tinggi juga dilibatkan terkait Survei Investigasi Desain (SID) .

“Kedaulatan pangan perlu dimulai dari swasembada pangan, yang secara bertahap, diikuti peningkatan nilai tambah usaha pertanian, untuk mencapai swasembada bisa dilakukan dengan peningkatan Indeks Pertanaman dan produktivitas sawah-sawah eksisting, salah satunya melalui Kegiatan Upaya khusus Optimasi Lahan dan juga Pompanisasi,” tegas Andi Nur Alam Syah selaku Direktur Jenderal Perkebunan.

Wajo – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan pencanangan penanaman padi gogo secara tumpangsari antara komoditas perkebunan yaitu sawit dan kelapa dengan tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan peningkatan produksi beras nasional ini kini dilaksanakan di Kabupaten Wajo dengan target penanaman tahun 2024 ini seluas 1.899 ha.

“Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tanaman kelapa seluas 95.080 hektar dan kelapa sawit seluas 88.687 hektar. Namun tidak seluruhnya dapat ditanamani tumpangsari dengan padi gogo,” kata Perwakilan Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan, Ditjen Perkebunan, Kementan, Jakup Ginting pada kegiatan pencanangan penanaman padi gogo seluas 3 hektar di lahan kelompok tani Mattirotengnga, Desa Salotengnga, Kecamatan Sabangparu, Wajo, Minggu (10/3/2024).

Ia menuturkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi dalam mendukung program penanaman padi gogo secara tumpangsari  dengan komoditas perkebunan adalah  seluas 26.235 ha, terdiri dari 7.448 ha tumpangsari dengan kelapa sawit dan 18.787 ha tumpangsari dengan kelapa. 

“Khusus untuk kabupaten wajo ditargetkan seluas 1.899 hektar tumpangsari dengan tanaman kelapa,” tegasnya.

Jakup menjelaskan, program padi gogo tumpang sari dengan tanaman perkebunan dimaksudkan mengingat kondisi saat ini stok pangan secara nasional terutama beras masih sangat terbatas. Karenanya, untuk menjaga ketersediaan dan neraca bahan pangan, perlu dilakukan upaya-upaya khusus untuk meningkatkan produksi pangan khususnya padi secara cepat dan tepat.

“Untuk mendukung program penanaman padi gogo secara tumpangsari dengan  komoditas perkebunan dengan tanaman pangan secara nasional khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Kementan mendorong pemerintah daerah beserta Muspida antara TNI dan POLRI  dan stakeholder terkait lainnya dapat membantu dan segera menyiapkan Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL)  penanaman padi gogo di Kabupaten Wajo seluas 1.899 hektar,” tuturnya.

Jakup menyebutkan Kementan menyampaikan terimakasih dan memberikan apresiasi atas dukungan dari jajaran pemerintah Kabupaten Wajo serta seluruh pihak terkait yang telah mendukung terlaksananya pencanangan penanaman padi gogo tumpangsari dengan  komoditas perkebunan. Kementan berharap terus terjalin kerjasama dan kolaborasi untuk suksesnya  Perluasan Areal Tanam  Padi Gogo di Sulawesi Selatan khususnya Wajo.

“Pada pencanangan penanaman ini, Kementan pun menyerahkan benih padi gogo lokal serta bantuan benih kelapa dan kakao  tahun 2024,” ucapnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, M. Ashar mengatakan program penanaman padi gogo integrasi kelapa sangat membantu peningkatan ekonomi pertanian. Pasalnya hingga saat ini petani/pekebun di Kabupaten Wajo belum sepenuhnya mendapat informasi bahwa penanaman padi gogo dapat dilakukan secara tumpangsari dengan tanaman pekebunan, sehingga kehadiran program ini sangat bermanfaat bagi petani.

“Tumpangsari padi gogo dengan tanaman perkebunan dapat menambah pendapatan petani karena potensi produksi nya mencapai 4 sampai 5 ton per hektar,” sebutnya.

Bogor – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan -Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan menyelenggarakan Pertemuan Persiapan menghadapi ketentuan European Union Deforestation and Free Regulation (EUDR) Komoditi Karet. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2023. Pertermuan ini menghadirkan 2 narasumber dari Puslit Karet Sembawa yaitu Dr. Lina Fatayati Syarifa dan Sahuri.

Pada pertemuan ini menghasilkan beberapa strategi Indonesia dalam menghadapi EUDR yaitu para pelaku industri karet di Indonesia diantaranya dapat menyusun Satuan Tugas Gabungan (STG) dengan negara produsen lain melalui asosiasi internasional komoditas untuk menyusun platform sertifikasi produk karet yang diakui oleh Uni Eropa, serta melakukan dialog dan diplomasi guna pengakuan atas platform sertifikasi produk yang dibentuk.

