Jakarta — Kementerian Pertanian mencatat capaian positif produksi tebu dan gula nasional sepanjang 2025 sebagai fondasi kuat menuju swasembada gula. Hasil evaluasi akhir giling 2025 menunjukkan produksi gula nasional mencapai 2,67 juta ton atau sekitar 97,54 persen dari target yang ditetapkan, menegaskan tren peningkatan produksi dalam negeri.

Capaian tersebut sejalan dengan peningkatan produksi tebu nasional yang pada tahun 2025 mencapai 39,07 juta ton, dengan produktivitas rata-rata 69,35 ton per hektare. Angka ini melampaui target Rencana Strategis (Renstra) Perkebunan dan mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi pemerintah di sektor hulu.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan produksi tebu akan terus diakselerasi untuk mewujudkan swasembada gula dan mengurangi ketergantungan impor. Pemerintah, kata dia, terus mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi dari hulu hingga hilir. Berdasarkan Roadmap Swasembada Gula Nasional sesuai Kepmenko Nomor 418 Tahun 2023, pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3,27 juta ton pada 2027.

“Swasembada gula adalah keharusan. Pemerintah fokus meningkatkan produktivitas tebu, memperluas areal, menyediakan benih unggul, serta melakukan modernisasi industri gula,” kata Mentan Amran dalam keterangannya pada Kamis (5/2/2026).

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menjelaskan bahwa capaian produksi tebu 2025 didorong oleh berbagai program strategis, antara lain bongkar ratoon, penggunaan varietas tebu unggul, serta pendampingan teknis yang intensif kepada petani.

“Capaian ini didorong berbagai intervensi pemerintah, mulai dari bongkar ratoon, penggunaan varietas unggul, hingga pendampingan petani,” kata Roni.

Roni menambahkan bahwa pemerintah juga mendorong varietas tebu unggul dan memperkuat sistem perbenihan nasional untuk mewujudkan swasembada gula nasional. Dari sisi wilayah, Jawa Timur masih menjadi sentra utama produksi tebu nasional, diikuti Lampung dan Jawa Tengah. Selain itu, pengembangan kawasan tebu juga terus diperluas di sejumlah provinsi lain, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari strategi ekstensifikasi.

Kementerian Pertanian juga memperkuat sistem perbenihan nasional guna memastikan ketersediaan varietas unggul, sekaligus mendorong peningkatan efisiensi pabrik gula melalui program revitalisasi. Dukungan pembiayaan melalui KUR Khusus Tebu, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta penguatan kelembagaan petani menjadi bagian dari upaya terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Meski dihadapkan pada tantangan seperti perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan efisiensi industri gula, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat peningkatan produksi nasional. Respons petani terhadap program pengembangan tebu pun dinilai positif karena berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, dan peluang peningkatan pendapatan.

Dengan capaian produksi gula dan tebu yang terus meningkat sepanjang 2025, Kementerian Pertanian berharap target swasembada gula nasional dapat dicapai sesuai peta jalan yang telah ditetapkan. Pemerintah memastikan penguatan produksi dari hulu hingga hilir akan terus dilanjutkan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga gula dalam negeri tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani tebu dan ketahanan pangan nasional.

Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan sebagai strategi meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan petani. Kebijakan ini diarahkan untuk menggeser pola produksi dari penjualan bahan mentah menuju pengolahan produk bernilai tambah tinggi yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekspor, serta menekan ketergantungan impor.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, hilirisasi menjadi kunci transformasi sektor pertanian nasional. Indonesia, kata dia, tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan baku dengan nilai ekonomi rendah.

“Melalui hilirisasi, komoditas perkebunan tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, serta memperkuat devisa negara,” ujar Mentan Amran.

Ia menambahkan, penguatan hilirisasi sejalan dengan upaya pemerintah menurunkan kemiskinan, memperbaiki distribusi pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Kementan mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan BUMN pangan dan pelaku industri, guna membangun ekosistem hilirisasi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan arahan tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan memperkuat dukungan dari sisi hulu melalui peningkatan produktivitas, peremajaan, perluasan, dan rehabilitasi tanaman perkebunan di berbagai daerah.

