karet kakao sawit kelapa cengkeh lada teh kopi mete nilam tebu

Sekilas Info

  •   Permentan No. 5 Tahun 2018 Tentang Pembukaan, pengolahan lahan tanpa membakar
  •   Nomor 1/Permentan/KB.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Pekebun
KEMENTAN DUKUNG TINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING BAHAN OLAH KARET (BOKAR).
Diposting oleh: Administrator,  Kategori: Berita Utama,  Dibaca: 122 kali
shadow

Bengkulu – Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing bahan olah karet (bokar), Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Pertemuan Fasilitasi Pemasaran Karet Melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2018 bertempat di Hotel Puri Gading, Kota Bengkulu.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang Perkebunan, Ir. Rasmawan, M.Si, beliau menyampaikan bahwa ada 16 komoditi unggulan di Provinsi Bengkulu, namun difokuskan kepada 3 komoditi prioritas utama yaitu Kelapa Sawit, Kopi dan Karet. Dalam kesempatan tersebut beliau juga menyampaikan bahwa akan ada agrowisata kampung kopi Bengkulu di Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Kab. Rejang Lebong dan Desa Bukit Sari Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepahiang yang merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Bengkulu dan didukung dengan keindahan alam. Diakhir sambutan beliau menyampaikan bahwa pengembangan unit pengolahan dan pemasaran bokar menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan posisi tawar pekebun  dengan adanya jaminan mutu dan mampu memotong  mata rantai pemasaran bokar.

Hadir sebagai peserta dari perwakilan kelompok tani calon UPPB beserta petugas pendamping dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Seluma dengan mengundang narasumber dari Ditjen Perkebunan yang dalam hal ini diwakili oleh Elvyrisma selaku Kepala Seksi Pemasaran Domestik, Dirat PPH Perkebunan dan Fakhru rozy selaku ketua UPPB Lavender Kabupaten Banyuasin.

Tujuan pertemuan adalah mendorong pengembangan akses pasar bokar pekebun melalui penguatan kelembagaan UPPB di Provinsi Bengkulu. “Hanya dengan bokar bersih dan mutu baik yang sesuai permintaan pasar kita mendapakan nilai tambah” ujar Elvyrisma dalam paparannya yang berjudul Kebijakan pengolahan dan pemasaran karet melalui  UPPB.

Pada kesempatan yang sama, Bapak Fakhru rozy selaku Ketua UPPB Lavender Kabupaten Banyuasin juga menyampaikan Success Story dalam mendirikan dan mengelola UPPB Lavender yang berdiri sejak tahun 2009 yang  saat ini sudah memiliki 100 orang anggota, dengan volume produksi 7 Ton/Minggu (K3 54%). Menurut Beliau, kerja keras saja tidak cukup untuk bisa bertahan dalam menjalankan UPPB, dibu butuhkan kejujuran dan keterbukaan antar anggota untuk menumbuhkan rasa saling percaya. “Kejujuran dan keterbukaan adalah modal utama UPPB Lavender untuk terus bertahan dan konsisten hingga saat ini” ujar beliau.

Giyanto, Ketua Kelompok Tani Makmur, Bengkulu Utara menyampaikan bahwa kelompoknya  sudah menjalankan kegiatan pengolahan bokar bersih sesuai Permentan nomor 38 tahun 2008 dan telah melakukan pemasaran dengan sistem lelang. Produksi bokar mencapai 2 ton per minggu dimana harga sudah lebih tinggi daripada harga diluar anggota yaitu mencapai Rp 7.500/kg sedang diluar kelompok hanya Rp 6.000/Kg. Keinginan untuk meningkatkan kinerja kelompok/ UPPB Tani Makmur semakin tinggi setelah mendengar diskusi yang terjalin selama pertemuan ujar Giyanto dalam pertemuan tersebut..

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sangat mengharapkan kehadirian pabrik Crumb Rubber di daerahnya yang dapat meningkatkan harga jual bokar pekebun. Dari informasi yang diperoleh sudah ada investor yang akan membangun pabrik dengan kapasitas 18.000 ton per tahun dimana potensi Bengkulu Utara mampu menyediakan bokar 96.000 ton per tahun, namun masih terkendala dengan persyaratan penyediaan bahan baku sebesar 20 persen dari kebun sendiri. Walaupun petani sekitar sudah menyampaikan surat dukungan pemenuhan bahan baku, ujar Endang petugas dari kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan hal tersebut, UPPB sebenarnya menjadi sangat vital dalam pemasaran bokar petani karena mampu memotong mata rantai pemasaran Bokar. Petugas Pendamping dan Ketua Kelompok Tani di 3 Kabupaten ini sepakat untuk secepatnya merealisasikan pembentukan UPPB yang masih dalam proses untuk meningkatkan kinerja. (SIR)