Selain itu, pelaku industri karet dapat melakukan upaya percepatan program didalam negeri antara lain, percepatan data base Perusahaan Industri Karet melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun), percepatan pendataan pekebun karet melalui Sistem Pendaftaran Usaha Budidaya (e-STDB) sebagai bahan traceability, penyusunan dan penerapan sertifikasi produk karet alam berkelanjutan (SNARPI), dan mitigasi permasalahan komoditas karet dalam negeri, terutama pada tingkat petani.

Sebelumnya pada tanggal 6 Desember 2022 Uni Eropa mencapai kesepakatan hukum baru untuk mencegah perusahaan-perusahaan menempatkan barang-barang atau produk-produk yang terkait dengan deforestasi dan degradasi di pasar Uni Eropa atau mengekspornya dari Uni Eropa. Deforestasi dan degradasi merupakan pendorong penting perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, dua tantangan lingkungan hidup saat ini.

Uni Eropa percaya bahwa EUDR yang baru bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan membantu mengatasi  hilangnya keanekaragaman global dengan mempromosikan konsumsi produk yang tidak melibatkan deforestasi dan mengurangi dampak Uni Eropa terhadap hutan diseluruh dunia. 

Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan melaksanakan pertemuan sosialisasi penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan untuk Budidaya (STD-B). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten terkait. Tujuan diadakannya pertemuan ini untuk menyatukan persepsi tentang pentingnya penerbitan STD-B terutama dalam menghadapi dampak diberlakukannya EU Deforestration and Forest Degradation (EUDR) bagi pekebun Indonesia.

Adapun komoditas perkebunan yang masuk dalam program STD-B ini yaitu kopi, kakao, karet, lada, dan pala. Komoditas ini merupakan komoditas ekspor unggulan perkebunan yang menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian. STD-B akan memuat secara rinci data lengkap pekebun mulai dari keterangan pemilik, asal benih hingga produksi per tahun.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan melaksanakan pengecekan kondisi benih jambu mete sebelum disalurkan. Tim melihat kondisi benih di kebun benih yang telah disediakan oleh produsen benih di kota Kendari. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan benih jambu mete dalam kondisi sesuai spesifikasi serta jumlah benih yang telah ditentukan.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan menyalurkan bantuan benih tanaman karet sebanyak 50.000 batang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kegiatan peremajaan tanaman karet di kabupaten Banyuasin seluas 100 hektar. Penyaluran dilakukan di titik bagi benih masing-masing kelompok tani.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, dalam rangka kegiatan Perluasan Tanaman Pala di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tim dari Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan melaksanakan pengecekan kondisi benih pala sebelum disalurkan. Tim melihat kondisi benih di kebun benih yang telah disediakan oleh produsen benih. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan benih pala dalam kondisi sesuai spesifikasi serta memberikan sosialisasi jika ada kekurangan.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan menyalurkan bantuan benih tanaman pala, benih tanaman cengkeh serta pupuk. Penyaluran ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pulau Haruku. Acara penyaluran ini dibuka oleh sambutan dari Pj. Bupati Maluku Tengah Muhammat Marasabessy. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari kelompok-kelompok tani.

Pada tanggal 21-22 Oktober 2022 Direkorat Tanaman Semusim dan Rempah dan Komisi IV DPR RI telah melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) untuk pelaku usaha perkebunan terutama petani tanaman pala di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk menambah wawasan petani terkait budidaya, panen, pasca panen, dan standar mutu serta pemasaran produk pala. Bimtek ini juga digunakan sebagai sarana untuk memperkuat kebersamaan antar kelompok tani pala serta meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pala, dalam pertemuan ini juga dijelaskan tentang teknologi sambung pucuk (grafting) benih pala.

Petani terlihat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber. Suasana menjadi lebih meriah saat dibuka sesi tanya jawab, petani menyampaikan keluh kesah tentang tanaman pala mereka tidak tumbuh dan panen seperti yang diharapkan. Bimbingan teknis ini tentunya menambah motivasi para petani dalam membudidayakan tanaman pala.

Pada tanggal 12 Oktober 2022 bertempat di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perwakilan dari BAPPENAS, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung dan BAPPEDA Provinsi Kep. Bangka Belitung mengadakan pertemuan terkait kondisi terkini dan rencana pengembangan tanaman lada di Provinsi Kep. Bangka Belitung kedepan.

Pertemuan dibuka dengan penyampaian data kondisi terkini dari BAPPEDA maupun Dinas Pertanian Provinsi Kep. Bangka Belitung terkait tanaman lada yang kemudian direspon berdasarkan data yang dimiliki oleh BAPPENAS dan Ditjen Perkebunan khususnya Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.

Setelah pertemuan selesai kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi pengembangan tanaman lada untuk melihat langsung kondisi tanaman lada, petani lada, dan manfaat dari program kerja BAPPENAS dan Kementerian Pertanian yang telah diterima oleh petani lada. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi masukan agar program kerja yang akan dilakukan selanjutnya oleh BAPPENAS dan Kementerian Pertanian semakin tepat guna.