Pelaksana Tugas (plt) Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat mengatakan, program hilirisasi didukung alokasi APBN yang difokuskan pada penguatan bahan baku industri serta peningkatan produksi komoditas prioritas.

“Ditjen Perkebunan menyiapkan pasokan bahan baku berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan. Fokus kami pada peremajaan dan perluasan komoditas strategis seperti kelapa, kopi, kakao, tebu, jambu mete, lada, dan pala agar industri hilir memiliki pasokan yang cukup dan berkualitas,” ujar Roni.

Roni Menjelaskan, program hilirisasi difokuskan pada penguatan bahan baku industri serta peningkatan produksi komoditas prioritas. Dalam periode 2025–2027, Ditjen Perkebunan menetapkan target peningkatan produktivitas dan produksi melalui pengembangan sejumlah komoditas strategis perkebunan.

“Untuk mendukung hilirisasi, kami menyiapkan pasokan bahan baku berkelanjutan. Target pengembangan komoditas perkebunan pada 2025–2027 meliputi kelapa seluas 221.890 hektare, tebu 200.000 hektare, kopi 99.500 hektare, kakao 248.500 hektare, jambu mete 50.000 hektare, lada 6.000 hektare, dan pala 45.000 hektare melalui kegiatan peremajaan, perluasan, dan peningkatan produktivitas,” ujar Roni.

Menurut Roni, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri pengolahan di daerah, memperkuat rantai pasok, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Dengan hilirisasi, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati di hilir, tetapi juga kembali ke petani di hulu. Inilah yang kami dorong agar pembangunan perkebunan semakin inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Kementerian Pertanian optimistis, penguatan hilirisasi komoditas perkebunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir akan menjadikan sub sektor perkebunan sebagai motor penggerak ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Jakarta — Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2000–2004, Prof. Bungaran Saragih, menilai capaian Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di sektor pangan nasional sebagai langkah strategis, khususnya dalam menjaga swasembada beras dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurut Bungaran, capaian tersebut tidak hanya mencerminkan penguatan kebijakan pangan nasional, tetapi juga mendapat pengakuan melalui penghargaan di bidang pangan yang diterima Mentan Amran, sebuah catatan penting dalam perjalanan pembangunan pertanian nasional karena belum pernah diraih oleh Menteri Pertanian pada periode sebelumnya.

“Saya menyampaikan selamat kepada Pak Menteri karena mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Pertanian di bidang pangan. Ini baru yang pertama dan tentu menjadi kebanggaan bersama,” ujarnya usai pertemuan dengan Mentan Amran di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Pengakuan tersebut tercermin dari penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Mentan Andi Amran Sulaiman pada 7 Januari 2026 di Karawang.

Bungaran menilai keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinan Mentan Amran dalam menjaga swasembada beras sebagai pencapaian signifikan, namun menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan produksi, melainkan memastikan keberlanjutan swasembada secara konsisten.

“Swasembada beras memang pernah kita capai sebelumnya, tetapi tugas kita sekarang adalah bagaimana swasembada itu bisa berkelanjutan. Tidak hanya sekali,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar sektor pertanian selama ini adalah belum optimalnya pengembangan agroindustri dan sektor hilir, sehingga nilai tambah hasil pertanian belum sepenuhnya dirasakan oleh petani.

“Sudah sejalan rupanya pemikiran kami, bahwa salah satu kendala besar kemajuan pertanian ke depan adalah belum berkembangnya agroindustri. Hilirisasi menjadi kunci agar hasil kerja keras petani bisa berkembang dan bernilai tambah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bungaran menyatakan kesiapannya untuk terus berdiskusi dan berbagi pandangan dengan jajaran Kementerian Pertanian terkait arah pembangunan pertanian nasional, khususnya dalam memperkuat hilirisasi dan transformasi sektor pertanian, sebagaimana disampaikan Mentan Amran.

Sementara itu, Mentan Amran menegaskan bahwa capaian swasembada pangan dan berbagai penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga jajaran Kementerian Pertanian. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat kolaborasi, inovasi, dan kerja nyata di lapangan agar keberhasilan ini terus berkelanjutan.

