Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan gelar Entry Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis Program Hilirisasi Perkebunan pada Rabu (12/11/2025) di Jakarta. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi lintas lembaga untuk memastikan program hilirisasi berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani.

Pada beberapa kesempatan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional. “Selama ini kita kuat di sektor hulu, tetapi hilirnya masih perlu didorong dan dioptimalkan. Kementan berkomitmen membangun sistem hilirisasi yang tidak hanya menekan impor, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menyejahterakan petani,” ujar Mentan Amran.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa hilirisasi merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan produksi komoditas strategis dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kementan mendorong pengembangan hilirisasi agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat ekonomi nasional,” jelasnya.

Fokus Program dan Anggaran
Untuk mendukung pelaksanaan program, Ditjen Perkebunan mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun secara multiyears (2025–2027). Anggaran ini difokuskan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan komoditas strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala, dengan target kawasan seluas 870.890 hektare dan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 1,6 juta orang. Pada tahun pertama (2025), pengembangan difokuskan pada 131.834 hektare lahan di berbagai sentra perkebunan nasional. Dukungan pemerintah mencakup penyediaan benih unggul, pupuk organik, serta bantuan operasional pengolahan lahan dan penanaman.

Roni menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan program ini. “Keberhasilan hilirisasi tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan dukungan dan kolaborasi dari BUMN, TNI, Kejaksaan, akademisi, organisasi masyarakat, hingga kelompok milenial pertanian,” ujarnya.

Pengawalan oleh Kejaksaan
Kementan juga menggandeng Kejaksaan Agung dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan program strategis tersebut. Direktur IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Setiawan Budi Cahyono, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Kementan kepada Kejaksaan. “Proyek ini sangat berdampak bagi masyarakat karena benih yang disalurkan langsung menyentuh petani. Kami akan melakukan pengawalan secara intensif agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai target,” ujar Setiawan.

Dorong Ekspor dan Nilai Tambah
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Baginda Siagian, menambahkan bahwa pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) akan berlangsung selama tiga tahun dan diarahkan untuk memperkuat potensi ekspor komoditas perkebunan.

“Kita ingin memperbesar potensi ekspor sebagaimana arahan Presiden dan Menteri Pertanian. Hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah nyata bagi petani dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” ujarnya.

Baginda menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada komitmen dan kolaborasi semua pihak. “Peningkatan produktivitas dan penyediaan benih bermutu harus menjadi prioritas. Dengan sinergi lintas sektor, manfaat program dapat dirasakan langsung oleh petani,” imbuhnya.

Gerakan Bersama untuk Kesejahteraan Petani
Melalui Entry Meeting dan penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis antara Ditjen Perkebunan dan Kejaksaan Agung, Kementan menegaskan komitmen untuk menjalankan program hilirisasi secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

“Dengan dukungan semua pihak, kami ingin memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi gerakan bersama untuk membangun kemandirian dan kemakmuran petani maupun masyarakat Indonesia,” tutup Baginda.

Bandar Lampung – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat sinergi multi pihak dalam percepatan hilirisasi komoditas strategis perkebunan di Provinsi Lampung. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan yang digelar pada Jumat (7/11/2025).

Rapat koordinasi menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi dan menciptakan sinergi yang efektif dalam percepatan hilirisasi, khususnya pada komoditas tebu yang memiliki potensi kuat mendukung terwujudnya swasembada gula nasional.

“Keberhasilan program ini memerlukan langkah bersama. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, pekebun, perusahaan perkebunan, hingga penyedia benih harus memperkuat koordinasi dan komunikasi. Dengan kebersamaan, kita dapat mewujudkan target swasembada pangan dan gula nasional sesuai arahan Presiden Republik Indonesia,” ujar Ito Herdianto, Brigjen TNI.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa hilirisasi perkebunan menjadi strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah, daya saing ekspor, serta kesejahteraan pekebun. Program hilirisasi yang tengah didorong mencakup berbagai komoditas strategis seperti tebu, kelapa, kakao, kopi, jambu mete, pala, dan lada.

“Komoditas perkebunan memiliki peran vital dalam perekonomian nasional, mulai dari penyerap tenaga kerja, penghasil devisa, hingga pendorong ekonomi daerah. Tahun ini dan tahun depan, fokus kita adalah memajukan kembali kejayaan perkebunan Indonesia. Dukungan gubernur, bupati, wali kota, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan. Kita tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Mentan Amran.

Kementan menegaskan komitmennya untuk memperkuat pendampingan teknis, penyediaan benih unggul, serta peningkatan kapasitas pekebun di berbagai daerah. Selain itu, Kementan juga mendorong penguatan kemitraan antara pekebun dan industri hilir, sehingga nilai tambah ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh pekebun dan masyarakat luas.

Melalui langkah ini, diharapkan kesejahteraan pekebun semakin meningkat, produktivitas perkebunan terus membaik, serta rantai pasok komoditas strategis nasional menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

“Ke depan, Kementerian Pertanian berharap kerja sama lintas pihak semakin solid, sehingga hilirisasi dapat berjalan optimal, mendorong peningkatan kesejahteraan pekebun, memperkuat daya saing daerah, dan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ujar Heru Tri Widarto, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.

Heru juga menekankan, pentingnya penguatan koordinasi dan komunikasi antara penanggung jawab provinsi, Dinas Perkebunan provinsi dan kabupaten, pekebun, serta penyedia benih. Apabila terdapat kendala di lapangan, koordinasi diharapkan dapat dilakukan secara cepat dan langsung, termasuk melalui forum komunikasi atau grup koordinasi khusus jika diperlukan.

Hadir pada rapat tersebut, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Brigjen TNI Ito Herdianto, Koordinator Swasembada Pangan Wilayah Sumatera Brigjen TNI Arif Hendro Djatmiko, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto, Kejaksaan Tinggi Lampung, serta perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Bantul — Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan gelar Tanam Perdana Kelapa Genjah di Kelompok Tani Bumi Mukti, Dusun Srungo II, Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (5/11/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari Program Hilirisasi Perkebunan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi petani melalui pengembangan kawasan terpadu dari hulu hingga hilir.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan yang diwakili Direktur Pelindungan Perkebunan, Hendratmojo Bagus Hudoro, menyampaikan bahwa subsektor perkebunan memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional, baik melalui kontribusi ekspor maupun penyerapan tenaga kerja di wilayah pedesaan. Namun tak dapat dipungkiri dalam pengembangan maupun penguatannya dihadapkan berbagai tantangan, salah satunya hingga saat ini sejumlah komoditas perkebunan masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, sehingga peluang peningkatan nilai tambah di tingkat petani masih sangat terbuka dan perlu lebih dioptimalkan.

“Hilirisasi merupakan langkah konkret untuk memastikan nilai tambah dapat dinikmati petani dan masyarakat. Dengan adanya fasilitas pengolahan di kawasan produksi, rantai pasok menjadi lebih efisien dan kesejahteraan petani meningkat,” ujar Bagus.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian saat ini memfokuskan Program Hilirisasi pada tujuh komoditas unggulan, yaitu kelapa, kopi, kakao, lada, pala, tebu, dan jambu mete. Khusus untuk kelapa, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan seluas 221.890 hektare secara nasional hingga 2027. Pada tahun 2025, program dimulai di tiga provinsi seluas 3.615 hektare, termasuk di DIY yang mendapat alokasi di tiga kabupaten diantaranya Bantul 123 hektare, Kulon Progo 127 hektare, dan Sleman 100 hektare.

Bagus menjelaskan, kelapa genjah menjadi komoditas potensial karena memiliki pertumbuhan cepat, produktivitas tinggi, dan peluang pasar beragam. “Kelapa genjah sesuai dengan karakter wilayah Yogyakarta. Selain mendukung sektor pangan, komoditas ini juga dapat dikembangkan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif, mulai dari minuman segar, santan, tepung kelapa, hingga produk turunan berbasis air kelapa,” jelasnya.

Demi memperkuat hilirisasi kelapa, pemerintah menyiapkan pembangunan 20 pabrik pengolahan di berbagai sentra produksi nasional. Upaya ini diharapkan memperkuat industri hilir kelapa sekaligus membuka lapangan kerja baru di pedesaan.

“Program ini membutuhkan sinergi. Pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan petani harus bergerak bersama agar manfaat ekonominya dapat dirasakan nyata,” tambah Bagus.