Ke depan, Mentan Amran berkomitmen memperkuat transformasi pertanian nasional melalui penguatan hilirisasi dan modernisasi pertanian. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga swasembada pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas lapangan kerja, dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional berbasis sektor pertanian.

Bandung Barat – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi terhadap pedagang yang menjual pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tagog, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (28/1/2026).

Dalam sidak tersebut, Mentan Amran menemukan mayoritas harga komoditas pangan strategis masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga telur ayam ras tercatat Rp28.000 per kilogram, daging ayam berkisar Rp30.000–Rp37.000 per kilogram, serta daging sapi Rp125.000 per kilogram, yang semuanya berada di bawah batas HET.

“Alhamdulillah, hasil sidak hari ini menunjukkan rata-rata harga telur, daging ayam, dan daging sapi masih di bawah HET. Ini menandakan distribusi dan pasokan berjalan baik,” ujar Mentan Amran.

Namun, Mentan Amran menemukan adanya pelanggaran harga pada salah satu pedagang yang menjual minyak goreng di atas HET. Produk tersebut dijual seharga Rp18.000 per liter, sementara HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

“Ini sudah offside. Tidak boleh ada yang menjual di atas HET. Selama setahun ini kita lakukan imbauan, tapi sekarang penindakan. Saya langsung laporkan dan serahkan ke Dirkrimsus untuk ditelusuri dan ditindak tegas. Kalau perlu, izinnya dicabut,” tegas Mentan Amran.

Ia menegaskan, pemerintah tidak lagi hanya memberikan peringatan, melainkan akan melakukan langkah hukum secara tegas terhadap pelanggaran harga pangan, khususnya pada komoditas yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.

“Saya minta aparat langsung melakukan pelacakan dari hulu ke hilir. Siapa yang memberi keputusan harga, harus ditelusuri. Ini bentuk komitmen kami melindungi daya beli masyarakat,” katanya.

Sidak ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan langsung pemerintah terhadap stabilitas harga pangan di lapangan, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri. Mentan Amran memastikan Kementerian Pertanian akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga pasokan, stabilitas harga, dan ketertiban distribusi pangan nasional.

Sidak ini menjadi bagian dari langkah pengawasan intensif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri. Mentan Amran menegaskan Kementerian Pertanian akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi pangan berjalan tertib dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Bandung Barat – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman turun langsung ke Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana longsor. Kehadiran Mentan bersama Wakil Menteri Pertanian, jajaran Eselon I Kementerian Pertanian, serta Komisi IV DPR RI menegaskan kehadiran negara dalam merespons cepat bencana dan melindungi masyarakat terdampak.

“Kami turut berduka cita atas korban bencana di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kami turun langsung memberi bantuan ada 24 truk, bantuan siap saji, tetapi ada juga beras dan seterusnya,” kata Mentan Amran, Rabu (28/1/2026).

Berdasarkan data sementara, jumlah pengungsi terdampak mencapai 564 jiwa dari 186 kepala keluarga (KK). Para pengungsi saat ini ditampung di beberapa lokasi pengungsian. Di antara para pengungsi terdapat anak-anak, balita, dan ibu hamil sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.

Sebanyak 24 truk bantuan disalurkan kepada masyarakat terdampak, berisi pangan siap saji, beras, air mineral, mi instan, biskuit, susu UHT, serta kebutuhan pokok lainnya. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian serta dukungan mitra swasta dan UPT lingkup Kementan.

“Rencana awal kami siapkan 100 truk bantuan. Namun, karena keterbatasan lokasi, kami kirim 24 truk bantuan siap saji, disertai beras dan kebutuhan pokok lainnya. Yang terpenting, masyarakat bisa segera terbantu,” ucap Mentan Amran.

Selain bantuan logistik langsung, dukungan dari berbagai mitra tercatat dengan total nilai bantuan sekitar Rp 1,17 miliar untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.