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tanam perdana kelapa genjah di wilayahnya. “Program ini sejalan dengan prioritas daerah untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Kami optimistis pengembangan kelapa genjah akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Bantul dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Abdul Halim.

Secara terpisah, Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat mengatakan, kegiatan tanam perdana ini menjadi langkah awal transformasi sistem perkelapaan menuju perkebunan yang modern, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi.

“Melalui kolaborasi lintas pihak, Program Hilirisasi Perkebunan diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus membawa dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia,” harap Roni.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, sebelumnya pada beberapa kesempatan ia mengatakan bahwa penguatan hilirisasi perkebunan merupakan arahan langsung Presiden RI agar sektor pertanian tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah nyata bagi petani dan daerah. “Hilirisasi kelapa, termasuk pengembangan kelapa genjah di Bantul, merupakan salah satu contoh bagaimana kita membangun rantai pasok yang utuh dari hulu hingga hilir. Dengan memperkuat industri pengolahan di tingkat kawasan, petani tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi dapat menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar dari produk turunannya. Pemerintah akan terus berupaya mendorong kolaborasi semua pihak terkait, dan mendorong penguatan kelembagaan petani, agar transformasi ini berjalan berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani,” pungkasnya.

Sragen — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas tebu nasional guna mewujudkan target swasembada gula. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kegiatan Tanam Perdana Bongkar Ratoon Tebu yang dilaksanakan di Desa Mlale, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa (4/11/2025).

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menyampaikan bahwa kegiatan bongkar ratoon menjadi langkah strategis dalam memperbaiki produktivitas tebu nasional. “Tahun 2025, Ditjen Perkebunan mengalokasikan pengembangan kawasan tebu nasional seluas 100.453 hektare, terdiri atas bongkar ratoon dan perluasan lahan baru. Diharapkan langkah ini dapat memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani tebu,” ujar Roni.

Roni menambahkan, Pengembangan ini akan berlanjut pada 2026 dengan total luas mencapai 99.547 hektare.

Sebagai informasi, untuk Provinsi Jawa Tengah, alokasi pengembangan kawasan tebu mencapai 12.076 hektare, meliputi 11.336 hektare bongkar ratoon dan 740 hektare perluasan di 19 kabupaten. Dari total tersebut, Kabupaten Sragen mendapat target 2.547 hektare bongkar ratoon dan 41 hektare perluasan.

Roni menekankan, percepatan pendataan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) serta konsolidasi di lapangan menjadi kunci keberhasilan program ini. Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan petani agar program ini berjalan optimal. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan pendampingan di lapangan.

Kegiatan tanam perdana dilakukan di lahan seluas 1,5 hektare dengan varietas Bulu Lawang (BL) yang memiliki potensi hasil hingga 94,3 ton per hektare dan rendemen gula 7,51 persen.

“Melalui kegiatan bongkar ratoon ini, kita berharap produktivitas tebu terus meningkat, kemitraan antara petani dan pabrik gula semakin kuat, serta berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Roni.

Lebih lanjut Roni mengatakan, program ini juga berperan penting dalam memperluas lapangan kerja, memperkuat ekonomi perdesaan, dan meningkatkan daya saing komoditas perkebunan nasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Mahmudi, mengapresiasi langkah Kementan dalam memperkuat ekosistem industri gula nasional.

“Kami siap berkolaborasi penuh dengan pemerintah dan petani untuk memperkuat industri gula nasional. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian. Berkat kerja keras beliau serta terbitnya Permenko Nomor 12 Tahun 2025, kini petani tebu dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp500 juta per tahun secara berkelanjutan. Ini menjadi sejarah baru dalam ekosistem tebu nasional,” ungkap Mahmudi.

Wakil Bupati Sragen, H. Suroto, dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional pengembangan tebu.

“Tebu merupakan salah satu potensi utama sektor perkebunan di Sragen. Karena itu, kami siap bersinergi dengan seluruh pihak agar program ini berjalan sukses dan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Pemerintah Kabupaten Sragen akan berkontribusi penuh demi kesejahteraan petani dan kemajuan daerah,” ujar Suroto.