Lebih dari sekadar tanggap darurat, Mentan Amran menegaskan perlunya solusi jangka panjang untuk mencegah bencana serupa terulang, khususnya di kawasan rawan longsor.

Ia mendorong perubahan pola tanam di wilayah dengan tingkat kemiringan tinggi, dengan mengganti tanaman hortikultura menjadi tanaman tahunan/perkebunan yang memiliki perakaran kuat untuk menahan erosi dan mencegah longsor.

“Ini kita harus berikan solusi permanen. Kami minta Pak Bupati, kami akan mengganti tanaman hortikultura di daerah kemiringan, tajam. Itu kita ganti menjadi tanaman perkebunan. Nah daerah-daerah yang landai kita tanami hortikultura, jadi kita bagi. Kalau tanaman tahunan, itu akarnya bisa dalam sehingga mencegah erosi dan longsor,” jelasnya.

Menurut Mentan Amran, anggaran untuk program tersebut sudah tersedia, sejalan dengan arahan Presiden RI yang menargetkan pengembangan tanaman perkebunan hingga 870 ribu hektare secara nasional, dengan prioritas pada daerah rawan bencana.

“Begitu usulan dari Pak Bupati dan Pak Gubernur masuk, UPT Kementan di wilayah ini akan langsung bergerak cepat. Di daerah landai tetap kita tanami hortikultura, sementara daerah dengan kemiringan tinggi kita fokuskan pada tanaman tahunan. Untuk sementara bisa dilakukan tumpangsari agar pendapatan petani tetap berjalan,” imbuhnya.

Mentan Amran juga memastikan pemerintah pusat siap membantu pemulihan lahan pertanian dan sarana produksi, termasuk greenhouse yang terdampak, melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.

Langkah ini bertujuan memastikan produktivitas petani tetap terjaga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pascabencana.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Rajiv, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Mentan Amran dalam penanganan bencana. Menurutnya, Kementan tidak hanya fokus pada sektor pertanian, tetapi juga menunjukkan kepedulian kuat dalam misi kemanusiaan.

“Kami dari Komisi IV mengapresiasi Kementerian Pertanian yang selaku mitra Komisi IV yang selalu cepat tanggap menanggulangi bencana. Bukan hanya di bidangnya, tapi Kementan fokus juga dengan bantuan kemanusiaannya. Kami dari Komisi IV mengapresiasi itu,” puji Rajiv.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, BNPB, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses evakuasi dan penanganan korban, seraya menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban dan keluarga.

Melalui langkah cepat, bantuan nyata, dan perencanaan jangka panjang, Kementerian Pertanian berkomitmen tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan untuk melindungi petani dan masyarakat.

Merauke, — Keberhasilan Reinardus Ndiken, pemilik hak ulayat dari Marga Ndiken di Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, menjadi bukti nyata bahwa masyarakat adat di Kabupaten Merauke siap bertransformasi menuju pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan. Melalui Program Cetak Sawah Tahun 2025, lahan seluas 160 hektare milik ulayat kini mulai memberikan hasil nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada kegiatan panen yang berlangsung di Kampung Isano Mbias, tercatat panen telah dilakukan pada lahan seluas 2 hektare yang Reinardus Ndiken usahakan dan kembali berlanjut dengan panen seluas 5 hektare. Keberhasilan ini menandai Reinardus Ndiken sebagai pemilik hak ulayat pertama yang secara aktif mengajukan lahannya untuk masuk dalam Program Cetak Sawah 2025.

Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze menegaskan bahwa transformasi ini sejalan dengan program Swasembada Pangan yang digadang Presiden Prabowo selaras dengan arah pembangunan daerah yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam sektor pertanian.

“Masyarakat asli dan saudara-saudara yang ada di Merauke hari ini adalah masyarakat Merauke. Sinergi dan asimilasi ini harus berjalan. Dulu mungkin berburu dan meramu, sekarang mulai bergeser ke bercocok tanam, beternak, bahkan mencetak sawah agar ada nilai ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan,” ujar Yosep, Senin (25/02/2026).

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mengimbau agar masyarakat lokal sebagai pemilik tanah ulayat tidak hanya dilibatkan, tetapi juga membuka diri terhadap perubahan yang membawa dampak ekonomi jangka panjang.

“Ini bukti bahwa masyarakat kita mau terlibat. Dari waktu ke waktu kita melihat ada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Kabupaten Merauke,” tambahnya.

Sementara itu, Reinardus Ndiken menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam program cetak sawah didorong oleh keinginan untuk meningkatkan pendapatan pemilik tanah ulayat sekaligus masyarakat sekitar.

“Kita mencetak lahan untuk menambah pendapatan pemilik tanah dan masyarakat setempat. Dari cetak sawah 160 hektare ini, semua saling mendukung, mulai dari dinas, kelompok tani, penyuluh, hingga Babinsa,” jelas Reinardus.

Ia berharap dukungan infrastruktur, seperti jalan usaha tani dan pintu air, dapat terus diperkuat agar produktivitas lahan semakin optimal dan mendukung pelaksanaan panen raya di wilayah sekitar. Dari 160 hektar lahan yang ada, kini telah 100 hektar petani lainnya yang tergabung dalam dua Brigade Pangan di Distrik Tanah Miring menggarap lahan.

Dukungan terhadap keberhasilan ini juga disampaikan oleh PJ Ketua Satgas Swasembada Pangan Papua Selatan, Oeng Anwarudin. Menurutnya, kunci keberlanjutan swasembada pangan terletak pada penguatan sumber daya manusia, khususnya petani dan kelembagaan pendukungnya.

“Yang harus kita utamakan adalah petaninya. Kita dorong pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani agar pendampingan lebih mudah. Kelembagaan pertanian harus dikolaborasikan dengan dinas teknis dan lembaga jasa keuangan seperti KUR,” ungkap Oeng.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mengingat keterbatasan jumlah penyuluh, terutama di wilayah pedalaman, sehingga sinergi semua pihak menjadi kunci keberhasilan.

Komitmen pendampingan juga ditegaskan oleh Komandan Kodim 1707/Merauke, Letkol CZI Dili Eko Setyawan. Ia menyatakan bahwa TNI melalui Babinsa siap mendukung peningkatan kapasitas petani, khususnya pada lahan-lahan baru hasil cetak sawah.

“Tugas kami membantu pemerintah daerah melalui pendampingan. Pengetahuan Babinsa terus kami tingkatkan melalui kerja sama dengan dinas pertanian, agar bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada petani, terutama yang baru pertama kali menanam di lahan cetak sawah,” ujarnya.

Dari sisi hilir, dukungan terhadap hasil panen petani juga diperkuat oleh Perum Bulog. Pimpinan Cabang Bulog Merauke, Karennu, menegaskan bahwa Bulog menjalankan peran strategis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016, yakni menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan, khususnya beras.

“Upaya Bulog dalam penyerapan dan pendistribusian beras hasil petani berpedoman pada regulasi tersebut. Di tahun 2025, kami berhasil menyerap setara beras sebanyak 22.200 ton dan gabah sebanyak 186 ton. Untuk beras, capaian ini meningkat signifikan hingga 141 persen, sementara gabah naik 156 persen. Ini merupakan capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir Bulog Merauke di Papua Selatan,” ungkap Karennu.

Diketahui pada periode Januari hingga Desember 2025, luas panen padi Merauke tercatat 78.955 hektare, naik 67,39 persen dibandingkan 2024. Produksi padi gabah kering panen melonjak dari 258.626 ton menjadi 426.828 ton. Sementara itu, produksi beras meningkat dari 124.355 ton menjadi 205.231 ton, atau tumbuh lebih dari 65 persen.

Sejalan dengan itu, Kabupaten Merauke juga menjadi salah satu episentrum pengembangan pertanian nasional melalui program cetak sawah skala besar. Hingga saat ini, total capaian cetak sawah di Merauke telah menembus angka 40.000 hektare, menjadikannya salah satu lumbung pangan strategis di kawasan timur Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional, sekaligus membuka ruang transformasi ekonomi bagi masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah ulayat. Keberhasilan cetak sawah berbasis masyarakat, seperti yang dilakukan Reinardus Ndiken, menjadi bukti bahwa kebijakan nasional mampu berjalan efektif ketika bersentuhan langsung dengan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.