Kegiatan Tanam Perdana Bongkar Ratoon Tebu di Sragen ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mempercepat tercapainya swasembada gula nasional, memperkuat hilirisasi perkebunan, serta mendorong peningkatan pendapatan petani melalui kemitraan berkelanjutan antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat.

Turut hadir saat tanam perdana, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Sragen, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), serta perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan unsur Forkopimda Sragen.

Ngada, NTT – Sebanyak 15 ton kopi Arabika Bajawa senilai Rp1,56 miliar resmi diekspor ke Bangkok, Thailand, Senin (13/10), menegaskan posisi Indonesia sebagai produsen kopi unggulan dunia. Ekspor dilakukan dari Desa Mukuvoka, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Para petani dan pengusaha muda dari PT Rumah Kopi Bajawa dan Koperasi Produsen Kopi Ekoheto Sejahtera mengungkapkan bahwa kopi Bajawa dikenal sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia, dengan cita rasa khas pear, cokelat, dan nuansa fruity seperti jeruk dan apel. Mereka menekankan pentingnya regenerasi petani dan pendampingan multipihak untuk menjaga keberlanjutan industri kopi di Flores.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengapresiasi kolaborasi IPB University dan Astra dalam mengantarkan petani lokal menembus pasar dunia. Menurutnya, ekspor ini merupakan bukti transformasi pertanian Indonesia berbasis hilirisasi dan pemberdayaan petani agar menjadi pelaku utama dalam rantai nilai global.

Plt. Dirjen Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menyampaikan bahwa model kemitraan ekspor kopi Bajawa mendukung strategi Kementerian Pertanian dalam memperkuat korporatisasi petani melalui koperasi dan badan usaha milik petani. Dengan kelembagaan yang kuat, petani memiliki posisi tawar dan akses pembiayaan lebih baik, sehingga mampu mencapai ekspor berkelanjutan.

“Keberhasilan ekspor kopi Bajawa ini diharapkan menjadi model replikasi bagi komoditas pertanian lainnya. Kolaborasi antara perguruan tinggi, swasta, dan pemerintah membuktikan bahwa dengan dukungan teknologi, kelembagaan, dan pemberdayaan yang tepat, petani desa mampu bersaing di pasar global, Kita ingin petani kita menjadi pemain global, bukan hanya penonton,”pungkas Roni.

Program ekspor ini merupakan hasil kolaborasi IPB University melalui Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim dan PT Astra International Tbk dalam program Desa Sejahtera Astra (DSA) dan One Village One CEO (OVOC). Seluruh proses bisnis dijalankan oleh anak muda desa, dengan pembinaan terhadap lebih dari 250 petani di enam desa penghasil kopi Bajawa.

Pemerintah Kabupaten Ngada menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap kolaborasi multipihak ini. “Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Terima kasih kepada IPB, Astra, dan Kementerian Desa yang telah membawa kopi Bajawa mendunia,” ungkap Bernadinus Dhey Ngebu, Wakil Bupati Ngada.

Mojokerto — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus percepat langkah mewujudkan swasembada gula nasional dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan unsur TNI di wilayah Jawa Timur.

Upaya ini diwujudkan melalui dua agenda strategis, yaitu Tanam Perdana Program Bongkar Ratoon di Kebun Karangasem, Mojokerto, serta Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Tujuh Komoditas Perkebunan yang digelar di Kantor PT Sinergi Gula Nusantara, Surabaya (24/10).

Kegiatan tanam tebu bongkar ratoon di Mojokerto ini perdana dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama PT Sinergi Gula Nusantara (PG Gempolkrep) sebagai bagian dari program revitalisasi tanaman tebu tahun 2025.

Menurut Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, program ini menjadi langkah penting dalam memperbaharui tanaman tebu yang sudah menurun produktivitasnya, sekaligus memperluas areal tanam untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perluasan dan mekanisasi lahan tebu yang terus didorong pemerintah agar efisiensi dan hasil produksi semakin meningkat.

Dalam arahannya, Roni mengingatkan agar para petani dan pihak terkait berhati-hati dalam penggunaan benih. “Benih yang digunakan harus memiliki label biru dan sertifikasi resmi. Jika tidak memiliki label, maka jangan ditanam. Ini penting untuk menjaga mutu dan hasil panen,” tegasnya.