Manokwari – Perubahan iklim yang memicu hujan ekstrem dan meningkatkan risiko banjir menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian, khususnya dalam menjaga stabilitas produksi padi nasional. Kondisi ini menuntut langkah yang lebih adaptif dan terukur untuk menekan risiko gagal panen.

Dalam beberapa kesempatan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa cuaca ekstrem merupakan ancaman serius bagi produktivitas pertanian karena memicu ketidakpastian musim tanam, kekeringan, dan banjir, yang berpotensi meningkatkan risiko gagal panen.

“Kita harus melakukan mitigasi risiko agar dampaknya tidak mengganggu ketahanan pangan,” ujarnya.

Sejalan dengan Mentan Amran, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa perubahan iklim ekstrem meningkatkan risiko gagal panen akibat fluktuasi suhu, perubahan pola curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi.

“Fenomena ini menjadi ancaman nyata bagi sektor pertanian Indonesia, sehingga sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman.red) diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian yang adaptif terhadap iklim,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari menggelar Millennial Agriculture Forum (MAF) Volume 7 Edisi 4 bertema “Antisipasi Banjir dan Perubahan Iklim: Strategi Tanam Cerdas untuk Meningkatkan Produksi Padi”, Sabtu (24/01/26). Forum ini menjadi wadah peningkatan literasi iklim serta penguatan kapasitas penyuluh, petani, dan generasi muda pertanian dalam merespons risiko cuaca ekstrem.

Webinar ini diikuti oleh dosen dan mahasiswa, penyuluh pertanian, serta petani dari berbagai daerah. Para peserta diharapkan mampu mengaplikasikan strategi tanam cerdas berbasis iklim di lapangan guna meminimalkan dampak hujan ekstrem dan potensi banjir terhadap produksi pangan.

Untuk memperkaya perspektif strategi adaptasi, forum menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, dan pelaku lapangan, antara lain Prof. Dr. Antonius Suparno, M.P. (Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Papua), Fadri Prasetya, S.Tr., Met. (Pengamat Meteorologi dan Geofisika Penyelia), serta Feri Irawan (Sekretaris Brigade Pangan Sejahtera 1).

Prof. Antonius menekankan pentingnya penguasaan ilmu klimatologi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam strategi tanam. Menurutnya, pemanfaatan data dan prediksi cuaca menjadi kunci dalam mengantisipasi risiko iklim di sektor pertanian.

“Dengan memahami prediksi cuaca, petani dan pemerhati pertanian dapat melakukan antisipasi dini. Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan fenomena nyata yang sudah dan sedang terjadi,” jelasnya.

Sementara itu, Fadri Prasetya menjelaskan bahwa mitigasi perubahan iklim perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai, penerapan sistem peringatan dini, hingga adaptasi berbasis alam.

“Perubahan iklim adalah threat multiplier. Karena itu, kesiapsiagaan dan perubahan perilaku terhadap alam merupakan investasi mutlak bagi keselamatan dan keberlanjutan pertanian di masa depan,” paparnya.

Berbagi pengalaman lapangan, Feri Irawan mengajak petani untuk menerapkan strategi adaptasi melalui percepatan pengolahan lahan dan ketepatan waktu tanam sebagai kunci menjaga produktivitas padi di tengah cuaca ekstrem.

Ia menuturkan bahwa dukungan pemerintah melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta keterlibatan pihak swasta, telah mempercepat proses pengolahan lahan dibandingkan metode konvensional, sehingga petani tidak kehilangan momentum masa tanam yang krusial.

Menutup kegiatan, Kepala Pusat Pendidikan Muhammad Amin menegaskan bahwa tema yang diangkat relevan dengan kondisi curah hujan tinggi di berbagai wilayah serta mendukung mitigasi risiko terhadap program strategis Kementerian Pertanian.