Lebih lanjut, Roni juga meminta aparat di lapangan, termasuk Danramil dan jajaran pemerintah daerah, untuk memastikan seluruh benih yang ditanam sudah tersertifikasi sesuai ketentuan.

Bupati Mojokerto yang diwakili oleh Asisten II Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Mojokerto, Nuryadi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi atas program yang digagas Kementan ini. “Tanam perdana ini merupakan momen baru dan strategis yang menjadi ujung tombak peningkatan produksi perkebunan, khususnya komoditas tebu. Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih karena program ini luar biasa dan memberi semangat baru bagi petani tebu,” ujar Nuryadi.

Pihaknya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung program strategis ini. Menurutnya, tujuan dari kegiatan tanam perdana bukan hanya sebatas peningkatan produksi, tetapi juga upaya nyata untuk mencapai swasembada pangan nasional dan memastikan manfaat dari komoditas tebu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selanjutnya, Direktur Produksi dan Pengembangan Holding Perkebunan, PT. Sinergi Gula Nusantara, Rizal H. Damanik mengungkapkan pemerintah menetapkan cita-cita besar untuk mencapai swasembada pangan nasional, baik dari sisi konsumsi maupun industri. Upaya ini menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Rizal menyebutkan sebagai bagian dari upaya tersebut, PTPN III Holding ditetapkan sebagai motor penggerak yang tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan, tetapi juga pada pengembangan energi terbarukan, termasuk produksi bioetanol berbasis tebu.

Pada kesempatan kali ini Kementan berikan bantuan berupa 126.000 mata tunas kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Nira Farmer.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi di Surabaya yang dihadiri oleh berbagai pihak, Plt. Dirjen Perkebunan, Roni menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat hilirisasi tujuh komoditi perkebunan strategis, yaitu tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Melalui hilirisasi, pemerintah berupaya mentransformasi hasil produksi dari bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tinggi yang mampu bersaing di pasar domestik maupun ekspor.

“Fokus kami bukan hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada industrialisasi hasil perkebunan agar petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” ujar Roni.

Roni menambahkan, untuk itu mempercepat implementasi program, Kementan menggandeng berbagai pihak, termasuk TNI, BUMN, akademisi, mahasiswa, ormas, dan kejaksaan, guna memastikan pengawasan dan sinergi di lapangan berjalan optimal.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi, Brigjen TNI Ito Hediarto, menegaskan bahwa keterlibatan TNI memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program Kementerian Pertanian, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Ia mengingatkan agar setiap permasalahan di lapangan, khususnya di wilayah Jawa Timur, dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik antara Ditjen Perkebunan, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), dan jajaran Kodam setempat. “Jangan ada persoalan yang dianggap tidak bisa diselesaikan. Pimpinan memiliki banyak cara dan pengalaman untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Terpisah, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mendukung dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program pertanian nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Yang harus kita kerjakan bersama adalah bagaimana cita-cita besar Presiden benar-benar terwujud dan berkelanjutan,” tegasnya.

Mentan Amran menuturkan langkah percepatan hilirisasi perkebunan menjadi bagian dari strategi besar Kementan membangun kemandirian pangan dan industri berbasis hasil perkebunan.

“Kita ingin membangun sistem pertanian yang kuat dari hulu ke hilir. Program bongkar ratoon, pemberian benih unggul, dan hilirisasi komoditas perkebunan adalah upaya untuk mengembalikan kejayaan sektor gula serta memperkuat ekonomi rakyat,” tegas Amran.

Batang, Jawa Tengah — Dalam upaya meningkatkan produktivitas tebu nasional dan mewujudkan target swasembada gula, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bersama PT. Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan Dinas Pertanian Kabupaten Batang melaksanakan Tanam Perdana Bongkar Ratoon Tebu di Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah (24/10/25).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi sektor perkebunan, khususnya subsektor tebu, sebagai langkah nyata dalam merevitalisasi tanaman yang sudah tidak produktif dan menggantinya dengan benih unggul berdaya hasil tinggi.

Hingga saat ini, luas lahan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk pengembangan tebu di Kabupaten Batang tercatat mencapai 33 hektare. Pemerintah bersama mitra terus mendorong peningkatan luas tanam dan produktivitas, agar potensi lahan di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Acara bongkar ratoon perdana ini turut dihadiri oleh General Manager Pabrik Gula (PG) Sragi sebagai unit PT. SGN, perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Batang, serta para petani dan penyuluh pertanian.

Ketua Kelompok Tani Sengonsari, Yaroni, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut.

“Kami para petani sangat terbantu dengan adanya program bongkar ratoon ini. Selain memberi semangat baru, program ini juga menjadi peluang untuk menghasilkan tebu yang lebih berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Yaroni.

Pada kesempatan berbeda, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat menjelaskan bahwa kegiatan bongkar ratoon merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan gula nasional.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian, kita menargetkan swasembada gula dalam waktu tiga tahun. Untuk mencapainya, peningkatan produksi dan produktivitas menjadi kunci utama. Salah satunya melalui bongkar ratoon dan perluasan areal tanaman untuk mengganti tebu yang sudah tidak produktif,” jelasnya.

Sementara itu, General Manager PG Sragi, Achmad Zaenal Arifin, menyampaikan komitmen perusahaannya dalam mendukung kemitraan berkelanjutan dengan petani.

“PG Sragi siap mendukung penuh program ini melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Kami akan terus menyerap hasil panen petani, sehingga mereka tidak perlu khawatir terkait pemasaran tebu saat masa panen tiba,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan target swasembada gula nasional.

“Kunci keberhasilan swasembada gula terletak pada kerja sama
antara pemerintah, perusahaan, maupun petani. Pemerintah akan terus memastikan dukungan berupa benih unggul, pendampingan teknis, serta akses pembiayaan agar produktivitas tebu nasional dapat meningkat signifikan,” ujar Mentan

Melalui kegiatan ini, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan kelompok tani diharapkan dapat terus diperkuat. Langkah kolaboratif tersebut menjadi fondasi penting bagi terwujudnya industri gula nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan petani.

Bantul — Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah menuju tercapainya target swasembada gula nasional melalui berbagai program strategis di sektor perkebunan tebu. Salah satu upaya nyata diwujudkan dengan lakukan tanam perdana bongkar ratoon yang dilaksanakan di Kelompok Tani Ngudimulyo, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (22/10). Ini menjadi momentum penting dalam pengembangan kawasan tebu di wilayah DIY.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto, bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu merupakan strategi penting dalam meningkatkan produktivitas lahan, kualitas bahan baku industri gula nasional, dan efisiensi produksi gula nasional.

“Bongkar ratoon ini merupakan langkah strategis untuk memperbaharui tanaman tebu yang sudah menurun produktivitasnya. Dengan menanam kembali benih unggul dan menerapkan teknologi budidaya modern, kita dorong peningkatan rendemen dan hasil tebu petani,” ujar Heru.

Heru juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh membangun kemandirian dan swasembada pangan nasional. Setelah berhasil mencapai swasembada beras, Kementerian Pertanian kini menargetkan swasembada gula konsumsi tahun 2026 hingga 2027 mendatang.

“Kita ingin mengukir kembali prestasi besar bangsa ini. Jika target swasembada gula tercapai, maka ini akan menjadi capaian tertinggi dalam kurun waktu 89 tahun terakhir,” tambah Heru.

Heru mengingatkan kembali kejayaan masa lalu ketika Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai salah satu sentra utama tebu dan gula di Indonesia. Pada masa itu, Sri Sultan Hamengkubuwono VII bahkan dijuluki sebagai “Sultan Sugih” karena melimpahnya hasil tebu dan produksi gula di wilayah tersebut.

“Kini saatnya kita kembalikan kejayaan itu. Indonesia mampu mandiri dalam produksi gula, sebagaimana dahulu tebu dan gula menjadi simbol kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Hadir Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih dalam sambutannya menjelaskan perekonomian Kabupaten Bantul bertumpu pada empat sektor utama, yaitu sektor industri termasuk ekonomi kreatif, sektor pertanian, sektor pariwisata, serta sektor informasi dan komunikasi. Dari keempat sektor tersebut, sektor pertanian telah ditetapkan sebagai sektor prioritas daerah karena memiliki peran penting sebagai penyangga utama perekonomian masyarakat.