“Swasembada pangan harus bersifat berkelanjutan dan didukung strategi adaptif. Banjir dan iklim ekstrem tidak boleh menghentikan produksi. Jika satu lokasi terkendala, potensi lahan lain harus dioptimalkan agar produktivitas tetap terjaga,” ujarnya.

Bogor – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan pentingnya penguatan inovasi dan modernisasi pertanian dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Ia menilai pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian yang tepat sasaran menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani.

Titiek mengungkapkan bahwa hasil perakitan dan modernisasi pertanian yang dikembangkan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kementerian Pertanian, harus mampu menjawab kebutuhan di lapangan dan mudah diterapkan oleh petani di berbagai daerah.

“Kami sangat surprise di sini (BRMP) sudah berhasil untuk menemukan bibit-bibit unggul untuk padi, kemudian kedelai, bawang putih, buah-buahan, bahkan ayam kampung yang bisa menghasilkan telur sepanjang tahun, bisa 250 butir,” kata Titiek Soeharto saat kunjungan kerja spesifik di Kantor BRMP Hortikultura, Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).

Titiek mendorong agar hasil penelitian dan inovasi yang telah dihasilkan Kementerian Pertanian terus disebarluaskan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani di seluruh Indonesia.

“Ini perlu dikembangkan, tidak hanya berhenti di penelitian, tidak berhenti di lab, tetapi disebarluaskan ke seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga menekankan agar produk-produk hasil riset BRMP dapat disebarkan dalam berbagai program bantuan dan kegiatan pembangunan pertanian. Teknologi unggul dan spesifik lokasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan.

“Kami berharap Kementan menggunakan produk-produk hasil daripada penelitian peneliti-peneliti yang ada di balai ini. Supaya tadi untuk bantuan-bantuan dari program-program bisa sekalian memperkenalkan dari hasil penelitian yang ada di sini. Bisa disebarluaskan ke masyarakat dan bisa bermanfaat,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Titiek juga memberikan apresiasi kepada para peneliti yang telah berkontribusi menghasilkan berbagai inovasi. Ia menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran untuk mendorong kemajuan pertanian Indonesia.

“Kami tetap salut dengan semangat para peneliti di sini yang tetap berjuang untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang unggul-unggul. Kami dari Komisi IV mendorong daripada peningkatan anggaran penelitian dan pengembangan produk pertanian,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BRMP, Fadjry Djufry, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan dukungan Komisi IV DPR RI. Ia menjelaskan bahwa BRMP kini berfokus pada perakitan, perekayasaan, pengujian, dan modernisasi teknologi pertanian.

“Alhamdulillah, tahun ini riset kembali bisa dilakukan melalui perekayasaan dan pengujian. Pak Menteri Amran juga terus memperjuangkan anggaran, dan kami akan memperkuat inovasi dan modernisasi pertanian untuk swasembada pangan berkelanjutan,” ujar Fadjry.

Fadjry menambahkan, BRMP akan mendorong pengembangan pertanian secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya pada komoditas padi dan jagung, tetapi juga kedelai, bawang putih, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, termasuk ternak ayam.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern. Ia menekankan bahwa kemajuan sektor pertanian nasional harus didukung penuh oleh teknologi.

“Kami ingin produk itu lahir dari tangan-tangan anak bangsa, saatnya kita berdiri di atas kaki sendiri dalam kemandirian teknologi pertanian,” tegas Mentan Amran.

Dengan sinergi kuat antara Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR RI, dan para peneliti, penguatan riset dan modernisasi pertanian diyakini akan menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Dukungan kebijakan, anggaran, dan pemanfaatan hasil riset secara masif diharapkan mampu mempercepat transformasi pertanian nasional, meningkatkan produktivitas, serta membawa kesejahteraan nyata bagi petani di seluruh pelosok negeri.

Jakarta, — Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menegaskan bahwa langkah penghentian dan pembatasan impor pangan serta penertiban tata kelola beras menjadi titik balik penting dalam upaya merebut kembali kedaulatan pangan nasional.

Menurutnya, kebijakan ini memang tidak menguntungkan kelompok tertentu, namun mutlak diperlukan untuk melindungi kepentingan negara dan petani.