Abdul Halim Muslih menjelaskan bahwa beberapa sektor lain, termasuk sektor industri, tengah menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang cukup signifikan. Dalam situasi tersebut, sektor pertanian, termasuk subsektor perkebunan menjadi penggerak dan penopang stabilitas ekonomi daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang telah bekerja sama dan berkontribusi aktif. Berkat kolaborasi dan kerja keras petani, Bantul kini tumbuh menjadi salah satu pusat pengembangan tebu dan produksi gula di wilayah selatan Jawa,” jelasnya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Regulasi dan Kebijakan, Oskar Tri Yoga Semendawai berharap program pemberian benih tebu unggul kepada petani dapat memberikan manfaat nyata, sehingga kegiatan bongkar ratoon dan perluasan areal tanam dapat berjalan optimal. Melalui langkah ini, pemerintah bertekad mengembalikan kejayaan gula Indonesia sebagaimana pada tahun 1930, saat negeri ini mampu mengekspor gula ke berbagai negara. Selain program pengembangan tebu, Kementan juga terus memperkuat program hilirisasi komoditas perkebunan.

“Semoga program ini memberikan manfaat besar bagi petani. Dengan bongkar ratoon dan perluasan lahan, kita ingin mengulang kembali masa kejayaan gula Indonesia seperti pada tahun 1930, ketika kita menjadi salah satu eksportir gula dunia,” kata Oscar.

Terpisah, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa sektor perkebunan tebu memegang peran strategis dalam mendukung kemandirian pangan nasional. Mentan menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong langkah-langkah konkret untuk memperkuat produksi dalam negeri, termasuk melalui program bongkar ratoon dan revitalisasi lahan tebu rakyat.

Mentan berkomitmen mewujudkan swasembada gula secara bertahap, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami menargetkan pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri secara mandiri. Oleh karena itu, program refocusing kawasan tebu dan bongkar ratoon 2025 menjadi instrumen penting dalam menekan defisit pasokan,” pungkas Mentan.

Yogyakarta – Program swasembada pangan melalui hilirisasi perkebunan terus digencarkan. Program ini merupakan asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Karena itu, Kementan perkuat komunikasi publik dan diseminasi informasi mengenai program strategis pertanian khususnya terkait hilirisasi perkebunan dengan menggelar Talkshow Tani on Stage (TOS) di Aula Utama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta–Magelang, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (21/10). Kegiatan ini mengusung tema “Inovasi Hilirisasi Kakao: Dari Biji ke Cokelat Bernilai Tambah”.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman turut mendukung dan mengapresiasi kegiatan TOS kali ini. Mentan Amran juga menekankan pentingnya diseminasi informasi dan komunikasi publik untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap program strategis Kementerian Pertanian, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dan berorientasi hilirisasi.

Dalam berbagai kesempatan, Mentan Amran mengungkapkan subsektor perkebunan memiliki potensi ekonomi luar biasa bila dikelola secara terintegrasi.

“Kita tidak boleh lagi menjual bahan mentah. Saatnya petani menjadi pengusaha. Hilirisasi kopi, kakao, lada, pala, kelapa, tebu, jambu mete, sawit, hingga gambir harus kita dorong agar nilai tambahnya tinggal di desa. Dengan begitu, manfaatnya dirasakan langsung oleh petani kita, oleh bangsa kita, bukan dibawa ke luar negeri,” tutur Mentan Amran.

TOS kali ini menghadirkan dua narasumber yang membagi pengalaman dan pandangan mengenai peluang pengembangan industri kakao dari hulu ke hilir, inovasi teknologi pengolahan, hingga potensi ekonomi kreatif berbasis produk cokelat lokal.

Narasumber Dosen Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknik Pertanian, UGM, Arifin Dwi Saputro, menyoroti bahwa pengembangan industri hilirisasi kakao di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari sisi ketersediaan bahan baku dan penerapan teknologi pengolahan yang optimal. Arifin juga menyebutkan bahwa tantangan hilirisasi kakao di Indonesia tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada faktor sosial dan budaya konsumsi.

Arifin menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan kualitas dan keberlanjutan industri cokelat nasional. “Pengembangan kualitas cokelat tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara produsen, akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha. Di sinilah peran perguruan tinggi hadir untuk mendukung program pemerintah, baik dalam riset, inovasi alat, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Selanjutnya, pendiri dan pengelola Omah Kakao Doga, Ahmad Nasrodin berbagi pengalaman dan pandangannya selama 17 tahun bergelut di dunia usaha pengolahan kakao. Menurutnya, pelaku usaha di sektor kakao menghadapi sejumlah tantangan nyata, terutama terkait ketersediaan bahan baku dan keberlanjutan usaha. Selain itu, Ahmad juga menyoroti ketatnya persaingan dengan produk-produk cokelat di pasaran sehingga harus bisa menciptakan ciri khas dan kualitas yang membuat produk lokal punya daya saing.

Ahmad juga menekankan pentingnya menumbuhkan rasa cinta terhadap sektor pertanian, khususnya komoditas pangan, sebagai dasar motivasi bagi generasi muda. “Yang terpenting adalah menumbuhkan rasa mencintai terlebih dahulu terhadap dunia pertanian. Jangan takut terjun ke sektor pertanian, khususnya pangan, karena di sana ada nilai religius dan keberkahan. Jangan takut menjadi petani pangan, karena justru dari situlah ketahanan pangan dan kemandirian bangsa dibangun,” katanya.

Terpisah, plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat menyampaikan kegiatan TOS ini menjadi wadah edukatif dan inspiratif untuk mendorong inovasi, kreativitas, serta kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan pertanian modern yang berkelanjutan,” ungkap Roni.

Roni berharap generasi muda pertanian dapat terinspirasi untuk mengembangkan inovasi dan kewirausahaan di sektor kakao, serta mendorong terciptanya nilai tambah bagi komoditas unggulan perkebunan Indonesia.

“Kepada generasi muda pertanian, bukalah peluang usaha dari potensi kakao lokal. Jangan hanya berhenti di produksi bahan baku, tetapi jadilah bagian dari rantai nilai yang menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing,” pungkasnya.

Makassar – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong percepatan program hilirisasi perkebunan guna memperkuat nilai tambah komoditas strategis seperti kakao, kopi, kelapa, pala, lada, tebu, dan jambu mete.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program hilirisasi ini. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha agar pelaksanaan program berjalan optimal.

“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan hilirisasi perkebunan di Sulsel. Diperlukan keseriusan dan kerja sama semua pihak agar program ini bisa berjalan sukses dan memberi manfaat langsung bagi petani,” ujar Andi Sudirman (14/10/25).

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perkebunan, Heru Tri Widarto, menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah prioritas dalam pengembangan perkebunan nasional. Dari total target 500 ribu hektare kelapa sawit yang dikembangkan secara nasional, sekitar 100 ribu hektare akan difokuskan di Sulsel, terutama di Luwu Timur, Luwu Utara, Barru, Bone, dan Gowa.

Heru menambahkan, program tersebut akan didukung oleh PTPN melalui pembangunan pabrik minyak goreng dan biodiesel di kawasan pengembangan sawit. Ia menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan data Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) yang akurat.

“Kami harap Pemda dapat mempercepat penyusunan CPCL. PTPN akan bermitra dengan masyarakat lokal, dan bibit akan disiapkan oleh Ditjen Perkebunan. Dengan begitu, manfaat ekonomi bisa langsung dirasakan oleh petani,” jelas Heru.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa hilirisasi menjadi arah utama pembangunan perkebunan nasional. Ia menyebut bahwa setiap komoditas perkebunan harus memberikan nilai tambah di daerah penghasil.

“Kita tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah. Hilirisasi adalah jalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ekonomi daerah. Sulsel memiliki potensi besar, dan kami akan dukung melalui penyediaan bibit gratis, akses KUR, dan kemitraan dengan PTPN,” ujar Mentan Amran.

Ia juga menekankan pentingnya jaminan pasar dan pembiayaan yang berkeadilan bagi petani, agar program ini tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata.
Program hilirisasi perkebunan di Sulawesi Selatan diharapkan menjadi contoh sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN dalam mewujudkan transformasi ekonomi berbasis komoditas perkebunan.