“Kebijakan penghentian dan pembatasan impor beberapa komoditas pangan jelas ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan menjaga kedaulatan pangan. Kebijakan ini merugikan oligarki yang selama ini menikmati keuntungan dari impor pangan,” ujar Said Didu ketika memberikan keterangan, Sabtu (24/01/2026).

Presiden secara khusus menugaskan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (Mentan Amran) untuk berdiri di garda depan menjalankan kebijakan tersebut. Melibas praktik-praktik serakahnomics dengan menindak keras sejumlah pelanggaran.

“Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman ditugaskan oleh Presiden untuk pasang badan melaksanakan kebijakan ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Said Didu juga menyoroti langkah tegas pemerintah dalam menertibkan praktik manipulasi kualitas beras serta dominasi penggilingan padi skala besar dengan menindak 212 dari 268 merk milik pelaku usaha yang menjual beras tidak sesuai mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET). Dengan hasil Ia menilai, selama satu dekade terakhir telah terjadi kecenderungan monopoli di sektor perberasan yang merugikan petani dan konsumen.

“Monopoli beras terjadi melalui manipulasi kualitas. Beras medium dikemas dan dijual sebagai beras premium, dengan selisih keuntungan sekitar Rp5.000 per kilogram atau hampir 40 persen. Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman sangat keras mengawasi kebijakan ini untuk menghindari monopoli pengolahan dan perdagangan beras oleh oligarki,” ungkap Said Didu.

Penegasan tersebut kini diperkuat oleh capaian konkret sektor pertanian nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga internasional menunjukkan bahwa kebijakan penguatan produksi dan pengendalian impor mulai membuahkan hasil signifikan.

Prediksi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mencatat produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 mencapai 34,6 juta ton, tertinggi di kawasan ASEAN, melampaui Thailand dan Vietnam. Sementara itu, data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS per November 2025 memprediksi produksi beras nasional Januari–Desember 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja produksi tersebut berdampak langsung pada penguatan stok nasional. Sepanjang 2025, stok beras Bulog mencapai 3,25 juta ton dan bahkan sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juni 2025, tertinggi sepanjang sejarah. Pada awal 2026, stok beras yang dikuasai pemerintah dan masyarakat tercatat mencapai 12,53 juta ton atau meningkat 49,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tengah dinamika global, stabilitas pangan nasional juga semakin terjaga. Harga beras dunia tercatat turun tajam dari USD 660 per metrik ton menjadi USD 368 per metrik ton atau turun 44,2 persen, sementara Indonesia mampu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di dalam negeri.

Capaian positif juga terlihat pada komoditas jagung. Produksi jagung nasional Januari–Desember 2025 mencapai 16,11 juta ton, meningkat 0,97 juta ton atau 6,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan surplus sebesar 0,46 juta ton, Indonesia tercatat tidak melakukan impor jagung pakan.

Dari sisi makro, sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan historis. Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian pada Triwulan I-2025 tumbuh 10,52 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional pada Triwulan III-2025 mencapai 14,35 persen, menjadi yang tertinggi kedua setelah industri pengolahan.

Keberhasilan ini juga tercermin pada peningkatan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 mencapai 125,35, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara rata-rata NTP tahun 2025 berada di angka 123,26, tertinggi dalam 33 tahun terakhir.

Pada sisi perdagangan, sektor pertanian kembali menjadi penopang ekonomi nasional. Nilai ekspor pertanian Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,76 triliun atau meningkat 33,6 persen dibandingkan 2024. Pada saat yang sama, impor pertanian turun Rp321,14 triliun atau minus 9,59 persen, sehingga mendorong kenaikan neraca perdagangan pertanian sebesar Rp192,45 triliun atau melonjak 165,69 persen.

Dengan capaian tersebut, Said Didu menilai sektor pertanian kini menjadi bukti bahwa keberanian menata ulang kebijakan pangan mampu menghadirkan kemandirian dan keadilan. Data produksi, stok, stabilitas harga, hingga kesejahteraan petani menunjukkan bahwa kedaulatan pangan Indonesia mulai kembali ke tangan negara dan rakyat.